Moeldoko tanggapi remisi pembunuh wartawan di Bali

463 Views

(Antara) – Penolakan terhadap remisi yang diberikan untuk terpidana pembunuh wartawan harian Radar Bali, sudah sampai ke pemerintah. Kepala Staf Presiden Moeldoko, mengatakan  masalah ini tengah dikaji di tingkat Kementerian Hukum dan HAM.

Bupati-Wakil Bupati pimpin razia minuman keras

Wamena (ANTARA News) – Bupati Jayawijaya, Papua, John Richard Banua bersama Wakil Bupati Marthin Yogobi memimpin razia yang dibantu personel kepolisian dan TNI berhasil mengamankan 325 liter lebih minuman keras oplosan dari salah satu rumah warga di Jalan Pattimura, Minggu.

Dari hasil razia yang dilakukan Sabtu (26/1), diamankan enam ember besar berisi 125 liter, satu drum berisi 200 liter, dua galon berisi minuman keras siap jual, satu jerigen dan empat dandang berisi minuman oplosan yang sementara dalam proses penyulingan.

Bupati Jayawijaya di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, mengatakan, pelaku melarikan diri sehingga hanya diamkan barang bukti berupa ember, kompor, drum, botol galon termasuk tiga sepeda motor.

Bupati mengatakan, dari razia itu akan dipanggil seorang pemuka agama untuk memberikan keterangan karena diduga pendeta itu mengetahui pelaku pembuat minuman tersebut.

“Sebenarnya beliau (pemuka agama) tahu, cuma tadi kita tanya, disampaikan bahwa sudah pergi tiga bulan yang lalu, kita tanya lagi bilangnya sudah pergi satu bulan yang lalu, tetapi ternyata kompor (yang digunakan untuk menyuling minuman) masih menyala dan tokoh agama itu bilang itu anak buahnya yang kerja, jadi terpaksa kita bawa untuk beri laporan,” katanya.

Bupati minta kepada Kapolres untuk memroses hukum kasus tersebut sesuai undang-undang karena penangkapan itu merupakan yang kedua kali di rumah yang sama.

“Ini sudah berulang kali dan mengorbankan masyarakat kita di Jayawijaya. Selain minuman keras, kita juga razia perjudian, kita akan bersihkan,” kata Bupati.

Kapolres Jayawijaya AKBP Tonny Ananda Swadaya mengatakan, pelaku akan ditangkap dan diproses sesuai undang-undang narkoba atau UU kesehatan.

Ia mengatakan, kepolisian siap mendampingi Bupati dan Wakil bupati untuk terus melakukan penertiban minuman keras hingga Jayawijaya aman.

“Tokoh agama dan satu saksi akan dimintai keterangan untuk mengembangkan dan mengetahui pelakuknya, karena tadi sempat disampaikan bahwa pelaku sempat melarikan diri saat petugas datang,” katanya.

Dandim 1702/Jayawijaya Letkol Inf Candra Dianto mengatakan, TNI siap membantu mengamankan kebijakan pemerintah daerah setempat.

“Saya mengimbau masyarakat bahwa kita semua sudah tahu dimana `home industry` minuman lokal ini, jadi segera hentikan, kalau tidak, tiap malam kita akan lakukan `sweeping` dan kita sudah punya datanya dan kita sudah berikan peringatan sebelumnya,” kata Adi.

Baca juga: Peredaran miras dijanjikan diberantas Kapolda Gorontalo

Baca juga: Tiga pemuda tewas setelah tenggak miras oplosan

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dua anak tewas saat berenang di kolam galian

Jayapura (ANTARA News) – Dua orang anak ditemukan tewas saat berenang di kolam galian yang berada di Jalan Flamboyan, Kampung Gurinda Jaya, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, Papua.

“Memang benar ada laporan tentang meninggalnya dua anak yang ditemukan di kolam galian yang ada di Distrik Jagebob, Sabtu sore (26/1) sekitar pukul 17:00 WIT,” kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Kamal di Jayapura, Minggu.

Ia mengatakan, dari laporan yang diterima, kedua korban bernama Putri Kurni Endang Lestari (13) dan Aisah Istiani Juaeriziah (12), sekitar pukul 15:00 WIT bermain bersama di rumah Aisah.

Paman Aisah sekitar pukul 15:00 WIT sempat menelpon korban dan berpesan agar jangan ke mana-mana karena akan dijemput dan diantarkan ke Jagebob 10 menemui orang tuanya.

Namun dari keterangan paman korban, setibanya di rumah kakeknya korban tidak ditemukan sehingga mencarinya di sekeliling rumah termasuk melihat ke kolam galian, kata Kamal.

Ia menambahkan, saksi sempat melihat pakaian korban di sekitar tanggul, namun karena tidak ada tanda mencurigakan saksi melanjutkan pencaharian ke rumah teman korban.

Sekitar pukul 17:00 WIT saat kembali ke rumah terlihat sudah banyak orang yang menangis dan mencari korban di dalam kolam, kedua korban ditemukan sekitar pukul 17:30 wit tenggelam di dasar kolam.

Kasus tersebut saat ini ditangani Polsek Jagebob dan jenasah kedua korban sudah diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan, kata Kombes Kamal.

Baca juga: Warga Ponorogo ditemukan tewas di sungai
Baca juga: Delapan korban kapal tenggelam di Kalbar ditemukan tim SAR gabungan
Baca juga: 12 korban kapal karam Sungai Kapuas ditemukan tewas

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polres Langkat tangkap 220 kilogram ganja

Langkat, Sumut (ANTARA News) – Aparat Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menangkap dan meringkus dua tersangka pembawa 220 kilogram ganja, ketika melintas di Jalan Sumatera-Aceh depan pos Polisi Besitang Desa Halaban Kecamatan Besitang.

Kepala Kepolisian Resor Langkat AKBP Doddy Hermawan SIk melalui Kepala Satuan Narkoba AKP Muhammad Yunus Tarigan SH, di Stabat, Minggu, mengatakan, penangkapan tersebut merupakan yang terbesar di tahun 2019.

Yunus Tarigan menjelaskan, pada Sabtu (26/1) aparatnya melakukan razia bersama jajaran Lantas Polres Langkat di Jalan Lintas Sumatera-Aceh, tepatnya di depan pos Polisi Besitang Desa Halaban Kecamatan Besitang.

Saat itu melintas satu unit mobil Mercy berwarna hijau dengan nomor polisi F 1829 EX yang dikemudikan tersangka Maimun Saleh (58), warga Perumahan Bumi Kartika Asri, Desa Lurah, Kecamatan Plumbon Kabupaten Ceribon, Jawa Barat.

Di dalam mobil tersebut ternyata terdapat 120 bal daun ganja kering atau 120 kg yang dibalut lakban warna coklat.

Beberapa saat kemudian melintas mobil merek Hyundai Avage bewarna hitam nomor polisi B 1294 WFF yang dikemudikan Gitohani (29), warga dengan alamat yang sama dengan tersangka Maimun Saleh.

Dari mobil ini polisi Langkat mengamankan 100 bal atau 100 kg daun ganja kering yang juga dibalut lak banwarna coklat, katanya.

“Polisi Satuan Reserse Narkoba Langkat masih terus mendalami kasus ini guna pengembangan lebih lanjut,” ujarnya.

Kedua tersangka berikut barang bukti sudah diamankan di Mapolres Langkat untuk pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut.

Baca juga: Porles Pelalawan sita 30 kilogram ganja
Baca juga: Granat Sumut: Pelajar dimanfaatkan jadi kurir narkoba
Baca juga: Hakim vonis wanita pembawa ganja enam tahun

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi amankan pemilik senjata tajam tanpa izin

Banjarmasin (ANTARA News) – Jajaran Sat reskrim Polres Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Polsek Simpur, Kalsel, mengamankan pelaku HA (31), warga desa di Kecamatan Simpur karena atas dugaan kepemilikan senjata tajam (Sajam) tanpa izin.

Kapolres HSS AKBP Dedy Eka Jaya melalui Kasubag Humas IPTU H Gandhi Ranu di Kandangan, Minggu, mengatakan pelaku?telah tertangkap tangan membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis pisau, pada Kamis (24/1) malam, sekitar pukul 23.00 WITA.

“Barang bukti yang diamankan berupa?sebilah senjata tajam panjang 25 centimeter dengan hulu terbuat dari kayu berwarna kuning dan kumpang terbuat dari kayu berwarna kuning hitam,” katanya.

Dijelaskan dia, penangkapan pelaku berawal dari informasi masyarakat?tentang adanya kecurigaan terhadap seorang laki-laki menyimpan sepeda motor di dekat kebun warga Desa Garunggang, Kecamatan Simpur.

Personel Sat reskrim Polres HSS dan Personel Polsek Simpur melakukan pengintaian dengan cara mengendap, untuk mengetahui pelaku yang menyimpan sepeda motor di dekat kebun warga tersebut.

Kemudian, pada Kamis (24/1)?pukul 23.00 WITA, pelaku HA diamankan polisi ketika sedang mengambil sepeda motor tersebut dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas ditemukan Sajam, jenis pisau pada pinggang sebelah kiri bagian belakang.

“Pelaku mengakui senjata tajam tersebut adalah miliknya, kemudian senjata tajam beserta tersangka diamankan ke Mapolsek Simpur,” katanya.

Ditambahkan dia, pelaku dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Daraut (UU DRT) No 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.

Atas kejadian itu, polisi mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak membawa senjata tajam tanpa izin saat berpergian atau saat kumpul-kumpul, apabila nanti tertangkap akan ditindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah akan mendengarkan aspirasi soal remisi pembunuh wartawan

Probolinggo (ANTARA News) – Pemerintah akan mendengarkan aspirasi masyarakat untuk meninjau ulang pemberian remisi kepada terpidana seumur hidup I Nyoman Susrama, otak pembunuhan wartawan Bali,  AA Gde Bagus Narendra Prabangsa. 

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan hal itu menjawab pertanyaan wartawan di kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Probolinggo, di Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu (26/1).

Hasto Kristiyanto yang didampingi Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, berkunjung ke Probolinggo, dalam rangkaian Safari Kebangsaan VI PDI Perjuangan ke Jawa Timur, pada 25-28 Januari.

Hasto berharap, tidak ada pihak yang mengaitkan pemberian remisi itu kepada Susrama, sebagai mantan caleg PDI Perjuangan.

Menurut Hasto, PDI Perjuangan sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM soal pemberian remisi, dan mendapat penjelasan bahwa pemberian remisi itu memiliki dasar hukum Keppres 174/1999 tentang Remisi.

“Tentunya, Presiden akan mendengarkan aspirasi rakyat. Tidak ada keputusan yang dibuat tanpa berdasarkan peraturan. Keputusan itu didasarkan pada Keppres  tahun 1999,” kata Hasto.

Karena itu, kata dia, PDI Perjuangan juga akan mencermati dan mendengarkan seluruh aspirasi yang disuarakan masyarakat.

Hasto juga meminta agar pemberian remisi tidak dikait-kaitkan dengan PDI Perjuangan dan Susrama sebagai mantan calegnya. 

“PDI Perjuangan sudah moncoret Susrama dari daftar caleg dan memecatnya sebagai kader partai pada 2009,” katanya.

Hasto menegaskan, pembunuhan adalah tindakan kriminal yang dilakukan pribadi, tidak ada kaitannya dengan partai. “Jangan dikait-kaitkan dengan partai,” katanya.

PDI Perjuangan, kata dia,  tidak mentolerir sedikitpun tindakan pelanggaran hukum. “Instruksi harian ketua umum selalu mengingatkan kepada seluruh kader untuk taat pada  hukum,” tandasnya.

Hasto menambahkan, PDI Perjuangan akan menyampaikan aspirasi masyarakat itu kepada pemerintah, karena kepemimpinan Presiden Joko Widodo selalu mendengarkan aspirasi rakyat.

Susrama adalah caleg PDI Perjuangan pada pemilu legislatif  2009. Sekjen PDI Perjuangan saat itu,  Pramono Anung, langsung memecat Susrama atas kejadian pembunuhan itu.

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Asrun gugat Ketua Umum PB PGRI

Jakarta, 26/1 (Antara) – Anggota Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Andi Muhammad Asrun menggugat secara perdata Ketua Umum PB PGRI Unifah Rasyidi terkait audit external di organisasi guru tersebut.

“Sidang perdana gugatan perdata akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 12 Februari 2019,” ujar Asrun melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Selain Unifah, Asrun juga menggugat Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 

Dalam pokok gugatannya, Asrun meminta PN Jakarta Pusat memerintahkan Unifah Rasyidi untuk melakukan audit external atas empat hal.

“Pertama audit atas dana hibah renovasi Gedung Guru PGRI di Jl. Tanah Abang 3 No. 24, dengan proses penunjukan pelaksananya,” ujar Asrun.

Kemudian Asrun juga meminta adanya audit atas bantuan dana dalam rangka HUT PGRI tahun 2017 dan 2018, dari Kemendiknas dan para sponsor lainnya.

“Serta audit pembayaran pajak oleh PB PGRI dan terakhir penerimaan sumbangan dalam rangka Kongres PGRI Tahun 2013,” tambah Asrun.

Gugatan tersebut dilayangkan Asrun karena pada awalnya Asrun menyampaikan usulan kepada Unifah Rasyidi agar memberi penghargaan kepada manta Ketum PB PGRI alm Prof Moh. Surya dengan mengabadikan namanya di Ruang Rapat Gedung Guru PGRI Jl Tanah Abang 3 No. 24.

“Saya juga mengusulkan supaya menyelesaikan hak-hak almarhum pegawai PB PGRI atas nama Ngadirun dan melakukan audit external keuangan PB PGRI untuk dibawa ke Kongres PGRI Tahun 2019,” jelas Asrun.

Tetapi usulan Asrun tidak direspon Unifah,  meskipun telah dibicarakan dalam Rapat bersama Pengurus PGRI Provinsi terbatas.

“Sepertinya Unifah anti kritik dan arogan untuk menerima usul atau pikiran anggota PB PGRI lainnya,” ujar Asrun.

Atas saran dan masukan dari sesama pengurus PGRI, Asrun kemudian mendaftarkan gugatan perdata tersebut ke PN Jakarta Pusat.

“Setidaknya ada 16  Pengurus PGRI di tingkatan Provinsi dan PB PGRI yang setuju PGRI direformasi dengan semangat demokratis dan keterbukaan yang dimulai dengan audit external sumbangan-sumbangan kepada PGRI,” pungkas Asrun.

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK bertekad pantau korupsi di sektor sumber daya alam

(Antara)-Korupsi di sektor sumber daya alam, bukan hanya terkait persoalan hilangnya keuangan Negara. Tetapi kegagalan pengelolaan SDA, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Atas hal itu, pihak KPK pun fokus terhadap penyelamatan sda dari korupsi, sejak tahun 2009.

Kemensos berikan bantuan Rp100 juta kepada Karang Taruna

Bandarlampung (ANTARA News) – Kementerian Sosial (Kemensos) menyerahkan bantuan kepada pengurus Karang Taruna Provinsi Lampung untuk usaha ekonomi produktif dan paket sembako untuk masyarakat miskin dengan nilai total Rp100 juta.

“Bantuan tersebut bersifat pemancing saja, mengingat Karang Taruna Lampung sudah banyak bergerak baik usaha ekonomi produktif maupun bidang sosial kemasyarakatan,” kata Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Pepen Nazaruddin, usai acara peringatan Bulan Bakti Karang Taruna (BBKT) di Bandarlampung, Sabtu.

Bantuan tersebut, lanjutnya diharapkan dapat dipergunakan dengan sebaiknya-baiknya terutama untuk penyandang masalah sosial, fakir miskin, dan pihak yang membutuhkan.

Ia menyebutkan Karang Taruna Lampung selama ini telah berperan untuk pembangunan dan membantu masalah sosial kemasyarakatan.

Pepen mencontohkan pada peristiwa tsunami di Lampung pada 22 Desember 2018, Karang Taruna Provinsi Lampung cukup berperan untuk memberikan pelayanan bagi korban bencana tersebut.

Ia mengharapkan, Karang Taruna bersama pemerintah daerah dan pemerintah pusat berperan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Di sisi lain, ia menjelaskan Karang Taruna memiliki peran strategis dalam berbagai kehidupan masyarakat. Dukungan semua pihak diperlukan apakah itu pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pemberdayaan Karang Taruna baik dari aspek pengembangan sumber daya maupun kelembagaan organisasi.

“Bulan Bhakti Karang Taruna merupakan wujud dan bukti kepedulian Karang Taruna sebagai organisasi sosial kepemudaan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat. Mudah-mudahan kegiatan semacam ini dapat terus dikembangkan di daerah masing-masing di seluruh Indonesia,” terangnya.

Ia berharap, melalui Bulan Bhakti Karang Taruna (BBKT) Tingkat Nasional akan muncul sebuah komitmen bersama memberikan yang terbaik bagi pemberdayaan Karang Taruna di desa/kelurahan dan komitmen Karang Taruna untuk lebih mampu berperan aktif dalam melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di masyarakat.

BBKT diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Karang Taruna, yang jatuh setiap 26 September. Sejumlah kegiatan dilakukan terkait BBKT, yakni kegiatan pengabdian dan pelayanan langsung kepada masyarakat baik berupa bantuan/santunan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama di tingkat desa/kelurahan.

Dalam momentum kelahiran yang ke 58 kali ini, Pengurus Nasional Karang Taruna, BBKT Nasional dipusatkan di Provinsi Lampung, seiring dengan semangat merealisasikan visi dan misi Kementerian Sosial RI.

Kegiatan BBKT Nasional ini juga dimaksudkan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tahun 2018.

Baca juga: Karang Taruna Pulau Pari-Tidung galang donasi untuk korban tsunami Selat Sunda

Pewarta:
Editor: Desi Purnamawati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polres Indramayu sita kendaraan bermotor tanpa surat

Indramayu (ANTARA News) – Kepolisian Resor (Polres) Indramayu, Jawa Barat, menyita sepuluhan kendaraan bermotor roda dua dan empat dalam Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan, untuk menekan kasus Curanmor, Curat dan Curas (C3).

Kapolres Indramayu, AKBP Yoris M.Y Marzuki di Indramayu, Sabtu, mengatakan dari hasil pelaksanaan KKYD, jajarannya berhasil menyita sepuluhan kendaraan yang tak dilengkapi surat-surat.

“Yang kita sita ada dua unit mobil dan 37 sepeda motor dalam operasi KKYD, karena tidak ada surat-suratnya” kata Yoris.

Yoris mengatakan KKYD yang dilakukan pada Jumat (25/1) malam sampai Sabtu dinihari itu upaya menekan kejahatan C3 yang selama ini menjadi keresahan masyarakat.

Tidak hanya mengamankan kendaraan bermotor, pihaknya juga menyita sepuluhan botol minuman keras, karena di Indramayu sendiri tidak diperbolehkan peredaran miras.

“Kita juga sita minuman keras, karena ini menjadi sumber penyakit masyarakat,” tuturnya.

Yoris menambahkan Polres Indramayu saat ini terus memburu para pelaku kejahatan seperti curanmor, curas dan curat yang telah meresahkan masyarakat.

Dia berharap dengan terus dilakukannya pengungkapan kasus dan razia KKYD, Indramayu bebas dari aksi kejahatan jalanan yang sering memakan korban, baik jiwa maupun harta.

“Semoga Indramayu bebas dari kasus pencurian sepeda motor,” kata Yoris.

Baca juga: Ratusan kendaraan terjaring razia pajak
Baca juga: Samsat Sumsel gelar razia gabungan
Baca juga: Polisi ajak pelanggar lalu-lintas minum kopi

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kapolres Lumajang: Satu korban meninggal keracunan karbon monoksida

Lumajang (ANTARA News) – Kapolres Lumajang Muhammad Arsal Sahban mengatakan satu korban meninggal dunia dari tiga orang yang merupakan satu keluarga diduga kuat karena keracunan karbon monoksida genset yang dinyalakan korban saat pemadaman listrik di Desa Bago, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

“Karbon monoksida yang menjadi pemicu meninggalnya korban karena penempatan genset yang berada di dalam ruangan rumah korban,” katanya di Lumajang, Sabtu.

Satu keluarga yakni Ali Muksin (45) yang merupakan kepala keluarga, istrinya Siti Khotijah (40), dan anaknya Aisyah Maisaroh Ramdhani (14) keracunan karbon monoksida dari genset yang dinyalakan korban hingga menyebabkan korban Siti Khotijah meninggal dunia dan kedua korban dilarikan ke rumah sakit pada Jumat (25/1) sore.

“Karbon monoksida dihasilkan dari pembakaran genset yang dinyalakan untuk kepentingan sumber penerangan, namun kesalahannya genset tersebut ditaruh di dalam rumah tanpa ventilasi yang memadai, sehingga karbon monoksida yang dihasilkan dari alat tersebut dihirup oleh ketiga korban yang berada di dalam rumah,” tuturnya.

Kendati demikian, lanjut dia, Polres Lumajang akan menyelidiki lebih lanjut adanya kemungkinan terjadinya keracunan faktor lain yang menyebabkan satu korban meninggal dunia tersebut, meskipun kemungkinannya kecil akan adanya faktor lain selain karbon monoksida yang dihasilkan genset.

“Kami tetap akan menelusuri dan memeriksa lokasi untuk olah tempat kejadian perkara. Ssaya sudah ke lokasi kejadian dan menjenguk kedua korban yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasirian untuk mendapatkan perawatan intensif,” katanya.

Arsal mengatakan kondisi kedua korban saat ini berangsur-angsur membaik karena saat kejadian dan dibawa ke RSUD Pasirian, kedua korban Ali Muksin dan Aisyah Maisaroh dalam kondisi kritis.

Berdasarkan informasi di lapangan, kejadian tersebut berawal dari pemadalam listrik di sebagian wilayah Pasirian, kemudian korban Ali Muksin berinisiatif menyalakan mesin genset dengan maksud untuk dijadikan sumber penerangan. Orang tua korban bernama Parto menyalakan lampu di dalam rumah korban karena lampu sudah menyala dan menduga genset padam sendiri.

Orang tua korban menduga anaknya bersama istri dan anaknya masih tertidur, sehingga tidak membangunkannya dan kembali beristirahat ke rumahnya yang berada di samping rumah korban.

Pada Jumat (25/1) siang, keponakannya bernama Miko hendak mengajak korban untuk berangkat ke masjid bersama dan Miko pun kaget serta langsung berteriak meminta tolong karena melihat Ali Muksin beserta istri dan anaknya dalam keadaan lemas, kemudian warga yang menolong berusaha memberikan air kelapa kepada korban.

Baca juga: Damkar Jakarta Utara evakuasi korban keracunan gas
Baca juga: Korban keracunan tutut di Sukabumi bertambah jadi 52 orang
Baca juga: Polisi selidiki peristiwa keracunan delapan pelajar Bekasi

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BPOM Kendari imbau waspadai penjualan kosmetik online

Kendari (ANTARA News) – Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kendari, Sulawesi Tenggara meminta seluruh masyarakat pengguna media sosial untuk mewaspadai marak penjualan kosmetik palsu secara online.

“Indikasi penjualan kosmetik ilegal tersebut, dapat dilihat dengan alamat produk yang tidak jelas dan tidak memiliki izin edar dari Balai POM,” ujar Kepala BPOM Kendari Leonard Duma, Sabtu.

Leonard menjelaskan, selain menghindari penipuan barang palsu, konsumen juga harus cerdas dan teliti sebelum membeli produk kecantikan karena dikhawatirkan dapat mengandung bahan berbahaya.

“Sejauh ini, telah ditemukan sedikitnya tujuh produk kecantikan secara ilegal yang dipasarkan secara online,” ujar Leonard lagi.

Produk kosmetik palsu yang banyak dipasarkan di wilayah Kendari dan sekitarnya serta tidak memiliki izin edar, yakni krim pemutih wajah, padahal Balai POM hanya memberi izin penjualan produk krim mencerahkan kulit.

“Modus penjualan produk kecantikan ilegal secara online yakni menggunakan merek ternama atau luar negeri yang dibuat mirip dengan aslinya,” kata dia pula.

Diakui, konsumen penjualan online menjadi sasaran empuk bagi pelaku, karena pembeli baru mengetahui produk, setelah menerima barang. Karena itu, BPOM Kendari meminta masyarakat untuk selektif dan berhati-hati membeli kosmetik yang dijual secara online.

Baca juga: BPOM ungkap pembuatan kosmetik ilegal beromzet miliaran

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda Sumut tahan PNS Pemko Binjai kepergok pungli

Medan (ANTARA News) – Personel Ditreskrimum Polda Sumatera Utara menahan oknum PNS Pemerintah Kota Binjai berinisial IS karena melakukan pungutan liar terhadap masyarakat yang masuk menjadi Pegawai Tenaga Honor di Satpol PP Kota Binjai.

Kasubbid Penerangan Masyarakat Bidang Humas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan, di Medan, Sabtu, mengatakan petugas mengamankan tersangka IS saat sedang menerima uang dari warga sebesar Rp1,5 juta dari yang dijanjikan sebesar Rp35 juta.

Kasus operasi tangkap tangan (OTT) di Pemkot Binjai itu, menurut dia, berdasarkan surat pengaduan dari masyarakat tentang adanya kutipan masuk menjadi Pegawai Tenaga Honor.

“Kemudian, dilakukan penyelidikan oleh petugas Ditreskrimum Polda Sumut,” ujar AKBP MP Nainggolan.

Ia mengatakan, oknum PNS Pemkot Binjai yang terkena OTT tersebut, dibawa ke Polda Sumut untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

Sampai saat ini, telah ditetapkan sebagai tersangka baru satu orang, yakni IS yang bertugas di Pemkot Binjai.

“Saat ini, kasus pungutan liar di lingkungan di Pemkot Binjai itu sedang tahap pengembangan dan penyidikan,” kata mantan Kapolres Nias Selatan itu pula.

Baca juga: Tim Saber Pungli OTT Oknum PNS Disdukcapil

Baca juga: Seorang PNS kantor Syahbandar Bitung terjaring OTT

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polres Agam masukkan bahaya Narkoba ke kurikulum sekolah

Lubukbasung (ANTARA News) – Kepolisian Resor Agam, Sumatera Barat, menargetkan pada 2020 sekolah tingkat SLTP dan SLTA di wilayah hukum polres itu memiliki kurikulum tentang pengintegrasian pembelajaran bahaya penyalahgunaan Narkoba.

“Ini target kami sehingga seluruh sekolah di daerah ini memiliki kurikulum tersebut dalam membentengi siswa dari penyalahgunaan narkoba,” kata Kapolres Agam AKBP Ferry Suwandi didampingi Kaur Bin Ops Binmas Iptu Akhiruddin di Lubuk Basung, Jumat.

Hal itu disampaikannnya saat penandatanganan kerja sama antara Polres Agam dengan SMAN 1 Tanjungraya tentang pengintegrasian pembelajatan bahaya penyalahgunaan narkoba ke dalam kurikulum sekokah di SMAN 1 Tanjungraya.

Ia menambahkan, pada 2019 sudah empat sekolah yang telah memiliki kurikukun tersebut. Keempat sekolah itu, yakni SMPN 1 Tanjungraya, SMPN 2 Tanjungraya, MTsN 11 Agam dan SMAN 1 Tanjungraya.

“Kita telah melakukan penandatanganan kesepakatan dengan pihak kepala sekolah tersebut pada Januari 2019,” katanya.

Dengan telah ditandatangani kesepakatan itu maka jumlah sekolah yang memiliki kurikulum tersebut sebanyak lima sekolah, karena SMKN 1 Tanjungraya telah menerapkan kurikulum itu pada 2018.

Kemungkinan masih ada sekokah yang akan bekerja sama dengan Polres setempat untuk menerapkan kurikulum itu.

“Kita melatih majelis guru dalam menyampaikan materi sesuai dengan buku yang telah kita bentuk,” katanya.

Sementara itu, Kepala SMAN 1 Tanjungraya Burmal mengatakan, kurikulum ini akan diterapkan bagi siswa kelas 11 dan 12 dengan jumlah 300 orang.

“Kita akan melibatkan pengurus OSIS sebagai tutor sebaya dan menujuk tiga orang guru untuk memberikan materi pelajaran itu,” katanya.

Dengan kurikulum itu, siswa semakin mengerti dampak dari penyalahgunaan narkoba dari bidang kesehatan dan dampak hukumnya.

Selama ini ada sebagian siswa yang tidak mengerti hukum sehingga mereka terlibat, tambahnya.

Baca juga: Dikbud Ternate kaji usulan kurikulum bahaya narkoba

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jambret kesasar babak belur dihajar massa

Jambi (ANTARA News) – Seorang pria pelaku jabret yang kesasar babak belur dihajar massa di depan Kantor DPU Kota Jambi Jalan Zainir Havis Kota Baru Kota Jambi yang berjarak sekitar 100 meter dari Tugu Keris Siginjai, Jumat.

Pelaku terselamatkan setelah sejumlah petugas keamanan kantor, Satpol PP dan polisi yang bertugas di lokasi kejadian segera melakukan penanganan dengan membawa pria tersebut ke pos penjagan di dekat lokasi kejadian.

Awalnya warga dan para pegawai kantor di sekitar lokasi kejadian dikagetkan oleh teriakan wanita berboncengan sepeda motor yang meneriaki “jambret…jambret” yang mengejar seorang bersepeda motor matik.

Namun pelaku diduga tidak mengenali jalan di kawasan itu, ketika belok kiri tanpa disadarinya ia memakai jalur buntu dan memutar kembali ke lokasi kejadian yang saat itu telah banyak warga berkerumun. Akhirnya massa melakukan pengejaran terhadap pria tersebut.

Karena panik, sepeda motor yang ditumpangi pelaku menabrak kendaraan penjual cilok dan terhenti saat kendaraaNnya tersangkut di kendaraan minibus yang terparkir di depan Kantor DPRD Kota Jambi.

Kendati sudah terjatuh, pelaku kabur dengan cara berlari, namun dihadang oleh warga yang ada di depan kantor DPU Kota Jambi.

Pria itu tertangkap dan menjadi sasaran amuk massa. Selama lebih kurang tiga menit, pelaku menjadi sasaran pemukulan dan tendangan warga yang datang ke lokasi kejadian.

Kemarahan massa berhasil diredam setelah sejumlah petugas keamanan dan anggota kepolisian yang tengah bertugas di kawasan itu turun tangan mengamankan pria berhelm tersebut.

Pelaku akhirnya diamankan ke Mapolsek Jelutung dengan menggunakan kendaraan patroli.

Kejadian penjabretan ponsel yang digunakan sambil berkendaraan sepeda motor bukan sekali ini terjadi.

Harus jadi pelajaran juga bagi yang lainnya untuk tidak menggunakan ponsel saat berkendaraan, selain membahayakan diri sendiri juga memancing orang yang berniat jahat untuk merampas ponsel.

“Karena modus jambret seperti ini bukan sekali ini saja terjadi,” kata salah seorang petugas Satpol PP Kota Jambi di lokasi kejadian.

Baca juga: KPAI : tantangan hidup picu siswa jadi begal

Baca juga: Polisi tangkap dua penjambret di Solo

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Hakim jatuhi vonis penjara tiga penyuplai senjata kelompok kriminal bersenjata

Jakarta (ANTARA News) – Majelis hakim menjatuhkan vonis masing-masing dua tahun enam bulan penjara terhadap Eki Wanena, Roy dan Watlarik Hiluka, tiga terdakwa penyuplai amunisi kepada kelompok kriminal bersenjata, di ruang sidang Pengadilan Negeri Jayapura, Papua, Kamis (24/1).

“Beberapa tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan oleh Polda Papua sampai dengan hasil keputusan hakim ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura terhadap para penyuplai amunisi KKB ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi ketiga terdakwa,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Kepolisian Indonesia, Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, saat dihubungi, Jumat (25/1).

Vonis dijatuhkan kepada ketiga terdakwa setelah mereka terbukti melakukan beberapa tindak pidana berupa transaksi dan penyuplai amunisi bagi kelompok bersenjata itu di wilayah pegunungan tengah Papua.

Dalam putusan majelis hakim, ketiganya terbukti melanggar Pasal 1 Ayat 1 UU Darurat Nomor 12/1951.

Dari ketiga terdakwa tersebut, kata dia, masing-masing mempunyai peran yang cukup vital bagi kelompok kriminal bersenjata (KKB). 

Ia mengatakan, terdakwa Watlarik Hiluka mempunyai sejumlah amunisi senjata serta mempunyai beberapa senjata yang diduga hasil rampasan dari aparat keamanan di wilayah Pegunungan Tengah Papua.

“WH sendiri berdomisili di Kabupaten Jayawijaya,” katanya.

Sementara peran dari Eki Wanena sebagai penyuplai amunisi yang berkapasitas cukup besar.

Laki-laki ini diketahui mendapatkan amunisi dari Watlarik melalui transaksi seperti tukar menukar amunisi dengan sembako. Selain itu dia juga bertransaksi amunisi secara langsung dengan pihak KKB di Kabupaten Lanny Jaya.

Adapun Roy perannya sebagai perantara bagi Watlarik dan Wanena untuk bertransaksi amunisi. Roy juga mempunyai peran dalam membantu penyuplaian amunisi bagi kelompok bersenjata wilayah Lanny Jaya.

Dedi merinci sejumlah barang bukti yang disita polisi dari Wanena dan Roy, yakni 50 butir amunisi SSI V2 Sabhara kaliber 7,62 TJ produksi PT Pindad (Persero).

Sementara barang bukti yang disita dari Hiluka, di antaranya 49 peluru kaliber 5,56 mm, 60 peluru kaliber 0,38, lima peluru kaliber 7,62 mm, satu peluru kaliber 7,62 mm, enam peluru kaliber 7,62 mm, dua peluru kaliber 0,303 dan 16 proyektil kaliber 5,56 mm.

Setelah dilakukan bacaan putusan hakim, ketiga terdakwa dikawal ketat oleh polisi menuju ke Markas Polda Papua untuk ditahan. 

Baca juga: Satuan tugas gabungan masih kejar kelompok kriminal bersenjata Papua

Baca juga: Warga Mbua inginkan pembangunan jalan Trans-Papua dilanjutkan

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Remisi berbuah polemik

Remisi berbuah polemik

Pemberian remisi kepada I Nyoman Susrama, terpidana kasus pembunuhan seorang wartawan di Bali, menimbulkan polemik dan menuai kritik dari berbagai pihak. Pemberian remisi dari masa pidana seumur hidup menjadi pidana sementara 20 tahun itu dianggap langkah mundur bagi kemerdekaan pers dan menjadi catatan buruk bagi penuntasan kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia.

KPK konfirmasi dua hal terkait pemeriksaan Mendagri

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkonfirmasi dua hal terhadap Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

“Untuk Mendagri hari ini diklarifikasi tentang dua hal pertama beberapa fakta yang sudah muncul di persidangan ketika Bupati Bekasi Neneng menjadi saksi di persidangan di Bandung beberapa waktu yang lalu, itu kami klarifikasi terhadap saksi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

KPK pada Jumat memeriksa Tjahjo sebagai saksi untuk tersangka Neneng Hassanah Yasin (NHY) yang merupakan Bupati Bekasi nonaktif.

“Jadi apakah benar misalnya dilakukan komunikasi melalui telepon, telepon salah satu Dirjen pada saat rapat koordinasi dilakukan beberapa waktu yang lalu,” ucap Febri.

Kedua, KPK mengkonfirmasi Mendagri soal pembahasan-pembahasan bersama Komisi II DPR RI soal proyek Meikarta tersebut.

“Kedua, tentang pembahasan-pembahasan bersama Komisi II DPR RI karena ada beberapa rapat yang teridentifikasi pernah membahas terkait dengan proyek Meikarta ini,” ucap Febri.

Usai diperiksa, Mendagri juga mengaku dikonfirmasi KPK soal kesaksian Neneng Hassanah Yasin (NHY) pada persidangan kasus Meikarta di Pengadilan Tipikor Bandung.

“Saya sebagai Mendagri, ditanya terkait kesaksian Ibu Neneng, intinya apa yangg saya ketahui, apa yang saya dengar atau apa yang saya bicarakan dengan bupati, itu saja. Kemudian saya ditanya apakah pernah ketemu, tidak pernah ketemu,” kata Tjahjo.

Lebih lanjut, ia pun menceritakan pernah menelepon Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Soni Sumarsono soal masalah perizinan Meikarta tersebut.

“Saya telepon ke Dirjen saya, sedang ada rapat terus disampaikan bahwa di dalam ruangan Pak Dirjen ada bupati. Hasil rapat sudah selesai, bahwa intinya perizinan itu yang mengeluarkan adalah bupati atas rekomendasi gubernur,” tuturnya. 

Selanjutnya, kata Tjahjo, ia pun meminta kepada Soni agar dirinya juga berbicara dengan Neneng Hassanah melalui telepon.

“Mana Bu Neneng, saya mau bicara jadi kalau sudah beres semua segera bisa diproses, “baik pak, sesuai aturan”. Ya sudah itu saja,” ucap Tjahjo.

Baca juga: KPK panggil Mendagri sebagai saksi kasus Meikarta
Baca juga: KPK cermati fakta persidangan kasus Meikarta yang sebut menteri dalam negeri

 

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK soroti keputusan pelepasan hutan produksi untuk sawit di Buol

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti soal Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terkait pelepasan hutan produksi untuk perkebunan kelapa sawit di Buol, Sulawesi Tengah.

“Saya baru dengar bahwa lahan dulu yang dikeluarkan dengan cara suap itu pelepasan kawasan hutannya sudah terjadi beberapa bulan terakhir dan that’s not acceptable di mata KPK,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam acara diskusi “Melawan Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam” di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Menurut Syarif, pelepasan hutan produksi tersebut agak sensitif karena sebelumnya terkait kasus suap mantan Bupati Buol Amran Abdullah Batalipu yang memberikan izin perkebunan kepada Siti Hartati Murdaya selaku Direktur PT Hardaya Inti Plantation (HIP) atau PT Cipta Cakra Murdaya (CCM).

“Ini agak sensitif tetapi harus saya katakan karena pelepasan prinsip itu dulu dia dapat dari Amran Bataribu dengan disuap oleh Hartati. Sekarang pelepasan kawasannya diberikan lagi kepada dia. That’s not acceptable , ungkap Syarif.

Baca juga: Mafia SDA-kehutanan rugikan negara Rp201 triliun

KPK pun meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus introspeksi diri soal itu.

“Seharusnya izin prinsip itu tidak jadi karena didapatkan dengan menyuap,” ujar Syarif.

Keputusan Menteri (Kepmen) yang dipermasalahkan adalah Keputusan Menteri LHK Nomor SK.517/MenLHK/Setjen/PLA.2/11/2018 tentang Pelepasan dan Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama Hardaya Inti Plantations di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, seluas 9.964 hektare (ha).

Pasalnya akibat diterbitkannya kepmen tersebut, Hardaya Inti Plantations (HIP) pun mendapatkan izin untuk mengelola lahan seluas hampir 10.000 ha di Buol.

Baca juga: Kawasan hutan produksi Kotawaringin Timur terancam habis
Baca juga: Akademis : berantas korupsi pengelolaan hutan dengan iptek

 

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PK kini satu-satunya harapan Baiq Nuril

Jakarta (ANTARA News) – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan, upaya peninjauan kembali di Mahkamah Agung menjadi satu-satunya harapan Baiq Nuril untuk mendapatkan keadilan.

“Kini satu-satunya harapan mencari keadilan adalah melalui PK di Mahkamah Agung setelah kita kecewa atas ketidakseriusan polisi menjerat terduga pelaku dalam kasus Nuril,” ujar dia, di Jakarta, Jumat.

Saat ini Nuril sedang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung yang memvonis dia bersalah karena telah menyebarkan rekaman dugaan pelecehan seksual. 

“Publik menunggu hasil PK di MA dan berharap agar lembaga tersebut berpihak pada korban dan bersikap adil dalam mengambil keputusan,” kata dia.

Pada 22 Januari 2019, Polda NTB menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) atas laporan Baiq Nuril pada 19 November 2018. 

“Dari dokumen SP2HP tersebut, polisi mengatakan bahwa pihaknya belum mendapati atau menemukan peristiwa pidana atas perbuatan cabul yang diduga dilakukan terduga pelaku terhadap Nuril,” ujar dia. 

Menurut Usman penolakan laporan tersebut menjadi indikator gagalnya Kepolisian Daerah NTB dalam melindungi dan berpihak pada korban pelecehan seksual.

“Penolakan polisi untuk mencari terduga pelaku pelecehan seksual dalam kasus Nuril membawa kesan buruk bagi perlindungan hak-hak asasi perempuan khususnya perempuan yang mengalami pelecehan seksual,” kata dia.

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

AII minta Polri proaktif terhadap kasus Baiq Nuril

Jakarta (ANTARA News) – Amnesty International Indonesia (AII) meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk mengambil langkah proaktif dengan meninjau kembali keputusan penghentian penyelidikan kasus pelecehan seksual terhadap Baiq Nuril.

“Langkah ini penting dilakukan untuk menghindari persepsi publik bahwa kepolisian bertindak berat sebelah dalam menangani kasus tersebut,” ujar Direktur AII Usman Hamid di Jakarta, Jumat.

Usman mengatakan Polri harus memerintahkan Kepolisian Daerah NTB untuk melanjutkan perkara tersebut ke tingkat penyidikan.

Pada 22 Januari 2019, Polda NTB menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) atas laporan Baiq Nuril pada 19 November 2018. 

“Dari dokumen SP2HP tersebut, polisi mengatakan bahwa pihaknya belum mendapati atau menemukan peristiwa pidana atas perbuatan cabul yang diduga dilakukan terduga pelaku terhadap Nuril,” ujar Usman. 

Menurut Usman penolakan laporan tersebut menjadi indikator gagalnya Kepolisian Daerah NTB dalam melindungi dan berpihak pada korban pelecehan seksual.

Dokumen SP2HP kepada Nuril juga tersebut menyatakan peristiwa pelecehan seksual yang dialami Nuril belum didukung oleh saksi-saksi yang melihat, mendengar dan mengetahui kejadian tersebut, kata Usman. 

Usman kemudian mengatakan seharusnya polisi menelusuri apakah yang berbicara di rekaman tersebut adalah terduga pelaku yang dilaporkan Nuril dan apakah ujaran verbal terduga pelaku kepada Nuril termasuk pelecehan seksual.

“Yang lebih aneh, polisi mengatakan kepada penasehat hukum bahwa tindakan terduga pelaku tidak termasuk dalam kategori pelecehan seksual karena tidak terjadi kontak fisik antara mereka berdua,” tambah Usman.

Pernyataan Polda NTB terkait kategori pelecehan tersebut dikatakan Usman dapat menjadi alasan perlu adanya revisi terhadap undang-undang terkait, untuk memperluas defenisi pelecehan seksual yang juga memuat tindakan verbal ataupun tertulis.

Baca juga: Akademisi: Keputusan MA terhadap Baiq Nuril jauh dari keadilan
Baca juga: Respon Presiden atas kasus Baiq Nuril dinilai tepat

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mahfud MD katakan prosedur pembebasan Ba’asyir keliru

Yogyakarta (ANTARA News) – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menilai prosedur pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba`asyir keliru sejak awal karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99/2012 yang mengatur pembebasan bersyarat.

“Saya kira prosedurnya keliru kemudian organisatorisnya juga keliru,” kata Mahfud, saat ditemui di Gedung Pusat UGM, Yogyakarta, Jumat.

Mestinya, kata dia, menurut PP Nomor 99/2012 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang melakukan pembebasan seorang warga binaan itu menteri hukum dan HAM.

Sesuai PP itu, kata dia, pembebasan bersyarat ditangani menteri hukum dan HAM yang selanjutnya mendelegasikan kepada direktur jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

“Nach, Yusril (Yusril Ihza Mahendra) itu khan bukan menkumham, penasihat presiden juga bukan dia lho. Dia penasihat Pak Jokowi, bukan panasihat presiden,” kata Mahfud.

Selain itu, menurut dia, keputusan pembebasan bersyarat juga harus didahului dengan melakukan pembinaan bagi narapidana selama beberapa bulan, kemudian mendapat penilaian dari masyarakat terkait dengan kelayakan mendapat pembebasan.

“Lalu dia bersedia menyatakan Pancasila dan UUD sebagai ideologi dan konstitusi yang akan dia taati, artinya taat pada NKRI,” katanya.

Mahfud juga menilai ada kesan ketergesa-gesaan merujuk istilah “bebas murni” yang sebelumnya sempat muncul dalam rencana pembebasan Ba’asyir.

“Bebas murni”, kata Mahfud, diberikan melalui putusan hakim di tingkat pertama yang membuktikan orang itu tidak bersalah sehingga sama sekali tidak menjalani hukuman.

“Kalau bebas biasa, ya, menunggu masa hukuman selesai. Kalau bebas bersyarat, syaratnya sisa masa hukuman tinggal 2,5 tahun kemudian itu bersyarat,” katanya.

Sebelumnya, pengacara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo/Ma’ruf Amin, Yusril Mahendra, saat menemui narapidana kasus teroris Abu Bakar Baasyir di LP Teroris Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengatakan, Ba’asyir akan dibebaskan.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah akan menaati hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan rencana pembebasan bersyarat narapidana terorisme, Abu Bakar Ba’asyir.

“Ada mekanisme hukum yang harus dilalui. Ini namanya pembebasan bersyarat, bukan pembebasan murni, pembebasan bersyarat. Nach, syaratnya harus dipenuhi, kalau tidak, khan saya tidak mungkin menabrak,” kata Jokowi, kepada media di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, salah satu persyaratan dasar dalam pembebasan bersyarat adalah setia pada NKRI dan Pancasila. Ba’asyir dalam hal ini enggan menandatangani surat pernyataan setia pada NKRI.

Jokowi mengatakan, pemerintah terus mengkaji tentang pembebasan bersyarat bagi Ba-asyir itu. “Apalagi, ini situasi yang mendasar. Setia kepada NKRI, setia kepada Pancasila, sesuatu yang mendasar,” ujar dia.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polri cek penemuan ratusan obor dekat depo BBM Plumpang

Jakarta (ANTARA News) – Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan Polri akan mengecek kebenaran informasi adanya sejumlah anggota serikat pekerja yang melakukan demonstrasi menggunakan obor di Depo Pertamina, Plumpang, Jakarta Utara.

“Akan dicek dulu,” kata Brigjen Dedi saat dihubungi, Jakarta, Jumat.

Dari informasi yang dihimpun, diketahui ada sekitar 450 orang yang tergabung dalam Serikat Pekerja Awak Mobil Tangki (SP-AMT) Pertamina menggelar aksi obor. Aksi dilakukan di posko aksi yang berada tak jauh dari Depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara, pada Kamis (24/1).

Sejumlah karung beras berisi obor pun sempat dinyalakan dalam aksi tersebut.

Aksi ini karena pihak serikat pekerja kecewa atas sikap PT Pertamina dan PT Patra Niaga yang tidak hadir dalam rapat bersama di PT Garda Utama Nasional (GUN) di Jakarta, Kamis (24/1).

PT GUN adalah perusahaan penyedia jasa tenaga kerja angkutan bagi BBM Patra Niaga, anak perusahaan Pertamina.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK: banyak SDA di Indonesia diperjualbelikan dengan murah

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyatakan bahwa banyak sekali Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia yang diperjualbelikan dengan murah oleh para pejabat.

“Banyak sekali di Indonesia itu, Sumber Daya Alam itu diperjualbelikan dengan murah oleh para pejabat dan ingat yang bisa ditangkap itu hanya sebagian kecil dari sebagian besar yang belum tertangkap,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam acara diskusi “Melawan Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam” di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa lebih dari 20 pejabat diproses KPK terkait sektor kehutanan. 

“Dalam satu kasus Tengku Azmun Jaafar (eks Bupati Pelalawan) misalnya kerugian negaranya itu mencapai Rp1,2 triliun. Ini uang lho bukan uang monopoli,” ucap Syarif.

Selanjutnya, kata dia, mantan anggota DPR RI Al Amin Nasution yang hanya divonis 4 tahun penjara padahal mengeluarkan izin lebih dari 100 ribu hektare.

“Kemudian kasus penyupan Rp200 juta Arwin AS (eks Bupati Siak). Jadi, agak susah bagi kita untuk menjaga lingkungan Indonesia, SDA Indonesia, hutan Indonesia kalau orang-orang yang harusnya merawatnya itu tidak amanah,” tuturnya. 

Kemudian, kata dia, kasus eks Bupati Buol Amran Abdullah Batalipu yang memberikan izin perkebunan kepada Siti Hartati Murdaya selaku Direktur PT Hardaya Inti Plantation (HIP) atau PT Cipta Cakra Murdaya (CCM).

“Waktu itu dia memberikan izin prinsip untuk kampanyenya jadi bupati. Ketika dia ditangkap, penyidik saya hampir meninggal waktu itu karena apa? Sopirnya itu dia mau tabrak semuanya karena di hutan, terjadi di hutan,” ungkap Syarif.

Saat itu, kata dia, Siti Hartati divonis hanya dua tahun delapan bulan penjara dan denda Rp150 juta. 

“Bagi Hartati Murdaya Rp150 juta “nih saya kasih Rp150 juta” tetapi Undang-Undang kita itu memang kalau pemberi maksimum 5 tahun dan dendanya maksimum Rp1 miliar. Saya kurang tahu teman-teman dulu kenapa dulu pengadilan memutuskan seperti itu,” kata Syarif. 

Sementara itu sebagai penerima, Amran Batalipu divonis tujuh tahun enam bulan penjara ditambah denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan.

“Jadi, korupsi Sumber Daya Alam bukan hanya soal nilai keuangan negara tetapi kegagalan pengelolaan Sumber Daya Alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengapa itu penting karena itu bukan hanya hari ini saja, Sumber Daya Alam Indonesia itu juga untuk masa depan,” kata Syarif.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK periksa Cecep Noor

Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Cecep Noor (tengah) bergegas meninggalkan gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan, Jakarta, Jumat (25/1/2019). Cecep Noor diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi terkait kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc.

Presiden serahkan sertifikat di Tangsel

PRESIDEN SERAHKAN SERTIFIKAT TANAH DI TANGSEL

Presiden Joko Widodo menghitung sertifikat tanah saat penyerahan di halaman Skadron 21/Sena Puspenerbad Pondok Cabe Ilir, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (25/1/2019). Presiden menyerahkan sebanyak 40.172 sertifikat kepada masyarakat di wilayah Tangerang Selatan, Banten. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama

Peesiden serahkan sertifikat di Tangsel

PRESIDEN SERAHKAN SERTIFIKAT TANAH DI TANGSEL

Presiden Joko Widodo menghitung sertifikat tanah saat penyerahan di halaman Skadron 21/Sena Puspenerbad Pondok Cabe Ilir, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (25/1/2019). Presiden menyerahkan sebanyak 40.172 sertifikat kepada masyarakat di wilayah Tangerang Selatan, Banten. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama

Bawaslu Banyuwangi sita tabloid Indonesia Barokah

BAWASLU BANYUWANGI AMANKAN TABLOID INDONESIA BAROKAH

Takmir masjid menunjukan tabloid Indonesia Barokah yang dikirim kepadanya di Glagah, Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (25/1/2019). Bawaslu Kabupaten Banyuwangi menyita tabloid yang dikirimkan kepada takmir masjid oleh orang tidak dikenal tersebut karena diduga dalam kontennya menyudutkan salah satu pasangan calon presiden – wakil presiden. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/ama.

Ratusan jurnalis Bali tolak pemerintah beri remisi pembunuh wartawan

Oleh Denpasar (ANTARA News) – Ratusan jurnalis, mahasiswa dan tokoh masyarakat melakukan aksi demonstrasi menolak keputusan remisi yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada terpidana seumur hidup, I Nyoman Susrama, karena melakukan pembunuhan terhadap wartawan Radar Bali, Anak Agung Ngurah Bagus Narendra Prabangsa, 11 Februari 2009.

Koordinator Solidaritas Jurnalis Bali, Nandhang R. Astika, dalam orasinya di Denpasar, Jumat siang, mengatakan hari ini seluruh solidaritas jurnalis Bali melakukan aksi demonstrasi di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajra Sandhi, Renon, Denpasar dan Kantor Kakanwil Kemenkumham Bali guna menentang remisi pembunuhan terhadap jurnalis yang sangat keji ini.

“Aksi ini tidak hanya berlangsung di Bali, namun dilajukan jurnalis nasional. Karena remisi ini dinilai langkah mundur dalam kebebasan pers,” kata Ketua AJI Denpasar itu.

Ia menegaskan bahwa kasus pembunuhan wartawan ini salah satu dari sekian kasus pembunuhan wartawan yang terungkap di Indonesia. “Ini salah satu kasus yang kemunduran hukum. Khususnya mencederai kebebasan pers,” katanya.

Setelah dari Monumen Bajra Sandi, Denpasar, peserta solidaritas jurnalis Bali pun berjalan kaki sambil meneriakan yel-yel dan orasi agar remisi tersebut dicabut, massa aksi berjalan kali menuju Kantor Wilayah Hukum HAM Bali.

Para Jurnalis Bali menilai pemberian remisi yang merupakan perubahan dari hukuman penjara seumur hidup menjadi pidana sementara penjara 20 tahun itu mencederai hukum dan kebebasan pers.
Pembunuhan wartawan Radar Bali , Anak Agung Ngurah Narendra Prabangsa terjadi pada 11 Februari 2009 di Kabupaten Bangli,

Para pengunjukrasa mendesak Kepala Kanwilkumham Bali, Sutrisno, menandatangani surat pernyataan memastikan menyampaikan petisi kepada Menetri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

Setelah satu jam melakukan demonstrasi, para pengunjuk rasa menutup aksi dengan berdoa bersama. Sebelumnya, Prabangsa tewas dianiaya oleh sejumlah orang atas perintah Nyoman Susrama.

Jasad korban ditemukan di perairan Padang Bai, Karangasem, setelah beberapa hari dinyatakan hilang. Penyidik Polda Bali menemukan motif pembunuhan korban terkait pemberitaan tindak pidana korupsi pembangunan sekolah yang dilakukan Susrama yang juga mantan Bupati Bangli.

Kuasa Hukum Solidaritas Jurnalis Bali (SJB), I Made Suardana mengatakan telah terjadi kecacatan hukum dalam pemberian remisi terhadap Susrama tersebut. “Saya ingin kasus ini dibuka dulu pada publik, karena tidak adanya dengar pendapat, kita menganggap remisi ini terselubung yang nyaris kita tidak dapat ketahui,” katanya.

Selain itu, tindak pidana yang dilakukan Susrama dinilai berbeda dengan kasus hukum lainnya. Hal itu karena, menyangkut korban yang dibunuh merupakan jurnalis sehingga telah meruntuhkan pilar demokrasi.

Kedua, kasus ini begitu mendapatkan atensi publik. Pemerintah dinilai tidak melakukan kecermatan dalam memberikan catatan khusus terhadap Susrama sehingga remisi bisa dia dapatkan.

Baca juga: Seumur hidup untuk otak pembunuh wartawan Radar Bali

Baca juga: AJI Yogyakarta minta presiden cabut remisi pembunuh wartawan Bali

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mendagri dikonfirmasi KPK soal kesaksian Bupati Bekasi nonaktif

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku dikonfirmasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal kesaksian Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY) pada persidangan kasus Meikarta di Pengadilan Tipikor Bandung.

“Saya sebagai Mendagri, ditanya terkait kesaksian Ibu Neneng, intinya apa yang saya ketahui, apa yang saya dengar atau apa yang saya bicarakan dengan bupati, itu saja. Kemudian saya ditanya apakah pernah ketemu, tidak pernah ketemu,” kata Tjahjo di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

KPK pada Jumat memeriksa Tjahjo sebagai saksi untuk tersangka Neneng Hassanah Yasin (NHY) yang merupakan Bupati Bekasi nonaktif.

Lebih lanjut, ia pun menceritakan pernah menelepon Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Soni Sumarsono soal masalah perizinan Meikarta tersebut.

“Saya telepon ke Dirjen saya, sedang ada rapat terus disampaikan bahwa di dalam ruangan Pak Dirjen ada bupati. Hasil rapat sudah selesai, bahwa intinya perizinan itu yang mengeluarkan adalah bupati atas rekomendasi gubernur,” tuturnya. 

Selanjutnya, kata Tjahjo, ia pun meminta kepada Soni agar dirinya juga berbicara dengan Neneng Hassanah melalui telepon.

“Mana Bu Neneng, saya mau bicara jadi kalau sudah beres semua segera bisa diproses, “baik pak, sesuai aturan”. Ya sudah itu saja,” ucap Tjahjo.

Sebelumnya, Nama Tjahjo disebut oleh Neneng Hassanah Yasin yang menjadi saksi pada sidang Meikarta.

Menurut Neneng dalam persidangan, dirinya diminta datang ke Jakarta untuk bertemu Dirjen Otonomi Daerah Soemarsono. Hal itu berkaitan dengan hasil rapat pleno bersama mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.

Dalam rapat pembahasan izin pemanfaatan penggunaan tanah (IPPT), Deddy meminta agar perizinan pembangunan seluas 84,6 hektare ditunda terlebih dahulu. Luasan proyek tersebut membutuhkan rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat.

“Saat itu (dipanggil ke Jakarta), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menelepon Pak Soemarsono, berbicara sebentar, kemudian telepon Pak Soemarsono diberikan kepada saya, dan Tjahjo Kumolo bilang kepada saya, “tolong perizinan Meikarta dibantu”, katanya.

Neneng pun mengiyakan permintaan Tjahjo Kumolo. Namun, kata Neneng, hal itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Saya jawab, “baik Pak yang penting sesuai dengan aturan yang berlaku”, katanya.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Aksi solidaritas jurnalis di berbagai daerah

UNJUKRASA JURNALIS MALANG

Sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Untuk Keadilan membawa poster saat berunjukrasa di depan Gedung DPRD Malang, Jawa Timur, Jumat (25/1/2019). Mereka menuntut Presiden Joko Widodo mencabut kembali remisi untuk I Nyoman Susrama yang merupakan terpidana kasus pembunuhan jurnalis Radar Bali Prabangsa karena menjadi kemunduran bagi penegakan hukum dan kemerdekaan pers di Indonesia. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/ama.

DPR minta pemerintah-KPK cegah korupsi anggaran daerah

Jakarta (ANTARA News) – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama KPK menyosialisasi upaya pencegahan tindak pidana korupsi kepada seluruh pemerintah daerah.

“Hal itu terkait pengelolaan anggaran negara dan daerah yang transparan dan akuntabel berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,” kata Bambang dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.

Hal itu dikatakannya terkait ditetapkannya Bupati Mesuji, Lampung sebagai tersangka kasus suap proyek infrastruktur di Lampung dan ditetapkannya Kepala Desa Kota Raya Darat, Kabupaten Lahat Sumatera Selatan, sebagai tersangka karena menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan pribadi oleh pihak Kepolisian.

Dia meminta Polri dan KPK mengusut tuntas dan menindak tegas seluruh pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langkah itu menurut dia agar dapat menimbulkan efek jera sehingga ke depannya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang terhadap penggunaan anggaran dapat dicegah atau diminimalisir.

“DPR RI berkomitmen mendukung KPK dalam pemberantasan korupsi dengan mendorong seluruh aparat Pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta institusi untuk taat pada tata tertib dan ketentuan hukum positif yang berlaku,” katanya.

Dia juga meminta KPK menugaskan seluruh Kedeputian untuk berperan aktif, terutama Kedeputian Bidang Pencegahan melalui jaringan koordinasi dan supervisi.

Hal itu menurut dia untuk melakukan upaya-upaya yang bersifat komprehensif dalam pencegahan tindak korupsi, suap, atau gratifikasi, sehingga kasus korupsi dapat diminimalisir oleh seluruh kepemerintahan daerah di seluruh Indonesia.

“DPR RI juga meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama dengan KPK meminta seluruh pimpinan kementerian, lembaga, dan institusi untuk menerapkan disiplin bagi seluruh pegawainya dalam mendukung program pemberantasan korupsi di kementerian, lembaga, dan institusi masing-masing,” ujarnya.

Bambang juga meminta Kementerian/Lembaga dan Pemda, segera mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah.

Menurut dia, seluruh pimpinan Kementerian/Lembaga, dan Pemda harus meningkatkan pengawasan kepada seluruh pegawainya terhadap penggunaan anggaran untuk meminimalisir penyalahgunaan penggunaan wewenang terhadap anggaran.

Baca juga: Putusan PTUN selamatkan sendi-sendi demokrasi
Baca juga: Legislator: penolakan MK penetapan Perppu sudah tepat

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK panggil lima saksi kasus suap proyek pembangunan SPAM

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima saksi dalam penyidikan kasus suap terkait pelaksanaan proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun Anggaran 2017-2018 di Kementerian PUPR. 

Lima saksi itu dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot Simaremare (ARE).

“Dalam penyidikan kasus suap terkait pelaksanaan proyek pembangunan SPAM Tahun Anggaran 2017-2018 di Kementerian PUPR, hari ini dijadwalkan pemeriksaan lima orang saksi untuk tersangka ARE,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Lima saksi itu, yakni dua Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR masing-masing Doddy Krisnandi dan Rina Agustine, Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Jakarta Jatinegara Timur Bayu Wibowo Wicaksono, Direktur PT Bayu Surya Bakti Olly Yusni Ariani, dan Shokhibul Hidayat dari unsur swasta.

Dalam penyidikan kasus SPAM tersebut, KPK telah mengidentifikasi adanya 20 proyek SPAM di Kementerian PUPR yang diduga terjadi praktik suap.

Selanjutnya, KPK juga sedang mendalami pengetahuan saksi-saksi terkait proyek-proyek yang dilaksanakan oleh PT WKE dan PT TSP di Kementerian PUPR dan dugaan aliran dana dari pihak swasta ke pejabat Kementerian PUPR.

Selain itu, KPK juga sedang menelusuri dugaan praktek “fee” proyek atau suap di sejumlah proyek SPAM di Kementerian PUPR yang dikerjakan oleh dua perusahaan perusahaan tersebut. 

Untuk diketahui, KPK total telah menetapkan delapan tersangka terkait kasus tersebut. Diduga sebagai pemberi, yakni Dirut PT WKE Budi Suharto (BSU), Direktur PT WKE Lily Sundarsih (LSU), Direktur PT TSP Irene Irma (IIR), dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo (YUL).

Sedangkan diduga sebagai penerima, yaitu Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot Simaremare (ARE), PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah (MWR), Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar (TMN), dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin (DSA).

Anggiat Partunggal Nahot Simaremare, Meina Woro Kustinah, Teuku Moch Nazar, dan Donny Sofyan Arifin diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM Tahun Anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1, dan Katulampa.

Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Untuk proyek tersebut, mereka menerima masing-masing sebagai berikut. 

Anggiat Partunggal Nahot Simaremare menerima Rp350 juta dan 5.000 dolar AS untuk pembangunan SPAM Lampung. Selanjutnya, Rp500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur.

Meina Woro Kustinah Rp1,42 miliar dan 22.100 dolar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa. Teuku Moch Nazar Rp2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, dan Donny Sofyan Arifin Rp170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BNN Lampung tembak mati delapan pengedar narkoba

Bandarlampung (ANTARA News) – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung selama 2018 menembak mati delapan pengedar narkoba karena berusaha melakukan perlawanan saat akan ditangkap.

Kepala BNNP Lampung Brigjen Pol Tagam Sinaga saat  coffee morning di Bandarlampung, Jumat, menjelaskan, delapan pengedar narkoba yang ditembak mati itu merupakan bagian 33 tersangka yang ditangkap dari 12 kasus yang diungkap selama 2018.

Selain ditembak mati, 20 orang di antaranya diberi tindakan tegas dan terukur dengan menembak bagian kakinya.

Ia menjelaskan, sebelumnya, pada 2017, pihaknya berhasil mengungkap sebanyak 13 kasus dengan menangkap 17 orang.

“Untuk 2017, dari 12 tersangka yang berhasil kami tangkap, empat merupakan jaringan yang dikendalikan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Rajabasa yang melibatkan kalapas, sipir dan napi,” kata dia.

Selain menangkap tersangka, BNNP Lampung selama 2017 juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 7.879.69 gram sabu-sabu dan 353 butir pil ekstasi.

Sedangkan pada 2018, pihaknya mengamankan barang bukti 22,1 kilogram sabu-sabu dan 5.373 butir pil ekstasi.

Baca juga: BNN gerebek tempat pembuatan ekstasi yang dikendalikan napi lapas
Baca juga: BNN temukan pil ekstasi model baru

 

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mendagri Tjahjo Kumolo diperiksa KPK

Mendagri Tjahjo Kumolo (tengah) berjalan keluar Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (25/1/2019). KPK memeriksa Tjahjo Kumolo sebagai saksi untuk tersangka Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hassanah Yasin terkait kasus dugaan suap pada proses perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Reno Esnir/pras.

KPK periksa Mendagri terkait kasus Meikarta

Jakarta (ANTARA News) – KPK memeriksa Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 
   
“Ke KPK untuk memberikan kesaksian terkait kasus Bupati Bekasi dan sebagai Mendagri menyangkut kepala daerah siap hadir memberikan kesaksian yang saya ketahui,” kata Tjahjo saat tiba di gedung KPK Jakarta pada Kamis.
   
Tjanjo menjadi saksi untuk tersangka Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin yang menjadi tersangka dalam perkara ini.
   
Nama Tjahjo sebelumnya juga sempat disebut Neneng dalam persidangan untuk terdakwa Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro dalam kasus yang sama.
   
“(Pernyataan Neneng) itu benar, tapi di rapat terbuka, sudah ya,” tambah Tjahjo singkat dan langsung masuk ke gedung KPK.
   
Dalam sidang 14 Januari 2019 di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Bupati Bekasi non-aktif Neneng Hasanah mengaku bahwa Tjahjo Kumolo  meminta tolong kepada dirinya untuk membantu pengurusan perizinan Meikarta.
   
“Tjahjo Kumolo bilang kepada saya, ‘Tolong perizinan Meikarta dibantu’,” ujar Neneng.
   
Menurut Neneng, dirinya diminta datang ke Jakarta untuk bertemu Dirjen Otonomi Daerah Soemarsono. Hal itu berkaitan dengan hasil rapat pleno bersama mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.
   
Dalam rapat pembahasan izin pemanfaatan penggunaan tanah (IPPT), Deddy meminta agar perizinan pembangunan seluas 84,6 hektare ditunda terlebih dahulu. Luasan proyek tersebut membutuhkan rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat.
   
“Saat itu (dipanggil ke Jakarta), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menelpon Pak Soemarsono, berbicara sebentar, kemudian telepon Pak Soemarsono diberikan kepada saya, dan Tjahjo Kumolo bilang kepada saya, ‘tolong perizinan Meikarta dibantu,” kata Neneng.
   
Neneng pun mengiyakan permintaan Tjahjo Kumolo. Namun, kata Neneng, hal itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku
   
“Saya jawab, ‘baik Pak yang penting sesuai dengan aturan yang berlaku’,” katanya.
   
KPK telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus itu, yaitu lain Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN).
   
Selanjutnya Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).
   
Diduga, pemberian terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare yang dibagi ke dalam tiga fase/tahap, yaitu fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252,6 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare. 
   
Pemberian dalam perkara ini, diduga sebagai bagian dari komitmen fee fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar, melalui sejumlah dinas, yaitu Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM-PPT.
   
KPK menduga realisasi pemberiaan sampai saat ini adalah sekitar Rp7 miliar melalui beberapa kepala dinas, yaitu pemberian pada April, Mei, dan Juni 2018.
   
Adapun keterkaitan sejumlah dinas dalam proses perizinan karena proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit hingga tempat pendidikan sehingga dibutuhkan banyak perizinan, di antaranya rekomendasi penanggulangan kebakaran, amdal, banjir, tempat sampah, hingga lahan makam.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK perpanjang penahanan empat tersangka suap tugas-fungsi DPRD Kalteng

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan terhadap empat tersangka kasus suap anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terkait tugas dan fungsi DPRD Provinsi Kalteng.

“Penyidik hari ini melakukan perpanjangan penahanan di tingkat Pengadilan Negeri (PN) kedua selama 30 hari mulai 25 Januari sampai 23 Februari 2019 dalam perkara suap Anggota DPRD Provinsi Kalteng terkait tugas dan fungsi DPRD Provinsi Kalteng,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat.

Empat tersangka tersebut merupakan penerima suap dalam kasus itu, yakni Ketua Komisi B DPRD Provinsi Kalteng Borak Milton (BM), Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Kalteng Punding LH Bangkan (PUN) serta dua anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalteng masing-masing Arisavanah (A) dan Edy Rosada (ER).

Sementara itu, untuk tiga tersangka sebagai pemberi dalam kasus itu saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Tiga tersangka itu, yakni Direktur PT BAP atau Wakil Direktur Utama PT SMART. Tbk (PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology) Edy Saputra Suradjat (ESS), CEO PT BAP Wilayah Kalimantan Tengah bagian Utara Willy Agung Adipradhana (WAA), dan Manajer Legal PT BAP Teguh Dudy Syamsury Zaldy (TDS).

Pada 27 Oktober 2018, KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi di lingkungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan perizinan perkebunan kelapa sawit di sekitar wilayah Danau Sembuluh, Kalteng.

KPK menduga pemberian uang Rp240 juta oleh pengurus PT BAP kepada anggota DPRD Provinsi Kalteng terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Komisi B DPRD Provinsi Kalteng dalam bidang perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, dan lingkungan hidup di Pemprov Kalteng Tahun 2018.

Diduga, selain Rp240 juta itu, anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalteng juga menerima pemberian-pemberian lainnya dari PT BAP yang sedang dalam proses pendalaman.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Seumur hidup untuk otak pembunuh wartawan Radar Bali

Denpasar  (ANTARA News) – Entah karena menjelang Pemilu 17 April 2019 atau bukan, maka pengurangan masa hukuman seseorang  terpidana kasus pembunuhan wartawan pun menjadi polemik.

Awalnya, Ketua AJI Denpasar, Nandhang R.Astika, memprotes pemberian grasi oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terhadap I Nyoman Susrama yang menjadi otak pembunuh wartawan Radar Bali, Jawa Pos Grup, AA Gde Bagus Narendra Prabangsa.

“Itu merupakan langkah mundur terhadap penegakan kemerdekaan pers, karena pengungkapan kasus pembunuhan wartawan di Bali pada tahun 2009 itu menjadi tonggak penegakan kemerdekaan pers di Indonesia. Sebelumnya tidak ada kasus kekerasan terhadap jurnalis yang diungkap secara tuntas di sejumlah daerah di Indonesia, apalagi dihukum berat,” katanya.

Dalam siaran pers yang juga ditandatangani Kepala Divisi Advokasi AJI Denpasar, Miftachul Huda, ia menegaskan bahwa vonis seumur hidup bagi Nyoman Susrama di Pengadlan Negeri Denpasar pada saat itu menjadi angin segar terhadap kemerdekaan pers dan penuntasan kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia yang masih banyak belum diungkap.

AJI Denpasar bersama sejumlah advokat, dan aktivis yang dari awal ikut mengawal Polda Bali dalam menuntaskan kasus itu pasti akan tahu benar bagaimana susahnya mengungkap kasus pembunuhan jurnalis yang terjadi pada 11 Februari 2009 itu.

Sebelumnya, korban dilaporkan hilang setelah menghadiri acara di rumah terpidana Susrama di Banjar Petak, Kecamatan Bebalang, Kabupaten Bangli, namun jenazahnya akhirnya ditemukan di wilayah perairan Klungkung dalam selang 3-4 hari kemudian.

Perlu waktu berbulan-bulan dan energi yang berlebih hingga kasusnya dapat diungkap oleh Polda Bali.

Susahnya pengungkapan itu karena almarhum wartawan Radar Bali AA Narendra Prabangsa itu diduga tewas terkait pemberitaan proyek-proyek di Kabupaten Bangli yang diungkapnya, di antaranya dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Bangli. Almarhum memang dikenal kritis, termasuk pada DPRD.

Oleh karena itu, AJI menilai pemberian grasi dari seumur hidup menjadi 20 tahun ini bisa melemahkan penegakan kemerdekaan pers, karena setelah remisi 20 tahun akan menerima remisi lagi dan bukan tidak mungkin nantinya akan menerima pembebasan bersyarat.

“Karena itu, AJI Denpasar sangat menyayangkan dan menyesalkan pemberian grasi tersebut. Meski presiden memiliki kewenangan untuk memberikan grasi sesuai diatur UU Nomor 22 Tahun 2002 dan Perubahannya UU Nomor 5 Tahun 2010, namun seharusnya ada catatan maupun koreksi baik dari Kemenkumham RI dan tim ahli hukum presiden sebelum grasi itu diberikan,” katanya.

Untuk itu, AJI Denpasar menuntut agar pemberian grasi (semula disebut grasi, lalu direvisi menjadi remisi) kepada otak pembunuhan AA Gde Bagus Narendra Prabangsa untuk dicabut atau dianulir.

Hal itu langsung mendapat respons dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Ia membantah pihaknya telah memberikan grasi kepada otak pembunuh wartawan Radar Bali Anak Agung Gde Bagus Narendra Prabangsa, I Nyoman Susrama, melainkan pihaknya memberikan remisi perubahan.

“Itu bukan grasi, remisi perubahan. Ya, remisi,” kata Yasonna di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta (23/1/2019).

Menurut Yasonna, pemberian perubahan remisi itu dengan pertimbangan yuridis terkait remisi bahwa I Nyoman Susrama hampir sepuluh tahun di penjara dan berkelakuan baik, juga mempertimbangkan umurnya yang sudah tua.

“Dia sudah 10 tahun (dipenjara) tambah 20 tahun, jadi 30 tahun. Umurnya sekarang sudah hampir 60 tahun. Dia selama melaksanakan masa hukumannya, tidak pernah ada cacat, mengikuti program dengan baik, berkelakuan baik,” ungkap Yasonna.

Proses Lama

Menkumham juga menegaskan bahwa pemberian remisi perubahan terhadap I Nyoman Susrama dari hukuman penjara seumur hidup menjadi 20 tahun penjara telah melalui proses cukup lama dan bukan politis, melainkan murni hukum.

Yasonna mengungkapkan bahwa proses remisi perubahan ini diusulkan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) setelah melihat rekam jejak dia dan dibawa ke tim pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk diusulkan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Di Kanwil dibahas lagi. Kanwil membuat rapat kembali dan ada TPP-nya lagi, lalu diusulkan lagi yang rekomendasinya ke Dirjen PAS.

Dirjen PAS rapat kembali dan membuat TPP lagi, karena untuk prosedur itu sangat panjang baru diusulkan ke dirinya selaku Menkumham.

Yasonna juga mengungkapkan bahwa keputusan pemberian remisi perubahan ini juga melibatkan institusi lain. “Jadi jangan dipikir ini hanya sekali dua kali. Banyak sekali kejadian seperti ini, apalagi ini bukan extraordinary crime (kejahatan luar biasa),” katanya.

Yasonna kembali mengatakan bahwa pemberian perubahan hukuman dari seumur hidup ke 20 tahun penjara ini karena terpidana sudah berubah baik.

“Jadi, jangan melihat sesuatu sangat politis, orang dihukum itu tidak dikasih remisi. Nggak muat itu Lapas kalau semua yang dihukum nggak pernah dikasih remisi,” katanya.

Akhirnya, nama I Nyoman Susrama, pelaku pembunuhan terhadap Bagus Narendra Prabangsa, menjadi salah satu dari 115 terpidana yang mendapatkan remisi perubahan dari Presiden Joko Widodo. Susrama ditahan sejak 26 Mei 2009 atas tindakan pembunuhan terhadap Prabangsa pada 11 Februari 2009.

Awalnya, Susrama divonis hukuman penjara seumur hidup, namun setelah mendapatkan remisi perubahan tersebut, maka hukumannya menjadi 20 tahun penjara. Sekarang, usia terpidana sudah hampir 60 tahun.

Pertimbangan untuk pemberian grasi memang bisa sangat politis, namun bila pemberian remisi akan berbeda acuannya, karena remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan juga “Anak” Yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Syarat pemberian remisi bagi Narapidana adalah berkelakukan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan.

Bukti berkelakuan baik adalah tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi; dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan predikat baik. Pembuktian ini melalui proses yang panjang.

Dengan demikian, pemberian remisi perubahan menjadi 20 tahun itu sesungguhnya tidak terlalu jauh dari vonis hukuman seumur hidup, bila dikaitkan dengan umur terpidana saat ini.

 Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut, pemberian remisi perubahan menjadi 20 tahun itu sesungguhnya tidak terlalu jauh dari vonis hukuman seumur hidup,  bila dikaitkan dengan umur terpidana saat ini.
 
 “Umumnya, hukuman seumur hidup itu hampir sama dengan 20 tahun, itu juga umurnya sekarang berapa? Ya kita tidak mendahului takdir Tuhan, tapi memang tidak jauh-jauh dari itu, 20 tahun itu seumur hidup  juga,” kata JK.

Namun, JK berterima kasih kepada AJI atas kritiknya, karena pemerintah tanpa kritik itu bukanlah pemerintah.

Baca juga: Pembunuh Wartawan Dituntut 2,5 Tahun Penjara
Baca juga: Almarhum Prabangsa Dinobatkan Pahlawan Jurnalistik

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK perpanjang penahanan tiga tersangka suap putusan perkara PN Jaksel

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan terhadap tiga tersangka kasus suap terkait dengan putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Tahun 2018.

“Penyidik hari ini melakukan perpanjangan penahanan di tingkat PN pertama selama 30 hari mulai 27 Januari sampai 25 Februari 2019 dalam perkara suap terkait dengan putusan perkara perdata di PN Jakarta Selatan Tahun 2018,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat.

Tiga tersangka tersebut merupakan penerima suap dalam kasus tersebut, yaitu Arif Fitrawan (AF) yang merupakan advokat, Hakim PN Jakarta Selatan Irwan (I), dan Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan Iswahyu Widodo (IW).

KPK juga telah menetapkan dua tersangka lainnya dalam kasus tersebut, yakni Muhammad Ramadhan (MR) sebagai panitera pengganti PN Jakarta Selatan, dan seorang pihak swasta Martin P Silitonga (MPS).

KPK menetapkan dua hakim yaitu Iswahyu Widodo dan Irwan sebagai tersangka penerima suap bersama panitera Muhammad Ramadhan karena diduga menerima suap sekira Rp650 juta dalam bentuk 47 ribu dolar Singapura (sekira Rp500 juta) dan Rp150 juta dari advokat Arif Fitrawan dan seorang pihak swasta Martin P Silitonga.

Pemberian suap dalam perkara ini terkait dengan penanganan perkara Nomor 262/Pid.G/2018/PN Jaksel dengan penggugat Isrulah Achmad dan tergugat Williem J.V. Dongen dan turut tergugat PT. Asia Pacific Mining Resources (APMR) dan Thomas Azali agar majelis Hakim membatalkan perjanjian akuisisi PT Citra Lampia Mandiri (CLM) oleh PT APMR di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Perkara perdata tersebut didaftarkan di PN Jaksel pada 26 Maret 2018 dengan nomor perkara 262/Pid.G/2018/PN Jaksel dengan para pihak yaitu penggugat Isrulah Achmad dan tergugat Williem J.V. Dongen turut terguat PT APMR dan Thomas Azali.

Gugatan tersebut adalah gugatan perdata pembatalan perjanjian akuisisi PT CLM oleh PT APMR.

Selama proses persidangan, diindikasikan pihak penggugat melakukan komunikasi dengan Muhammad Ramadhan selaku panitera pengganti PN Jaktim sebagai pihak yang diduga sebagai perantara terhadap majelis hakim yang menangani perkara di PN Jakarta Selatan.

Diduga terjadi aliran dana yaitu pada 22 November 2018 terjadi transaksi transfer dari Martin P Silitonga ke rekening Mandiri atas nama Arif Fitrawan sebesar Rp500 juta. Selanjutnya pada 27 November 2018 Arif Fitrawan melakukan penarikan sebesar total Rp500 juta di 3 kantor cabang Mandiri.

Pada 27 November 2018, Arif menukar uang Rp500 juta tersebut ke dalam mata uang dolar Singapura sebesar 47 ribu dolar Singapura. Arif pada hari yang sama lalu menitipkan uang sebesar 47 ribu dolar Singapura tersebut ke Muhammad Ramadhan untuk diserahkan kepada majelis hakim yang diberikan di rumah Muhammad Ramadhan.

Sebelumnya majelis hakim telah menerima uang sebesar Rp150 juta dari Arif melalui Ramadhan untuk mempengaruhi putusan sela agar tidak diputus NO yang dibacakan pada bulan Agustus 2018 dan disepakati akan menerima lagi sebesar Rp 500 juta untuk putusan akhir.

NO maksudnya adalah agar gugatan tidak bisa diterima, sehingga penggugat ingin agar gugatan tetap dilanjutkan sampai pemeriksaan pokok karena gugatan yang sama sudah diajukan di Makassar dan diputus NO, maka penggugat pun mengajukan gugatan ke PN Jaksel dan berharap agar gugatan masuk ke pokok perkara.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Suami istri diduga terlibat jaringan ekstasi ditangkap

Koba, Babel, (ANTARA News) – Kepolisian Resor Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung menangkap pasangan suami istri Ws dan Rm diduga terlibat jaringan peredaran narkotika jenis ekstasi.

“Pasangan suami istri ini kami tangkap di Dusun Nadi, Kecamatan Lubuk Besar pada 7 Januari 2019 dan mengamankan barang bukti yang diduga itu adalah ekstasi,” kata Kasat Narkoba Polres Bangka Tengah, Iptu Antoni Saputra di Koba, Jumat.

Ia menjelaskan, bersama kedua tersangka diamankan barang bukti narkotika jenis ekstasi yang tersimpan di dalam plastik berwarna kuning.

“Barang bukti itu kami temukan sudah berbentuk serbuk, bukan dalam bentuk butiran namun melihat dari bentuk fisik diduga kuat itu adalah ekstasi,” ujarnya lagi.

Namun demikian, kata dia, untuk memastikan narkotika atau bukan yang dipakai, saat ini barang bukti itu sudah dikirim ke Palembang, Sumatera Selatan untuk dilakukan uji laboratorium.

“Barang bukti sudah kami kirim ke Palembang, sekarang kami menunggu hasilnya apakah itu ekstasi atau bukan,” ujarnya.

Ia mengatakan, peredaran ekstasi di daerah tersebut memang jarang ditemukan karena kebanyakan kasus yang diungkap adalah narkotika jenis sabu-sabu.

“Kami selidiki lebih jauh, asal barang dari mana dan termasuk juga mengungkap jaringan ekstasi di daerah ini,” ujarnya lagi.

Baca juga: BNN sita 212,5 kg sabu-sabu dan ribuan ekstasi di Aceh

Baca juga: Kapolri nyatakan jaringan ekstasi 1,2 juta butir dikendalikan Nusakambangan

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BNN gerebek tempat pembuatan ekstasi yang dikendalikan napi lapas

Jakarta (ANTARA News) – Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Polda Sumatera Utara mengerebek tempat pembuatan ekstasi yang dikendalikan oleh Acun seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Gusta, Medan.

“Pengerebekan dilakukan BNN bersama Polda Sumut pada hari Kamis malam di sebuah rumah di Jalan Pukat VII Gang Murni nomor 19 Kecamatan Medan Tembung, Kelurahan Bantan Timur, yang  ditenggarai tempat pembuatan ekstasi,” kata Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Pol Arman Depari dalam pesan singkatnya di Jakarta, Jumat.

Dijelaskannya BNN bahwa menerima info dari masyarakat bahwa salah satu tersangka yang dicari BNN terkait clandestine narkoba di Marelan atas nama Robert yang berhasil melarikan diri.

Robert yang lari pada saat penggerebekan pada tahun 2017 dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) kembali membuat ekstasi bersama beberapa anggota sindikatnya, katanya.

Selanjutnya BNN melakukan penyelidikan dan menemukan TKP sesuai alamat di atas. Ketika dalam proses penyelidikan petugas BNN melihat dua orang sedang melakukan transaksi di depan tempat kejadian perkara.
 
“Seketika itu juga anggota BNN melakukan penangkapan dan menemukan 300 butir ekstasi berwarna coklat muda di dalam plastik klip dibungkus kertas koran. Kedua orang tersebut bernama Gunawan dan Irsan,” kata Arman.

Setelah ditangkap kedua tersangka dibawa untuk menggeledah rumah, ditemukan barang bukti diantaranya satu unit alat cetak ekstasi, beberapa jenis prekursor bahan kimia baik cair maupun padat, serbuk warna warni/bahan siap cetak.

“Sedangkan tersangka Robert ditangkap di tempat yang berbeda yang berperan sebagai perantara, Gunawan sebagai peracik dan pencetak ekstasi, Irsan sebagai kurir sedangkan 
Acun adalah penyedia bahan, menyuruh dan mengendalikan pembuatan ekstasi dari Lapas Tanjung Gusta,” kata Arman.

Menurut keterangan Gunawan dan Robert, mereka mendapat bahan dari Acun dan sebagian prekursor didapatkan dari China melalui jasa pengiriman logistik internasional.

Sindikat ini sudah satu tahun melakukan kegiatan tersebut dan selalu berpindah-pindah tempat, mencetak ekstasi hanya sesuai pesanan.

Selesai mencetak, bahan – bahan disimpan dan disembunyikan bersama bumbu – bumbu di dapur.
 
“Saat ini ketiga tersangka dan barang bukti dibawa ke BNNP Sumut untuk disidik,” kata Arman.

Baca juga: BNN temukan pil ekstasi model baru

Baca juga: Ssuami istri diduga terlibat jaringan ekstasi ditangkap

Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK panggil Mendagri sebagai saksi kasus Meikarta

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat memanggil Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Tjahjo akan diperiksa untuk tersangka Neneng Hassanah Yasin (NHY) yang merupakan Bupati Bekasi nonaktif.

“Hari ini, Mendagri Tjahjo Kumolo diagendakan sebagai saksi untuk Bupati Bekasi NHY,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, KPK pada Kamis (10/1) lalu juga telah memeriksa Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Soni Sumarsono sebagai saksi untuk Neneng Hassanah Yasin.

Saat itu, KPK mengkonfirmasi Soni soal pertemuan terkait dengan perizinan proyek Meikarta.

“Jadi sejauh mana pengetahuan dari Dirjen Otda pada saat itu, kami menelusuri juga informasi pertemuan tersebut terjadi karena ada dua institusi atau lebih dari satu institusi yang punya kewenangan terkait perizinan Meikarta dalam hal ini ada Pemprov dan ada Pemerintah Kabupaten Bekasi,” kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Kamis (10/1).

Sementara itu usai diperiksa, Soni mengaku dikonfirmasi soal regulasi dan rekomendasi Gubernur Jawa Barat terkait perizinan Meikarta tersebut.

“Substansinya pembangunan sudah berjalan sementara perizinan belum lengkap. Nah ini menjelaskan terkait konteks ini dalam hubungannya dengan rapat yang dilakukan di Ditjen Otonomi Daerah dan surat yang kami layangkan pada gubernur supaya mencari solusi, koordinasi antar kepala daerah provinsi dengan kabupaten sebaik-baiknya,” ungkap Soni.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa pertemuan itu diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI. 

“Kemudian kita rapat atas inisiatif Dirjen Otda mengundang pihak-pihak terkait supaya kalau polemik antara kepala daerah, gubernur, dan bupati jangan di ruang publik selesaikan dengan koordinasi secara resmi termasuk mengundang kementerian terkait termasuk ATR (Agraria dan Tata Ruang) dan seterusnya,” ucap Soni.

Untuk diketahui, KPK total telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus itu, yakni Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN).

Selanjutnya, Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Terdapat empat orang yang saat ini menjadi terdakwa dan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, yakni Billy Sindoro, Taryudi, Fitradjaja Purnama, dan Henry Jasmen Sitohang.

Baca juga: KPK temukan modus yang rumit terkait suap perizinan Meikarta

Baca juga: KPK identifikasi 20 DPRD Bekasi ke Thailand terkait Meikarta

Baca juga: KPK terima pengembalian uang dari anggota DPRD Kabupaten Bekasi

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tersangka korupsi proyek infrastruktur Mesuji

OTT KORUPSI INFRASTRUKTUR KABUPATEN MESUJI

Bupati Mesuji Khamami mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan terkait operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan korupsi Bupati Mesuji di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/1/2019). KPK menahan lima tersangka terkait kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji, yakni Bupati Mesuji Khamami dan adiknya Taufik Hidayat, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Mesuji Wawan Suhendra, pemilik PT Jasa Promix Nusantara dan PT Secilia Putri Sibron Azis serta Kardinal selaku swasta. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wpa/ama.

KPK tahan Bupati Mesuji Khamami di Rutan Pomdam Jaya Guntur

Jakarta (ANTARA News) – KPK sudah menahan Bupati Mesuji Khamami pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap senilai Rp1,58 miliar terkait pekerjaan pembangunan infrastruktur di kabupaten Mesuji tahun anggaran 2018.
   
“KHM (Khamami) ditahan di rutan Pomdam Jaya Guntur selama 20 hari pertama,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah pada Jumat.
   
Khamami ditahan pada Jumat dini hari setelah menjalani pemeriksaan di KPK selama 1×24 jam.
   
Sedangkan keempat tersangka lain juga ditahan di rutan yang berbeda.
   
Adik Bupati Mesuji Taufik Hidayat ditahan di rutan Polda Metro Jaya, Sekretaris Dinas PUPR kabupaten Mesuji sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) Wawan Suhendra ditahan di Polres Metro Jakarta Timur.
   
Selanjutnya pemilik PT Jasa Promix Nusantara dan PT Secillia Putri Sibron Azis ditahan di rutan Klas I cabang KPK dan satu orang pihak swasta bernama Kardinal ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Pusat.
   
Dalam perkara ini, Bupati Mesuji Khamami diduga menerima suap senilai total Rp1,58 miliar selaku “fee” proyek sebesar 12 persen dari total nilai proyek yang diminta Sibron Azis melalui Wawan Suhendra.
   
Suap tersebut merupakan pembayaran “fee” atas 4 proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh 2 perusahaan milik Sibron yaitu pertama proyek yang bersumber dari APBD 2018 dikerjakan oleh PT Jasa Promix Nusantara (JPN)) berupa pengadaan base dengan nilai kontrak senilai sekitar Rp9,2 miliar.
   
Kedua, tiga proyek yang bersumber dari APBD-Perubahan 2018 yaitu satu proyek dikerjakan PT JPN yaitu pengadaan bahan material ruas Brabasan-Mekarsari sebesar Rp3,75 miliar dan dua proyek dikerjakan PT Secilia Putri (SP) yaitu pengadan base Labuhan Mulya-Labuhan Baru-Labuhan Batin sebesar Rp1,48 miliar dan pengadan bahan material penambangan kanan-kiri (segitiga emas-muara tenang) senilai Rp1,23 miliar
   
Pemberian suap diserahkan secara bertahap yaitu pada 28 Mei 2018 sebagai tanda tangan kontrak diterima pemberian sebesar Rp200 juta dan 6 Agustus 2018 diterima sebesar Rp100 juta serta pada 23 Januari 2019 diserahkan Rp1,28 miliar.

Baca juga: Bupati Mesuji jadi kepala daerah Ke-107 tersangka KPK
Baca juga: Begini kronologi OTT Bupati Mesuji
Baca juga: KPK tetapkan Bupati Mesuji tersangka suap proyek infrastruktur

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ssuami istri diduga terlibat jaringan ekstasi ditangkap

Koba, Babel, (ANTARA News) – Kepolisian Resor Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung menangkap pasangan suami istri Ws dan Rm diduga terlibat jaringan peredaran narkotika jenis ekstasi.

“Pasangan suami istri ini kami tangkap di Dusun Nadi, Kecamatan Lubuk Besar pada 7 Januari 2019 dan mengamankan barang bukti yang diduga itu adalah ekstasi,” kata Kasat Narkoba Polres Bangka Tengah, Iptu Antoni Saputra di Koba, Jumat.

Ia menjelaskan, bersama kedua tersangka diamankan barang bukti narkotika jenis ekstasi yang tersimpan di dalam plastik berwarna kuning.

“Barang bukti itu kami temukan sudah berbentuk serbuk, bukan dalam bentuk butiran namun melihat dari bentuk fisik diduga kuat itu adalah ekstasi,” ujarnya lagi.

Namun demikian, kata dia, untuk memastikan narkotika atau bukan yang dipakai, saat ini barang bukti itu sudah dikirim ke Palembang, Sumatera Selatan untuk dilakukan uji laboratorium.

“Barang bukti sudah kami kirim ke Palembang, sekarang kami menunggu hasilnya apakah itu ekstasi atau bukan,” ujarnya.

Ia mengatakan, peredaran ekstasi di daerah tersebut memang jarang ditemukan karena kebanyakan kasus yang diungkap adalah narkotika jenis sabu-sabu.

“Kami selidiki lebih jauh, asal barang dari mana dan termasuk juga mengungkap jaringan ekstasi di daerah ini,” ujarnya lagi.

Baca juga: BNN sita 212,5 kg sabu-sabu dan ribuan ekstasi di Aceh

Baca juga: Kapolri nyatakan jaringan ekstasi 1,2 juta butir dikendalikan Nusakambangan

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Supir angkot lakukan kekerasan seksual terhadap disabilitas ditangkap

Sukabumi, Jabar, (ANTARA News) – Satuan Reskrim Polres Sukabumi Kota, Jawa Barat menangkap sopir angkutan kota diduga telah melakukan kekerasan seksual kepada anak penyandang disabilitas.

“Modus yang dilakukan tersangka untuk bisa melakukan aksinya itu dengan berpura-pura mau mengantar korban berinisial RV (17) menggunakan angkot,” kata Kapolres Sukabumi Kota AKBP Susatyo Purnomo Condro, di Sukabumi, Jumat.

Tersangka berinisial M (26) ini mengajak korban yang mengalami keterbelakangan mental ini untuk pulang.

Namun di tengah jalan pelaku membawa korban ke rumah rekannya di Kampung Kalipasir, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi.

Di dalam rumah itu, tersangka memaksa korban untuk berhubungan badan, tapi ditolak RV. Karena penolakan tersebut korban sempat mengalami kekerasan dan terus dipaksa jika tidak mau melayani tersangka maka tidak akan diantarkan pulang.

Korban akhirnya terpaksa memenuhi keinginan tersangka. Usai menyetubuhi korban, pelaku yang berprofesi sebagai sopir angkot ini memulangkan RV ke rumahnya.

Namun, setelah kejadian itu, orang tua korban melaporkan perlakuan tersebut ke pihak kepolisian, sehingga langsung dilakukan pengejaran.

Sopir angkot berstatus duda itu pun tidak bisa mengelak, setelah Tim Buser Polres Sukabumi Kota meringkusnya.

“Tersangka kami jerat dengan pasal 76 D jo pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun,” katanya pula.

Tersangka M mengaku sekali menyetubuhi korban yang merupakan penyandang keterbelakangan mental tersebut karena khilaf. Dia melakukannya di rumah rekannya, kebetulan saat itu tengah kosong.

Baca juga: Kasus kekerasan terhadap penyandang disabilitas di DIY masih tinggi

Baca juga: Perempuan disabilitas rawan kekerasan seksual

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi tangkap penanam ganja rumahan di Balikpapan

Balikpapan (ANTARA News) – Polisi menggerebek sebuah rumah di Kelurahan Karang Rejo, Balikpapan Tengah, Rabu (23/1) malam dan menangkap Jauhari (34) serta menyita 15 perdu ganja (cannabis sativa syn) di dalam pot dari rumah tersebut.

“Menurut tersangka Jauhari, ganja-ganja ini berumur antara 1-7 bulan,” kata Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur Komisaris Besar Polisi Akhmad Shauri, Kamis.

Polisi juga menemukan ganja kering yang sudah dikemas sebanyak 15 bungkus. Ada juga bibit ganja yang akan dipindahkan ke dalam pot serta biji ganja yang akan dijadikan bibit.

Polisi mengetahui tanaman Jauhari ini dari laporan masyarakat yang kemudian tindaklanjuti, tegas Kombes Shauri.

Ia mengatakan, menanam ganja memang terlarang kecuali memiliki izin-izin khusus dan hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, hal itu tercantum dalam Pasal 12 ayat 1 UU Nomor 35/2009 tentang Narkotika.

Bagi yang melanggar pasal itu terancam dengan pidana penjara selama-lamanya 12 tahun, dan denda maksimal Rp8 miliar.

Tapi untuk yang kedapatan dengan satu kilogram ganja atau lebih dari lima pohon seperti Jauhari, ancaman hukumannya menjadi maksimal 20 tahun penjara, denda Rp8 miliar ditambah sepertiga.

“Kami terus dalami kasus ini,” tegas Kombes Shauri.

Meski Jauhari mengaku ganja tanamannya hanya untuk dikonsumsi sendiri, polisi mulai mengembangkan penyelidikan.

Dari pengakuan tersangka Jauhari, ia mendapatkan bibit ganja dari seorang warga di Samarinda dan kemudian belajar menanam dengan panduan video di intenet.

“Saya dapat benih ganja dari seseorang di Samarinda. Bibit kemudian saya semai dalam botol plastik berisi tanah yang diambil dari kawasan Lamaru. Ketika sudah tumbuh lalu dipindahkan ke pot,” kata Jauhari.

Ia mengaku sudah hampir setahun menanam ganja dan sudah sekali panen. Hasil panen itu, berupa daun, dipakai sendiri dengan dilinting atau dicampur tembakau rokok.

Baca juga: Pengiriman 12 kg ganja Takengon-Medan-Surabaya digagalkan

Baca juga: Siswa SMP di Biak ketahuan konsumsi ganja

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BNN ajak penjaga perbatasan komitmen berantas narkoba

Nunukan (ANTARA News) – Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengajak aparat penjaga perbatasan dan masyarakat merapatkan barisan dan berkomitmen memberantas narkotika.

Hal ini diungkapkan Kepala BNN RI Heru Winarko saat berkunjung di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, Kamis.

Ia mengakui, kawasan perbatasan memang rawan penyelundupan narkotika dari luar negeri sehingga dibutuhkan komitmen bersama melakukan tindakan tegas memberantasnya.

Akibat kondisi geografis wilayah perbatasan terdapat celah yang dapat dimanfaatkan bandar narkotika menyelundupkan narkoba ke wilayah NKRI termasuk Pulau Sebatik.

“Kondisi geografis perbatasan yang banyak celah, dimanfaatkan bandar narkotika menyelundupkan masuk Indonesia. Karena itu masyarakat dan aparat yang bertugas di perbatasan diharapkan bisa merapatkan barisan guna melawan peredaran narkoba,” tegas Heru Winarko.

Kunjungan Kepala BNN RI di Pulau Sebatik sebagai atensi khusus pada wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Pada kesempatan itu, Heru berkesempatan bertatap muka dengan masyarakat dan pejabat setempat di Gedung Aztrada Sei Nyamuk membahas pentingnya menangkal ancaman narkoba.

Ia menjelaskan, narkoba merusak fisik dan psikis seseorang, karena itu masyarakat harus memiliki pemahaman dan ketahanan yang sama agar bisa menangkal ancaman narkoba.

Heru Winarko berpesan agar masyarakat dan aparat penjaga perbatasan solid melakukan langkah nyata menangkal peredarannya.

Provinsi Kaltara memiliki lebih dari 500 Km perbatasan darat dan 300 Km lebih perbatasan laut dengan Malaysia.

Ia menegaskan, jika ada transaksi narkoba, masyarakat bisa menangkap basah, lalu melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Heru sangat berharap agar masyarakat tidak tergiur dengan iming-iming dari sindikat narkoba karena jelas hal tersebut melanggar hukum.

“Jika ada anak-anak di Sebatik terkena narkoba, sebaiknya diasesmen agar bisa menjalani rehabilitasi,” kata dia.

Kunjungan Kepala BNN RI di Pulau Sebatik didampingi pejabat BNN RI lainnya dan BNNP Kaltara.

Rombongan berkesempatan mendatangi patok perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Desa Ajikuning Kecamatan Sebatik Tengah.

Baca juga: Perbatasan Kalbar rawan jalur keluar-masuk narkoba
Baca juga: Mendikbud: peredaran narkoba lewat jalan tikus
Baca juga: Polisi periksa kendaraan di perbatasan Malaysia antisipasi narkoba

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pelecehan kembali terjadi Grab dinilai tak serius perbaiki sistem

Jakarta (ANTARA News) – Aktivis anti kekerasan dan pelecehan seksual yang tergabung dalam Hollaback! Jakarta, menilai Grab Indonesia tidak serius memperbaiki sistem terkait kembali terjadi pelecehan seksual terhadap penumpangnya oleh mitranya.

”Saya melihat Grab tidak memberikan langkah konkrit yang tepat dan tidak serius membenahi sistem yang mengawasi perilaku pengemudinya,” kata Co Director Hollaback! Jakarta, Anindya Restuviani, dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Anindya mengapresiasi pihak kepolisian yang sudah menangkap Yulianto (40 tahun), mitra driver Grab yang diduga mencabuli penumpangnya berusia 14 tahun di Jombang, Jawa Timur.

Dia berpendapat peristiwa pelecehan pengemudi ojek daring di Jombang itu menimbulkan kerisauan dan menambah catatan buruk bagi Grab Indonesia dalam menangani pelecehan seksual terhadap penumpang perempuan.

”Saya sangat khawatir atas kejadian ini. Saya mengamati mindset GRAB Indonesia cenderung tidak peka menangani pelecehan seksual driver-nya kepada perempuan,” kata Anindya.

Anindya menghimbau Grab Indonesia perlu mamperbaiki sistem perekrutan mitra pengemudi yang menganalisa psikologi dan jejak rekam calon mitranya.

Dia menegaskan bahwa pencabulan yang dilakukan pengemudi mitra Grab itu menimbulkan trauma bagi korban.

Konselor Yayasan Pulih Wawan Suwandi menghimbau keluarga terdekat mendampingi korban agar mempercepat proses pemulihan trauma.

“Kami juga menghimbau Grab meng-up grade (meningkatkan) sistem keamanan agar pelecehan seksual kepada perempuan tidak terulang lagi,” tegasnya.

Anggota Komisi Ombudsman RI Alvin Lie mengapresiasi kepolisian Jombang yang sudah meringkus Yulianto yang diduga mencabuli penumpangnya itu.

”Ini adalah tindakan pidana murni karena melecehkan wanita. Tindakan polisi sudah tepat karena segera menangkap tersangka,” ujarnya. 

Baca juga: Poin Keamanan Permenhub dipicu kasus kriminalitas di Grab
 

Pewarta: Joko Susilo
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BNN: Barang bukti narkoba internasional mencapai 100 kg

Medan (ANTARA News) – Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Irjen Pol Arman Depari, mengatakan barang bukti narkoba jaringan sindikat internasional yang telah disita petugas, totalnya mencapai hingga 100 kg sabu-sabu.

“Barang bukti sabu-sabu disita dari Kapal Karibia, sebelumnya dilaporkan 72 kg, dan setelah ditimbang ulang beratnya mencapai hingga Rp75 kg,” kata Arman, dalam pemaparannya, di kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumut, Kamis.

Sedangkan barang bukti sabu-sabu disita dari kapal kayu, menurut dia, mencapai seberat 25 kg.

“Seluruh barang bukti sabu-sabu itu, diselundupkan dari Malaysia ke Indonesia,” ujar Irjen Pol Arman.

Ia menyebutkan, BNN mengamankan sabu-sabu dari sindikat narkotika bernama Syafinur di Pasar Gruegok, Bireun, Provinsi Aceh.

Dari tersangka itu, petugas berhasil menyita barang bukti sabu-sabu seberat delapan kilogram yang disembunyikan di dalam mobil bak terbuka warna hitam BK 8494

“Kemudian, dilakukan pengembangan dan menggeledah rumah tersangka di Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, ditemukan lagi barang bukti sabu-sabu seberat 17 kg,” ucap dia.

Arman menjelaskan, total barang bukti yang disita dari tersangka seberat 25 kg.

Narkoba tersebut, akan didistribusikan ke Kota Medan, di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Barang bukti narkoba itu, merupakan bagian dari sindikat Ramli dan kawan-kawan.

“Tersangka Ramli, seorang narapidana yang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Gusta Medan, Sumatera Utara,” kata Deputi Pemberantasan BNN itu.

Sebelumnya, Petugas BNN dan Bea dan Cukai mengamankan anak buah kapal Karibia yang membawa 72 kg sabu-sabu dan 10 ribu butir pil ekstasi, diduga anggota sindikat pengedar narkoba jaringan Malaysia.

Empat orang anak buah kapal (ABK) KM Karibia diamankan di perairan Lhoksukon Aceh Utara, Langsa, Selasa dinihari (15/1).

Kapal Motor (KM) Karibia itu, khusus dimodifikasi seperti kapal nelayan, namun ternyata beroperasi membawa barang narkoba di tengah laut.

Karena saat diamankan petugas Badan Narkotika Nasional (BNN), KM Karibia itu, tidak ada memiliki alat tangkap/jaring yang biasa digunakan nelayan.

Bahkan ketika dilakukan razia terhadap KM Karibia di perairan laut Aceh, sempat menghilang karena faktor cuaca yang kurang bagus.

Namun, akhirnya petugas BNN, Bea dan Cukai, TNI AL dan Polri berhasil menyita KM Karibia yang membawa narkoba tersebut.

Selain ABK terlibat narkoba, juga seorang narapidana (Napi) dari Lapas Tanjung Gusta Medan, atas nama Ramli sebagai pengendali narkoba.

Baca juga: BNN endus keterlibatan aparat dalam operasi pabrik PCC
Baca juga: Polisi sita 18 kg sabu-sabu di Kampung Ambon, Jakarta
Baca juga: BNNP Maluku sita rumah bandar narkoba

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Joko Driyono jalani pemeriksaan 11 jam dengan 45 pertanyaan

Jakarta (ANTARA News) – Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Joko Driyono menjalani pemeriksaan selama 11 jam oleh satgas anti mafia bola di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis, dengan 45 pertanyaan.

Sejak masuk ke ruang pemeriksaan Ditreskrimum Polda Metro Jaya pukul 11.00 WIB, Joko Driyono keluar dengan didampingi Sekretaris Jenderal PSSI, Ratu Tisha Destria, sekitar pukul 22.10 WIB dan langsung ditemui awak media.

“Alhamdulillah sejak jam 11.00 WIB sampai sekarang, saya telah menuntaskan proses ini, dimintai keterangan sebagai saksi atas laporan yang disampaikan ibu Lasmi Indaryani (Manajer Persibara Banjarnegara), temen-temen juga sudah ikuti kasusnya,” kata Joko pada awak media.

Di dalam ruang pemeriksaan, Joko mengaku mendapatkan sebanyak 45 pertanyaan mengenai struktur, fungsi dan kewenangan yang ada di PSSI

“Lalu ada mengenai sistem manajemen PSSI, kewenangan yang dimiliki komite eksekutif (exco), komite-komite, kesekjenan, prosedur soal budgeting, pencairan uang dan seterusnya,” ujar dia.

Secara umum, Joko menilai hal ini positif dan berharap keterangannya bisa menjadi referensi bagi tim satgas anti mafia bola dalam mengambil kesimpulan terhadap poroses penyelidikannya selama ini.

“Saya harap pernyataan saya bisa dijadikan referensi pihak kepolisian terhadap proses yang dilalui selama ini, baik yang terlapor dan saksi-saksi lainnya. Saya kira itu poin yang ingin saya sampaikan,” ucap Joko.

Hari pemeriksaan Joko ini juga ternyata sama dengan pemeriksaan salah satu tersangka kasus pengatutan pertandingan sepak bola Vigit Waluyo yang dilakukan di Mapolda Jawa Timur. Joko menekankan PSSI sangat mendukung dan menghormati upaya kepolisian dalam satgas anti mafia sepak bola ini demi “kesehatan” sepak bola.

“Saya kira seperti yang disampaikan di awal, kami sangat suport dan menghormati seluruh upaya kepolisian melalui satgas ini agar kita semua bersinergi dan memastikan sepakbola yang baik di masa-masa mendatang,” ujar Joko menambahkan.

Diketahui, Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Bola telah menerima 338 laporan terkait pengaturan skor di Liga 2 dan Liga 3. Kini, 73 laporan telah dilakukan investigasi dan empat sedang ditangani.

Dari empat laporan yang tengah ditangani, dua laporan menjerat sebelas orang tersangka. Dua laporan itu berasal dari mantan Manajer Persibara Banjarnegara Lasmi Indaryani. Sementara satu lagi merupakan laporan tipe A yang dibuat oleh penyidik Satgas Anti-Mafia Bola.

Dari laporan tipe A oleh penyidik itu menetapkan Vigit Waluyo sebagai tersangka. Kemudian dari laporan Lasmi, Satgas Anti-Mafia Bola menetapkan sepuluh orang tersangka, enam di antaranya telah dilakukan penahanan.

Enam orang tersangka yang ditahan tersebut adalah Ketua Asprov PSSI Dwi Irianto alias Mbah Putih, Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Johar Lin Eng, mantan anggota komisi wasit Priyanto dan anaknya Anik Yuni Artika Sari, wasit Nurul Safarid dan ML staf direktur penugasan wasit PSSI. Kemudian empat tersangka yang belum dilakukan penahanan di antaranya CH, DS, P dan MR.

Baca juga: Vigit diperiksa terkait pengaturan skor di Liga 2
Baca juga: PSSI koordinasi dengan FIFA berantas “match fixing”
Baca juga: Vigit ungkap tiga klub yang minta bantuan atur pertandingan

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BNNP perkirakan pengguna narkoba di Jawa Tengah meningkat

Kudus, Jawa Tengah (ANTARA News) – Jumlah penyalahguna narkoba di Jawa Tengah pada 2019 diperkirakan bakal meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, kata Kabag Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, Anna Setiyawati.

“Pada tahun 2017 di Provinsi Jateng tercatat prevalensi penyalahgunaan narkoba sudah mencapai 1,16 persen,” ujar Anna Setiyawati saat menghadiri pelantikan pengurus DPC Gerakan Rakyat Anti Madat (Geram) Kudus, di halaman PO Hariyanto Kudus, Kamis.

Ia mengungkapkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba sepanjang 2017 tersebut setara dengan 310.105 jiwa, yang terdiri atas mereka yang mencoba memakai narkoba, teratur memakai dan pecandu narkotika.

Dengan berdasarkan data penyalahgunaan narkoba sepanjang 2017, kata dia, diproyeksikan pada 2019 prevalensinya akan meningkat menjadi dua persen.

Oleh sebab itu, lanjut dia, membutuhkan penanganan yang ekstra guna mencegah peningkatan jumlah penyalahgunaan narkoba di Jateng tersebut.

Berbagai upaya, katanya, sudah dilakukan secara masif guna menurunkan jumlah penyalahgunaan narkoba.

Di antaranya, mulai dari aspek pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, pemberantasan serta rehabilitasi.

Dalam rangka memaksimalkan upaya penekanan terhadap prevalensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, kata dia, ketiga aspek tersebut harus dilaksanakan secara bersama-sama.

“Keberhasilan akan sulit dicapai jika hanya mengandalkan atau mengedepankan salah satu aspek saja,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, peran serta masyarakat juga sangat diperlukan guna memberantas peredaran gelap narkotika.

“Tanda ada dukungan masyarakat, tentunya segala upaya dan kegiatan penegakan hukum tidak akan berjalan optimal,” ujarnya.

Kepala Polres Kudus, AKBP Saptono, mengungkapkan selama Januari 2019 terdapat dua kasus penyalahgunaan narkoba.
“Jumlah tersangka dari dua kasus tersebut sebanyak dua orang,” ujarnya.

Guna menekan angka kasus penyalahgunaan narkoba, katanya, sudah banyak kegiatan yang dilakukan , termasuk sosialisasi ke sekolah-sekolah serta mendorong pemerintah desa menyelenggarakan kegiatan sebagai salah satu upaya pencegahan narkoba.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemohon paspor meningkat 33 persen per hari di Aceh

Banda Aceh (ANTARA News) – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh menyatakan, pemohon paspor pada Januari 2019 meningkat hingga 33 persen per hari dibandingkan Desember 2018.

“Bulan ini (Januari 2019) pemohon paspor sekitar 150 orang per hari dan pada Desember 2018 sekitar 100 orang per hari,” kata Plt Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, Irawan di Banda Aceh, Kamis.

Ia menjelaskan, pemohon paspor tersebut dominan untuk berobat ke sejumlah rumah sakit ternama di negeri Jiran, Malaysia. Selain itu, permohonan paspor juga untuk melakukan perjalanan umrah dan haji.

“Rata-rata pemohon paspor untuk check-up kesehatan ke Malaysia atau berobat. Kemudian, melakukan perjalanan umrah dan haji,” kata dia.

Untuk diketahui, sebelumnya warga Aceh ramai mengajukan permohonan paspor ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh menyusul naiknya harga tiket pesawat pada penerbangan domestik yang terjadi akhir-akhir ini.

“Sekarang yang transit di Kuala Lumpur dan masuk kembali ke negara asal sudah menurun yakni, sekitar 10 persen dari total penumpang,” ujarnya.

Otoritas Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Aceh Besar menyebutkan, penumpang dengan rute internasional di Aceh meningkat rata-rata mencapai 40 persen per hari akibat tingginya harga tiket pesawat rute domestik.

“Untuk penumpang internasional per hari mengalami tren naik sekitar 39,83 persen di banding selama Desember 2018,” kata Manajer Operasi Bandara Internasional SIM, Surkani.

Bandara Internasional SIM juga mencatat, bulan berjalan di Januari 2018 ini rerata total pergerakan pesawat sekitar 20-an penerbangan baik yang tiba atau berangkat dari Banda Aceh dengan membawa penumpang sekitar 2.000 orang.

“Ini tidak lepas dari beberapa maskapai untuk rute domestik mengalami `cancel flight` dengan alasan operasional. Jadi mereka tidak mengoperasikan pesawatnya,” terang Surkani.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bupati Mesuji jadi kepala daerah Ke-107 tersangka KPK

Jakarta (ANTARA News) – Bupati Mesuji Khamami menjadi kepala daerah Ke-107 yang ditetapkan sebagai tersangka KPK sejak KPK berdiri pada 2003.
   
“KPK sangat menyesalkan peristiwa dugaan suap terhadap kepala daerah yang masih terus terjadi. Hingga hari ini total 107 kepala daerah telah diproses dalam kasus korupsi atau pencucian uang,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di gedung KPK Jakarta, Kamis.
   
KPK pada hari ini menetapkan Bupati Mesuji 2017-2022 Khamami sebagai tersangka kasus dugaan suap senilai Rp1,58 miliar kepada Bupati Mesuji terkait pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mesuji tahun anggaran 2018.
   
“Selain itu proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan merupakan pekerjaan penting yang manfaatnya sangat diharapkan masyarakat. Korupsi yang dilakukan terhadap proyek-proyek infrastruktur seperti ini tentu sangat merugikan masyarakat secara langsung,” ungkap Basaria.
   
Pada 2018 lalu, KPK juga melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap 21 orang kepala daerah dan menetapkan 5 orang kepala daerah lain sehingga total ada 26 kepala daerah yang menjadi tersangka KPK pada 2018.
   
“Sebenarnya KPK tidak ada fokus ke daerah lalu pusat ditinggalkan, semua sama, tapi tim korsup (koordinasi supervisi) sudah ada di daerah, otomatis infomasi-informasi di daerah lebih cepat diketahui KPK mau tidak mau lebih cepat dan lebih banyak aduan yang diterima KPK,” tambah Basaria.
   
Ia pun mengingatkan bagi para kepala daerah agar menjauhi korupsi.
   
“Kami tidak ingin menakuti, tapi korsup hadir agar bapak ibu bisa berjalan baik tanpa korupsi. Informasi di daerah otomatis cepat diketahui jangan main-main kalau tidak akan di-OTT KPK,” ungkap Basaria. 
   
Basaria mengakui, meski korsup sudah mendorong pelaksanaan e-planning, e-budgeting, pengadaan satu pintu, e-catalogue, lalu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) namun langkah pencegahan masih belum terlaksana seluruhnya.
   
“Ternyata tidak bisa juga tidak ada korupsi itu. Itu sebabnya di samping pencegahan harus ada penindakan sehingga yang dilakukan sekarang pencegahan dan penindakan terintegrasi,” tambah Basaria.
   
Khusus mengenai penguatan APIP, KPK juga masih menunggu Peraturan Pemerintah untuk memperkuat APIP agar APIP di tingkat kabupaten dipilih dari provinsi, dan APIP provinsi dari Kementerian.
   
“Tapi sampai saat ini PP belum keluar karena harus dikoordinasikan, tidak boleh bertentangan dengan UU lainnya, kita harap hal tersebut terwujud,” ungkap Basaria.
   
Bupati Mesuji Khamami diduga menerima suap senilai total Rp1,58 miliar selaku “fee” proyek sebesar 12 persen dari total nilai proyek yang diminta Sibron Azis melalui Wawan Suhendra.
   
Suap tersebut merupakan pembayaran “fee” atas 4 proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh 2 perusahaan milik Sibron yaitu pertama proyek yang bersumber dari APBD 2018 dikerjakan oleh PT Jasa Promix Nusantara (JPN)) berupa pengadaan base dengan nilai kontrak senilai sekitar Rp9,2 miliar.
   
Kedua, tiga proyek yang bersumber dari APBD-Perubahan 2018 yaitu satu proyek dikerjakan PT JPN yaitu pengadaan bahan material ruas Brabasan-Mekarsari sebesar Rp3,75 miliar dan dua proyek dikerjakan PT Secilia Putri (SP) yaitu pengadan base Labuhan Mulya-Labuhan Baru-Labuhan Batin sebesar Rp1,48 miliar dan pengadan bahan material penambangan kanan-kiri (segitiga emas-muara tenang) senilai Rp1,23 miliar
   
Pemberian suap diserahkan secara bertahap yaitu pada 28 Mei 2018 sebagai tanda tangan kontrak diterima pemberian sebesar Rp200 juta dan 6 Agustus 2018 diterima sebesar Rp100 juta serta pada 23 Januari 2019 diserahkan Rp1,28 miliar.

Baca juga: KPK tetapkan Bupati Mesuji tersangka suap proyek infrastruktur

Baca juga: Begini kronologi OTT Bupati Mesuji
 

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi selidiki hilangnya batu nisan Adipati Menaksopal

Trenggalek (ANTARA News) – Aparat Kepolisian Resort Trenggalek, Jawa Timur, tengah menyelidiki kasus hilangnya batu nisan almarhum Adipati Menaksopal, leluhur sekaligus tokoh pertanian yang sangat dihormati warga Trenggalek sepanjang masa karena jasanya membangun dam irigasi “Bagong”.

“Kasus pencurian ini menjadi atensi kami untuk segera diungkap,” kata Kasubbag Humas Polres Trenggalek Iptu Supadi di Trenggalek, Kamis.

Memang belum ada pelaku yang berhasil ditangkap serta motifnya, namun polisi telah mendapat beberapa bukti petunjuk dari jejak sidik jari, bekas tapak kaki maupun lainnya, kata Supandi.

Insiden hilangnya batu nisan benda bersejarah itu diketahui pertama kali pada Minggu (20/1).

Saat itu sejumlah orang yang tergabung dalam komunitas pemerhati sejarah datang mengunjungi kompleks makam Adipati Menaksopal yang terletak di Desa Ngantru, Kecamatan Trenggalek.

“Mereka yang pertama kali tahu bahwa nisan (Adipati) Menaksopal hilang,” ungkap Naim, juru pelihara Makam Menaksopal.

Tak hanya nisan Menaksopal saja yang hilang. Nisan sang ibu Dewi Roro Amiswati juga ikut raib.

Menurut Naim, dua nisan bersejarah yang semuanya terletak di kaki dengan tulisan tanggal lahir dan meninggal atau biasa disebut “sengkolo” serta ukuran huruf Arab hilang seperti dicongkel.

Diperkirakan, hilangnya dua benda cagar budaya tersebut terjadi pada Sabtu (19/1) malam atau Minggu dini hari.

Kata Naim, ketika ia pulang dari tempat tersebut pada Sabtu, kedua batu nisan masih ada. Dia mengungkapkan di area makam terdapat jejak sepatu yang diduga milik pelaku.

Berdasarkan arah jejak kakinya, diperkiraan pelaku melompat pagar makam dari sebelah utara, kemudian masuk, hingga mengambil dua batu nisan serta barang-barang tersebut.

“Saya telah melaporkan kejadian ini ke Pemerintah Kelurahan Ngantru, hingga Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Trenggalek yang kemudian diteruskan ke polisi untuk proses penyelidikannya,” ucapnya.

Sementara itu, Kabid Kebudayaan Disparbud Trenggalek Surjono mengatakan telah meneruskan laporan di Disbudpar Provinsi Jawa Timur (Jatim) juga Balai Arkeologi (Balar) Yogyakarta.

“Pastinya jika pelaku tertangkap yang jelas akan terkena sanksi berat karena mencuri barang milik negara,” ujarnya.

Pewarta:
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BNN gagalkan peredaran 25,8 kilogram sabu-sabu di Aceh

Banda Aceh  (ANTARA News) – Tim gabungan Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Aceh, dan Sumatera Utara, menggagalkan peredaran 25,8 kilogram lebih narkoba jenis sabu-sabu di Provinsi Aceh.

Kepala BNN Provinsi Aceh Brigjen Pol Faisal Abdul Naser di Banda Aceh, Kamis, menjelaskan selain menggagalkan peredaran sabu-sabu, pihaknya juga menangkap tersangka berinisial S alias Pan (40) warga Aceh Utara.

“Tersangka S ditangkap tim gabungan BNN RI, Aceh, dan Sumatera Utara di Pasar Geruegok, Kabupaten Bireuen pada 19 Januari lalu sekitar pukul 11.50 WIB,” kata dia.

Penangkapan tersangka S berdasarkan laporan masyarakat. Tersangka S diduga jaringan narkoba Malaysia, Bireuen, dan Aceh Utara.

Saat ditangkap, tersangka S membawa delapan bungkus sabu-sabu dengan berat 8,6 kilogram lebih. Bersama tersangka T, turut diamankan mobil bak terbuka dengan nomor polisi BL 8494 KF.

Kemudian, tim gabungan BNN menggeledah rumah tersangka S di Keude Mane, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. Di tempat itu, tim gabungan mendapat 16 bungkus berisi sabu-sabu dengan berat 17,2 kilogram.

“Barang terlarang tersebut disembunyikan di mobil mini bus dengan nomor polisi BK 1981 AM yang parkir di belakang rumah tersangka,” kata Brigjen Pol Faisal Abdul Naser.

Dengan temuan tersebut, kata dia, total barang bukti sabu-sabu yang diamankan sebanyak 24 bungkus dengan berat 25.852,52 gram atau 25,85 kilogram lebih.

Berdasarkan pengakuan tersangka S, perbuatannya tersebut dilakukan atas perintah Dek Gam alias Fadli yang kini masuk daftar pencarian orang atau DPO.

Fadli merupakan jaringan Malaysia – Bireuen – Aceh Utara. Serta termasuk jaringan Ramli bin Arbi alias Bang Li, yang ditangkap beberapa waktu lalu.

“Tersangka beserta barang bukti diamankan di Kantor BNN Provinsi Sumatera Utara. Selain narkoba, barang bukti berupa dua mobil dan empat telepon genggam,” pungkas Brigjen Pol Faisal Abdul Naser.

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK tetapkan Bupati Mesuji sebagai tersangka

Penyidik menunjukkan barang bukti saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus dugaan korupsi Bupati Mesuji di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (24/1/2019). KPK menetapkan lima tersangka dalam OTT pada Kamis (24/1/2019) dini hari, termasuk Bupati Kabupaten Mesuji, Khamami dan adiknya Taufik Hidayat serta menyita barang bukti berupa uang dalam pecahan Rp100.000 senilai Rp1.280.000.000 terkait proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj.

KPK dalami peran Menpora dalam persetujuan proposal KONI

Jakarta (ANTARA News) – KPK mendalami peran Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dalam memberikan persetujuan proposal permohonan hibah oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tahun anggaran 2018.
   
“Terhadap Menpora ada beberapa hal tadi yang didalami sepeti seberapa jauh pengetahuan saksi mengenai rangkaian peristiwa yang sedang didalami, seberapa jauh pengetahuan saksi terkait dengan alur dan proses pengajuan proposal sampai dengan persetujuan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK Jakarta, Kamis.
   
Pada hari ini Imam Nahrawi diperiksa sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait suap penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tahun anggaran 2018.
 
“Kedua, dalam konteks persetujuan proposal tersebut, bukan hanya satu proposal yang kami dalami tapi bagaimana porsi dan peran Menpora di sana. Apakah memberikan persetujuan langsung atau memberikan delegasi atau mandat ke bawahannya, bawahannya itu bisa di level Deputi atau bawahannya yang lain itu juga ditanyakan,” jelas Febri.
   
Dalam pemeriksaan itu KPK juga mengklarifikasi beberapa barang bukti yang disita dari penggeledahan di ruang Menpora ataupun di kantor KONI.
   
“Jadi untuk sementara sampai dengan saat ini pemeriksaan beberapa poin awal ini sudah dilakukan terhadap Menpora oleh penyidik. Kami tentu perlu melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan yang lain termasuk juga pemeriksaan pemeriksaan saksi dalam kasus ini,” tambah Febri.
   
KPK juga menduga dalam kasus ini sudah ada komunikasi dan bahkan diduga sudah ada deal sebelum proposal diajukan. 
 
“Jadi proposal itu semacam formalitas saja itu yang kami sebut dengan diduga sejak awal memang akal-akalan untuk proposal hibah sampai dengan penyalurannya ke KONI tersebut. Siapa saja yang berkomunikasi, iapa saja yang berhubungan. Bagaimana deal itu terbentuk tentu saja belum bisa kami sampaikan saat ini tapi itu pasti kami dalam, namun untuk saksi Menpora secara umum tiga hal tadi lah yang kami dalami lebih lanjut,” jelas Febri.
   
Febri juga mempersilakan Menpora membantah perannya dalam perkara tersebut.
   
“Silakan saja ada yang membantah ada yang menyangkal ada juga yang mengakui dalam proses pemeriksaan. KPK tentu saja akan melihat satu kesesuaian antara satu bukti atau keterangan dengan keterangan yang lain,” ungkap Febri.
   
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus tersebut yaitu sebagai pemberi Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy (EFH) dan Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy (JEA). 
   
Sedangkan sebagai penerima adalah Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga Mulyana (MUL), Adhi Purnomo (AP) selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kemenpora serta Eko Triyanto (ET) yang merupakan staf Kementerian Pemuda dan Olahraga.
   
KPK menduga Mulyana, Adhi Purnomo dan Eko Triyanto menerima pemberian sekurang-kurangnya Rp318 juta dari pejabat KONI terkait hibah pemerintah kapada KONI melalui Kemenpora. 
 
Mulyana menerima uang dalam ATM dengan saldo sekitar Rp100 juta terkait penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI Tahun Anggaran 2018.
   
Dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 18 Desember 2018, tim KPK juga menyita sejumlah barang bukti antara lain uang sebesar Rp318 juta, buku tabungan dan ATM (saldo sekitar Rp100 juta atas nama Jhonny E Awuy yang dalam penguasaan Mulyana), mobil Chevrolet Captiva warna biru milik Eko Triyanto serta uang tunai dalam bingkisan plastik di kantor KONI sekitar sejumlah Rp7 miliar.

Baca juga: KPK periksa dua saksi suap dana hibah Kemenpora kepada KONI

Baca juga: KPK dalami proses pemberian suap dana hibah Kemenpora

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019