Penipuan pengajuan pinjaman dengan BPKB

Polisi memperlihatkan barang bukti kasus penipuan pengajuan pinjaman dana tunai dengan jaminan surat BPKB motor saat rilis di Mapolsek Bekasi Kota, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (29/1/2019). Dalam pengungkapan kasus tersebut polisi menangkap empat orang pelaku berinisial NF, IM, DC dan MRS yang merupakan pegawai salah satu perusahaan leasing kredit, serta menyita barang bukti 35 berkas aplikasi kontrak pembiayaan multiguna dana tunai nasabah perusahaan leasing yang datanya fiktif, 35 surat BPKB motor sebagai jaminan serta empat lembar surat keterangan kerja. ANTARA FOTO/Risky Andrianto/aww.

Polisi sodorkan 20 pertanyaan kepada Komisioner KPU soal kasus OSO

Jakarta (ANTARA News) – Pihak kepolisian menyodorkan 20 pertanyaan kepada komisioner Komisi Pemilihan Umum RI terkait polemik kasus pencalonan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang sebagai anggota DPD RI. 

“Tadi diberikan 20 pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tentu harus kami jawab dengan sebaik-baiknya sesuai apa yang kami lakukan dan argumen-argumen kami yang selama ini kami bangun,” ujar Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi seusai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (29/1) malam. 

Dia mengatakan pertanyaan yang diajukan seputar alasan KPU mengambil sikap yang telah dilakukan selama ini terkait pencalonan OSO, serta kronologis yang terjadi hingga keputusan itu diambil.

“Kita jelaskan sebagaimana argumen kita selama ini. KPU dalam menjalankan tahapan-tahapan pemilu itu berdasarkan pada sumber-sumber hukum yang selama ini kita yakini dan sumber hukum paling tinggi adalah konstitusi,” kata Pramono.

Pramono menekankan pihaknya menaati putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pengurus parpol tidak boleh menjadi calon anggota DPD RI. Di sisi lain, dia menekankan KPU RI juga tidak mengabaikan putusan PTUN dan MA, yakni dengan memberikan kesempatan sebanyak dua kali kepada OSO, untuk masuk DCT sepanjang bersedia mengundurkan diri. 

Hari ini Pramono diperiksa bersama dengan Ketua KPU RI Arief Budiman. Selanjutnya kepolisian akan memeriksa komisioner KPU RI lainnya. 

Sebelumnya, kuasa hukum OSO Herman Kadir melaporkan Ketua KPU RI Arief Budiman dan komisioner KPU RI lainnya ke Polda Metro Jaya, Rabu (16/1).

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: TBL/334/1/2019/PMJ/Dit.Reskrimum, tim kuasa hukum OSO menuduh para komisioner KPU melanggar Pasal 421 KUHP juncto Pasal 216 ayat (1) terkait tidak melaksanakan perintah undang-undang atau putusan PTUN.

Diketahui, KPU tidak meloloskan OSO dalam pencalonan anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD RI), padahal Wakil Ketua MPR RI itu telah memenangkan gugatan di PTUN dan Bawaslu.

KPU menolak pencalonan OSO karena Mahkamah Konstitusi (MK) melarang pengurus partai politik maju sebagai calon anggota DPD RI.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK dalami penerimaan lain tersangka kasus suap dana hibah Kemenpora

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan penerimaan lain oleh Mulyana (MUL) yang merupakan tersangka kasus suap penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI Tahun Anggaran 2018.

Untuk mendalaminya, KPK pada Selasa memeriksa dua tersangka yang diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, yakni Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy (EFH) dan staf Kementerian Pemuda dan Olahraga Eko Triyanto (ET).

“Penyidik masih terus mendalami dugaan penerimaan lain tersangka MUL,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa.

Mulyana merupakan Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga yang merupakan pihak penerima dalam kasus suap tersebut.

Selain itu terhadap keduanya, penyidik juga mengklarifikasi beberapa informasi dan bukti elektronik dari keduanya.

Untuk diketahui, KPK total telah menetapkan lima tersangka dalam kasus itu, yakni diduga sebagai pemberi, yaitu Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy (EFH) dan Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy (JEA). 

Sedangkan diduga sebagai penerima, yakni Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga Mulyana (MUL), Adhi Purnomo (AP) yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kemenpora dan kawan-kawan serta Eko Triyanto (ET) yang merupakan staf Kementerian Pemuda dan Olahraga dan kawan-kawan. 

Diduga Adhi Purnomo, Eko Triyanto dan kawan-kawan menerima pemberian sekurang-kurangnya Rp318 juta dari pejabat KONI terkait hibah pemerintah kapada KONI melalui Kemenpora. 

Diduga Mulyana menerima uang dalam ATM dengan saldo sekitar Rp100 juta terkait penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI Tahun Anggaran 2018.

Sebelumnya Mulyana telah menerima pemberian pemberian lainnya sebelumnya, yaitu pada April 2018 menerima satu unit mobil Toyota Fortuner, pada Juni 2018 menerima sebesar Rp300 juta dari Jhonny E Awuy, dan pada September 2018 menerima satu unit smartphone merk Samsung Galaxy Note 9. 

Dana hibah dari Kemenpora untuk KONI yang dialokasikan adalah sebesar Rp17,9 miliar. 

Pada tahap awal, diduga KONI mengajukan proposal kepada Kemenpora untuk mendapatkan dana hibah tersebut.

Diduga pengajuan dan penyaluran dana hibah sebagai “akal akalan” dan tidak didasari kondisi yang sebenarnya. 

Sebelum proposal diajukan, diduga telah ada kesepakatan antara pihak Kemenpora dan KONI untuk mengalokasikan “fee” sebesar 19,13 persen dari total dana hibah Rp17,9 miliar, yaitu sejumlah Rp3,4 miliar.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Amien sebut vonis Ahmad Dhani perlu ditinjau ulang

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menyebutkan, keputusan Majelis Hakim pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang memvonis musisi Ahmad Dhani 1,5 tahun penjara perlu ditinjau ulang. 

“Jadi Ahmad Dhani dikriminalisasi, sebaiknya dikaji ulang vonisnya. Jangan grusa-grusulah. Yang dianggap sebagai ujaran kebencian itu, dalam hal demokrasi, itu sebetulnya bukan penistaan,” kata Amien, di Seknas Prabowo-Sandi, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, setiap warga negara dijamin untuk menyatakan pendapat, begitu juga dengan Ahmad Dhani.

Mantan Ketua MPR ini juga menilai pernyataan Ahmad Dhani sama sekali tidak mengakibatkan kerugian nasional atau membuat perekonomian nasional menjadi mandek, sehingga tidak tepat untuk kemudian divonis bersalah.

“Tidak juga mengakibatkan keamanan jadi guncang, ini kan sama sekali tidak. Sebaiknya dikaji ulang,” kata anggota Dewan Pembina BPN Prabowo-Sandi ini.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN, Drajad Wibowo menilai, banyak kejanggalan pada kasus Ahmad Dhani. Salah satunya, hakim langsung menahan musisi itu tanpa ada pertimbangan terlebih dahulu.

“Banyak orang lain yang lebih parah, tapi tidak ditangkap, seperti kasus Gubernur NTT dan Abu Janda,” ujarnya. 

Ia menilai penahanan Ahmad Dhani tidak dalam proses terlebih dahulu. Seolah-olah jejak rekam Ahmad Dhani tidak bagus. 

“Padahal, pengajuan mekanisme banding bisa diajukan. Maka dari itu, hakim harus bertindak adil dan melakukan pertimbangan,” tegasnya. 

Baca juga: Hakim perintahkan jaksa tahan Ahmad Dhani
Baca juga: Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun penjara

 

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK: 1.151 PNS korup sudah dipecat

Jakarta, 20/1 (Antara) – Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyebutkan ada 1.151 pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah diberhentikan tidak dengan hormat dari total 2.357 orang PNS yang telah divonis bersalah karena melakukan korupsi.
   
“Hingga saat itu sudah ada 1.151 PNS yang dipecat karena melakukan korupsi, rinciannya ada 124 orang PNS pusat dan 1.027 orang PNS daerah yang sudah dipecat sesudah divonis,” kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di Jakarta, Selasa.
   
Mereka diberhentikan sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pada 13 September 2018 hingga perhitungan 29 Januari 2019
   
“Jadi sudah ada efeknya sejak diumumkan tahun lalu, sehingga saat ini sejak divonis, langsung dipecat,” tambah Pahala.Pahala mengakui selama ini ada masalah terkait waktu vonis hingga berkekuatan hukum tetap.
   
“Masalahnya kalau vonis berkekuatan hukum tetap adalah pada 2015, seharusnya dipecat langsung tapi kalau baru dipecat sekarang pada 2019, yang memecat takut karena khawatir diminta menagih kerugian gaji PNS tersebut selama 2015-2019 karena telat memecat,” kata Pahala.
   
Masalah lainnya, bila dipecat pada 2019, bagaimana nasib surat keputusan (SK) yang PNS itu sudah buat apakah dianggap sah atau tidak sah, apalagi bila PNS itu berstatus sebagai kepala dinas.
   
“Karena itu, hari ini saya menghadiri rapat bersama MA, BKN, Kemenpan RB, BKN, BPKP dan BPK. BPK diundang supaya paham, jangan nanti diaudit dan malah disebut temuan dan menjadi kerugian negara, wah ini gawat karena hal ini terjadi di seluruh Indonesia dan sudah lama terjadi,” ungkap Pahala.
   
Sedangkan MA juga diundang supaya paham karena banyak PNS yang menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bahkan ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materi ujian materi UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan d sehingga meminta agar kementerian dan pemerintah daerah tidak melakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dan mengembalikan hak-hak lain yang melekat pada ASN seperti gaji, tunjangan dan hak-hak lainnya pada kedudukan semula.
   
“Tetap nanti diberi panduan yang sedang dibuat oleh tim teknis 3 lembaga itu sehingga bila ada PNS yang sudah divonis korupsi tapi masih mengajukan uji materi tetap dipecat,” kata Pahala. Tapi Pahala mengakui bahwa perkembangannya sangat lambat.
   
Tim teknis yang terdiri dari Kemenpan-RB, BKN, Kemendagri segera bertemu dan mengeluarkan pedoman pemecatan PNS yang kena pidana dalam jabatan.

“Arahannya, kalau mereka pecat sekarang tidak perlu khawatir harus membayar ganti rugi gaji yang selama ini dibayar karena toh mereka juga bekerja dan keputusan yang sudah dibuat PNS korup tersebut tetap berlaku dan sah sampai tanggal pemecatan, semoga semua tidak ragu memecat,” ungkap Pahala.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK geledah lima lokasi terkait kasus suap infrastruktur di Kabupaten Mesuji

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah lima lokasi dalam penyidikan kasus suap terkait pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018.

“Penggeledahan dilakukan selama dua hari ini, Senin (28/1) dilakukan di tiga lokasi di Bandar Lampung, yaitu Rumah Bupati Mesuji di Bandar Lampung, kantor perusahaan salah satu tersangka pemberi suap, dan rumah salah satu tersangka pemberi suap,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa.

Selanjutnya, pada Selasa (29/1) dilakukan penggeledahan di dua lokasi di Kabupaten Mesuji, yaitu kantor Bupati Mesuji dan kantor Dinas PUPR Kabupaten Mesuji.

“Dari sejumlah lokasi tersebut, disita sejumlah dokumen-dokumen proyek yang diduga terkait dengan perkara suap yang ditangani KPK saat ini,” ucap Febri.

Dalam kasus itu, KPK total telah menetapkan lima tersangka, yaitu Bupati Mesuji 2017-2022 Khamami, Taufik Hidayat yang merupakan adik Bupati Mesuji, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Mesuji sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) Wawan Suhendra.
   
Selanjutnya, pemilik PT Jasa Promix Nusantara dan PT Secillia Putri Sibron Azis dan satu orang pihak swasta bernama Kardinal.
   
Dalam perkara ini, Bupati Mesuji Khamami diduga menerima suap senilai total Rp1,58 miliar selaku “fee” proyek sebesar 12 persen dari total nilai proyek yang diminta Sibron Azis melalui Wawan Suhendra.
   
Suap tersebut merupakan pembayaran “fee” atas 4 proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh 2 perusahaan milik Sibron yaitu pertama proyek yang bersumber dari APBD 2018 dikerjakan oleh PT Jasa Promix Nusantara (JPN)) berupa pengadaan base dengan nilai kontrak senilai sekitar Rp9,2 miliar.
   
Kedua, tiga proyek yang bersumber dari APBD-Perubahan 2018 yaitu satu proyek dikerjakan PT JPN yaitu pengadaan bahan material ruas Brabasan-Mekarsari sebesar Rp3,75 miliar dan dua proyek dikerjakan PT Secilia Putri (SP) yaitu pengadan base Labuhan Mulya-Labuhan Baru-Labuhan Batin sebesar Rp1,48 miliar dan pengadan bahan material penambangan kanan-kiri (segitiga emas-muara tenang) senilai Rp1,23 miliar.
   
Pemberian suap diserahkan secara bertahap yaitu pada 28 Mei 2018 sebagai tanda tangan kontrak diterima pemberian sebesar Rp200 juta dan 6 Agustus 2018 diterima sebesar Rp100 juta serta pada 23 Januari 2019 diserahkan Rp1,28 miliar.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BPN Prabowo-Sandi beri bantuan hukum ke Ahmad Dhani

Jakarta (ANTARA News) – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi akan memberikan bantuan hukum kepada musisi Ahmad Dhani Prasetyo yang divonis 1,5 tahun penjara karena kasus ujaran kebencian.

“Ketidakpercayaan publik terhadap aparat penegak hukum akan sangat berbahaya. Kami akan membantu dan mendampingi sepenuhnya Ahmad Dhani menghadapi ketidakadilan,” kata Juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa. 

Ia mempertanyakan independensi aparat penegak hukum dalam memvonis hukuman 1,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Ahmad Dhani

Andre mengatakan, vonis terhadap Ahmad Dhani dalam kasus ujaran kebencian dan pelanggaran Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik(ITE) adalah bukti bahwa hukum digunakan untuk ‘memukul’ para pengkritik.

“Kasus Ahmad Dhani merupakan contoh nyata betapa hukum sangat berpihak. Untuk oposisi, aparat hukum bertindak sangat responsif dan cepat bertindak, sebaliknya kasus yang menjerat pendukung pemerintah tidak diproses,” kata politisi Partai Gerindra ini. 

Ia menilai, proses hukum terhadap kicauan kritik yang dilontarkan Ahmad Dhani di Twitter tergolong cepat. 

Andre pun membandingkan laporan dugaan penghinaan yang dilakukan Bupati Boyolali terhadap capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang hingga kini tidak ditindaklanjuti oleh Kepolisian.

“Vonis Dhani ini semakin menguatkan dugaan bahwa aparat penegak hukum tidak netral. Betul apa kata Bang Sandi dalam debat capres kemarin, hukum ini sering digunakan untuk memukul lawan dan melindungi kawan,” tegas Andre.

Oleh karena itu, dirinya meminta agar para penegak hukum segera mengubah sikapnya dan bertindak imparsial, serta berlaku adil pada semua golongan.

Di temui terpisah, Ketua Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi, M Taufik mengaku prihatin terhadap vonis yang dijatuhkan kepada Ahmad Dhani, dalam kasus ujaran kebencian.

Ia pun mendoakan agar upaya banding yang diajukan Ahmad Dhani bisa dikabulkan.

“Hari ini kita mesti prihatin, ternyata bangsa ini hancurlah demokrasi kita. Saudara kita, saudara Dhani hari ini sudah masuk di Cipinang,” kata Taufik.

Ketua DPD DKI Jakarta Partai Gerindra berencana membuat diskusi khusus untuk membicarakan kasus hukum yang menjerat pentolan grup musik Dewa 19 itu.

Dalam diskusi itu, tambah dia, segala topik terkait hukum di Indonesia akan dibahas. “Apakah negara ini negara hukum atau kekuasaan?” katanya mempertanyakan. 

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini berharap tidak ada lagi yang dihukum akibat kesewenangan aparat penegak hukum. 

“Mari kita doakan saudara Dhani memenangkan di persidangan banding nanti,” ucapnya.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK ungkap rendah kepercayaan masyarakat pada aparat hukum

Jakarta (ANTARA News) – KPK menilai berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2018 Indonesia, masyarakat kurang percaya terhadap aparat penegak hukum.

“Salah satu unsur penilaian di IPK adalah ‘World Justice Project‘ yang saya harap dia naik dari skor 20 pada 2017 tapi hari ini ternyata tetap 20, berarti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum kita hanya 20 dari 100,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam peluncuran Corruption Perceptions Index 2018 di gedung KPK Jakarta, Selasa.

Pada acara itu, Transparency International Indonesia (TII) menunjukkan Corruption Perception Index (CPI) alias Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2018 naik tipis yaitu naik 1 poin dari 37 pada 2017 menjadi 38 pada 2018.

IPK Indonesia 2018 mengacu pada 9 survei dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik di 180 negara dan teritori. Skor 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih.

World Justice Project” mengukur ketaatan satu negara dalam penegakan hukum (rule of law) dan penyalahgunaan kewenangan publik pada eksekutif, yudisial, polisi/militer dan legislatif.

“Apakah ada yang dibuat pemerintah untuk menegakkan kesejahteran atau perbaikan sistem di lembaga pengadilan kita? Untuk lembaga pengadilan sendiri remunerasi sudah 100 persen sehingga hakim baru bisa menerima Rp9juta-10 juta per bulan tapi kepolisan dan kejaksaan belum penu remunerasinya,” katanya.

Karena itu, lanjut dia, selain memperbaki sistem rekrutmen, sarana prasarana yang mencukupi, maka gaji perlu juga diperhatikan karena kapten di Polri dan kapten di KPK gajinya beda, tapi bukan itu satu-satunya cara bebas korupsi namun lebih pada penggajian yang rasional lebih penting.

Pekerjaan pemerintah untuk meningkatkan IPK adalah juga terkait dengan PERC yaitu persepsi korupsi sektor publik yang meliputi pimpinan politik nasional dan lokal, PNS pusat dan daerah, persepsi korupsi pada instatnsi tertentu yaitu kepolisian, pengadilan, bea cukai, pajak, perizinan, pengawasan dan militer.

“Memang hal ini agak berat untuk diperbaiki sehingga pemimpin 2020-2025 nanti harusnya fokus pada peningkatan unsur-unsur yang nilainya masih rendah ini,” ungkap Laode.

Rendahnya IPK Indonesia lagi-lagi berasal dari IMD World Competitiveness Yearbook (turun dari 41 poin pada 2017 ke 38 poin pada 2017), dan Varieties of Democracy Project (turun dari 30 poin pada 2017 ke 28 poin pada 2018). 

IMD World Competitiveness Yearbook memuat kompenen faktor-faktor kompetitif untuk melakukan bisnis di suatu negara mencakup kinerja perekonomian, efisiensi, efisiensi bisnis dan infrastruktur. Sedangkan Varieties Democracy Project mencakup 7 prinsip demokrasi di suatu negara.

Sementara penilaian yang mengalami peningkatan adalah Global Insight Country Risk Ratings (dari 35 poin pada 2017 ke 47 poin pada transkrip 47), dan PERC Asia Risk Guide (dari 32 poin pada 2017 ke 33 poin pada 2018). 

Satu hal lain yang disoroti adalah World Justice Project – Rule of Law Index yang mengukur ketaatan satu negara dalam penegakan hukum tetap rendah yaitu pada 20 poin atau stagnan seperti pada 2017.

“Saya juga mohon maaf ke rakyat Indonesia karena saat saya, Pak Agus, Bu Basaria, Pak Alex, Pak Saut dilantik, saya yang mengatakan ke Presiden ‘mudah-mudahan karena periode saya dan bapak dilantik sama, IPK kita bisa ke angka 50’, tapi Presiden mengatakan apakah hal itu tidak ambisius? Pak Agus lalu mengatakan angka IPK 40-an tapi pengumuman tahun 2016 ternyata 36,” tambah Laode.

Laode mengakui KPK juga belum bekerja maksimal dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Polri dan Kejaksaan Agung.

“KPK bekerja tapi belum maksimum, kepolisian terbatas pelatihan bersama, koordinasi dan supervisi tapi untuk membuat sistem ke depan belum dikerjakan. Dengan pengadilan, KPK bekerja sama dengan Badan Pengawas Mahkamah Agung termasuk BPKP melakukan tata kelola di masing-masing pengadilan sementara dengan Kejaksaan Agung masih sebatas pelatihan bersama,” jelas Laode.

Baca juga: APPTHI: KPK perlu didukung terus agar naikkan IPK
Baca juga: KPK: korupsi politik jadi penyebab stagnasi IPK Indonesia

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi ungkap jaringan pencuri pemancar telekomunikasi

Bogor (ANTARA News) – Satuan Reskrim Polres Bogor, Jawa Barat berhasil mengungkap jaringan pencuri alat pemancar jaringan telekomunikasi di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

“Ada dua pelaku yang kami tangkap dengan modus pencurian menyamar sebagai pekerja perawatan menara,” kata Kapolres Bogor, AKBP Andi M Dicky di Cibinong, Selasa.

Dua tersangka pencurian berinisial YOP (39) dan FH (50) ditangkap dengan barang bukti ratusan item komponen bernilai miliaran rupiah.

Mereka (pelaku) kata Andi melakukan pencurian di enam titik di Kabupaten Bogor dengan mencuri kompenen yang merupakan barang spesifik khusus digunakan untuk jaringan telekomunikasi dan tidak bisa diperjualbelikan secara sembarang mengingat sebagian besar barang itu produk impor.

“Setelah melakukan penyelidikan, polisi berhasil menangkap pekan lalu. Pelaku YPO diamankan di Bogor dan FH diamankan di Bekasi,” katanya.

Sementara itu, Kepala Satuan Reskrim Polres Bogor, Ajun Komisaris Benny Cahayadi menjelaskan, kedua pelaku diketahui mempunyai seragam dan surat tugas saat melakukan pencurian.

Lebih rinci, Benny menjelaskan alat yang dicuri merupakan kompenen khusus transmitter beberapa provider diantaranya XL, Telkomsel, dan Indosat. Ditenggarai para pencuri melakukan aksinya berdasarkan pesanan.

“Pelaku mencuri barang tersebut berdasarkan pesanan, artinya mereka merupakan jaringan atau sindikat,” kata Benny.

Benny menegaskan akan terus mengembangkan guna mengungkap pemesan atau otak dari jaringan para pelaku pencurian komponen pemancar sejumlah provider.

Kedua tersangka akan dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan dengan Ancaman Hukuman Penjara Maksimal 7 Tahun dan Tindak Pidana pertolongan jahat (Tadah) dengan pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun.

Baca juga: Warga Tangkap Pencuri Komponen BTS

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi Bangka Tengah tertibkan tambang timah ilegal

Koba, Babel, (ANTARA News) – Kepolisian Resor Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menertibkan aktivitas penambangan bijih timah di kawasan Marbuk, Kinari dan Pungguk, Kecamatan Koba.

“Puluhan ponton apung yang dijadikan alat penyedot bijih timah di lubang tambang kami tertibkan dan para penambang kami berikan peringatan keras,” kata Wakapolres Bangka Tengah Kompol Effendi Sugianto di Koba, Selasa.

Ia menjelaskan, Marbuk, Kinari dan Pungguk merupakan kawasan timah cadangan negara yang tidak boleh ditambang secara ilegal.

“Mereka sudah jelas tidak mengantongi izin menambang, kemudian aktivitas tersebut berisiko terjadinya bencana alam banjir, kecelakaan tambang dan tercemarnya alur sungai,” ujarnya.

Ia mengatakan, pihak kepolisian dalam penertiban tersebut memberikan teguran dan peringatan kepada para penambang untuk ke luar dari lokasi tambang dan membongkar semua peralatan tambang mereka.

“Mereka baru mulai merakit ponton apung untuk menambang, makanya sebelum memulai menambang harus kami hentikan karena banyak dampak yang ditimbulkan dari aktivitas ilegal itu,” ujarnya.

Ia mengatakan, aktivitas penambangan bijih timah ilegal tidak hanya merusak alam tetapi juga bisa memicu konflik sosial antarsesama penambang.

“Para penambang itu berasal dari berbagai daerah, sangat rentan terjadi konflik sosial, maka ini harus dihentikan karena dapat mengancam kamtibmas,” ujarnya.

Baca juga: Satpol Babel tertibkan tambang timah di samping bandara

Baca juga: Pemulihan lingkungan tambang ilegal di Babel butuh Rp19 triliun

Baca juga: Pengamat: pemerintah harus bina penambang timah ilegal

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

76 koli tabloid indonesia Barokah ditahan di Palembang

Palembang (ANTARA News) – Sebanyak 76 koli tabloid Indonesia Barokah dengan total ribuan eksemplar ditahan di Kantor Pos Jalan Merdeka Palembang, Selasa, supaya tidak beredar di wilayah Sumatera Selatan. 

Kepala Kantor Pos Merdeka Risdayati mengatakan, paket ini diterima kantor pos dari pengirim asal Jakarta dengan tidak mencantumkan nama dan alamat si pengirim.

Paket ini akan ditujukan ke sejumlah masjid dan pesantren di 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Selain Sumatera Selatan, ada pula yang paket diteruskan ke provinsi lain seperti Bengkulu, Jambi dan Lampung.

“Kantor Pos Merdeka ini yang diminta mendistribusikannya. Tapi sesuai dengan informasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kami tahan penyebarannya,” kata Risdayati.

Ia mengatakan, paket ini sudah disegel tim dari Banwaslu Sumsel sehingga petugas dari Kantor Pos Merdeka tidak tahu persis berapa jumlah eksemplar dari tabloid yang dilarang beredar tersebut.

Berdasarkan pantauan Antara di Kantor Pos Merdeka, salah satu alamat tujuan dari paket ini ke Masjid Najmu` Salam di Lorong Berdikari, Seberang Ulu II Palembang.

Di dalam paket hanya ada tertulis “SIP: Redaksi Tabloid Indonesia Barokah, Pondok Malati, Bekasi”.

Sementara itu, Bawaslu Kota Palembang memastikan 76 koli dengan berat hampir ribuan kilogram itu berisikan Tabloid Indonesia Barokah. “Dugaan kami memang tabloid ini akan disebar ke seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Kita sudah minta itu diinventarisir oleh kantor pos supaya dapat dilaporkan ke Bawaslu provinsi,” kata Ketua Bawaslu Palembang Taufik.

Sebelumnya Bawaslu meminta penghentian penyebaran tabloid Indonesia Barokah agar tidak terjadi keresahan di masyarakat.

Baca juga: Ipang Wahid tegaskan bukan pembuat tabloid Indonesia Barokah

Baca juga: Bawaslu tunggu sikap resmi Dewan Pers terkait Tabloid Indonesia Barokah

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK sebut seribu lebih PNS korupsi sudah dipecat

Jakarta (ANTARA News) – Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyebutkan ada 1.151 pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah diberhentikan tidak dengan hormat dari total 2.357 orang PNS yang telah divonis bersalah karena melakukan korupsi.

“Hingga saat itu sudah ada 1.151 PNS yang dipecat karena melakukan korupsi, rinciannya ada 124 orang PNS pusat dan 1.027 orang PNS daerah yang sudah dipecat sesudah divonis,” kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di Jakarta, Selasa.

Mereka diberhentikan sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pada 13 September 2018 hingga perhitungan 29 Januari 2019.

“Jadi sudah ada efeknya sejak diumumkan tahun lalu, sehingga saat ini sejak divonis, langsung dipecat,” tambah Pahala.

Pahala mengakui selama ini ada masalah terkait waktu vonis hingga berkekuatan hukum tetap.

“Masalahnya kalau vonis berkekuatan hukum tetap adalah pada 2015, seharusnya dipecat langsung tapi kalau baru dipecat sekarang pada 2019, yang memecat takut karena khawatir diminta menagih kerugian gaji PNS tersebut selama 2015-2019 karena telat memecat,” kata Pahala.

Masalah lainnya, bila dipecat pada 2019, bagaimana nasib surat keputusan (SK) yang PNS itu sudah buat apakah dianggap sah atau tidak sah, apalagi bila PNS itu berstatus sebagai kepala dinas.

“Karena itu, hari ini saya menghadiri rapat bersama MA, BKN, Kemenpan RB, BKN, BPKP dan BPK. BPK diundang supaya paham, jangan nanti diaudit dan malah disebut temuan dan menjadi kerugian negara, wah ini gawat karena hal ini terjadi di seluruh Indonesia dan sudah lama terjadi,” ungkap Pahala.

Sedangkan MA juga diundang supaya paham karena banyak PNS yang menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bahkan ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materi ujian materi UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan d sehingga meminta agar kementerian dan pemerintah daerah tidak melakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dan mengembalikan hak-hak lain yang melekat pada ASN seperti gaji, tunjangan dan hak-hak lainnya pada kedudukan semula.

“Tetap nanti diberi panduan yang sedang dibuat oleh tim teknis 3 lembaga itu sehingga bila ada PNS yang sudah divonis korupsi tapi masih mengajukan uji materi tetap dipecat,” tambah Pahala.

Tapi Pahala mengakui bahwa perkembangannya sangat lambat.

“Tim teknis yang terdiri dari Kemenpan-RB, BKN, Kemdagri segera bertemu dan mengeluarkan pedoman pemecatan PNS yang kena pidana dalam jabatan. Arahannya, kalau mereka pecat sekarang tidak perlu khawatir harus membayar ganti rugi gaji yang selama ini dibayar karena toh mereka juga bekerja dan keputusan yang sudah dibuat PNS korup tersebut tetap berlaku dan sah sampai tanggal pemecatan, semoga semua tidak ragu memecat,” ungkap Pahala.

Baca juga: KPK: Pemberhentian PNS korupsi lambat
Baca juga: Tjahjo Kumolo ingatkan pemerintah daerah pecat PNS korupsi

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

TII: Arah pemberantasan korupsi tepat tapi lamban karena politis tak didukung

Jakarta (ANTARA News) – Transparency International Indonesia (TII) menyatakan Indonesia sudah memiliki arah yang tepat tapi berjalan lambat karena tidak dididukung secara politis.

“Arah sudah benar yaitu naik tapi sepertinya kita kehilangan kecepatan dan kehilangan tenaga karena ‘political environmentnya’ tidak mendukung,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) TII Dadang Trisasongko di gedung KPK Jakarta, Rabu.

Dalam acara itu, Transparency International Indonesia (TII) menunjukkan Corruption Perception Index (CPI) alias Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2018 naik tipis yaitu naik 1 poin dari 37 pada 2017 menjadi 38 pada 2018.

IPK Indonesia 2018 mengacu pada 9 survei dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik di 180 negara dan teritori. Skor 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih.

“Saya menilai, kalau suatu negara mau bersih dari korupsi, maka sehatkanlah demokrasinya. Dari tahun 1998, menurut pengamatan saya, sakitnya demokrasi Indonesia belum sembuh, memang kelihatan demokratis tapi dalam beberapa hal banyak praktik yang perlu dicermaati,” tambah Dadang.

Ia mencontohkan, pada usia reformasi Indonesia 20 tahun, tren IPK dari 1995 sampai sekarang mengalami pelambatan kenaikan. Dadang mencatat di masing-masing era presiden pasti mengalami stagnasi termasuk pada era Presiden Joko Widodo.

“Pola gerak pertumbuhan skor IPK, sejak reformasi kecenderungannya naik terus tapi stagnan, di zaman Gus Dur ada stagnasi selama 2 tahun, Megawati 3 tahun, SBY periode pertama ada 1 kali penuruan, SBY periode kedua mengalami stagnasi 2 kali, dan Jokowi juga stagnasi pada 2016-2017,” ungkap Dadan.

Persoalannya, meski pemerintah sudah memperkenalkan sistem elektronik seperti e-procurement (pengadaan elektroni), e-budgeting (penganggaran elektronik) tapi korupsi terus berjalan.

“Kita mungkin perlu pendekatan dan baru, kalau pemberdayaan SDA diambil alih oleh mereka yang korup, baik politisi maupun pebisnis maka yang terancam kesejahteraannya adalah publik dan keadilan,” tambah Dadang.

Belum lagi menurut data TII, ada 100 orang pengungkap korupsi mendapat serangan sepanjang 2004-2017 dan 46 caleg bekas napi korupsi juga ikut dalam pemilihan legislatif 2019.

“Karena itu, rekomendasi kami kubangan korupsi di situ-situ saja yaitu pengadaan, penganggaran dan perizinan, harus ada cara baru untuk mengatasi hal ini. Presiden harus memimpin agar lembaga-lembaga di bawah kewenangannya yaitu kepolisian, kejaksaan, lapas melakukan tindakan penegakan hukum termasuk mewaspadai aktor baru seperti advokat yang menjadi pelicin dalam peradilan yang korup,” jelas Dadang. 

Sementara Ketua Dewan Pengurus TII Felia Salim menjelaskan bahwa riset TII menunjukkan tren IPK global 2018  mengkhawatirkan karena kegagalan negara dalam pemberantasan korupsi telah berkontribusi terhadap buruknya demokrasi di penjuru dunia.

“Lebih dari 2/3 negara mencatat skor di bawah 50 dari IPK 2018 ini dengan rata-rata di angka 43,” kata Felia.

Walau ada kemajuan beberapa negara yaitu 20 negara seperti Argentina dan Senegal namun tidak sedikit yaitu 16 negara menunjukkan penurunan seperti Australia, Hongaria dan Turki.

“Hal ini menunjukkan hubungan yang erat antara peningkatan korupsi dengan penurunan kesehatan demorasi (democratic institutions and political rights) baik di negara berkembang maupun negara maju, ini tren yang mengkhwatirkan karena mengglobal,” ungkap Felia.

Korupsi di daerah terdiri atas korupsi anggaran, korupsi pengadaan, korupsi lisensi yang ditunjang oleh lemahnya penegakan hukum sehingga melanggengkan kolusi antara pemangku kepentingan bisnis dan penentu kebijakan (birorakrasi dan legislator)

“Ancaman terhadap pemberantasan korupsi dan demokrasi adalah terjadinya ‘market failure’ karena ada kolusi kepentingan bisnis dan penentu kebijakan yang menyebabkan gap antara masyarakat dan masih banyak ketimpangan antara penguasaha besar dan pengusaha kecil,” tambah Felia.

Temuan lainnya adalah meningkatkan populisme oleh para pemimpin negara seperti di Venezuela, Amerika Serikat dan Brazil, Ketiga negara itu mengalami penurunan IPK.

“Amerika Serikat bahkan turun 7 poin dan keluar dari peringkat 20 negara paling tidak korup untuk pertama kalinya,” ungkap Felia.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK: Tidak ada anggota DPRD DKI Jakarta yang laporkan LHKPN

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengungkapkan bahwa tidak ada anggota DPRD DKI Jakarta yang sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Bagaimana memberantas korupsi di sektor politik? Seharusnya yang memberi contoh adalah aktor-aktor politik tapi kepatuhan penyerahan LHKPN DPRD provinsi seperti di DKI Jakarta, tidak ada satu pun yang melapor LHKPN!” kata Laode dalam peluncuran Corruption Perceptions Index 2018 di gedung KPK Jakarta, Selasa.

Tidak hanya DPRD DKI Jakarta, tapi DPRD Lampung, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara juga sama sekali tidak melaporkan LHKPN ke KPK.

“Harap dicatat, anggota DPRD Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara tanpa satu orang pun menyerahkan LHKPN, jadi jangan pilih mereka lagi,” tegas Laode.

Selain empat DPRD provinsi teresbut, masih ada 6 DPRD lain yang tingkat ketaaan pelaporan LHKPN-nya di bawah 4 persen yaitu Banten (1,9 persen), Aceh (1,3 persen), Papua Barat, Papua, Kalimantan Tengah (3 persen) dan Jawa Timur (3,23 persen).

“Jadi bagaimana mau diperbaiki tapi aktor politiknya tidak memberi contoh? Orang yang ditangkap KPK sebesar 88 persen adalah aktor politik DPR, DPRD, bupati, gubernur sedangkan yang belum ditangkap juga tidak mau lapor LHKPN,” tambah Laode.

Ia mengaku penyerahan LHKPN  hanya soal moral saja karena tidak ada sanksi bagi mereka yang enggan melapor.

“Padahal di Armenia ‘asset declaration’ (pelaporan LHKPN) dapat langsung dikenakan ‘illicit enrichment’ (peningkatan kekayaan secara tidak sah), Kita minta DPR perbaiki regulasi antikorupsi tapi masalahnya kita harus percayakan hal ini kepada mereka yang tidak patuh,” kata Laode.

Saat ini, ada sejumlah peraturan yang mengatur mengenai pelaporan LHKPN yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi;  Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; dan Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Berdasarkan ketentuan tersebut, ada sejumlah kewajiban bagi para penyelenggara negara yaitu (1) Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat; (2) Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun; (3) Mengumumkan harta kekayaannya.

Penyelengara negara yang wajib menyerahkan LHKPN adalah: (1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; (2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; (3) Menteri; (4) Gubernur; (5) Hakim; (6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (7) Direksi, Komisaris dan pejabat structural lainnya sesuai pada BUMN dan BUMD; (8) Pimpinan Bank Indonesia; (9) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; (10) Pejabat Eselon I dan II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; (11) Jaksa; (12). Penyidik; (13) Panitera Pengadilan; dan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek; (14) Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan; (15) Pemeriksa Bea dan Cukai; (16) Pemeriksa Pajak; (17) Auditor; (18) Pejabat yang mengeluarkan perijinan; (19) Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan (20) Pejabat pembuat regulasi

Sanksi bagi mereka yang tidak menyerahkan LHKPN tertuang pada diatur pasal 20 UU Nomor 28 Tahun 1999 yaitu pengenaan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.*

Baca juga: TII: Arah pemberantasan korupsi tepat tapi lamban karena politis tak didukung

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah respons soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia naik tipis

Jakarta (ANTARA  News) – Pemerintah merespons soal Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang naik tipis satu poin dari 37 pada 2017 menjadi 38 pada 2018 dan berada pada peringkat 89 dari 180 negara.

“Kami sekarang yang terpenting adalah mem-follow up hasil ini dan kami tahu di mana area perbaikannya. Sebenarnya kan sebagian dari area perbaikan sudah dilakukan tetapi itu belum cukup,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro usai acara peluncuran “Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2018” di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Adapun Indeks Persepsi Korupsi tersebut dirilis oleh Transparency International Indonesia (TII).

“Makanya nanti kami juga akan berkomunikasi dengan Transparency International kira-kira ada tidak sesuatu yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia sehingga kami bisa melakukan lompatan dalam perbaikan CPI itu sendiri,” ungkap Bambang.

Ia pun mengharapkan ke depannya Indonesia mendapatkan ranking yang jauh lebih baik dalam CPI tersebut.

“Ya tentunya kami ingin rangking yang jauh lebih baik dan mungkin perbaikan sekarang yang mungkin terlalu pipih mungkin belum sesuai harapan. Jadi, memang banyak sekali PR yang nanti akan di-follow up oleh tim Stranas (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi),” kata Bambang.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa permasalahan korupsi itu harus diatasi dari akarnya. 

“Intinya kita harus mengatasi permasalahan korupsi ini dari akarnya dari sistemnya dan salah satunya kalau kita melihat kejadian korupsi di masa lalu lebih banyak karena adanya negosiasi, adanya tatap muka, dan adanya perjanjian khusus di antara para pihak yang kemudian berujung pada perilaku korupsi,” tuturnya.

Oleh karena itu, kata dia, saat ini sudah mulai diterapkan pelayanan berbasis elektronik seperti pengadaan ataupun perizinan, selain untuk memudahkan para investor sehingga menarik minat mereka untuk investasi di Indonesia.

“Kedua paling penting adalah perilaku koruptif di antara yang punya kewenangan untuk memberikan perizinan dan sekligus juga memberikan kepastian kepada para investor sendiri dan akhirnya memperbaiki country risk kita,” tuturnya.

Baca juga: TII: Arah pemberantasan korupsi tepat tapi lamban karena politis tak didukung

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KBRI Beijing proses 12 kasus perdagangan orang

Beijing (ANTARA News) – Kedutaan Besar RI di Beijing masih memproses 12 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menimpa warga negara Indonesia di berbagai wilayah di China.

“Ke-12 kasus itu masih dalam proses untuk mendapatkan SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor),” kata Atase Imigrasi KBRI Beijing, Tato J Hidayawan, Selasa.

Pada tahun 2018, Atase Imigrasi KBRI Beijing telah menerbitkan 43 SPLP atau lebih besar daripada tahun 2017 yang hanya 27 SPLP.

“Penerbitan SPLP ini lebih banyak karena kasus TPPO dan ‘illegal stay’ (izin tinggal tidak sesuai prosedur),” katanya di sela-sela peringatan Hari Bakti Imigrasi ke-69 di gedung serbaguna KBRI Beijing itu.

Hampir setiap tahun, kedua kasus itu masih saja terjadi pada WNI di China. KBRI Beijing memiliki tempat penampungan sementara bagi WNI yang mengalami dua kasus tersebut.

Para korban TPPO saat meminta perlindungan ke KBRI biasanya tidak berbekal paspor sehingga mereka ditempatkan di penampungan sementara sambil menunggu proses penerbitan SPLP melalui koordinasi dengan aparat hukum setempat.

Peringatan Hari Bakti Imigrasi ke-69 di KBRI Beijing diwarnai dengan pemotongan tumpeng oleh Wakil Duta Besar RI untuk China Listyowati dan Atase Imigrasi yang selanjutnya diberikan kepada perwakilan WNI.

“Penyederhanaan perizinan bagi tenaga kerja asing dalam bentuk layanan ‘one single submission’ yang bersinergi dengan Kementerian Tenaga Kerja RI telah menghasilkan sebuah proses yang sangat sederhana dan efisien sesuai arahan Bapak Presiden RI,” demikian Listyowati membacakan sambutan Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly.

Ia mendorong optimalisasi pengawasan keimigrasian melalui peran kinerja Tim Pengawasan Orang Asing pada saat pelaksanaan penerbitan paspor dan keberangkatan WNI di tempat pemeriksaan imigrasi dan penggunaan kode QR secara nasional.

“Lakukan juga penegakan hukum yang tepat sasaran,” kata Wakil Dubes menirukan perintah Menkum HAM.

Meskipun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan bebas visa kunjungan singkat selama 30 hari bagi warga negara China, Atase Imigrasi KBRI Beijing masih tetap memberikan pelayanan kepada tenaga kerja asing yang hendak bekerja di berbagai daerah di Indonesia.

Atase Imigrasi memberikan pelayanan penerbitan paspor bagi WNI, baik di KBRI Beijing maupun dengan mendatangi kantong-kantong WNI di 22 provinsi/munisipalitas di daratan Tiongkok.

“Bagi WNI yang jauh dari KBRI, tentu kami yang datang ke daerah mereka untuk memberikan pelayanan perpanjangan paspor,” kata Tato menambahkan.

Atase Imigrasi KBRI Beijing juga membantu Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) dalam mendaftar WNI sebagai pemilih pada Pemilu 2019.

Pewarta: M. Irfan Ilmie
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK limpahkan tiga tersangka suap DPRD Sumut ke penuntutan

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan proses penyidikan ke tahap penuntutan terhadap tiga tersangka suap terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan 2014-2019. 

“Penyidikan terhadap tiga tersangka telah selesai, hari ini dilakukan penyerahan barang bukti dan tiga tersangka tindak pidana korupsi suap kepada DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 ke penuntutan atau tahap dua,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa.

Tiga tersangka, itu, yakni Enda Mora Lubis (EML), M Yusuf Siregar (MYS), dan Abu Bokar Tambak (ABT).

“Seperti tersangka lainnya dalam kasus ini, sidang akan dilakukan di Pengadilan Tindak Pidan Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” ucap Febri. 

Febri menyatakan 175 saksi telah diperiksa untuk tiga tersangka tersebut. Tiga tersangka itu juga telah diperiksa sebanyak satu kali dalam kapasitas sebagai tersangka.

Unsur saksi, yaitu pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, staf Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya, pejabat, pensiunan, dan PNS pada lingkungan Pemprov Sumut terdiri dari Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman Provinsu Sumut, Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Plt Direktur RS Haji Medan Pemprov Sumut, dan wiraswasta/swasta lainnya.

Sebelumnya, KPK pada 3 April 2018 telah mengumumkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019. 

38 anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019 tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

Pertama, terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Kedua, persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Ketiga terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Terakhir, terkait penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015.

KPK mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 38 tersangka itu diduga menerima “fee” masing-masing antara Rp300 sampai Rp350 juta dari Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia naik tipis

Jakarta, 29/1 (Antara) – Corruption Perception Index (CPI) alias Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2018 yang dirilis Transparency International Indonesia (TII) menunjukkan kenaikan tipis yaitu naik 1 poin dari 37 pada 2017 menjadi 38 pada 2018.

“IPK Indonesia tahun 2018 berada di skor 38 dan berada di peringkat 89 dari 180 negara yang disurvei. Angka ini meningkat 1 poin dari 2017 lalu,” kata peneliti TII Wawan Suyatmiko dalam presentasi Corruption Perceptions Index 2018 di gedung KPK Jakarta, Rabu.
   
IPK 2018 mengacu pada 9 survei dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik di 180 negara dan teritori. Skor 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih.
   
“Indonesia punya skor yang sama dengan Bosnia Herzegovina, Sri Langka dan Swaziland,” tambah Wawan.
   
Sedangkan di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat ke-4, di bawah Singapura (skor 85), Brunei Darusallam (skor 63) dan Malaysia (skor 47).
   
Sedangkan negara ASEAN yang peringkat dan skornya di bawah Indonesia adalah Filipina (36), Thailand (36), Timor Leste (35), Vietnam (33), Laos (29), Myanmar (29) dan di peringkat buncit adalah Kamboja (20).
   
Bila dilihat dari sumber data, rendahnya IPK Indonesia lagi-lagi berasal dari IMD World Competitiveness Yearbook (turun dari 41 poin pada 2017 ke 38 poin pada 2017), dan Varieties of Democracy Project (turun dari 30 poin pada 2017 ke 28 poin pada 2018). 
   
IMD World Competitiveness Yearbook memuat kompenen faktor-faktor kompetitif untuk melakukan bisnis di suatu negara mencakup kinerja Perekonomian, efisiensi, efisiensi bisnis dan infrastruktur. Sedangkan Varieties Democracy Project mencakup 7 prinsip demokrasi di suatu negara.
   
Sementara penilaian yang mengalami peningkatan adalah Global Insight Country Risk Ratings (dari 35 poin pada 2017 ke 47 poin pada transkrip 47), dan PERC Asia Risk Guide (dari 32 poin pada 2017 ke 33 poin pada 2018). 
   
Satu hal lain yang disoroti adalah World Justice Project – Rule of Law Index yang mengukur ketaatan satu negara dalam penegakan hukum tetap rendah yaitu pada 20 poin atau stagnan seperti pada 2017.
   
“Penting diperhatikan bahwa proses kemudahan berusaha, perizinan, investasi menjadi daya ungkit besar untuk naikkan IPK sedangkan ‘IMD World Competitiveness Yearbook’ banyak bicara relasi pebisnis dan politisi termasuk juga World Justice Project adalah terkait korupsi politik yang menjadi penghalang kenaikan IPK kita,” tegas Wawan.***2*** (T.D017)
 

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BPR Kota Salatiga dibobol Rp24 miliar

Semarang (ANTARA News) – Direktur Utama PD BPR Kota Salatiga Habib Soleh didakwa melakukan penyimpangan dalam pengelolaan simpanan nasabah yang merugikan negara hingga Rp24 miliar.

Jaksa Penuntut Umum Fajar Yulianto dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa, mengatakan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dilakukan selama kurun waktu 2008 hingga 2017.

Dalam dakwaannya, jaksa mengatakan perbuatan terdakwa dilakukan antara lain dengan cara menarik tabungan nasabah melalui rekayasa slip penarikan.

Selama sekitar sembilan tahun melakukan aksinya itu, terdakwa berhasil mengambil dana nasabah hingga Rp90 miliar.

“Hingga 2018, sisa dana nasabah yang belum sempat dikembalikan mencapai Rp5 miliar,” katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Andi Astara tersebut.

Terdakwa diketahui juga mengambil tabungan deposito nasabah dengan cara memalsukan laporan rekening deposito.

Total dana yang diselewengkan terhadap deposito nasabah tersebut mencapai Rp25,1 miliar.

Dari jumlah tersebut, lanjut dia, terdapat dana sekitar Rp20,2 miliar yang belum dikembalikan oleh terdakwa.

Terdakwa diketahui juga mengajukan kredit fiktif yang nilainya mencapai Rp1,1 miliar.

Hasil perhitungan investigasi BPK terhadap laporan keuangan BPR Kota Salatiga didapati kerugian negara yang mencapai Rp24 miliar.

Selama menjabat sebagai direktur utama, kata dia, terdakwa selalu menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan yang selalu melampaui target.

Atas kondisi laporan keuangan yang seolah-olah selalu terpenuhi pencapaian labanya itu, membuat terdakwa terus dipertahankan sebagai orang nomor satu di badan usaha milik daerah itu oleh Wali Kota Salatiga.

Perbuatan terdakwa dijerat dengan dakwaan alternatif, melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: Nasabah Bank Danamon Dibobol Rp40 Juta Raib
 

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PP Muhammadiyah minta pemeriksaan saksi kasus dana kemah merata

Yogyakarta (ANTARA News) – Kuasa Hukum Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah Trisno Rahardjo meminta pemeriksaan saksi-saksi terkait kasus dugaan penyelewengan dana kemah Pemuda Islam Indonesia 2017 dilakukan secara merata, tidak hanya terfokus pada Pemuda Muhammadiyah.

“Kami meminta pemeriksaan kasus ini merata tidak hanya Pemuda Muhammadiyah, tetapi Kemenpora, kemudian GP Ansor juga diperiksa,” kata Trisno di Yogyakarta, Selasa.

Menurut Trisno, sepanjang penanganan kasus itu bergulir, hingga saat ini kepolisian terkesan cenderung hanya memeriksa saksi-saksi dari pihak Pemuda Muhammadiyah saja.

Padahal, menurut dia, acara Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia diselenggarakan oleh Kemenpora serta diikuti oleh organisasi lain yakni Gerakan Pemuda (GP) Ansor yang juga sebagai panitia acara yang digelar di Pelataran Candi Prambanan, Daerah Istimewa Yogyakarta, 16-17 Desember 2017.

“Sampai saat ini yang kami ketahui dan yang disampaikan ke media pemeriksaan terlalu banyak ke Pemuda Muhammadiyah. Kalau hanya satu instansi saja, bisa terjadi kesesatan atau kekeliruan dalam pemeriksaan,” kata Trisno.

Ia khawatir pemeriksaan yang terlalu banyak menyasar saksi-saksi dari Pemuda Muhammadiyah akan mengarahkan opini publik bahwa yang pasti bersalah dari pihak Pemuda Muhammadiyah.

Komitmen kepolisian untuk mencari kebenaran materiil dalam pengusutan kasus itu, menurut dia, perlu dipertegas kembali. Sebab, kebenaran materiil hanya bisa dibuktikan apabila semua pihak yang terlibat dalam acara itu diperiksa secara menyeluruh. “Tidak bisa parsial seperti sekarang ini,” katanya.

Trisno mengatakan sampai saat ini Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah sebagai kuasa hukum Pemuda Muhammadiyah terus mengawal penanganan kasus itu.

“Sejak tahun baru 2019 kami belum melakukan pandampingan lagi. Kami menghormati seluruh proses di kepolisian, yang penting transparan, terbuka, kemudian semua pihak yang patut diduga terlibat agar juga diperiksa,” kata dia.

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

15,3 juta batang rokok ilegal dimusnahkan

Kudus (ANTARA News) – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus, Jawa Tengah, kembali memusnahkan rokok ilegal sebanyak 15,3 juta batang dari hasil penindakan selama periode April 2018 hingga Desember 2018, Selasa.

Pemusnahan yang dilakukan di halaman KPPBC Kudus tersebut, dihadiri Bupati Kudus Muhammad Tamzil dan wakilnya Hartopo serta Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Parjiya serta unsur Forkompinda Kudus.

Menurut Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Parjiya, didampingi Kepala KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus, Iman Prayitno, di Kudus, Selasa, pemusnahan dilakukan secara seremonial dengan cara dibakar sebagian rokok hasil penindakan. Pemusnahan selanjutnya dilakukan dengan ditimbun di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus.

Selain rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) sebanyak 15,3 juta batang, barang bukti lain yang ikut dimusnahkan, yakni 33 buah alat pemanas, dua rol kertas CTP (cigaret typping paper), 194 kilogram etiket atau bungkus rokok, 16.839 keping pita cukai diduga palsu, serta 1.184 kg tembakau iris.

Perkiraan berat barang yang dimusnahkan, kata dia, sebanyak 23 ton.

Adapun total keseluruhan nilai barang yang dimusnahkan tersebut, kata dia, sebesar Rp11,04 miliar.

“Dampak rokok ilegal tersebut, bila beredar di pasaran dapat menjadikan tidak terpenuhinya penerimaan negara sebesar Rp7,25 miliar berupa nilai cukai ditambah PPN cukai dan pajak rokok,” ujarnya.

Bupati Kuds Muhammad Tamzil menyatakan komitmennya untuk memerangi peredaran rokok ilegal.

Ia mendorong pengusaha rokok untuk membayar cukai legal sehingga pemkab mendapat bagi hasil dari pembayaran cukai tersebut.

Dana bagi hasil cukai rokok dan tembakau tersebut, kata dia, nantinya untuk memperbaiki infrastruktur kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

Terkait keterlibatan Pemkab Kudus dalam memantau peredaran rokok ilegal, katanya, sudah dilakukan oleh Satpol PP Kudus dan hasilnya juga dilaporkan ke KPPBC Kudus.

ada akhir Desember 2018, KPPBC Kudus juga memusnahkan rokok ilegal sebanyak 9,83 juta batang rokok ilegal yang merupakan hasil penindakan selama 2017 dan sebagian tahun 2018.

Baca juga: Survei 2018: peredaran rokok ilegal 7,04 persen

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengadilan Mataram kirim berkas PK Nuril ke MA

Mataram (ANTARA News) – Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, telah mengirim berkas permohonan Peninjauan Kembali Baiq Nuril Maknun ke Mahkamah Agung.

Juru bicara Pengadilan Negeri Mataram Didiek Jatmiko di Mataram, Selasa, mengatakan berkas permohonan PK Nuril dikirim ke Mahkamah Agung pada akhir pekan lalu, Jumat (25/1).

“Berkas sudah dikirim, Jumat (25/1) kemarin dikirim,” kata Didiek Jatmiko.

Tindak lanjut dari pengiriman berkas permohonan PK Nuril ini, pengadilan tinggal menunggu kabar dari pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang memutus sebuah permohonan PK, yakni Mahkamah Agung.

“Kita tunggu saja hasilnya, apa yang menjadi putusan MA, itu yang nantinya akan kita sampaikan ke pihak pemohon dan termohon,” ujarnya.

Nuril mengajukan permohonan PK ke Mahkamah Agung pada 3 Januari 2019. Ibu tiga anak yang menjadi terpidana pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ini melayangkan PK atas putusan Kasasi Mahkamah Agung pada 26 September 2018 yang telah menyatakan dia terbukti bersalah menyebarkan rekaman dugaan pelecehan seksual.

Dari putusan tersebut, Nuril mendapat vonis hukuman pidana penjara selama enam bulan dengan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Vonis itu diputuskan sesuai dengan pelanggaran yang ditetapkan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung, yakni Pasal 27 Ayat 1 juncto Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 11/2008 tentang ITE.

Pewarta:
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengacara Ba’asyir akan tempuh langkah hukum soal pembebasan bersyarat kliennya

Jakarta (ANTARA News) – Tim kuasa hukum terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir akan menempuh langkah hukum terkait pembatalan pembebasan bersyarat bagi kliennya.

“Kami bisa dan kami akan melakukan langkah hukum. Kami baru akan merilis satu hari sebelum kami akan melakukan upaya hukum itu,” ujar Ketua Dewan Pembina Tim Pembela Muslim, Muhammad Mahendradatta di RSCM, Jakarta, Selasa. 

Mahendradatta belum mau merinci lebih detail terkait upaya hukum apa yang akan ditempuh dalam hal pembebasan bersyarat Ba’asyir.

Namun dia mengatakan upaya hukum ke pengadilan perlu dilakukan mengingat di pengadilan dokumen akan terdata dengan baik dan akan ada putusan inkrah. 

Mahendradatta juga sempat menyinggung soal syarat penandatangan dokumen setia NKRI yang menurutnya tidak dapat diberlakukan kepada Ba’asyir sebagai salah satu syarat pembebasan.

Menurut dia, aturan itu dibuat setelah pengadilan mengeluarkan putusan kasus Ba’asyir sehingga tidak bisa berlaku surut. 

Mahendradatta juga membantah pengecekan kesehatan Ba’asyir di RSCM berkaitan dengan batalnya pembebasan bersyarat yang sedianya akan diterima kliennya. 

“Tidak ada (terkait batalnya pembebasan). Ini rutin kontrol,” ujar dia. 

Mahendradatta mengatakan Ba’asyir dirujuk ke RSCM oleh dokter yang menanganinya di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. 

“Tentunya ustad kemari dalam rangka check up kesehatan. Sehubungan dengan hal-hal yang tidak bisa ditangani di lapas, maka dirujuk oleh dokter lapas kemari,” ujar dia.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengacara: Ba’asyir sudah tidak layak ditahan

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Dewan Pembina Tim Pembela Muslim, Muhammad Mahendradatta mengatakan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir sudah tidak layak untuk menjalani penahanan karena kondisi kesehatan serta usia. 

“Dari pihak Mer-C sebagai tim kesehatan yang mendampingi ustad terus-menerus, menyampaikan kepada kami, dan kami sepakat bahwa ustad bagaimanapun juga sudah tidak layak ditahan,” kata Mahendradatta kepada wartawan di RSCM, Jakarta, Selasa.

Mahendradatta mengatakan Ba’asyir masuk dalam kategori orang yang tidak layak ditahan berdasarkan kriteria yang dikeluarkan Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO). 

“Sudah masuk kriteria WHO. Ada empat kategori yang tidak boleh ditahan dan tidak boleh mendapat perlakuan tidak manusiawi,” kata dia. 

Mahendradatta tidak merinci empat kategori tersebut. Namun hal itu berkaitan dengan kesehatan dan usia Ba’asyir. 

Sementara itu terkait pemeriksaan di RSCM, kata dia, kondisi Ba’asyir saat ini mengalami penurunan kesehatan yang sewajarnya dialami orang tua. 

Dia mengungkapkan, tim dokter RSCM yang terdiri atas lima dokter ahli telah menyampaikan secara umum ditemukan gangguan seperti jantung, penyempitan pembuluh darah, pengapuran, dimensia dan lain sebagainya. 

“Itu tadi sekilas sudah ditemukan dan disampaikan dokter. Kondisi ustad adalah kondisi yang sewajarnya dialami orang tua, jadi janganlah mengatakan Beliau sehat seperti kita yang usianya di bawah Beliau. Jadi kondisi makin menurun itu iya (terjadi), sesuai usia,” kata dia. 

Sejauh ini tim pengacara Ba’asyir masih menunggu hasil pemeriksaan menyeluruh tim dokter RSCM terhadap Ba’asyir, termasuk keputusan apakah yang bersangkutan akan menjalani rawat inap atau tidak. 

Menurut Mahendradatta, Ba’asyir dirawat di salah satu ruangan rumah sakit dan didampingi oleh anaknya. 

Ba’asyir menjalani perawatan di RSCM sejak Selasa pagi. Anggota Tim Pengacara Muslim Akhmad Kholid menyampaikan bahwa Abu Bakar Ba’asyir hanya menjalani pemeriksaan rutin. 

Kholid mengatakan pemeriksaan rutin Ba’asyir sudah dilakukan sejak tiga bulan terakhir. Dia mengungkapkan masalah kesehatan Ba’asyir adalah kaki yang kurang fit
Baca juga: Ba’asyir akan jalani pemeriksaan di RSCM
Baca juga: Abu Bakar Ba’asyir tiba di RSCM
Baca juga: Pengacara sebut Ba’asyir hanya jalani pemeriksaan rutin

Pewarta:
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polri tunggu rekomendasi Dewan Pers soal Tabloid Indonesia Barokah

Jakarta (ANTARA News) – Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan Ketua Dewan Pers akan mengirimkan hasil rekomendasinya soal konten Tabloid Indonesia Barokah ke Mabes Polri, Selasa.

“Terkait tabloid IB, siang ini akan segera dikirim surat dari Dewan Pers berupa hasil kajian komprehensif ke Mabes Polri,” kata Brigjen Dedi di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Selasa.

Rekomendasi Dewan Pers tersebut nantinya akan dipelajari oleh tim Bareskrim Polri.

Tim Bareskrim juga mengkaji laporan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

“Nanti akan di-combine dengan surat rekomendasi dari Dewan Pers,” katanya.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sendiri telah menyatakan bahwa konten tabloid tersebut bukan merupakan pelanggaran Pemilu. Meski demikian, Bawaslu terus melakukan penelusuran.

Bawaslu pun telah berkoordinasi dengan PT Pos Indonesia dan sejumlah masjid agar tidak mengedarkan Tabloid Indonesia Barokah.

Tabloid tersebut tercatat beredar di sejumlah pesantren dan masjid di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. 

Baca juga: Bawaslu telusuri penyebaran tabloid “Indonesia Barokah” di Jakarta Barat

Baca juga: Bawaslu DKI amankan Tabloid Indonesia Barokah di Kepulauan Seribu

Baca juga: Tabloid Indonesia Barokah beredar di sejumlah kecamatan di Purwakarta

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK panggil Hakim PN Semarang terkait kasus suap putusan praperadilan

Jakartan (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Hakim Pengadilan Negeri Semarang Suparno dalam penyidikan kasus suap kepada hakim praperadilan terkait putusan atas praperadilan kasus korupsi yang ditangani PN Semarang.

Suparno akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka hakim Pengadilan Negeri Semarang Lasito (LAS). 

“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa Suparno, Hakim PN Semarang sebagai saksi untuk tersangka LAS terkait tindak pidana korupsi suap kepada hakim praperadilan terkait putusan atas praperadilan kasus korupsi yang ditangani PN Semarang,” kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK menduga dugaan aliran dana terkait suap tersebut digunakan untuk keperluan kantor Pengadilan PN Semarang.

Untuk mengkonfirmasi hal itu, KPK pada Senin (28/1) telah memeriksa Ketua Pengadilan Negeri (PN) Samarinda Abdul Halim Amran yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua PN Semarang.

Selain Lasito, KPK telah menetapkan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi (AM) sebagai tersangka. Lasito selaku hakim pada Pengadilan Negeri Semarang diduga menerima hadiah atau janji dari Ahmad Marzuqi.

Pada pertengahan 2017, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melakukan penyidikan dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik DPC PPP Kabupaten Jepara 2011-2014 dengan tersangka Ahmad Marzuqi.

Ahmad Marzuqi kemudian mengajukan permohonan praperadiIan ke Pengadilan Negeri Semarang yang kemudian diregister dalam perkara Nomor: 13/PId.Pra/2017/PN.Smg.

Ahmad Marzuqi mencoba mendekati Hakim Tunggal Lasito melalui panitera muda di PN Semarang. 

Hakim Tunggal memutuskan praperadilan yang diajukan Ahmad Marzuqi dikabulkan dan menyatakan penetapan tersangka Ahmad Marzuqi tidak sah dan batal demi hukum.

Diduga Ahmad Marzuqi selaku Bupati Jepara memberikan total dana sebasar Rp700 juta (dalam bentuk rupiah sebesar Rp500 juta dan sisanya dalam bentuk dolar AS setara dengan Rp200 juta) kepada hakim Lasito terkait putusan atas praperadilan tersebut. 

Diduga uang diserahkan ke rumah Lasito di Solo dalam bungkusan tas plastik bandeng presto dan uang ditutup dengan kotak bandeng presto agar tidak terlihat.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Lasito disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga pemberi, Ahmad Marzuqi disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Baca juga: KPK duga aliran dana suap hakim untuk keperluan Kantor PN Semarang
 Baca juga: KPK panggil Ketua Pengadilan Negeri Semarang
Baca juga: KPK identifikasi sandi kasus suap Bupati Jepara

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK panggil mantan pejabat Ditjen Cipta Karya terkait suap proyek SPAM

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Ditjen Cipta Karya M Natsir dalam penyidikan kasus suap terkait pelaksanaan proyek pembangunan SPAM TA 2017-2018 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

M Natsir dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto (BSU).

“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa mantan Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum M Natsir sebagai saksi untuk tersangka BSU,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Selain M Natsir, KPK juga memanggil satu saksi lainnya untuk tersangka Budi Suharto, yakni Agus Gendroyono dari pihak swasta.

Dalam penyidikan kasus suap tersebut, penyidik KPK sedang mendalami proses lelang proyek pembangunan SPAM Tahun Anggaran 2017-2018 di Kementerian PUPR.

KPK telah menetapkan delapan tersangka terkait kasus tersebut. Diduga sebagai pemberi, yakni Dirut PT WKE Budi Suharto (BSU), Direktur PT WKE Lily Sundarsih (LSU), Direktur PT TSP Irene Irma (IIR) dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo (YUL).

Sedangkan diduga sebagai penerima, yaitu Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot Simaremare (ARE), PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah (MWR), Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar (TMN) dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin (DSA).

Anggiat Partunggal Nahot Simaremare, Meina Woro Kustinah, Teuku Moch Nazar, dan Donny Sofyan Arifin diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM Tahun Anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa.

Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Untuk proyek tersebut, mereka diduga menerima masing-masing sebagai berikut. 

Anggiat Partunggal Nahot Simaremare menerima Rp350 juta dan 5.000 dolar AS untuk pembangunan SPAM Lampung. Selanjutnya, Rp500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur.

Meina Woro Kustinah Rp1,42 miliar dan 22.100 dolar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa. Teuku Moch Nazar Rp2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, dan Donny Sofyan Arifin Rp170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1. 
Baca juga: KPK dalami proses pengadaan SPAM daerah bencana Donggala
Baca juga: KPK limpahkan tersangka suap proyek PUPR Pakpak Bharat ke penuntutan
Baca juga: KPK panggil lima saksi kasus suap proyek pembangunan SPAM

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK panggil staf protokoler Menpora

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Arief Susanto yang merupakan staf protokoler Menpora dalam penyidikan kasus suap penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI Tahun Anggaran 2018.

Arief akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy (EFH).

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap Arief Susanto, staf protokoler Menpora sebagai saksi untuk tersangka EFH terkait tindak pidana korupsi suap penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI Tahun Anggaran 2018,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, KPK pada Jumat (25/1) juga telah memeriksa Arief sebagai saksi untuk tersangka Ending Fuad. Saat itu, KPK mengkonfirmasi Arief apa yang diketahui oleh yang bersangkutan sehubungan tugasnya sebagai protokol terutama terkait penanganan perkara suap tersebut.

Selain itu dalam penyidikan kasus itu, KPK juga masih mendalami sejumlah informasi dan keterangan dari para saksi dan bukti-bukti lainnya yang telah dimiliki penyidik terkait peran dan perbuatan hukum Ending Fuad dalam perkara tersebut.

KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus itu, yakni diduga sebagai pemberi, yaitu Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy (EFH) dan Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy (JEA). 

Sedangkan diduga sebagai penerima, yakni Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga Mulyana (MUL), Adhi Purnomo (AP) yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kemenpora dan kawan-kawan serta Eko Triyanto (ET) yang merupakan staf Kementerian Pemuda dan Olahraga dan kawan-kawan. 

Diduga Adhi Purnomo, Eko Triyanto dan kawan-kawan menerima pemberian sekurang-kurangnya Rp318 juta dan dari pejabat KONI terkait hibah pemerintah kapada KONI melalui Kemenpora. 

Diduga Mulyana menerima uang dalam ATM dengan saldo sekitar Rp100 juta terkait penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI Tahun Anggaran 2018.

Sebelumnya, Mulyana telah menerima pemberian pemberian lainnya sebelumnya, yaitu pada April 2018 menerima satu unit mobil Toyota Fortuner, pada Juni 2018 menerima sebesar Rp300 juta dari Jhonny E Awuy dan pada September 2018 menerima satu unit smartphone merek Samsung Galaxy Note 9. 

Dana hibah dari Kemenpora untuk KONI yang dialokasikan adalah sebesar Rp17,9 miliar. Pada tahap awal, diduga KONI mengajukan proposal kepada Kemenpora untuk mendapatkan dana hibah tersebut.

Diduga pengajuan dan penyaluran dana hibah sebagai akal akalan dan tidak didasari kondisi yang sebenarnya. 

Sebelum proposal diajukan, diduga telah ada kesepakatan antara pihak Kemenpora dan KONI untuk mengalokasikan fee sebesar 19,13 persen dari total dana hibah Rp17,9 miliar, yaitu sejumlah Rp3,4 miliar.
Baca juga: KPK panggil tiga saksi kasus suap dana hibah Kemenpora kepada KONI
Baca juga: Ke KPK, Mepora jelaskan mekanisme pengajuan proposal hibah
Baca juga: KPK dalami proses pemberian suap dana hibah Kemenpora

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Abu Bakar Ba’asyir tiba di RSCM

Jakarta (ANTARA News) – Narapidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir tiba di Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo untuk periksaan kesehatan. Kedatangannya ke RSCM dikawal aparat Kepolisian.

Abu Bakar Ba’asyir tiba di RSCM pada Selasa sekitar pukul 10.00 WIB, setelah melakukan perjalanan dari Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor.

Dalam perjalanan tersebut, Abu Bakar Ba’asyir diiringi  sekitar empat mobil aparat yang mengawal. Di lobi RSCM ramai para jurnalis, fotografer maupun dari televisi yang siap mengabadikan momen keluarnya Ba’asyir.

Ba’asyir di rawat di Ruang Kencana, RSCM, didampingi oleh kuasa hukum dari Tim Pembela Muslim (TPM) Akhmad Kholid bersama sejumlah kerabatnya.

Menurut kuasa hukum Ba’asyir, M Mahendradatta ketika dihubungi ANTARA di Jakarta, pemeriksaan kesehatan kliennya tersebut diantaranya pembengkakan pada kaki. Abu Bakar Ba’asyir melaksanakan pemeriksaan kesehatan rutin setiap tiga bulan.

Sebelumnya, Ba’asyir sempat diberitakan akan dibebaskan usai pengacara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo/Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, menemuianya di LP Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Salah satu alasan pembebasan Ba’asyir dikatakan demi kemanusiaan karena usianya yang semakin renta dan kondisi kesehatan yang menurun.

Namun pembebasan tersebut urung dilaksanakan karena Ba’asyir tidak mau memenuhi syarat dalam pembebasasn bersyarat, yaitu menandatangani surat pernyataan setia pada NKRI dan ikut menjalani program deradikalisasi.
Baca juga: Ba’asyir akan jalani pemeriksaan di RSCM
Baca juga: Mahfud MD katakan prosedur pembebasan Ba’asyir keliru

Pewarta:
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengacara sebut Ba’asyir hanya jalani pemeriksaan rutin

Jakarta (ANTARA News) – Anggota Tim Pengacara Muslim Akhmad Kholid menyampaikan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir hanya menjalani pemeriksaan rutin di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Selasa. 

“Ini pemeriksaan rutin, ustad dalam kondisi baik,” ujar Kholid di RSCM, Jakarta, Selasa. 

Kholid mengatakan pemeriksaan rutin Ba’asyir sudah dilakukan sejak tiga bulan terakhir. Dia mengungkapkan masalah kesehatan Ba’asyir adalah kaki yang kurang fit. 

“Kaki sebelah kanan kadang nyeri. Dokter melakukan pemeriksaan keseluruhan, namun konsentrasi dokter selama ini selalu di kaki, kalau jantung semua bagus,” jelas dia. 

Menurut Kholid, syaraf kaki Ba’asyir mulai lemah seiring usianya yang telah lanjut. Oleh karena itu Ba’asyur juga mengenakan stocking hitam. 

“Dirangsang dengan stocking serta ditambah vitamin,” jelas dia. 

Kholid mengatakan masih akan menunggu perkembangan dokter aoakah Ba’asyir harus menjakani rawat inap atau tidak. 
 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ba’asyir akan jalani pemeriksaan di RSCM

Jakarta (ANTARA News) – Abu Bakar Ba’asyir akan menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan terkait pembengkakan pada kakinya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, Selasa.

“Ya, ini sudah berangkat dari (Lapas) Gunung Sindur, karena kaki Pak Kiai alami pembengkakan dan sudah cukup lama bengkaknya,” ujar M Mahendradatta, kuasa hukum Ba’asyir, ketika dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Mahendradatta mengatakan pemeriksaan ini diperlukan untuk mengetahui kondisi organ dalam Ba’asyir yang diduga sebagai pemicu pembengkakan kakinya.

“Beliau kan memang sudah lanjut usia, jadi kondisinya sudah menurun. Kami perlu memeriksakan lebih lanjut untuk tahu apa yang jadi pemicunya (kaki bengkak),” ujar Mahendradatta.

Sebelumnya, pengacara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo/Ma’ruf Amin, Yusril Mahendra, saat menemui narapidana kasus teroris Abu Bakar Baasyir di LP Teroris Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengatakan, Ba’asyir akan dibebaskan.

Salah satu alasan pembebasan Ba’asyir dikatakan demi kemanusiaan karena usianya yang semakin renta dan kondisi kesehatan yang menurun.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah akan menaati hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan rencana pembebasan bersyarat narapidana terorisme Abu Bakar Ba’asyir.

Presiden Jokowi menyebutkan bahwa pembebasan bersyarat untuk Ba’asyir adalah salah satu mekanisme hukum yang harus dilalui.

Menurut dia, salah satu persyaratan dasar dalam pembebasan bersyarat adalah setia pada NKRI dan Pancasila.

Namun, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Polisi Suhardi Alius menyatakan bahwa Ba’asyir enggan menandatangani surat pernyataan setia pada NKRI dan ikut menjalani program deradikalisasi.

Terkait dengan hal tersebut Jokowi mengatakan, pemerintah terus mengkaji tentang pembebasan bersyarat bagi Ba’asyir itu. 

“Apalagi ini situasi yang mendasar, setia kepada NKRI, setia kepada Pancasila, sesuatu yang mendasar,” ujar Jokowi.

Pewarta:
Editor: Sigit Pinardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Orang asing makin banyak, pemerintah akan membangun pos imigrasi di Banda

Ambon (ANTARA News) – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwilkumham) Maluku Tholib mengatakan pemerintah akan membangun pos imigrasi di Pulau Banda, Kabupaten Maluku Tengah.

“Kami sudah buat telaahnya dan juga sudah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi,” ujarnya di Ambon, Selasa pagi.

Menurut dia, harus ada pos imigrasi di tempat itu sebab sangat penting dalam pengawasan orang asing. Apalagi, di Pulau Banda orang asing cukup banyak.

“Di Pulau Banda sekarang ini sudah seperti di Bali, orang asingnya cukup banyak, masyarakat setempat dengan orang asing kelihatannya bisa seimbang,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, harus difasilitasi dengan pos pengawasan orang asing yang baik.

“Banda ini merupakan aset yang luar biasa bagi Maluku karena tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata yang harus dikembangkan ke depan,” ujarnya.

Ia menyebutkan Pulau Banda terdapat wisata sejarah, wisata laut, dan banyak wisata yang terdapat di Pulau Banda yang cukup menarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke daerah itu.

“Ada pala Banda, ada sumur-sumur yang bersejarah, pasti banyak orang ingin mengetahui tentang hal-hal seperti itu,” ujarnya.

Selain itu, ada juga kapal-kapal layar milik warga negara asing terutama dari negara tetangga Australia yang selalu berkunjung ke sana.

Ia mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Bea Cukai dan instansi terkait lainnya untuk turut membangun pos di pulau itu.

“Jadi, untuk awal ini akan dibangun pos imigrasi karena daerahnya kecamatan, dan selama ini sewaktu-waktu baru melakukan pengawasan ke Banda. Akan tetapi, kalau sudah ada pos, berarti sudah ada petugas yang ditempatkan,” ujarnya.

Dengan kehadiran pos imigrasi di Banda, berarti di bawah pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Ambon sebab masih dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah.

Pulau Banda (Tanda merah)

Baca juga: TELAAH FILM — Banda yang Masih Gelap

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polres Minahasa periksa senpi personel cegah penyalahgunaan

Manado (ANTARA News) – Kepolisian Resor Minahasa, Sulawesi Utara, melakukan pemeriksaan senjata api atau senpi personel dalam mengantisipasi atau mencegah penyalahgunaan oleh anggota.

Kapolres Minahasa, AKBP Dennt Situmorang, di Minahasa, Senin, mengatakan pemeriksaan senpi merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Polres Minahasa.

“Pemeriksaan merupakan salah satu upaya untuk mencegah penyalahgunaan senpi oleh personel,” katanya.

Ia mengatakan, pemeriksaan dilakukan meliputi kelengkapan administrasi seperti surat izin, apakah masih berlaku atau sudah kedaluarsa.

“Pemeriksaan termasuk mengecek kondisi fisik dan kebersihan Senpi,” katanya.

Jumlah keseluruhan Senpi yang diperiksa sebanyak 325 pucuk senpi, yang terbagi dari beberapa jenis.

Pemeriksaan dilakukan di lapangan Mapolres, diawasi Kabag Sumda, Kompol Sefdi Rompas, Kasi Propam, Iptu Putu Kusuma, anggota Sarpras serta anggota Propam Polres Minahasa.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tim Pora optimalkan pengawasan keimigrasian

Banda Aceh (ANTARA News) – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh menyatakan, tim pengawasan orang asing (Tim Pora) secara terukur terus melakukan optimalisasi pengawasan keimigrasian penerbitan paspor maupun keberangkatan warga negara Indonesia (WNI).

“Tim Pora secara optimal melakukan pengawasan penerbiatan paspor dan keberangkatan warga negara Indonesia yang diduga sebagai tenaga kerja Indonesia nonprosedural di tempat pemeriksaan Imigrasi serta penggunaan `QR code`secara nasional,” kata Plt Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, Irawan.

Hal ini disampaikannya saat bertindak sebagai inspektur upacara pada Hari Bhakti Imigrasi Ke-69 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, Senin (28/1).

Menurut dia, jajaran Imigrasi secara konsisten melakukan penegakan hukum keimigrasian dengan cepat lagi tepat pada sasaran sesuai dengan amanat Undang-undang Keimigrasian.

“Peningkatan kualitas layanan penerbitan paspor elektronik dan pengolahan data anak berkewarganegaraan ganda (ABG),” ujar Irawan.

Selain itu, Imigrasi akan melakukan peningkatan status WBK ke WBBM bagi empat Unit Pelaksana Teknis yang telah WBK dan?menargetkan satu Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian dimasing-masing Kantor Wilayah untuk mendapatkan Status Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

“Ingatlah kedaulatan negara ada berada dipundak saudara-saudara sekalian, jadilah penjaga pintu gerbang Negara yang selalu menjaga kedaulatan negara dengan penuh integritas dan keikhlasan,” tegasnya.

Ia juga berharap, jajaran Imigrasi semakin profesional Akuntabel, transparan, inovatif, aktif, kreatif, terpercaya, unggul, amanah dan logis.

“Bersama-sama kita meningkatkan citra positif keimigrasian melalui restrukturisasi SIMKIM yang terbarukan,” imbuhnya.

Baca juga: Imigrasi kesulitan awasi asing di pulau terluar

Baca juga: Pemohon paspor meningkat 33 persen per hari di Aceh

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi tidak temukan tanda kekerasan wanita tunawisma

Medan (ANTARA News) – Personel Polsek Sunggal tidak menemukan adanya tanda-tanda tindak kekerasan di tubuh wanita yang diduga tuna wisma dan ditemukan tewas di depan Rumah Sakit Sundari Jalan TB Simatupang Medan.

Kapolsek Sunggal Kompol Yasir Ahmadi di Medan, Senin, mengatakan wanita itu tidak diketahui identitasnya dan diperkirakan berumur sekitar 60 tahun.

Warga masyarakat yang melihat penemuan mayat yang tidak dikenal itu kemudian memberitahukannya kepada Polsek Sunggal.

“Mendapatkan laporan tersebut petugas mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) di Jalan TB Simatupang, Kecamatan Medan Sunggal,” ujar Kompol Yasir.

Setelah berada di TKP, petugas melihat ada mayat yang tergeletak, namun tidak ditemukan identitas mayat tersebut.

Yasir menjelaskan, dari hasil olah TKP tidak ada tanda kekerasan maupun penganiayaan.

Ciri-ciri korban yakni kulit sawo matang, tinggi 150 cm, bentuk muka lonjong dan hidung pesek.

Kemeja yang dikenakan berwarna putih ada garis hitam, dan memakai sarung warna pink.

“Jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan untuk dilakukan visum dan otopsi,” katanya.

Baca juga: Pria berkebutuhan khusus ditemukan tewas di semak
Baca juga: Polda Metro catat 10 mayat ditemukan selama 24 jam
Baca juga: Seorang pelajar tewas ditemukan di sawah

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bus Sumber Selamat terguling di Madiun lukai sejumlah penumpang

Madiun (ANTARA News) – Sebuah bus Sumber Selamat jurusan Surabaya-Yogyakarta terguling di Jalan Lingkar Kota (Ring Road), Kelurahan Winongo, Kecamata Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur, Senin hingga mengakibatkan sejumlah penumpangnya terluka.

Saksi kejadian yang juga kernet bus, Agus Toyib mengatakan bus bernomor polisi W-7036-UZ itu terguling diduga akibat sopir tidak dapat mengendalikan busnya setelah melaju kencang dan menghindari kendaraan yang tiba-tiba menyelonong masuk ke Ring Road.

“Di lokasi kejadian, tiba-tiba ada dua sepeda motor yang menyelonong dari gang arah barat masuk ke jalan Ring Road tanpa lihat situasi. Tiba-tiba saja langsung nyebrang tanpa tengok kiri dan kanan,” ujar Agus kepada wartawan.

Sang sopir yang kaget langsung menghindari kedua motor tersebut agar tidak terjadi tabrakan. Karena laju bus yang kencang membuat bus hilang kedali, menabrak median jalan, hingga terguling di jalur ring road berlawanan.

Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Madiun Kota Iptu Nanang Cahyono mengatakan akibat kecelakaan tunggal tersebut enam orang mengalami luka-luka, termasuk sang sopir dan kondektur bus.

“Sang sopir mengalami luka paling parah karena terjepit setir bus. Kecelakaan ini akibat laju bus hilang kendali setelah menghindari motor yang tiba-tiba menyeberang jalan,” kata Iptu Nanang.

Kondisi bus yang melintang menutupi jalan, membuat arus lalu lintas di jalur Ring Road Kota Madiun macet total. Warga yang mlihat kejadian tersebut juga ikut memperparah kemacetan.

Guna memperlancar arus kendaraan, petugas segera mengevakuasi bangkai bus dengan menggunakan dua kendaraan derek dan satu truk trailer.

“Untuk sementara, arus kendaraan dialihkan memasuki kota hingga proses evakuasi selesai dilakukan,” tambahnya.

Sementara para korban luka langsung dibawa ke RSUD Sogaten Kota Madiun guna mendapatkan perawatan medis. Sedangkan korban selamat lainnya, melanjutkan perjalanan berikutnya dengan bus pengganti.

Baca juga: Pengemudi bus masuk jurang mulai membaik kesehatan

Baca juga: Dua tewas dalam tabrakan bus dengan motor

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi: VA terima Rp35 juta dari transaksi pelacuran daring

Surabaya (ANTARA News) – Kepolisian Daerah Jawa Timur mengungkapkan pada transaksi pelacuran daring, artis VA menerima uang sebanyak Rp35 juta dari tarifnya senilai Rp80 juta.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan di Surabaya, Senin, mengatakan, transaksi itu terungkap setelah memeriksa data digital transaksi keuangan atau rekening koran milik dua germo berinisial ES dan F.

“VA dapat Rp35 juta setelah dipotong Rp5 juta oleh ES dan masih kekurangan Rp10 juta oleh TN, karena waktu itu alasan tersangka limit rekeningnya,” ucap Yusep.

Pada pemeriksaan rekening koran itu terungkap bahwa germo berinisial TN menerima transfer sejumlah uang untuk pembayaran bisnis pelacuran daring.

Dari situ juga terungkap bahwa 30 persen sebelumnya dari total Rp105 juta yang peruntukannya adalah Rp80 juta pembayaran biaya prostitusi terhadap tersangka VA, sedangkan Rp25 juta diperuntukan AS.

“Untuk alurnya, TN menerima Rp105 juta dari Rp80 juta untuk pembayaran pelacuran. Dari transaksi itu, kemudian disalurkan TN ke germo berinisial W, germo W menyalurkan ke F dan disalurkan ke ES hingga akhirnya ES menyalurkannya ke artis VA,” ungkapnya.

Yusep menyatakan transaksi itu semuanya sudah dibagi oleh germo masing-masing.

Selain terus memeriksa germo-germo yang telah ditetapkan tersangka, penyidik Polda Jatim juga menjadwalkan memeriksa artis terduga terlibat pelacuran daring pada pekan ini.

“Sebenarnya salah satu yang dijadwalkan hari ini inisial R, tapi sampai sore tidak tampak,” ucapnya.

Bisnis pelacuran artis terbongkar setelah penggerebekan VA di sebuah hotel di Surabaya, Sabtu, 5 Januari 2019.

Hingga saat ini polisi telah menetapkan lima orang tersangka dalam praktik haram tersebut yakni germo ES, TN, F, W, dan seorang artis FTV berinisial VA.

Sementara itu, artis VA mendatangi Mapolda Jatim hari ini untuk memenuhi wajib lapor dalam kasus pelacuran daring yang melibatkannya.

Ia datang ke ruang Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim pada pukul 16.30 WIB menggunakan blazer biru didampingi beberapa kuasa hukumnya dan keluar pada pukul 17.20 WIB.

“Kami datang ke Polda Jatim untuk melaksanakan kewajiban lapor sebagai warga negara yang taat hukum,” kata Milano Lubis, kuasa hukum Vanessa.

Milano mengatakan, kliennya telah menerima panggilan pemeriksaan sebagai tersangka untuk hari Rabu (30/1), dan membantah tudingan sengaja mangkir pada pemanggilan pertama pekan lalu.

“Kemarin gak hadir karena sakit. Tidak benar kalau ada pernyataan klien kami tidak kooperatif,” ujarnya.

Mengenai penetapan kliennya sebagai tersangka kasus yang melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Milano menyatakan hal itu sepenuhnya kewenangan dan hak dari kepolisian.

Meski begitu, Milano menolak jika pihaknya menerima pasal yang disangkakan karena masih melihat proses selanjutnya.

Baca juga: Artis terduga terlibat pelacuran diperiksa pekan depan

Baca juga: Diskusi prostitusi daring, Jane Shalimar singgung artis “BPJS”

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi tangkap tiga oknum wartawan peras kepala sekolah

Bandarlampung (ANTARA) – Polisi menangkap tiga oknum wartawan sebuah media di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung karena diduga telah memeras kepala sekolah di Kecamatan Teluk Pandan, Pesawaran.

“Ketiga tersangka yakni TU (53), DF (27), dan IS (51) warga Gedong Tataan. Mereka ditangkap saat kami lakukan operasi tangkap tangan pada Minggu kemarin,” kata Kabid Humas Polda Lampung Kombes Sulistyaningsih, di Bandarlampung, Senin.

Sulistyaningsih melanjutkan ketiga tersangka melancarkan aksinya dengan modus menakut-nakuti kepala sekolah terkait dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Awalnya para pelaku meminta uang sebesar Rp25 juta, namun telah disepakati sebesar Rp7 juta. Namun saat pelaku ke luar dari ruang kepala sekolah kemudian anggota langsung menangkap ketiganya,” kata dia menerangkan.

Atas penangkapan ketiganya, selain mengamankan uang sebesar Rp7 juta, polisi mengamankan barang bukti berupa satu unit mobil Toyota Kijang Innova dengan nomor polisi BE 2981 TF, satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi BE 3461 RD, dan empat unit handphone.

“Barang bukti dan ketiga tersangka kini tengah berada di kantor Polres Pesawaran untuk pengembangan selanjutnya,” kata dia pula.

Baca juga: Tiga oknum mengaku wartawan ditangkap
Baca juga: Polisi tangkap empat wartawan gadungan terkait pemerasan
Baca juga: Polisi amankan oknum wartawan pemeras guru

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polres Kotim amankan 1.456 kosmetik ilegal

Sampit (ANTARA News) – Kepolisian Resor Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, mengamankan sebanyak 1.456 jenis kosmetik diduga kuat ilegal karena tidak memiliki izin dari dari seorang perempuan di Sampit.

Ribuan jenis kosmetik ilegal tersebut dirampas dari seorang pengedar berinisial LS pada Sabtu (19/1), kata Kapolres Kotawaringin Timur (Kotim), AKBP Mohammad Rommel di Sampit, Senin.

“LS merupakan ibu rumah tangga yang berdomisili di komplek perumahan Bosanova Indah Nomor 15 Jalan KH Dewantara, Kelurahan Baamang Tengah Sampit,” tambahnya.

Dia mengatakan, dari tangan LS, polisi mengamankan barang bukti sebanyak 63 item produk dengan total sebanyak 1.456 jenis kosmetik ilegal atau tidak memiliki izin edar.

Berdasarkan keterangan tersangka, barang kosmetik berbagai merek tersebut didapatnya dari wilayah Jakarta dengan pembelian sistem online.

“Kosmetik tersebut dijual kembali dengan cara online juga, dan sebagian pembeli atau pelanggannya membeli dengan datang langsung kerumah tersangka,” ungkapnya.

Di hadapan polisi, LS mengaku menjual kosmetik tersebut sudah dua tahun terakhir. Dan belum ada keluhan dari pelanggannya.

“Modal awal tersangka berjualan kosmetik ilegal tersebut sebesar Rp10 juta. Namun sekarang omsetnya mencapai ratusan juta rupiah,” terang Rommel.

Lebih lanjut Rommel mengatakan, dalam kasus tersebut tersangka dijerat pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 106 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 15. Dan denda paling banyak sebesar Rp1,5 miliar.

Pihak aparat kepolisian bersama Badan Pengawas Obat dana Makanan (BPOM) akan terus mengembang kasus perdagangan kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut atau kosmetik ilegal, diduga masih ada oknum lain atau agen yang menjual barang serupa.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk berhati-hati terhadap peredaran kosmetik yang diduga ilegal tersebut, sebab tidak diketahui secara pasti jenis dan kandungan kosmetik tersebut. Membahayakan terhadap kesehatan atau tidak,” ujarnya.

Baca juga: BPOM ungkap pembuatan kosmetik ilegal beromzet miliaran

Baca juga: BPOM tuntut pemalsu kosmetik di Kalideres dengan pasal berlapis

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi tangkap pemilik sabu-sabu di Sentani

Jayapura (ANTARA News) – Tim Opsnal Subdit 2 Direktorat Reserse dan Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Papua menangkap Anto (32), terduga pelaku pemilik narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Pasir, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.

Kabid Humas Polda Papua Kombes AM Kamal ketika dihubungi dari Kota Jayapura, Senin malam, mengatakan penangkapan itu dilakukan pada Minggu (27/1) malam sekitar pukul 22.30 WIT, setelah Tim Opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba menerima laporan warga.

“Riyanto alias Anto yang diduga memiliki, menyimpan dan mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu ditangkap dan diamankan oleh Unit Narkoba Polda Papua,” katanya lagi.

Mengenai kronologis penangkapan itu bermula dari laporan warga bahwa di Jalan Pasir, depan Stadion Barnabas Youwe yang merupakan markas Tim Persidafon Dafonsoro di Sentani, Kabupaten Jayapura sering digunakan sebagai tempat transaksi narkotika.

“Sekitar pukul 22.30 WIT, tim melihat pelaku menggunakan mobil jenis Daihatsu Terios warna putih hendak masuk ke dalam salah satu indekosan depan stadion, kemudian tim melakukan penangkapan dan penggeledahan,” katanya pula.

Hasil penggeledahan, kata dia, didapati satu bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dibalut menggunakan lakban hitam dan tisu putih yang diselipkan di kantong celana depan sebelah kanan.

“Berdasarkan hasil interogasi didapat keterangan bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut hendak dijual kepada salah satu pelanggannya,” kata dia.

Selanjutnya, kata Kamal,?tim langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar indekos pelaku dan didapati paketan alat isap yang disimpan di dalam bungkus rokok.

“Kini pelaku dan barang bukti diamankan ke kantor Ditresnarkoba Polda Papua guna penyelidikan lebih lanjut.?Dari hasil penyelidikan pelaku mengaku masih menyimpan narkotika tersebut di atas plafon belakang indekos yang ia tempati,” katanya.

Tim pada Senin sore sekitar pukul 16.00 WIT kembali melakukan penggeledahan di indekos pelaku dan menemukan 17 paket plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu serta satu alat timbang digital.

“Sementara ini pelaku masih dalam pemeriksaan Ditresnarkoba Polda Papua.?Pelaku dijerat dengan pasal 111 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman denda paling sedikit Rp800 juta atau denda paling banyak Rp8 miliar atau hukuman penjara paling cepat 4 tahun dan paling lama 12 tahun penjara,” katanya lagi.

Baca juga: Mayoritas penghuni lapas kota besar pengguna narkoba
Baca juga: Puluhan pengguna narkoba direhabilitasi BNN Manado
Baca juga: BNNP perkirakan pengguna narkoba di Jawa Tengah meningkat

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPU katakan status pencalegan Ahmad Dhani tunggu putusan inkrah pengadilan

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemilihan Umum menyatakan status pencalegan musisi yang juga kader Gerindra Ahmad Dhani, yang divonis 1,5 tahun penjara atas kasus ujaran kebencian, menunggu putusan inkrah pengadilan. 

“Artinya sepanjang putusan hukum itu belum berkekuatan hukum tetap, maka itu tidak menggugurkan posisinya sebagai caleg,” kata Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, saat dikonfirmasi, di Jakarta, Senin malam. 

Ia mengatakan, jika Dhani menerima putusan pengadilan maka otomatis putusan menjadi inkrah sehingga pencalegannya gugur. Sebaliknya, jika Dhani mengajukan banding, putusan pengadilan menjadi belum berkekuatan hukum tetap. 

Sementara itu, dia mengatakan, jika putusan telah inkrah namun surat suara telah dicetak, maka nama Dhani tidak akan dihapus dalam surat suara yang telah dicetak. 

KPU hanya akan mengumumkan bahwa yang bersangkutan sudah bukan merupakan daftar calon tetap. Jika masih ada pemilih yang mencoblos foto Dhani di surat suara, maka akan menjadi milik suara partai. 

Dhani sendiri saat ini maju sebagai caleg Gerindra untuk dapil 1 Jawa Timur meliputi Surabaya dan Sidoarjo. 

Sebelumnya, musisi yang juga kader Partai Gerindra, Ahmad Dhani, divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk menjalani hukuman penjara selama 1,5 tahun karena terbukti secara meyakinkan terlibat kasus ujaran kebencian.

Ketua Majelis Hakim Ratmoho saat sidang putusan Ahmad Dhani, di PN Jakarta Selatan, Senin, menyatakan Ahmad Dhani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyuruh menyebarkan informasi yang menunjukkan rasa kebencian.

Hakim mengungkapkan, informasi yang tersebar itu juga menimbulkan permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA. Putusan hakim itu lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang menuntut Dhani pidana penjara dua tahun.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemenkumham evaluasi kondisi Lapas Kota Pekalongan

Semarang (ANTARA News) – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Wilayah Jawa Tengah mengevaluasi kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kota Pekalongan yang terendam banjir akibat hujan deras yang mengguyur beberapa hari terakhir.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Wilayah Jawa Tengah Heni Yuwono di Semarang, Senin, mengatakan bahwa warga binaan penghuni Lapas Kota Pekalongan dipindah sementara ke Lapas lain.

“Kami evakuasi karena seluruh blok teremdam banjir,” katanya.

Ke depan, lanjut dia, Kemenkumham akan mengevaluasi lingkungan lapas yang memang berisiko terdampak banjir itu.

“Untuk sementara kami kosongkan karena terendam banjir sambil mengajukan usulan ke pusat,” tambahnya.

Usulan yang disampaikan ke pusat, kata dia, berkaitan dengan relokasi Lapas Kota Pekalongan ke lokasi yang lebih aman.

Sebelumnya, puluhan warga binaan penghuni Lapas Pekalongan dievakuasi akibat banjir pada hari Minggu (27/1/2019).

Penghuni Lapas Kota Pekalongan dipindah sementara ke Lapas Batang dan Kabupaten Pekalongan.

Baca juga: Banjir, ratusan napi Lapas Pekalongan akan dievakuasi

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Balita tewas tenggelam di genangan banjir Kudus

Kudus (ANTARA News) – Seorang balita asal Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, ditemukan tewas akibat terjebur dalam genangan banjir di samping rumahnya, Senin.

Menurut Kapolres Kudus AKBP Saptono di Kudus, Senin, tewasnya Moh. Faisal Bisri (3) bermula saat korban minta susu kepada orang tuanya.

“Ketika ditinggal ibunya untuk dibuatkan susu, anaknya itu diduga terjebur di genangan yang kebetulan berada di depan pintu samping rumahnya yang hanya diberi penghadang dengan papan kayu setinggi 50 sentimeter,” ujarnya.

Untuk itu, dia mengimbau warga untuk lebih mewaspadai buah hatinya di tengah-tengah kepungan banjir. Apalagi, kondisi air banjir saat ini debitnya agak tinggi.

Kapolsek Jati AKP Bambang Sutaryo menambahkan korban ditemukan meninggal diperkirakan pukul 10.30 WIB.

Keluarga, katanya, sempat melakukan pencarian bersama warga sekitar selama 30-an menit, kemudian ditemukan di samping kanan rumah korban dalam keadaan tengkurap dan dinyatakan meninggal dunia. ? ?Genangan banjir di samping rumah tersebut berkisar 1 meteran dan korban juga tidak bisa berenang.?

Hasil pemeriksaan tim medis dari Puskesmas Jati, kata dia, tidak ditemukan adanya tanda-tanda penganiayaan.

Ulil Albab, kerabat korban, mengatakan bahwa korban selama ini memang dikenal aktif.

Desa Jati Wetan saat ini memang menjadi lokasi terparah terjadinya bencana banjir di Kabupaten Kudus karena jumlah warga yang mengungsi makin bertambah menyusul makin meluasnya genangan banjir.

Baca juga: 12 korban kapal karam Sungai Kapuas ditemukan tewas
Baca juga: Dua anak tewas saat berenang di kolam galian
Baca juga: Lelaki tunawicara tenggelam di Sungai Tewei

 

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

MK selesaikan 72 sengketa Pilkada 2018

Jakarta (ANTARA News) – Mahkamah Konstitusi telah menyelesaikan 72 perkara sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018.

“Syukur Alhamdulillah, Mahkamah Konstitusi berhasil menuntaskan seluruh perkara tersebut dengan sebaik-baiknya,” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman ketika memaparkan laporan kinerja tahunan MK di Jakarta, Senin.

Anwar mengatakan keberhasilan MK dalam menangani sengketa hasil Pilkada 2018 tidak lepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan yang dinilai telah bekerjasama dengan baik.

“Berkat kerja sama yang baik itulah, seluruh perkara perselisihan hasil pilkada serentak dapat diperiksa dan diputus dengan lancar, damai, bermartabat dan berkeadilan,” ujar Anwar.

Pada 2018 sebanyak 171 daerah menggelar pilkada serentak. Dari jumlah tersebut sebanyak 72 perkara diajukan dan ditangani di MK.

Dari 72 perkara, sebanyak 67 perkara merupakan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati, sedangkan tujuh perkara merupakan perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Setelah melalui prosea persidangan, sebanyak dua perkara dikabulkan, enam perkara ditolak, 61 perkara tidak dapat diterima, dua perkara dinyatakan gugur dan satu perkara ditarik kembali. 

“Adapun dua perkara yang dikabulkan ialah sengketa pemilihan di Kabupaten Deiyai dengan Putusan Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018 dan sengketa pemilihan di Provinsi Maluku Utara dengan Putusan Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018,” kata Anwar.

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK dalami proses pengadaan SPAM daerah bencana Donggala

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami soal proses pengadaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah bencana Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.

KPK telah memeriksa Kepala Bagian Teknik PDAM Donggala Mohamad Rizal dalam penyidikan kasus suap pelaksanaan proyek pembangunan SPAM Tahun Anggaran 2017-2018 di Kementerian PUPR, Senin. 

“Untuk saksi yang dari Donggala didalami proses pengadaan yang terjadi di sana, khususnya terkait dengan daerah bencana Donggala,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK Jakarta.

Adapun Mohamad Rizal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto (BSU).

“Jadi, bagaimana proses pengadaan Sistem Penyediaan Air Minum yang dilakukan di Donggala itu menjadi poin yang didalami oleh penyidik hari ini terhadap saksi,” ucap Febri.

Selain itu, KPK pada Senin juga memeriksa Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Pusat Kementerian PUPR Sumito sebagai saksi juga untuk tersangka Budi Suharto.

“Kemudian untuk saksi yang kedua, penyidik mendalami proses lelang proyek pembangunan SPAM Tahun Anggaran 2017-2018 di Kementerian PUPR, itu didalami sepanjang yang diketahui oleh saksi,” ucap Febri.

Dalam penyidikan kasus SPAM tersebut, KPK telah mengidentifikasi adanya 20 proyek SPAM di Kementerian PUPR yang diduga terjadi praktik suap.

KPK juga sedang mendalami pengetahuan saksi-saksi terkait proyek-proyek yang dilaksanakan oleh PT WKE dan PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) di Kementerian PUPR dan dugaan aliran dana dari pihak swasta ke pejabat Kementerian PUPR.

Selain itu, KPK juga sedang menelusuri dugaan praktek “fee” proyek atau suap di sejumlah proyek SPAM di Kementerian PUPR yang dikerjakan oleh dua perusahaan perusahaan tersebut. 

Untuk diketahui, KPK total telah menetapkan delapan tersangka terkait kasus tersebut. Diduga sebagai pemberi, yakni Dirut PT WKE Budi Suharto (BSU), Direktur PT WKE Lily Sundarsih (LSU), Direktur PT TSP Irene Irma (IIR), dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo (YUL).

Sedangkan diduga sebagai penerima, yaitu Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot Simaremare (ARE), PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah (MWR), Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar (TMN), dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin (DSA).

Anggiat Partunggal Nahot Simaremare, Meina Woro Kustinah, Teuku Moch Nazar, dan Donny Sofyan Arifin diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM Tahun Anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1, dan Katulampa.

Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Untuk proyek tersebut, Anggiat Partunggal Nahot Simaremare menerima Rp350 juta dan 5.000 dolar AS untuk pembangunan SPAM Lampung. Selanjutnya, Rp500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur.

Meina Woro Kustinah Rp1,42 miliar dan 22.100 dolar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa. Teuku Moch Nazar Rp2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, dan Donny Sofyan Arifin Rp170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Petugas Lapas Semarang gagalkan penyelundupan kiriman narkotika

Semarang (ANTARA News) – Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Kedungpane, Kota Semarang, menggagalkan upaya penyelundupan kiriman yang diduga berisi narkotika untuk warga penghuni lapas tersebut.

“Tadi pagi sekitar pukul 09.45 WIB, petugas memeriksa barang kiriman untuk warga binaan,” kata Kepala Lapas Kelas 1A Kedungpane Dadi Mulyadi, di Semarang, Senin.

Menurut dia, barang tersebut berusaha dikirim masuk ke dalam dengan cara meminta tolong petugas parkir lapas.

“Jadi petugas parkir lapas dititipi seseorang untuk disampaikan ke salah satu warga binaan,” katanya.

Saat diperiksa, kata dia, didapati obat penenang serta beberapa butir pil koplo.

Selain itu, lanjut dia, terdapat satu bungkusan plastik berukuran kecil yang belum diketahui isinya.

Temuan itu, menurut dia, langsung diteruskan ke Polsek Ngaliyan untuk penyelidikan lebih lanjut.

“Termasuk bungkusan kecil yang belum diketahui isinya, semua kami serahkan ke polisi,” kata Dedi.

Adapun untuk siapa paket kiriman itu dikirim, ia juga belum bisa memastikan karena semuanya diserahkan ke polisi untuk penyelidikan.

Pewarta:
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK duga aliran dana suap hakim untuk keperluan Kantor PN Semarang

Jakarta (ANTARA News) – KPK menduga aliran dana dalam kasus suap kepada hakim praperadilan terkait putusan atas praperadilan kasus korupsi yang ditangani Pengadilan Negeri (PN) Semarang untuk keperluan kantor PN Semarang.

Terkait hal itu, KPK, Senin, memeriksa Ketua PN Samarinda, Abdul Halim Amran, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua PN Semarang.

“Jadi, saksi ini dulu pernah bertugas di Pengadilan Negeri Semarang. Penyidik mengklarifikasi dan mendalami apa yang diketahui oleh saksi terkait ada atau tidaknya dugaan aliran dana untuk pembiayaan kantor,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin.

KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus itu, yakni Bupati Jepara Ahmad Marzuqi (AM) dan hakim pada Pengadilan Negeri Semarang Lasito (LAS). 

KPK pada Senin memeriksa Amran sebagai saksi untuk tersangka Ahmad Marzuqi.

“Jadi, ini perlu didalami karena sebelumnya saksi bertugas sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang. Apakah ada atau tidak ada uang yang diduga suap tersebut digunakan untuk pembiayaan kantor pengadilan,” ungkap Febri.

Lasito selaku hakim pada Pengadilan Negeri Semarang diduga menerima hadiah atau janji dari Ahmad Marzuqi.

Pada pertengahan 2017, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melakukan penyidikan dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik DPC PPP Kabupaten Jepara 2011-2014 dengan tersangka Ahmad Marzuqi.

Ahmad Marzuqi kemudian mengajukan permohonan praperadiIan ke Pengadilan Negeri Semarang yang kemudian diregister dalam perkara Nomor: 13/PId.Pra/2017/PN.Smg.

Ahmad Marzuqi mencoba mendekati Hakim Tunggal Lasito melalui panitera muda di PN Semarang. 

Hakim Tunggal memutuskan praperadilan yang diajukan Ahmad Marzuqi dikabulkan dan menyatakan penetapan tersangka Ahmad Marzuqi tidak sah dan batal demi hukum.

Diduga Ahmad Marzuqi selaku Bupati Jepara memberikan total dana sebasar Rp700 juta (dalam bentuk rupiah sebesar Rp500 juta dan sisanya dalam bentuk dolar AS setara dengan Rp200 juta) kepada hakim Lasito terkait putusan atas praperadilan tersebut. 

Diduga uang diserahkan ke rumah Lasito di Solo dalam bungkusan tas plastik bandeng presto dan uang ditutup dengan kotak bandeng presto agar tidak terlihat.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Lasito disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga pemberi, Ahmad Marzuqi disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK limpahkan tersangka suap proyek PUPR Pakpak Bharat ke penuntutan

Jakarta (ANTARA News) – KPK melimpahkan proses penyidikan ke tahap penuntutan terhadap Rijal Efendi Padang (REP), tersangka suap terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat Sumatare Utara Tahun Anggaran 2018.

“Penyidikan untuk tersangka REP telah selesai, hari ini tersangka dan bukti dalam perkara suap Bupati Pakpak Bharat terkait Proyek-Proyek di Dinas PUPR Kabupatan Pakpak Bharat TA 2018 diserahkan penyidik ke penuntut umum atau tahap dua,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Senin.

Sidang terhadap Rijal Efendi Padang akan dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan.

“Pagi ini, tersangka REP dipindahkan penahanannya untuk dititipkan di Lapas Tanjung Gusta Medan Sumatera Utara,” ucap dia. 

Ia menyatakan, total 33 saksi telah diperiksa untuk tersangka Rijal Efendi Padang dan yang bersangkutan telah dua kali diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka.

“Unsur saksi antara lain swasta, pejabat serta PNS di Dinas PUPR dan lingkungan Pemkab Pakpak Bharat,” ucap Febri.

KPK telah menetapkan Rijal Efendi Padang pada 14 Desember 2018.

Selain Rijal Efendi Padang, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka itu lainnya, yakni Bupati Pakpak Bharat periode 2016-2021 Remigo Yolanda Berutu (RYB), Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat David Anderson Karosekali (DAK), dan seorang pihak swasta Hendriko Sembiring (HSE).

KPK telah mengumumkan tiga orang itu sebagai tersangka pada 18 November 2018.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KJRI Davao City raih penghargaan Kemenkumham

Jakarta (ANTARA News) – Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Davao City, Filipina, meraih sertifikat penghargaan dari Kantor Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI atas capaian Kinerja Pengelolaan Anggaran Terbaik.

Penghargaan itu diberikan kepada staf teknis imigasi KJRI Davao City dalam acara syukuran dan upacara penerimaan di Ruang Nusantara KJRI Davao City, Senin (28/1). Penghargaan itu diberikan dalam rangka Hari Bhakti Imigrasi ke-69 yang jatuh pada 26 Januari 2019.

Tidak hanya itu, mereka juga menjadi satu-satunya staf teknis Imigrasi yang berada di Perwakilan RI di luar negeri yang mendapatkan penghargaan dari Kemenkumham untuk tahun ini, berdasarkan SK Kemenkumham No M.HH-01.KP.08.05 TAHUN 2019. 

Dalam sambutannya, seperti dikutip dari rilis pers KJRI Davao City yang diterima di Jakarta, Senin (28/1), Pelaksana Tugas Konsul Jenderal RI Davao City, Endah R. Yuliarti, mengatakan ada banyak yang hal yang telah dilakukan oleh staf teknis Imigrasi KJRI Davao City, terutama dalam hal penanganan keturunan WNI yang berisiko besar menjadi stateless atau kehilangan kewarganegaraan, yakni dengan menerbitkan paspor sehingga mereka akhirnya mempunyai kejelasan kewarganegaraan.

Yuliarti juga meminta agar staf teknis Imigrasi terus membangun kerjasama dengan fungsi-fungsi terkait baik di dalam maupun di luar negeri.

Menyikapi penghargaan tersebut, Atase Teknis Imigrasi KJRI Davao City Galih Priya Kartika Perdhana mengatakan bahwa penghargaan itu merupakan kejutan membahagiakan atas sumbangsih fungsi-fungsi terkait, dan semua karyawan KJRI Davao City.

Galih juga menyampaikan terima kasih atas bimbingan dan arahan dari Konsul Jenderal RI Davao City Berlian Napitupulu.

Piagam penghargaan dari Kemenkumham itu merupakan bentuk apresiasi yang juga diberikan kepada Kantor-Kantor Imigrasi di dalam negeri, fungsi imigrasi di luar negeri, perorangan, dan juga lembaga-lembaga lainnya yang berkontribusi pada jalannya proses pelayanan Imigrasi yang lebih baik.

Pewarta: I Wayan Yoga H
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

CEO Abu Tours divonis 20 tahun

CEO Abu Tours Hamzah Mamba memasuki ruang sidang di Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (28/1/2019). Hamzah Mamba divonis 20 tahun penjara dengan denda Rp500 juta karena dinilai terbukti melakukan penggelapan dan pencucian uang milik calon jamaah Umrah Abu Tours senilai Rp1,2 triliun. ANTARA FOTO/Sahrul Manda Tikupadang/foc.

Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun penjara

Jakarta (ANTARA News) – Musisi Ahmad Dhani divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk menjalani hukuman penjara selama 1,5 tahun karena terbukti secara meyakinkan terlibat kasus ujaran kebencian.

“Menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun enam bulan kepada terdakwa,” kata Ketua Majelis Hakim Ratmoho saat sidang putusan Ahmad Dhani di PN Jakarta Selatan, Senin.

Hakim Ratmoho menyatakan Ahmad Dhani Prasetyo alias Ahmad Dhani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyuruh menyebarkan informasi yang menunjukkan rasa kebencian.

Hakim mengungkapkan, informasi yang tersebar itu juga menimbulkan permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA. Putusan hakim itu lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang menuntut Dhani pidana penjara dua tahun.

Jaksa menganggap Dhani telah melanggar Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) tentang UU Nomor 19/2016 tentang perubahan UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Hakim perintahkan jaksa tahan Ahmad Dhani

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Majelis Hakim Ratmoho memerintahkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menahan musisi Ahmad Dhani yang menjadi terpidana ujaran kebencian.

“Memerintahkan agar terdakwa ditahan,” kata Hakim Ratmoho saat memimpin sidang vonis Ahmad Dhani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin. Ratmoho memvonis Ahmad Dhani hukuman penjara selama 1,5 tahun karena terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Tindak pidana yang dilakukan Dhani, menurut Ratmoho yakni dengan sengaja dan tanpa hak menyuruh menyebarkan informasi yang menunjukkan rasa kebencian.

Hakim menyatakan, informasi yang tersebar itu juga menimbulkan permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA. Putusan hakim itu lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang menuntut Dhani pidana penjara dua tahun.

Jaksa menganggap Dhani telah melanggar Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) tentang UU Nomor 19/2016 tentang perubahan UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Usai sidang, jaksa membawa Dhani untuk ditahan di rumah tahanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Pewarta: Taufik Ridwan
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK sambut baik rencana KPU umumkan daftar caleg mantan narapidana korupsi

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan mengumumkan daftar caleg mantan narapidana korupsi pada Februari 2019 mendatang.

“Terkait rencana KPU untuk mengumumkan daftar caleg napi korupsi, saya kira hal tersebut penting direalisasikan sepanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Senin.

Menurut dia, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui siapa yang akan dipilihnya untuk mewakili pada kursi DPR atau DPRD.

Selain itu, kata dia, ketika caleg tersebut menjabat tetapi justru melakukan korupsi, hal tersebut sebenarnya adalah bentuk khianat terhadap kepercayaan yang telah diberikan pada mereka sebelumnya. 

“Karena pejabat publik dipilih untuk melayani masyarakat, bukan justru untuk memperkaya diri sendiri,” ucap Febri.

Apalagi, kata dia, KPK telah memproses ratusan pelaku korupsi dari unsur politik tersebut mulai dari DPR 69 orang, DPRD 161 orang, dan kepala daerah 150 orang sampai saat ini.

Sebelumnya, KPK telah menyarankan KPU agar mengumumkan 40 mantan narapidana korupsi yang menjadi calon anggota DPR, DPRD, dan DPD pada Pemilu 2019.

Hal tersebut diungkapkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan usai mendatangi gedung KPK Jakarta pada 7 November 2018 lalu untuk berdiskusi soal mantan narapidana korupsi dalam Pemilu 2019 itu.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wiranto sebut masih ada lubang-lubang penyelundupan narkoba

 Jakarta (ANTARA News) – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyebutkan, masih ada lubang-lubang yang rawan terhadap penyelundupan narkoba di wilayah Indonesia. 

 “Sekarang ini masih banyak lubang-lubang yang membuat Indonesia menjadi salah satu tujuan penjualan narkoba dari luar negeri,” kata Wiranto usai bertemu dengan Kepala Badan narkotika Nasional (BNN) Komjen Heru Winarko di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin. 

 Wiranto mengaku, kepala BNN menghadap dirinya untuk melaporkan perkembangan terkini soal peredaran narkoba di Indonesia. 

Oleh karena itu, Kemenko Polhukam, BNN dan pemangku kepentingan lainnya akan menggelar rapat koordinasi khusus untuk membahas soal peredaran narkoba di Indonesia. 

 Wiranto mengaku, aparat penegak hukum telah melakukan langkah-langkah antisipasi terkait peredaran narkoba, namun masih ada lubang yang perlu ditutupi lagi. 

 “Nah, nanti saya akan meminta masukan kepada pemangku kepentingan pada rakorsus yang akan dilaksanakan pada 31 Januari nanti,” katanya. 

 Wiranto berharap persoalan narkoba ini dapat diantisipasi dan ditangani dengan baik, sehingga tidak ada lagi lubang-lubang masuknya narkoba ke wilayah Indonesia.  

Baca juga: BNN Lampung tembak mati delapan pengedar narkoba
Baca juga: BNN gerebek tempat pembuatan ekstasi yang dikendalikan napi lapas

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sidang putusan Ahmad Dhani

Terpidana kasus ujaran kebencian Ahmad Dhani berjalan menuju mobil tahanan seusai menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (28/1/2019). Majelis hakim memvonis Ahmad Dhani dengan hukuman satu tahun enam bulan penjara, dan atas putusan hakim tersebut kejaksaan langsung menahan terpidana. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.

KPK fasilitasi Kejari Jakarta Selatan tangkap DPO kasus korupsi

Jakarta (ANTARA News) – KPK memfasilitasi penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada kegiatan penangkapan tersangka kasus korupsi Perdana Marcos (PM) yang telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

“Satuan Tugas Koordinator Wilayah Penindakan KPK dengan dukungan Polsek Limo Cinere memfasilitasi penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada kegiatan penangkapan DPO Kejari Jakarta Selatan atas nama tersangka PM,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Senin.

Ia menyatakan, sebelumnya KPK melakukan pencarian berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

“DPO atas nama PM ditangkap di sebuah kantor di daerah Cinere Depok oleh tim gabungan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tim Koorwil Penindakan KPK, dan tim Polsek limo pada Senin (28/1) sekitar pukul 10.00 WIB,” kata dia.

Marcos yang merupakan pihak swasta penyedia barang/jasa merupakan tersangka perkara korupsi pada kegiatan pekerjaan peningkatan trotoar dan saluran tepi wilayah Kecamatan Cilandak yang dilaksanakan Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2015. 

“PM ditetapkan sebagai tersangka sejak Juli 2016 dan dinyatakan DPO setelah beberapa kali dipanggil sebagai tersangka namun tidak datang, yaitu DPO sejak 2016,” ucap Diansyah.

Untuk pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia jasa lainnya telah terbukti bersalah melanggar Pasal 2, Pasal 3 UU 31/1999 juncto UU 20/2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan telah dilakukan eksekusi pidana badan oleh Kejari Jakarta Selatan. 

“Kerugian negara yang ditimbulkan pada perkara ini adalah sekitar Rp4,4 miliar,” kata dia. 

Setelah penangkapan itu, Marcos selanjutnya dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan diperiksa.

“Diduga sebelumnya tersangka PM berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya dan bahkan mengubah identitas diri. Selama menjadi DPO, diduga tersangka PM masih mengikuti berbagai proyek dengan menggunakan beberapa perusahaan berbeda,” ujar dia. 

Pada saat tim Koorwil Penindakan KPK mendapatkan informasi mengenai keberadaan DPO, ucap dia, KPK bersama Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan langsung meluncur ke lokasi untuk melakukan penangkapan tersangka di wilayah hukum Kota Depok.

Ia menyatakan penangkapan Marcos itu merupakan bentuk sinergi antara KPK, Kejaksaan, dan polisi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. 

“Kerja sama seperti ini kami pandang sangat dibutuhkan dalam upaya pemberantasan korupsi, termasuk pencarian DPO dari kasus yang ditangani KPK, Polri atau Kejaksaan,” katanya.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

UU Pemilu paling banyak diuji di MK

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyebutkan dari 46 undang-undang yang diuji di MK, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan undang-undang yang paling sering diuji di MK.

“Dari sebanyak 151 perkara pengujian undang-undang pada tahun 2018, UU Pemilu paling banyak diuji yaitu sebanyak 21 kali,” ujar Anwar ketika memaparkan laporan kinerja tahunan di Jakarta, Senin.

Selain itu, terdapat empat undang-undang lain yang juga sering diuji, yaitu UU 2/2018 (UU MD3), UU 13/2003 (UU Ketenagakerjaan), UU 18/2003 (UU Advokat), dan UU 3/2009 (UU Mahkamah Agung).

“Untuk UU MD3 diajukan pengujiannya sebanyak sepuluh kali, untuk UU Ketenagakerjaan diuji sebanyak tujuh kali, sementara UU Advokat dan UU MA masing-masing diuji sebanyak empat kali,” jelas Anwar.

Anwar kemudian menyinggung rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara pengujian undang-undang sepanjang tahun 2018 yang cenderung lebih cepat dibandingkan tahun 2017.

Pada tahun 2018, MK mencatat waktu penyelesaian perkara untuk setiap perkara rata-rata selama 69 hari kerja untuk satu perkara.

“Jangka waktu tersebut tercatat lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 101 hari kerja untuk satu perkara,” jelas Anwar.

Menurut Anwar, jangka waktu penyelesaian perkara yang lebih cepat ini sebagai satu peningkatan yang signifikan dalam hal kecepatan MK memutus perkara pengujian undang-undang.

“Mudah-mudahan ini dapat ditingkatkan atau setidaknya-tidaknya dipertahankan seiring dengan upaya meningkatkan pula kualitas putusan MK,” ujar Anwar.

Baca juga: MK tidak terima permohonan uji “presidential threshold”
Baca juga: MK tegaskan pembatasan kampanye berlaku untuk semua partai

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wabup Trenggalek siap disanksi setelah tinggalkan tugas

(Antara)-Wakil Bupati (Wabup) Trenggalek, Jawa Timur, Mochamad Nur Arifin, menyatakan siap diberikan sanksi, setelah dua pekan lebih meninggalkan tugas tanpa izin. Gus Ipin, sapaan akrabnya, melakukan perjalanan ke Eropa, terhitung sejak tanggal sembilan hingga 21 Januari.

MK berhasil selesaikan sengketa Pilkada 2018 dengan baik

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengatakan pihaknya telah berhasil menyelesaikan 72 perkara sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 dengan baik.

“Syukur Alhamdulillah, Mahkamah Konstitusi berhasil menuntaskan seluruh perkara tersebut dengan sebaik-baiknya,” ujar Anwar ketika memaparkan laporan kinerja tahunan MK di Jakarta, Senin.

Anwar mengatakan keberhasilan MK dalam menangani sengketa hasil Pilkada 2018 tidak lepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan yang dinilai telah bekerjasama dengan baik.

“Berkat kerja sama yang baik itulah, seluruh perkara perselisihan hasil pilkada serentak dapat diperiksa dan diputus dengan lancar, damai, bermartabat dan berkeadilan,” ujar Anwar.

Pada 2018 sebanyak 171 daerah menggelar Pilkada serentak, dari jumlah tersebut sebanyak 72 perkara diajukan dan ditangani di MK, kata Anwar.

Dari 72 perkara, sebanyak 67 perkara merupakan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati, sementara tujuh perkara merupakan perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Setelah melalui proses persidangan, sebanyak dua perkara dikabulkan, enam perkara ditolak, 61 perkara tidak dapat diterima dua perkara dinyatakan gugur dan satu perkara ditarik kembali.

“Adapun dua perkara yang dikabulkan ialah sengketa pemilihan di Kabupaten Deiyai dengan Putusan Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018 dan sengketa pemilihan di Provinsi Maluku Utara dengan Putusan Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018,” pungkas Anwar.

Baca juga: 65 permohonan sengketa pilkada terdaftar di MK
Baca juga: MK tolak permohonan sengketa pilkada Deiyai

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

LPSK terima permohonan perlindungan saksi kasus suap Meikarta

Jakarta (ANTARA News) – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima permohonan perlindungan saksi terkait kasus suap pengurusan perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.

“Sudah ada permohonan perlindungan yang diajukan ke LPSK dan tengah melakukan penelaahan,” kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Sebelumnya, LPSK telah melakukan tindakan proaktif berupa “monitoring” atau pemantauan terhadap sidang kasus tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung yang mengagendakan pemeriksaan saksi.

“Inisiatif ini dilakukan mengingat keterangan saksi dalam sidang-sidang sebelumnya sangat penting, terutama dengan dugaan keterlibatan sejumlah pejabat dalam kasus ini,” kata Edwin.

Pemantauan yang dilakukan tim LPSK di Pengadilan Tipikor Bandung itu, kata dia, diharapkan dapat memberikan gambaran-gambaran penting baik terkait sifat pentingnya keterangan maupun juga potensi ancaman yang mungkin diterima saksi. 

Menurutnya, potensi itu sangat mungkin diterima saksi mengingat apa yang mereka ungkap bisa saja terkait dengan orang yang memiliki kekuasaan baik secara politik maupun ekonomi sehingga penting pula diberikan perlindungan kepada saksi. 

“Monitoring” ini merupakan upaya responsif LPSK terhadap dinamika kasus ini sekaligus untuk menjaring saksi-saksi yang membutuhkan perlindungan,” ucap Edwin.

LPSK juga mendorong saksi yang merasa membutuhkan rasa aman atau merasa terancam untuk segera mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. 

“Hal ini sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh UU Perlindungan Saksi dan Korban di mana perlindungan diberikan berdasarkan permohonan. Meski begitu, tim LPSK yang memonitoring sidang ini juga akan proaktif menawarkan kepada saksi untuk mengajukan permohonan perlindungan,” ujar dia.

Selain untuk saksi, LPSK juga membuka diri kepada para tersangka atau terdakwa yang mau mengajukan diri sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau yang dikenal sebagai  “justice collabolator” (JC).  

Pengajuan itu tentunya, kata dia, harus sesuai dengan persyaratan menjadi seorang JC, yakni bukan pelaku utama, mau mengakui perbuatan, dan mau mengembalikan hasil kejahatan atau harta yang didapatkan dari hasil kejahatan. 

“Menjadi JC merupakan jalan untuk mengungkap kasus-kasus korupsi sekaligus jalan untuk bertobat dan mendapatkan penghargaan berupa keringanan hukuman atas pidana yang dilakukan,” tuturnya.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019