Kades Tulungagung divonis 3,5 tahun karena korupsi

Tulungagung (ANTARA News) – Kepala Desa Sumberingin Kulon, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Suprapto divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Surabaya karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi anggaran dana desa di tempatnya bertugas.

“Putusan itu sudah ditetapkan Pengadilan Tipikor Surabaya pada Kamis (3/1) dan sekarang tahap jeda bagi terpidana maupun jaksa untuk mengajukan banding atau tidak,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Anik Partini di Tulungagung, Senin.

Dalam amar putusan yang dibacakan majelis hakim, tutur JPU, Suprapto yang melakukan korupsi anggaran dana desa/dana desa (ADD/DD) tahun 2015-2016 tersebut terbukti bersalah melanggar Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dalam UU No 20 tahun 2001.

Akibat perbuatannya, Suprapto dihukum tiga tahun enam bulan penjara dan denda sebesar Rp100 juta subsider enam bulan penjara.

Tak hanya itu, majelis hakim yang diketuai Wiwin Arodawanti tersebut mewajibkan Suprapto mengganti uang kerugian negara sebesar Rp489 juta subsider 1 tahun penjara.

“Putusan hakim tersebut bernomor 154/pidsus/tpk/2018/PN Surabaya,” kata JPU Anik Partini.

Atas putusan itu, Kades Suprapto dikatakan Anik langsung mengajukan banding.

Namun pihak JPU, kata dia, tidak terburu-buru melakukan langkah yang sama dengan pertimbangan vonis majelis hakim telah memenuhi rasio tuntutan, yakni empat tahun kurungan penjara.

“Tuntutannya empat tahun, vonisnya 3,5 tahun. Dari segi denda juga sama yakni sebesar Rp100 juta. Terdakwa juga masih diminta mengganti kerugian sebesar Rp489 juta,” katanya.

Menurut dia, hal ini masih akan dilaporkan kepada pimpinan, terlebih vonis tersebut telah melebihi dua per tiga dari tuntutan.

Baca juga: Kades korupsi divonis lima tahun

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

IPW pertanyakan Andi Arief tidak segera diproses hukum

Jakarta (ANTARA News) – Indonesia Police Watch (IPW) mempertanyakan pihak kepolisian yang tidak segera memproses hukum politisi Andi Arief serta tokoh organisasi keagamaan Tengku Zulkarnain yang diduga menyebarkan hoaks soal surat suara tercoblos sebanyak tujuh kontainer.

“Polisi hanya menangkap orang-orang tidak berdaya di daerah, tetapi tokoh yang juga diduga ikut menyebarkan hoaks ini dibiarkan dan polisi sepertinya takut untuk menangkap mereka,” ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane melalui pesan singkat di Jakarta, Senin.

Neta S Pane pun mempertanyakan profesionalisme kepolisian dalam menuntaskan kasus hoaks tersebut karena hingga kini Andi Arief dan Tengku Zulkarnain tidak ditangkap atau diperiksa.

Padahal, menurut IPW, peran Andi Arief dan Tengku Zulkarnaen sama-sama menerima konten hoaks dan kemudian menyebarkannya seperti tiga tersangka yang telah ditangkap.

IPW pun mendesak polisi agar tidak bersikap diskriminasi dan harus mampu menjaga serta menegakkan kehormatan upaya penegakan hukum, terutama menjelang Pemilu 2019, jajaran kepolisian harus berani bersikap tegas terhadap semua pelaku penyebaran hoaks.

“Apakah tersangkanya wong cilik mau pun wong gede harus diproses hukum agar tidak ada diskriminasi dan orang-orang gede tidak latah menjadi penyebar hoaks,” ucap Neta S Pane.

Apabila polisi tidak berani bersikap tegas, kata dia, kegaduhan akan muncul di masyarakat, khususnya setelah penghitungan hasil Pemilu 2019 agar tidak ada hoaks terjadi kecurangan dalam proses pemilu.

Ada pun, penyidik Bareskrim belum berencana memeriksa Andi Arief yang pernah mengunggah cuitan berisi “tujuh kontainer surat suara tercoblos” pada akun Twitter-nya.

Dalam kasus ini, polisi sudah menetapkan tiga tersangka, yakni HY, LS dan J. Peran ketiganya menerima konten hoaks tanpa mengkonfirmasi kebenaran isi konten dan langsung menyebarkannya melalui akun Facebook dan menyebarkannya di percakapan grup dalam aplikasi WhatsApp.

Baca juga: Polisi kembali tangkap tersangka hoaks tujuh kontainer surat suara sudah dicoblos

Baca juga: Survei: kabar bohong menggerogoti elektabilitas Gerindra

Baca juga: Literasi bisa menjadi daya tangkal terhadap hoaks

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Imigrasi Meulaboh berikan pelayanan di hari libur

Meulaboh, Aceh (ANTARA News) – Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, memberikan pelayanan spesial di hari libur kepada masyarakat sebagai rangkaian memperingati Hari Bhakti Imigrasi ke 69 tahun 2019.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh, Imam Santoso, di Meulaboh, Senin, mengatakan, pelayanan spesial dibuka setiap hari Sabtu, terhitung sejak 5 Januari sampai Sabtu terakhir peringatan Hari Bhakti Imigrasi, 26 Januari 2019.

“Pelayanan ini diberi nama pelayanan simpatik, dan hanya berlaku untuk tiga kali hari Sabtu, sejak Sabtu tanggal 5 hingga 19 Januari 2019. Pelayanan masyarakat dibuka mulai 08.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB,” katanya dalam pers rilis kepada wartawan.

Tidak seperti biasanya pelayanan Imigrasi Meulaboh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat seyogyanya setiap hari kerja dari hari Senin hingga Jumat, namun saat ini telah ditambah pada hari Sabtu.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh akan memberikan layanan spesial bagi masyarakat dalam permohonan paspor, hal tersebut sesuai dengan perintah Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi pusat dan dilaksanakan seluruh Kantor Imigrasi di Indonesia.

Imam Santoso juga mengatakan dibukanya pelayanan pengurusan paspor di luar hari kerja umum ini, dengan harapan menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak dapat datang dikarenakan kesibukan kerja setiap hari.

“Kami mengimbau kepada masyarakat yang ingin mengurus paspor baru mau pun penggantian baru, dapat memanfaatkan momentum yang baik ini secara maksimal sehingga waktunya tidak terganggu dengan jam kerja seperti biasanya,” imbuhnya.

Imam Santoso, mempersilakan masyarakat datang ke Kantor Imigrasi dengan membawa persyaratan KTP, KK, akta kelahiran atau ijazah serta paspor lamanya sebagai persyaratan kelengkapan administrasi.

? Selain itu, pihaknya akan mengadakan kegiatan seremonial pada hari puncak kegiatan Hari Amal Bhakti ke – 69 di Kantor Imigrasi Meulaboh di Jalan Teuku Umar, Kabupaten Aceh Barat.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Seorang warga tewas saat polisi gerebek narkoba

Medan (ANTARA News) – Gazali (67) warga Jalan Ampera III, Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Sumut, Senin (7/1) malam meninggal dunia saat polisi melakukan penggerebekan narkoba.

Kapolsek Medan Timur Kompol Arifin ketika dikonfirmasi wartawan, membantah kalau korban meninggal dunia karena dihardik (ditolak) polisi.

“Korban tersebut, tidak ditolak. Dari keterangan warga, korban ada riwayat sakit jantung,” ujar Kompol Arifin.

Informasi dihimpun wartawan di lokasi kejadian menyebutkan, saat penggerebekan berlangsung korban Gazali berusaha mengambil anaknya yang hendak dibawa polisi.

Menurut anak korban Saleh (26), bahwa ayahnya Gazali, sempat ditolak oleh dua orang personel Polsek Medan Timur yang melakukan penggerebekan di lokasi.

“Mereka melakukan penggerebekan narkoba sekitar pukul 17.30 WIB,” ujar Saleh.

Ia mengatakan, polisi yang melakukan penyisiran, sempat mengamankan dirinya (Saleh) dengan tuduhan melakukan pelemparan batu ke arah petugas.

“Saya dituduh melempari polisi, kemudian saya dibawa,” ucap dia.

Kemudian, korban yang melihat anaknya dibawa, dan berupaya membebaskan dari tangan polisi.

“Saat itu, ayah saya ditolak. Ada dua orang polisi yang menolak. Saat terjatuh, korban sempat duduk, dan wajahnya biru,” jelasnya.

Saleh menyebutkan, melihat kondisi korban sudah sekarat, warga membawa korban untuk mendapatkan pertolongan ke Rumah Sakit Imelda Jalan Bilal Medan, dengan menggunakan becak motor (betor).

Namun naas, nyawa korban tersebut tak dapat tertolong lagi, dan telah menghembuskan nafas terakhir.

Baca juga: Polisi sita 18 kg sabu-sabu di Kampung Ambon, Jakarta
Baca juga: BNN monitor skandal penggerebekan pesta narkoba
Baca juga: Gerebek dua lokasi, BNN sita 30 kg sabu-sabu

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tersangka pencuri ponsel menikah di kantor polisi

Bandarlampung (ANTARA News) – Tersangka pencuri telepon seluler Ali Fikri menjalani pernikahan di kantor polisi Polsek Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.

“Kita fasilitasi proses akad nikahnya di mushala Kantor Polsek. Hal ini kita lakukan karena pernikahan tersebut telah direncanakan jauh-jauh hari, namun menjelang hari akad tersangka tersandung kasus pidana,” kata Kapolsek Pagelaran Iptu Edi Suhendar saat dihubungi dari Bandarlampung, Senin malam.

Edi menjelaskan, pihaknya hanya mengizinkan tersangka untuk menjalani ijab qabul. Selanjutnya tersangka harus kembali menjalani proses hukum di dalam sel.

“Untuk resepsi maupun yang lainnya tersangka tidak boleh ikut,” kata dia.

Sebelumnya, tersangka Ali Fikri ditangkap polisi setelah melakukan pencurian dengan pemberatan sebuah ponsel bersama dua rekannya, Ahmad Irvan dan Eko Aji, warga Pekon (Desa) Karang Sari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu.

Mereka ditangkap pada Senin (17/12) di kediaman Ali Fikri di wilayah Pagelaran, Pringsewu.

Baca juga: Polisi Surabaya ringkus komplotan maling mall
Baca juga: Polres Mataram bekuk komplotan pencuri meteran listrik
Baca juga: Polsek Jagakarsa amankan pencuri sebelum diamuk massa

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Satpol Babel tertibkan tambang timah di samping bandara

Pangkalpinang (ANTARA News) – Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menertibkan aktivitas tambang bijih timah ilegal yang beroperasi di samping Bandara Depati Amir Pangkalpinang, karena melanggar aturan serta merusak lingkungan dan pemandangan di kawasan bandara tersebut.

“Satpol PP menerjunkan tiga peleton untuk membongkar tambang liar di samping bandara tersebut,” kata Kasatpol PP Provinsi Kepulauan Babel Yamowa`a Harefa di Pangkalpinang, Selasa.

Ia menyebutkan jarak operasi tambang ilegal ini dengan Bandara Depati Amir Pangkalpinang sekitar 200 meter sehingga dapat merusak citra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu tujuan wisata di Indonesia.

“Kami sudah beberapa kali menertibkan tambang-tambang liar ini. Namun, penambang tetap melakukan aktivitas tambang di lahan samping bandara tersebut,” katanya.

Menurut dia, penambang tidak hanya menambang di samping bandara, tetapi juga menambang di lahan Islamic Center milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ia mengatakan bahwa pihaknya akan membangun posko pengawasan untuk mengawasi dan menindak penambang-penambang bijih timah liar itu.

Lokasi penambangan liar berjarak sangat dekat bandara ini menjadi perhatian pemerintah. Rusaknya lahan, galian-galian tanah, dan kolong yang terbentuk akibat penambangan terlihat sangat jelas dari pesawat terbang yang sedang melintas.

“Kami sudah memetakan titik-titik tambang ilegal itu beroperasi dan siap menindak tegas penambang yang membandel menambang di kawasan yang dilarang pemerintah,” ujarnya.

Baca juga: Warga pertanyakan keseriusan polisi tertibkan tambang liar

Baca juga: Enam dompeng penambangan emas ilegal dibakar

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kasus makar di Timika ditangani Polda Papua

Jayapura (ANTARA News) – Tiga tersangka kasus makar di Timika, Selasa, sekitar pukul 10.00 WIT tiba di Mapolda Papua, Kota Jayapura. Selanjutnya kasus ini diproses di Direskrim Umum Polda Papua.

“Benar ada tiga tersangka kasus makar yang prosesnya dilimpahkan ke Polda Papua untuk ditindaklanjuti,” kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Ahmad Kamal kepada Antara di Jayapura, Selasa.

Ia menyebutkan ketiga tersangka itu berinisial SA, MD, dan VG. Mereka yang diamankan sejak Senin (7/1) adalah pengurus dan anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Tiga orang itu sebelum dibawa ke Polda Papua terlebih dahulu diamankan di Mapolres Mimika di Timika.

Awalnya Polres Mimika melakukan penggeledahan di Markas KNPB, Timika. Polisi menemukan berbagai barang bukti berupa dokumen-dokumen terkait dengan Papua merdeka.

Namun, kata Kamal, hingga saat ini pihaknya belum memeriksa ketiga tersangka itu karena menunggu pengacara yang akan mendampingi mereka.

Sebelumnya, Polres Mimika dibantu TNI AD melakukan pengeledahan di Markas KNPB di Timika pada tanggal 31 Desember lalu.

Pada saat ini, kata Kamal, lokasi tersebut masih diamankan.

Baca juga: Aparat keamanan mengambilalih Markas KNPB Wilayah Timika

Baca juga: Polisi tangkap koordinator aksi KNPB Timika karena dianggap ancam NKRI

Baca juga: Polisi Mimika amankan belasan aktivis KNPB

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rilis ganja 295 kilogram

Petugas kepolisian Polres Lampung Selatan menunjukkan tersangka dan barang bukti ganja saat rilis kasus Narkotika di Polda Lampung, Lampung, Selasa (8/1/2019). Petugas Sat Resnarkoba Polres Lampung Selatan berhasil menangkap lima orang tersangka kurir dan barang bukti 295 kilogram ganja kering asal Aceh pada awal bulan Januari 2019. ANTARA FOTO/Ardiansyah/pras.

Polisi gelar perkara kasus prostitusi artis

Surabaya (ANTARA News) – Kepolisian Daerah Jawa Timur melakukan gelar perkara atas kasus prostitusi daring artis yang mereka ungkap untuk memastikan konstruksi hukumnya.

“Poliksi melakukan gelar untuk memastikan konstruksi hukumnya dalam rangka menetapkan Pasal 45?juncto Pasal 27 Ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena yang dibidik prostitusi daringnya,” kata Kabid Humas Polda Jawa Timur, Komisaris Besar Polisi Frans Barung Mangera, di Surabaya, Selasa.

Ia mengatakan, pasal 45 juncto pasal 27 Ayat (1) UU ITE juga akan dikombinasikan dengan pasal 296 dan pasal 506 KUHP agar dapat diterima.

Untuk itu, dia meminta semua pihak untuk bersabar terkait dengan perkembangan pengungkapan kasus prostitusi daring yang melibatkan artis Vanessa Angel dan Avriellia Shaqqila itu karena Polda Jawa Timur baru tiga hari melakukan pembuktian formil maupun materiil.

“Perkembangan ini membutuhkan kerja ekstra karena menyangkut tidak adanya teritori. Pelaku bisa dari Jakarta Selatan, dia menstarimisikan di mana saja dan diakses oleh siapa saja, seperti gambar porno, gambar asusila, yang tidak sesuai dengan norma di Indonesia,” ujarnya.

Mengenai keterangan pers pengacara Vanessa yang membantah kliennya terlibat prostitusi daring, Barung menegaskan bahwa penanganan kasus ini polisi bukannya sengaja untuk membuka aib seseorang, melainkan murni ingin mengungkap kasus prostitusi daring yang ada di wilayahnya.

“Yang jelas bukan sengaja membuka aib seseorang. Kebetulan saja prostitusi itu adalah artis,” katanya.

Terkait dengan pemanggilan 45 artis dan seratusan model yang diduga terlibat prostitusi daring artis yang dikendalikan dua muncikari ES dan TN, ia katakan, mereka lakukan itu secara perlahan-lahan.

“Memang data itu terdukung secara autentik bahwa tidak hanya mengeluarkan data 45 atau 100, tetapi didukung autentikasi. `Step by step` akan ada pemanggilan,” ujarnya.

Menyinggung muncikari yang masih dalam masuk daftar pencarian orang (DPO), polisi hingga saat ini masih melakukan pengejaran.

Mengenai pengusaha tambang pasir di Lumajang yang berinisial R adalah bernama Rian, Barung menegaskan bahwa orang tersebut memang ada.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK periksa Gamawan Fauzi terkait korupsi IPDN Riau

Jakarta (ANTARA News) – KPK memeriksa mantan menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahap II Rokan Hilir Riau pada Kemendagri tahun anggaran 2011.

“Diperiksa untuk Pak Dudy, nanti ya,” kata Gamawan saat tiba di gedung KPK Jakarta, Selasa.

Gamawan lalu langsung masuk ke gedung KPK dan tidak menyampaikan pernyataan lagi kepada wartawan.

Dudy Jocom selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri tahun 2011 adalah tersangka dalam dugaan korupsi tiga perkara lainnya yaitu pembangunan gedung IPDN di Kabupaten Agam, Sumatera Barat; gedung IPDN di kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dan gedung IPDN di Sulawesi Utara.

KPK menduga sejak awal beberapa BUMN sudah melakukan “arisan” untuk mengerjakan empat proyek IPDN di sejumlah kampus IPDN yang berada dibawah Kementerian Dalam Negeri ini.

Pada 2010, tersangka Dudy Jocom melalui kenalannya diduga menghubungi beberapa kontraktor kemudian memberitahukan akan ada proyek IPDN. 

Sebelum lelang, sudah dilakukan pembagian pekerjaan, yaitu PT Waskita Karya untuk proyek IPDN di Sulawesi Selatan dan PT Adhi Karya untuk proyek IPDN di Sulawesi Utara.

Diduga terkait pembagian proyek ini, Dudy Jocom dan kawan-kawan meminta imbalan sebesar 7 persen. Pada September 2011, pemenang lelang ditetapkan kemudian Dudy Jocom dan kontraktor menandatangani kontrak proyek. 

Pada Desember 2011, meskipun pekerjaan belum selesai, Dudy Jocom diduga meminta pembuatan berita acara serah terima pekerjaan 100 persen untuk proyek IPDN Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara agar dana dapat dIbayarkan.

Selain Dudy, KPK juga menetapkan dua tersangka lain yaitu dan Adi Wibawo (AW) sebagai Kepala Divisi Gedung atau Kepala Divisi I PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan Dono Purwoko (DP) selaku Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya (Persero) Tbk. 

Dari proyek di Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan, diduga negara mengalami kerugian total sekurangnya Rp21 miliar yang dihitung dari kekurangan volume pekerjaan pada dua proyek tersebut dengan rincian proyek pembangunan Kampus IPDN di Sulawesi Selatan sekitar Rp11,18 miliar dan proyek pembangunan Kampus IPDN di Sulawesi Utara sekitar Rp9,378 miliar.

Sedangkan dugaan kerugian negara untuk dua proyek pembangunan Kampus IPDN di Agam, Sumatera Barat sekitar Rp34,8 miliar dan proyek pembangunan Kampus IPDN di Rokan Hilir Riau sekitar Rp22,11 miliar. 

Total dugaan kerugian negara untuk pembangunan empat gedung kampus IPDN tersebut adalah sekitar Rp77,48 miliar.

Dudy Jocom juga sudah divonis 4 tahun penjara ditambah kewajiban membayar uang pengganti Rp4,2 miliar karena terbukti melakukan korupsi pengadaan pembangunan Gedung Kampus IPDN Bukittinggi TA 2011.

Baca juga: KPK dalami proses lelang pembangungan gedung IPDN Sulut

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Manajer Vanessa Angel laporkan penipuan ke polisi

Surabaya (ANTARA News) – Kabid Humas Polda Jawa Timur, Komisaris Besar Polisi Frans Barung Mangera, mengungkapkan manajer artis Vanessa Angel, Lydia, melapor ke sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) Polda karena mengaku tertipu Rp20 juta.

“Barusan Ibu Lydia, manajer Vanessa Angel melapor, mengaku tertipu Rp20 juta mengatasnamakan Polda Jatim, padahal tidak ada,” kata dia, di Surabaya, Selasa.

Ia menjelaskan, Lydia berujar menerima telepon dari seorang pria yang mengaku sebagai Kepala Subdirektorat V Kejahatan Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, AKBP Harissandi.

Masih menurut pengakuan Lydia, penelepon mengaku bisa menyelesaikan perkara prostitusi daring yang melibatkan Vanessa dengan damai asal ditransfer uang Rp20 juta.

Ia menegaskan telah mencocokkan nomor yang menelepon Lydia dengan nomor Harissandi dan nomor itu tidak sama. Lydia juga telah dipertemukan dengan pejabat yang disebut.

“Nomor Kasubdit Cyber hanya satu, beliau tidak menelepon pihak-pihak yang terkait dengan perkara Vanessa,” ujar dia.

Barung mengimbau kepada semua pihak, khususnya yang berhubungan dengan kasus Vanessa agar tidak mudah percaya dengan penelepon yang mengaku-ngaku sebagai polisi.

Dia juga meminta masyarakat mempercayakan pada polisi untuk menyelesaikan kasus prostitusi daring itu.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi bantah Vanessa Angel telah dijebak

Surabaya (ANTARA News) – Kepolisian Daerah Jawa Timur membantah pernyataan kuasa hukum Vanessa Angel yang meyakini kliennya dijebak saat penggerebekan kasus prostitusi daring di Surabaya beberapa waktu lalu.

“Setiap kuasa hukum pasti membela kliennya. Kita tidak berpolemik, tapi fakta yang membuktikan. Kalau dia dijebak kenapa berada di hotel,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera di Surabaya, Selasa.

Barung meminta semua pihak untuk tidak membuat polemik. Sebab, menurutnya, polisi hanya menyampaikan fakta yang ada.

“Silakan saja apa yang dibantah oleh kuasa hukumnya. Tapi fakta yang kita haturkan sesuai apa yang kita dapatkan di TKP,” ujarnya.

Sebelumnya pengacara Vanessa, Muhammad Zakir Rasyidin meyakini bahwa kliennya telah dijebak.

“Klien saya murni di jebak. Oleh siapa? Patut diduga orang itu adalah yang mengundang klien saya,” ucap Zakir.

Sosok Siska yang juga ditangkap bersama Vanessa, saat ini statusnya telah ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sebagai germo.

Zakir mengatakan meskipun Siska diduga germo, hal itu tidak serta merta dapat disimpulkan bahwa kliennya terlibat dalam praktik prostitusi daring. Sebab, kata dia, selain Vanessa masih terdapat satu orang lainnya yang juga diduga terlibat, yakni model majalah pria dewasa, Avriellya Shaqqila.

“Soal adanya muncikari jadi tersangka, penetapannya dia itu apa karena Vanessa jadi korban dari muncikari atau karena yang satu lagi (Avriellya). Klarifikasi dari mereka (pihak kepolisian) kan belum ada. Yang ditangkap dua orang,” ujar Zakir.

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda Banten dalami dugaan pungutan terhadap korban tsunami di RSKM Cilegon

Serang (ANTARA News) – Penyidik Ditreskrimsus Polda Banten dan Polres Cilegon masih mendalami kasus terkait dugaan adanya pungutan terhadap pasien korban bencana tsunami yang dirawat di Rumah Sakit Krakatau Medika (RSKM) Cilegon.

“Berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, korban dibebankan biaya pengobatan sebesar Rp17 juta,” kata Kabid Humas Polda Banten AKBP Edy Sumardi, di Serang, Selasa.

Menurutnya, korban bernama Nafis Umam (8), warga Ramanuju Cilegon yang dirujuk dari RSUD Berkah Pandeglang pada tanggal 23 Desember 2018 karena menderita patah tulang bahu saat mengalami tsunami Banten, sehingga korban harus dilakukan tindakan medis yaitu operasi dan dilanjutkam rawat inap untuk proses penyembuhan.

“Pihak rumah sakit, kepada keluarga korban melakukan penagihan terhadap biaya pengobatan sejumlah Rp17 juta. Oleh pihak keluarga korban sudah dibayar sekitar Rp10,5 juta, dan sudah ditalangi oleh BPJS sebanyak Rp2,9 juta, sehingga sisa kekurangan pembayaran sejumlah Rp3,6 juta. Itulah yang membuat keluarga korban merasa sangat keberatan dan menganggap biayanya terlalu mahal,” kata AKBP Edy Sumardi dalam siaran pers.

Sampai saat ini, kata Edy, penyidik Ditreskrimsus Polda Banten bersama Polres Cilegon masih terus melakukan pendalaman dengan melakukan pemeriksaan para saksi.

“Sampai saat ini, ada 12 orang saksi yang kita mintai keterangan, terdiri dari dua orang saksi korban, di antaranya Sulastri (ibu korban) dan Slamet (paman korban). Sementara itu, sepuluh saksi dari pihak RSKM sudah diperiksa oleh penyidik,” katanya pula.

Edy mengatakan, penyidik akan memastikan status RSKM apakah merupakan perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) atau perusahaan swasta dengan melakukan pemeriksaan ahli dari Ditjen AHU Kemenkumham.

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK gunakan kereta untuk bawa 12 anggota DPRD Malang

Jakarta (ANTARA News) – KPK menggunakan kereta api untuk memindahkan 12 anggota DPRD Malang yang menjadi tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait Pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 dari Moch Anton selaku Wali Kota Malang.

“Hari ini (8/1), JPU (Jaksa Penuntut Umum) KPK melimpahkan dakwaan dan berkas perkara untuk 12 orang anggota DPRD Malang ke PN (Pengadilan Negeri) Surabaya untuk selanjutnya rencana sidang di Pengadilan Tipikor di Surabaya,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Jadwal persidangan akan ditentukan oleh pihak PN Surabaya.

Kedua belas orang tersangka tersebut adalah Diana Yanti (DY), Sugiarto (SG), Afdhal Fauza (AFA), Syamsul Fajrih (SFH), Hadi Susanto (HSO), Ribut Haryanto (RHO), Indra Tjahyono (ITJ), Imam Ghozali (IGZ), Mohammad Fadli (MFI), Bambang Triyoso (BTO), Asia Iriani (AI), dan Een Ambarsari (EAI).

“Para terdakwa telah dibawa ke Surabaya menggunakan transportasi kereta api tadi malam dan dititipkan sementara di Rutan Medaeng dan Cabang kelas 1 rutan Surabaya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,” ungkap Febri.

Dalam foto dokumentasi KPK, tampak para tersangka mengenakan rompi oranye dan diborgol duduk dalam satu gerbong kereta api dengan dikawal oleh pengawal tahanan (waltah) KPK dan pihak kepolisian setempat.

KPK total telah menetapkan 22 mantan anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 karena diduga menerima hadiah atau janji terkait Pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 dari Moch Anton selaku Wali Kota Malang periode tahun 2013-2018 dan kawan-kawan dan dugaan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.

Terkait dengan persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Untuk 10 tersangka lainnya, KPK pada 10 Desember 2018 juga telah melimpahkan dari proses penyidikan ke penuntutan.

Sebanyak 22 tersangka tersebut diduga menerima imbalan  masing-masing antara Rp12,5-Rp50 juta dari Moch Anton selaku Wali Kota Malang periode tahun 2013-2018 terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Malang.

Atas perbuatannya tersebut, 22 mantan nggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.

Serta Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Koordinasi pengawasan dana pendidikan

Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy (kiri) bersiap memberi keterangan seusai melakukan pertemuan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (8/1/2019). Kedatangan Mendikbud ke markas lembaga antirasuah itu untuk berkoordinasi dalam pengawasan dan pencegahan korupsi pada penggunaan dana pendidikan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras.