KPK periksa Gamawan Fauzi terkait korupsi IPDN Riau

Jakarta (ANTARA News) – KPK memeriksa mantan menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahap II Rokan Hilir Riau pada Kemendagri tahun anggaran 2011.

“Diperiksa untuk Pak Dudy, nanti ya,” kata Gamawan saat tiba di gedung KPK Jakarta, Selasa.

Gamawan lalu langsung masuk ke gedung KPK dan tidak menyampaikan pernyataan lagi kepada wartawan.

Dudy Jocom selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri tahun 2011 adalah tersangka dalam dugaan korupsi tiga perkara lainnya yaitu pembangunan gedung IPDN di Kabupaten Agam, Sumatera Barat; gedung IPDN di kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dan gedung IPDN di Sulawesi Utara.

KPK menduga sejak awal beberapa BUMN sudah melakukan “arisan” untuk mengerjakan empat proyek IPDN di sejumlah kampus IPDN yang berada dibawah Kementerian Dalam Negeri ini.

Pada 2010, tersangka Dudy Jocom melalui kenalannya diduga menghubungi beberapa kontraktor kemudian memberitahukan akan ada proyek IPDN. 

Sebelum lelang, sudah dilakukan pembagian pekerjaan, yaitu PT Waskita Karya untuk proyek IPDN di Sulawesi Selatan dan PT Adhi Karya untuk proyek IPDN di Sulawesi Utara.

Diduga terkait pembagian proyek ini, Dudy Jocom dan kawan-kawan meminta imbalan sebesar 7 persen. Pada September 2011, pemenang lelang ditetapkan kemudian Dudy Jocom dan kontraktor menandatangani kontrak proyek. 

Pada Desember 2011, meskipun pekerjaan belum selesai, Dudy Jocom diduga meminta pembuatan berita acara serah terima pekerjaan 100 persen untuk proyek IPDN Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara agar dana dapat dIbayarkan.

Selain Dudy, KPK juga menetapkan dua tersangka lain yaitu dan Adi Wibawo (AW) sebagai Kepala Divisi Gedung atau Kepala Divisi I PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan Dono Purwoko (DP) selaku Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya (Persero) Tbk. 

Dari proyek di Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan, diduga negara mengalami kerugian total sekurangnya Rp21 miliar yang dihitung dari kekurangan volume pekerjaan pada dua proyek tersebut dengan rincian proyek pembangunan Kampus IPDN di Sulawesi Selatan sekitar Rp11,18 miliar dan proyek pembangunan Kampus IPDN di Sulawesi Utara sekitar Rp9,378 miliar.

Sedangkan dugaan kerugian negara untuk dua proyek pembangunan Kampus IPDN di Agam, Sumatera Barat sekitar Rp34,8 miliar dan proyek pembangunan Kampus IPDN di Rokan Hilir Riau sekitar Rp22,11 miliar. 

Total dugaan kerugian negara untuk pembangunan empat gedung kampus IPDN tersebut adalah sekitar Rp77,48 miliar.

Dudy Jocom juga sudah divonis 4 tahun penjara ditambah kewajiban membayar uang pengganti Rp4,2 miliar karena terbukti melakukan korupsi pengadaan pembangunan Gedung Kampus IPDN Bukittinggi TA 2011.

Baca juga: KPK dalami proses lelang pembangungan gedung IPDN Sulut

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Manajer Vanessa Angel laporkan penipuan ke polisi

Surabaya (ANTARA News) – Kabid Humas Polda Jawa Timur, Komisaris Besar Polisi Frans Barung Mangera, mengungkapkan manajer artis Vanessa Angel, Lydia, melapor ke sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) Polda karena mengaku tertipu Rp20 juta.

“Barusan Ibu Lydia, manajer Vanessa Angel melapor, mengaku tertipu Rp20 juta mengatasnamakan Polda Jatim, padahal tidak ada,” kata dia, di Surabaya, Selasa.

Ia menjelaskan, Lydia berujar menerima telepon dari seorang pria yang mengaku sebagai Kepala Subdirektorat V Kejahatan Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, AKBP Harissandi.

Masih menurut pengakuan Lydia, penelepon mengaku bisa menyelesaikan perkara prostitusi daring yang melibatkan Vanessa dengan damai asal ditransfer uang Rp20 juta.

Ia menegaskan telah mencocokkan nomor yang menelepon Lydia dengan nomor Harissandi dan nomor itu tidak sama. Lydia juga telah dipertemukan dengan pejabat yang disebut.

“Nomor Kasubdit Cyber hanya satu, beliau tidak menelepon pihak-pihak yang terkait dengan perkara Vanessa,” ujar dia.

Barung mengimbau kepada semua pihak, khususnya yang berhubungan dengan kasus Vanessa agar tidak mudah percaya dengan penelepon yang mengaku-ngaku sebagai polisi.

Dia juga meminta masyarakat mempercayakan pada polisi untuk menyelesaikan kasus prostitusi daring itu.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi bantah Vanessa Angel telah dijebak

Surabaya (ANTARA News) – Kepolisian Daerah Jawa Timur membantah pernyataan kuasa hukum Vanessa Angel yang meyakini kliennya dijebak saat penggerebekan kasus prostitusi daring di Surabaya beberapa waktu lalu.

“Setiap kuasa hukum pasti membela kliennya. Kita tidak berpolemik, tapi fakta yang membuktikan. Kalau dia dijebak kenapa berada di hotel,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera di Surabaya, Selasa.

Barung meminta semua pihak untuk tidak membuat polemik. Sebab, menurutnya, polisi hanya menyampaikan fakta yang ada.

“Silakan saja apa yang dibantah oleh kuasa hukumnya. Tapi fakta yang kita haturkan sesuai apa yang kita dapatkan di TKP,” ujarnya.

Sebelumnya pengacara Vanessa, Muhammad Zakir Rasyidin meyakini bahwa kliennya telah dijebak.

“Klien saya murni di jebak. Oleh siapa? Patut diduga orang itu adalah yang mengundang klien saya,” ucap Zakir.

Sosok Siska yang juga ditangkap bersama Vanessa, saat ini statusnya telah ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sebagai germo.

Zakir mengatakan meskipun Siska diduga germo, hal itu tidak serta merta dapat disimpulkan bahwa kliennya terlibat dalam praktik prostitusi daring. Sebab, kata dia, selain Vanessa masih terdapat satu orang lainnya yang juga diduga terlibat, yakni model majalah pria dewasa, Avriellya Shaqqila.

“Soal adanya muncikari jadi tersangka, penetapannya dia itu apa karena Vanessa jadi korban dari muncikari atau karena yang satu lagi (Avriellya). Klarifikasi dari mereka (pihak kepolisian) kan belum ada. Yang ditangkap dua orang,” ujar Zakir.

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda Banten dalami dugaan pungutan terhadap korban tsunami di RSKM Cilegon

Serang (ANTARA News) – Penyidik Ditreskrimsus Polda Banten dan Polres Cilegon masih mendalami kasus terkait dugaan adanya pungutan terhadap pasien korban bencana tsunami yang dirawat di Rumah Sakit Krakatau Medika (RSKM) Cilegon.

“Berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, korban dibebankan biaya pengobatan sebesar Rp17 juta,” kata Kabid Humas Polda Banten AKBP Edy Sumardi, di Serang, Selasa.

Menurutnya, korban bernama Nafis Umam (8), warga Ramanuju Cilegon yang dirujuk dari RSUD Berkah Pandeglang pada tanggal 23 Desember 2018 karena menderita patah tulang bahu saat mengalami tsunami Banten, sehingga korban harus dilakukan tindakan medis yaitu operasi dan dilanjutkam rawat inap untuk proses penyembuhan.

“Pihak rumah sakit, kepada keluarga korban melakukan penagihan terhadap biaya pengobatan sejumlah Rp17 juta. Oleh pihak keluarga korban sudah dibayar sekitar Rp10,5 juta, dan sudah ditalangi oleh BPJS sebanyak Rp2,9 juta, sehingga sisa kekurangan pembayaran sejumlah Rp3,6 juta. Itulah yang membuat keluarga korban merasa sangat keberatan dan menganggap biayanya terlalu mahal,” kata AKBP Edy Sumardi dalam siaran pers.

Sampai saat ini, kata Edy, penyidik Ditreskrimsus Polda Banten bersama Polres Cilegon masih terus melakukan pendalaman dengan melakukan pemeriksaan para saksi.

“Sampai saat ini, ada 12 orang saksi yang kita mintai keterangan, terdiri dari dua orang saksi korban, di antaranya Sulastri (ibu korban) dan Slamet (paman korban). Sementara itu, sepuluh saksi dari pihak RSKM sudah diperiksa oleh penyidik,” katanya pula.

Edy mengatakan, penyidik akan memastikan status RSKM apakah merupakan perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) atau perusahaan swasta dengan melakukan pemeriksaan ahli dari Ditjen AHU Kemenkumham.

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK gunakan kereta untuk bawa 12 anggota DPRD Malang

Jakarta (ANTARA News) – KPK menggunakan kereta api untuk memindahkan 12 anggota DPRD Malang yang menjadi tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait Pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 dari Moch Anton selaku Wali Kota Malang.

“Hari ini (8/1), JPU (Jaksa Penuntut Umum) KPK melimpahkan dakwaan dan berkas perkara untuk 12 orang anggota DPRD Malang ke PN (Pengadilan Negeri) Surabaya untuk selanjutnya rencana sidang di Pengadilan Tipikor di Surabaya,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Jadwal persidangan akan ditentukan oleh pihak PN Surabaya.

Kedua belas orang tersangka tersebut adalah Diana Yanti (DY), Sugiarto (SG), Afdhal Fauza (AFA), Syamsul Fajrih (SFH), Hadi Susanto (HSO), Ribut Haryanto (RHO), Indra Tjahyono (ITJ), Imam Ghozali (IGZ), Mohammad Fadli (MFI), Bambang Triyoso (BTO), Asia Iriani (AI), dan Een Ambarsari (EAI).

“Para terdakwa telah dibawa ke Surabaya menggunakan transportasi kereta api tadi malam dan dititipkan sementara di Rutan Medaeng dan Cabang kelas 1 rutan Surabaya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,” ungkap Febri.

Dalam foto dokumentasi KPK, tampak para tersangka mengenakan rompi oranye dan diborgol duduk dalam satu gerbong kereta api dengan dikawal oleh pengawal tahanan (waltah) KPK dan pihak kepolisian setempat.

KPK total telah menetapkan 22 mantan anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 karena diduga menerima hadiah atau janji terkait Pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 dari Moch Anton selaku Wali Kota Malang periode tahun 2013-2018 dan kawan-kawan dan dugaan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.

Terkait dengan persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Untuk 10 tersangka lainnya, KPK pada 10 Desember 2018 juga telah melimpahkan dari proses penyidikan ke penuntutan.

Sebanyak 22 tersangka tersebut diduga menerima imbalan  masing-masing antara Rp12,5-Rp50 juta dari Moch Anton selaku Wali Kota Malang periode tahun 2013-2018 terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Malang.

Atas perbuatannya tersebut, 22 mantan nggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.

Serta Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Koordinasi pengawasan dana pendidikan

Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy (kiri) bersiap memberi keterangan seusai melakukan pertemuan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (8/1/2019). Kedatangan Mendikbud ke markas lembaga antirasuah itu untuk berkoordinasi dalam pengawasan dan pencegahan korupsi pada penggunaan dana pendidikan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras.