Featured

Buni Yani janji kooperatif apabila tetap dieksekusi

Terdakwa kasus pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik, Buni Yani, berjanji akan kooperatif apabila Kejaksaan Negeri Depok tetap akan melakukan eksekusi pada dirinya pada 1 Februari 2019.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu malam, Buni Yani dan tim kuasa hukumnya telah mendapatkan salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung, yang dia nilai belum jelas sehingga akan mengajukan penangguhan eksekusi.

Pihaknya pun akan meminta fatwa dari MA agar jelas maksud dari putusan yang berisi penolakan kasasi Buni Yani dan jaksa penuntut umum, tanpa memperkuat putusan sebelumnya.

“Saya akan kooperatif, insyaAllah saya ini warga negara yang baik dan insyaAllah saya ikuti. Kami ini orang berpendidikan semua,” ujar dia.

Ia meminta kejaksaan tidak gegabah melakukan eksekusi penahanan dirinya sebelum terdapat fatwa dari MA mengenai keputusan kasasi yang jelas.

Menurut dia, sebaiknya kejaksaan tetap mempertahankan nama baiknya dan mejadi lembaga yang berpegang pada prinsip-prinsipnya.

“Kalau di sini belom jelas lalu dia ngarang-ngarang sendiri buat eksekusi badan itu tidak bisa. Jadi jaksa tidak boleh memaksakan kehendak. Dia harus menghormati hak-hak,” ucap Buni Yani.

Dalam kesempatan itu, kuasa hukum Buni Yani, Aldwin Rahadian, juga menjanjikan kliennya akan tetap kooperatif menjalani proses hukum apabila kejaksaan tetap melakukan eksekusi IDN Poker.

“Yang jelas prinsipnya Pak Buni ini kooperatif, mengikuti terus proses hukum. Tidak pernah mengelak persidangan,” kata Aldwin.

Buni Yani divonis 18 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung. Kasus yang menjerat dia bermula saat dia mengunggah potongan video Basuki Purnama ketika masih menjabat gubernur DKI menjadi 30 detik pada 6 Oktober 2016. Padahal video asli pidato Ahok berdurasi 1 jam 48 menit 33 detik.

Pengumuman caleg mantan terpidana korupsi

Ketua KPU Arief Budiman (ketiga kiri) didampingi Komisioner KPU (dari kiri) Hasyim Asy’ari, Pramono Ubaid, Ilham Saputra, Wahyu Setiawan dan Evi Novida Ginting menunjukkan berkas berisi data calon legislatif dengan status mantan terpidana korupsi di kantor KPU, Jakarta, Rabu (30/1/2019). Dalam data yang dihimpun KPU dari seluruh calon legislatif terdapat 49 orang berstatus mantan terpidana korupsi dengan rincian sembilan orang calon DPD, 16 orang calon DPRD Provinsi dan 24 orang calon DPRD Kabupaten/Kota. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/ama.

KPK: Pengumuman caleg mantan narapidana korupsi penerang bagi masyarakat

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyatakan bahwa rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan daftar caleg mantan narapidana korupsi merupakan penerangan bagi masyarakat.

“Bagus dong, artinya apa supaya masyarakat itu bisa memperoleh penerangan untuk nanti wakil-wakil yang dipilih itu supaya yang bersih, yang jujur, jangan yang pernah terlibat korupsi,” kata Alexander di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, KPK mendukung atas rencana KPU tersebut dan bahkan lembaganya juga merencanakan memuat daftar caleg mantan narapidana korupsi itu pada situs resmi KPK.

“Kami mendukung dan memang waktu Ketua KPU ke sini, kami mendukung umumkan saja. Bahkan KPK mungkin akan memuat ya kalau memungkinkan di website KPK, kan itu lebih bagus,” kata Alexander.

Bahkan kata dia, dimungkinkan juga di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dipajang daftar caleg mantan narapidana korupsi sesuai dengan daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

“Ya mungkin, koruptor dari dapil mana ya di situ aja lah di TPS-nya ditempel lah di situ calon-calonnya di TPS berapa dan di dapil berapa nanti disebutkan di situ dengan tanda kurung mantan terpidana kasus korupsi. Kan bukan mempermalukan ini kan kami menyampaikan fakta,” kata Alexander.

Sebelumnya, KPK telah menyarankan KPU agar mengumumkan 40 mantan narapidana korupsi yang menjadi calon anggota DPR, DPRD, dan DPD pada Pemilu 2019.

Hal tersebut diungkapkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan usai mendatangi gedung KPK Jakarta pada 7 November 2018 lalu untuk berdiskusi soal mantan narapidana korupsi dalam Pemilu 2019 tersebut.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK perpanjang penahanan tersangka korupsi proyek jalan Kabupaten Bengkalis

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan dua tersangka kasus korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013-2015.

“Hari ini, dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari dimulai tanggal 3 Februari sampai 4 Maret 2019 untuk dua tersangka korupsi dalam proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau TA 2013-2015,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu.

Dua tersangka itu, yakni Sekretaris Daerah Kota Dumai Provinsi Riau M Nasir (MNS) dan Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction Hobby Siregar (HOS). 

KPK telah menetapkan dua tersangka itu pada 11 Agustus 2017.

M Nasir yang saat itu menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bengkalis 2013-2015 dan Hobby Siregar diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negata atau perekonomian negara dalam proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis, Riau Tahun Anggaran 2013-2015.

Keduanya melanggar Pasal 2 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Buni Yani ajukan penangguhan eksekusi

Jakarta (ANTARA News) – Terdakwa kasus pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Buni Yani, telah menerima salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA) yang dinilainya kabur sehingga pihaknya mengajukan penangguhan eksekusi yang semestinya pada 1 Februari 2019.

“Kami akan mengajukan penangguhan eksekusi dan meminta semacam fatwa dari MA, harus jelas dulu,” ujar pengacara Buni Yani, Aldwin Rahadian, dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta, Rabu malam.

Aldwin menuturkan salinan dari MA menyatakan dua hal, yakni kasasi pihak Buni Yani serta kasasi jaksa penuntut umum ditolak dan Buni Yani harus membayar biaya administrasi sebesar Rp2.500.

Ia menilai substansi putusan MA tersebut kabur dan tidak mempunyai kepastian hukum karena hanya menolak kasasi tanpa menguatkan atau tidak menguatkan putusan sebelumnya.

Langkah Kejaksaan Negeri Depok yang akan melakukan eksekusi disebutnya tidak sesuai dengan putusan kasasi MA karena dalam putusan kasasi tersebut tidak ada perintah hakim kepada jaksa agar menahan Buni Yani.

“Buat kami, apalagi perkara tidak jelas. Pak Buni tidak melakukan pemotongan video itu, sampai sekarang tidak diyakini,” tutur Aldwin.

Selain itu, ia menyoroti kesalahan dalam salinan putusan MA yang diterima, yakni usia Buni Yani yang seharusnya 50 tahun, tetapi dicantumkan 48 dalam salinan tersebut.

Buni Yani yang hadir dalam konferensi pers tersebut menambahkan kesalahan pencantuman usia tersebut dapat dianggapnya bukan dirinya, tetapi orang lain.

Menurut Buni Yani, kasus tersebut merupakan kriminalisasi terhadap dirinya.

“Sejak awal kasus ini penuh rekayasa dan kriminalisasi dan sekarang keputusan tidak jelas,” kata dia.

Baca juga: Buni Yani akan dieksekusi Jumat

Baca juga: Buni Yani divonis satu tahun enam bulan penjara

Baca juga: DPR awasi penegakan hukum kasus Buni Yani

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK cegah ke luar negeri dua tersangka suap DPRD Lampung Tengah

Jakarta (ANTARA News) – KPK mencegah bepergian ke luar negeri terhadap dua tersangka perkara suap kepada DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait pinjaman daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018.

Dua tersangka itu, yakni PT Sorento Nusantara, Budi Winarto alias Awi, dan pemilik PT Purna Arena Yudha, Simon Susilo. 

“Dalam penyidikan perkara ini, terhitung pada 24 Januari 2019, KPK telah meminta direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian untuk mencegah bepergian ke luar negeri terhadap dua tersangka selama enam bulan ke depan, yaitu atas nama BW pemilik PT SN dan SS pemilik PT PAY,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, saat konferensi pers, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Keduanya diduga memberikan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri terkait dengan pangadan barang dan jasa di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

Diduga dari total sekitar Rp95 miliar dana yang diterima Mustafa selaku bupati Lampung Tengah periode 2016-2021, sebagian dana berasal dari kedua pengusaha itu. 

Mustafa meminta kepada Winarto  dan Susilo menyerahkan sejumlah uang (ijon) dengan imbalan proyek yang akan dibiayai dari dana pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur Tahun Anggaran 2018.

Total Mustafa menerima Rp12,5 miliar dengan rincian sebagai berikut. 

“Pertama, sebesar Rp5 miliar dari BW yang merupakan fee atas ijon proyek paket pekerjaan ruas jalan di Kabupaten Lampung Tengah senilai total sekitar Rp40 miliar. Kedua, sebesar Rp7,5 miliar dari SS atas fee 10 persen untuk ijon dua proyek paket pekerjaan peningkatan jalan di Kabupaten Lampung Tengah senilai total sekitar Rp76 miliar,” tuturnya.

Uang sebesar Rp12,5 miliar itu digunakan Musfata untuk diberikan kepada anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait pengesahan APBDP Kab Lampung Tengah TA 2017 sebesar Rp1,825 miliar, pengesahan APBD Lampung Tengah TA 2018 sebesar Rp9 miliar, dan pengesahan pinjaman Pemkab Lampung Tengah kepada PT SMI sebesar Rp1 miliar.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polres Karimun bentuk Satgas Bansos

Karimun, Kepri (ANTARA News) – Kepolisian Resor Karimun, Kepulauan Riau, membentuk Satuan Tugas Bantuan Sosial (Satgas Bansos) untuk mengawasi dan mengamankan penyaluran dana bantuan di daerah setempat.

“Satgas Bansos dibentuk untuk mempermudah pengawasan dan pengamanan sehingga penyaluran dana bansos di Karimun sesuai aturan,” kata Wakapolres Karimun sekaligus Kasatgas Bansos Polres Karimun Kompol Agung Gima Sunarya dalam rapat koordinasi dengan Dinas Sosial dan instansi terkait di Mapolres Karimun, Rabu.

Agung Gima Sunarya mengatakan pembentukan Satgas Bansos merupakan instruksi Kapolri agar lebih intensif mengawasi penyaluran dana bansos.

Dia berharap Dinas Sosial dan instansi terkait penyaluran dana bansos bisa bersinergi dengan Satgas Bansos sehingga penyaluran dana terlaksana dengan baik sesuai dengan peruntukan.

“Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut vicon (konfrensi melalui video) beberapa waktu lalu, agar Satgas Bansos menjalin komunikasi dengan Dinas Sosial,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pemberdayaan dan PFM Dinas Sosial Karimun Tohap Siahaan berharap Satgas Bansos ikut mengawasi penyaluran dana kepada masyarakat.

Tohap menyebutkan ada delapan jenis bansos yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat, antara lain Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) untuk perlindungan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.

Kemudian, PBI Jaminan Kesehatan Daerah yang dianggarkan melalui APBD, beras untuk masyarakat tidak mampu atau rastra, bantuan untuk rehabilitasi untuk warga berusia lanjut atau disebut Asistensi Sosial Usia Lanjut (ASLUT), Tabungan Sosial Anak dan Program Keluarga Harapan (PKH).

“Tentu kami berharap kerja sama dan koordinasi dengan Satgas Bansos untuk mengawasi delapan jenis bansos itu,” kata dia.

Koordinator PKH Karimun Heti Agustiyati juga berharap Satgas Bansos mengawasi dan mengamankan penyaluran dana kepada keluarga penerima manfaat.

PKH, menurut Heti, merupakan program sosial yang diluncurkan Kementerian Sosial untuk membantu warga tidak mampu, khususnya anak sekolah, ibu hamil, lansia dan anak usia dini.

“Pencairan dana PKH tahap pertama sudah mulai dilakukan bulan ini. Dana dicairkan melalui BNI dan masuk ke rekening setiap keluarga penerima manfaat,” ujarnya.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemulangan nelayan Aceh dari Myanmar

Sejumlah nelayan Aceh (bertopi) berada di dalam mobil saat penjemputan di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Rabu (30/1/2019). Pemulangan 14 nelayan Aceh yang sempat ditahan sejak 16 November 2018 karena melakukan pelanggaran imigrasi dan ilegal fishing di perairan Myanmar itu difasilitasi oleh KBRI di Yangon, sedangkan seorang kapten KM Bintang Jasa, Jamaluddin masih ditahan untuk proses hukum. ANTARA FOTO/Ampelsa/ama.

KPK tetapkan tujuh tersangka perkara suap DPRD Lampung Tengah

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  menetapkan tujuh tersangka untuk tiga perkara berbeda dalam pengembangan perkara suap kepada DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait pinjaman daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018.

Dalam perkara pertama, KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah 2016-2021 Mustafa (MUS) sebagai tersangka.

Tersangka Mustafa selaku Bupati Lampung Tengah 2016-2021 diduga menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

“Dan penerimaan-penerimaan hadiah atau janji lainnya dari calon rekanan proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

KPK menduga Mustafa menerima “fee” dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran “fee” sebesar 10 persen-20 persen dari nilai proyek. 

“Total dugaan suap dan gratifikasi yang dlterima yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas MUS sebagai Bupati Lampung Tengah periode 2016-2021, yaitu sebesar Rp95 miliar. MUS diduga tldak melaporkan penerimaan tersebut pada Direktorat Gratifikasi KPK,” ucap Alexander.

Dari catatan penerimaan dan pengeluaran, lanjut dia, uang senilai sekitar Rp95 miliar tersebut diperoleh pada kurun Mei 2017 hingga Februari 2018 dan dipergunakan untuk kepentingan Mustafa. 

“Dengan perincian, pertama sebesar Rp58,6 miliar dengan kode IN BM berasal dari 179 calon rekanan. Kedua sebesar Rp36,4 miliar dengan kode IN BP berasal dari 56 calon rekanan,” kata dia.

Terkait dugaan penerimaan suap dan gratifikasi tersebut, KPK menyangkakan Mustafa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 KUHP.

Untuk diketahui, sebelumnya Mustafa telah divonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan pidana 3 tahun penjara, denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan atas perkara memberikan atau menerima hadiah atau janji kepada anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah 2018.

Selanjutnya, KPK juga menetapkan dua orang pengusaha yang merupakan rekanan di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah sebagai tersangka, yaitu pemilik PT Sorento Nusantara (SN) Budi Winarto (BW) alias Awi dan pemilik PT Purna Arena Yudha (PAY) Simon Susilo. 

“Keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi memberikan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri terkait dengan pangadan barang dan jasa di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018,” kata Alexander.

Diduga dari total sekitar Rp95 miliar dana yang diterima MUS selaku Bupati Lampung Tengah periode 2016-2021, sebagian dana berasal dari kedua pengusaha tersebut. 

Mustafa meminta kepada Budi Winarto  dan Simon Susilo untuk menyerahkan sejumlah uang (ijon) dengan imbalan proyek yang akan dibiayai dari dana pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Tahun Anggaran 2018.

Total Mustafa menerima Rp12,5 miliar dengan rincian sebagai berikut. 

“Pertama, sebesar Rp5 miliar dari BW yang merupakan “fee” atas ijon proyek paket pekerjaan ruas jalan di Kabupaten Lampung Tengah senilai total sekitar Rp40 miliar. Kedua, sebesar Rp7,5 miliar dari SS atas “fee” 10 persen untuk ijon dua proyek paket pekerjaan peningkatan jalan di Kabupaten Lampung Tengah senilai total sekitar Rp76 miliar,” tuturnya.

Uang sebesar Rp12,5 miliar tersebut digunakan Musfata untuk diberikan kepada anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait pengesahan APBDP Kab Lampung Tengah TA 2017 sebesar Rp1,825 miliar, pengesahan APBD Lampung Tengah TA 2018 sebesar Rp9 miliar, dan pengesahan pinjaman Pemkab Lampung Tengah kepada PT SMI sebesar Rp1 miliar.

Terkait dugaan penyuapan tersebut, KPK menyangkakan Budi Winarto dan Simon Susilo melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian pada perkara ketiga, KPK menetapkan empat orang unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah sebagai tersangka.

Empat orang itu, yakni Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2014-2019 Achmad Junaidi S (AJ), anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2014-2019 Bunyana (BUN), anggota DPRD Kab Lampung Tengah periode 2014-2019 Raden Zugiri (RZ), dan Anggota DPRD Kab Lampung Tengah periode 2014- 2019 Zainudin (ZAI). 

“Keempatnya diduga secara bersama sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pinjaman daerah Kabupatan Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018,” kata Alexander. 

Keempatnya diduga menerima suap terkait persetujuan pinjaman daerah kepada PT SMI sebesar Rp300 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Lampung Tengah, pengesahan APBD-P Kabupaten Lampung Tengah TA 2017, dan pengesahan APBD Kab Lampung Tengah TA 2018.

KPK menyangkakan empat tersangka dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12  huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kampanye simpatik Hari Primata Indonesia

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Profauna Indonesia melakukan kampanye simpatik saat peringatan Hari Primata Indonesia di Bandung, Jawa Barat, Rabu (30/1/2019). Aksi tersebut merupakan kampanye untuk menyuarakan dan menggugah kesadaran masyarakat luas akan pentingnya menjaga kelestarian primata. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/ama.

Larangan penggunaan telepon ketika berkendara konstitusional

Jakarta (ANTARA News) – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa larangan penggunaan telepon ketika berkendara, sebagaimana diatur dalam  Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU 22/2009 (UU LLAJ) adalah konstitusional.

“Maksud dari Penjelasan Umum UU LLAJ, yang pada intinya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang semakin tinggi,” ujar Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams membacakan pertimbangan Mahkamah di Gedung MK Jakarta, Rabu.

Mahkamah berpendapat tujuan dari ketetuan tersebut adalah demi menciptakan dan memberikan jaminan ketertiban serta keselamatan berlalu lintas. 

Menurut Mahkamah UU LLAJ adalah sarana untuk rekayasa masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. 

“Sebab, wajah dan budaya hukum suatu negara tercermin dari perilaku masyarakatnya dalam berlalu lintas, menggunakan telepon hanya merupakan salah satu penyebab yang dapat memengaruhi kemampuan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan secara penuh konsentrasi,” ujar Wahiduddin.

Pembentuk undang-undang dinilai Mahkamah hanya merumuskan secara umum penjelasan terkait penyebab yang dapat memengaruhi kemampuan pengendara dalam mengemudi kendaraan secara penuh konsentrasi.

“Supaya pelaksanaan norma tersebut tidak mudah tertinggal, tetapi mampu menjangkau kebutuhan hukum dalam jangka waktu yang panjang, termasuk mengantisaipasi adanya perkembangan teknologi,” jelas Wahiduddin.

Lebih lanjut Mahkamah berpendapat menggunakan telepon seluler yang di dalamnya terdapat berbagai fitur dalam batas penalaran wajar termasuk dalam hal mengganggu konsentrasi berlalu lintas yang berdampak pada kecelakaan lalu lintas.

“Oleh karena itu, tidak ada persoalan inkonstitusionalitas terkait penjelasan pasal 106 ayat (1) UU 22/2009, dengan demikian dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum,” ucap Enny

Sebelumnya, Toyota Soluna Community (TSC) dan Irvan yang berprofesi supir transportasi daring dalam dalilnya merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan tersebut. 

Pemohon berpendapat frasa “menggunakan telepon“’ pada pasal tersebut sebagai salah satu sebab terganggunya konsentrasi pengemudi kendaraan bermotor haruslah memiliki maksud yang jelas, sehingga tidak terjadi multitafsir dalam pemberlakuannya.

Baca juga: Kazakhstan larang penggunaan ponsel pintar di kantor pemerintah

Baca juga: Prancis terapkan larangan memakai ponsel saat berkendara
 

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kanwilkumham Jatim gandeng KPK percepat penyelesaian LHKPN

Sidoarjo (ANTARA News) – Kanwilkumham Jatim menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai upaya untuk mempercepat penyelesaian pengisian aplikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara Elektronik (E-LHKPN).

Kadiv Administrasi Kanwilkumham Jatim, Haris Sukamto, Rabu mengatakan, hal ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan sumber daya manusia yang bersih.

“Salah satunya dengan mendorong para penyelenggara negara untuk taati asas-asas umum penyelenggaraan negara,” katanya di sela kegiatan bimbingan teknis terkait pengisian aplikasi LHKPN secara elektronik di Aula Kanwilkumham Jatim di Surabaya.

Ia mengemukakan, berdasar data monitoring kepatuhan, sebanyak 266 wajib lapor di jajarannya, 100 persen diyatakan sudah lapor. Namun, data yang telah terverifikasi lengkap masih minim dan masih cukup banyak yang dinyatakan terlambat lapor.

“Tentu ini masih menyisakan catatan tersendiri bagi kami. Bahwa masih ada di antara kami yang masih belum bisa melaporkan LHKPN secara tepat waktu,” ucapnya.

Padahal, kata dia, sistem yang diciptakan KPK sudah sangat memudahkan dalam melaporkan LHKPN serta penerapan aplikasi secara dalam jaringan seharusnya memudahkan para wajib lapor.

“Tahun ini, batas waktu untuk melaporkan LHKPN tahun pelaporan 2018 secara dalam jaringan paling lambat 31 Maret 2019. Akhir Februari harus sudah lengkap. Tidak perlu menunggu sampai akhir Maret,” ujarnya.

Sementara itu, Tim dari Direktorat PP LHKPN, Kedeputian Bidang Pencegahan KPK Galuh Sekardita dan Riki Sulaiman sangat mengapresiasi langkah yang diambil Kanwil Kemenkumham Jatim.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Penggunaan Napza disebut masuk dalam masalah kesehatan

Jakarta (ANTARA News) – Organisasi komunitas peduli kualitas hidup orang dengan HIV-AIDS, konsumen narkoba serta kaum marginal lainnya di Indonesia, Rumah Cemara, menyebut penggunaan Napza semestinya dimasukkan dalam kategori masalah kesehatan, bukan pelanggaran hukum.

“Yang kami kritisi adalah perundang-undangan dan kebijakan yang masih bersifat menghukum khususnya pada pengguna Napza,” tutur Koordinator Advokasi Rumah Cemara Subhan H Panjaitan di Jakarta, Rabu.

Berbagai referensi internasional menyebut penggunaan napza merupakan sebuah penyakit masalah kesehatan sehingga Subhan menilai Indonesia tidak hanya darurat narkotika, melainkan juga darurat masalah kesehatan.

Apabila dihukum, tutur Subhan, pengguna Npza akan menerima stigma negatif dan justru semakin didiskriminasi oleh masyarakat.

Ia mengatakan 50 persen penghuni lembaga pemasyarakatan karena kasus penyalahgunaan Napza, baik pengedar mau pun pemakai.

Dengan hidup di dalam lapas, kondisinya justru tidak kondusif untuk pencegahan prevalensi penularan penyakit karena penyalahgunaan Napza seperti HIV-AIDS, hepatitis B dan C serta TBC.

“Data minim tentang prevalensi penularan penyakit-penyakit tersebut di dalam lapas,” kata dia.

Untuk itu, pihaknya mendorong agar program pengurangan dampak buruk napza menjadi strategi yang menitikberatkan pada pendekatan kesehatan publik.

Selain itu, Rumah Cemara menyerukan Indonesia tanpa stigma dengan mendorong peningkatan pemahaman masyarakat pada masalah penggunaan napza serta HIV-AIDS.

Baca juga: Kemenkumham bangun rutan narkotika di KEK Belitung

Baca juga: BNN bongkar peredaran narkoba dikendalikan dari lapas Sleman

Baca juga: ODHA masih ditekan stigma negatif di tempat kerja

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BNN Sumsel ajak pencandu Narkoba ikut rehabilitasi

Palembang (ANTARA News) – Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan mengajak pencandu narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan obat-obatan berbahaya lainnya untuk mengikuti program rehabilitasi melepaskan diri dari ketergantungan narkoba.

“Pada tahun ini kami berupaya meningkatkan program rehabilitasi atau pemulihan pencandu Narkoba yang ingin melepaskan diri dari belenggu barang terlarang itu,” kata Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Selatan, Brigjen Pol Jhon Turman Panjaitan di Palembang, Rabu.

Program rehabilitasi cukup efektif membantu masyarakat melepaskan diri dari pengaruh narkoba, sehingga perlu dilanjutkan agar semakin banyak korban penyalahgunaan barang terlarang itu diselamatkan.

Program rehabilitas secara bersar-besar mulai dilakukan pada 2015 sesuai dengan penugasan khusus dari BNN pusat untuk melakukan rehabilitasi 2.431 pecandu narkoba dengan menggunakan sejumlah fasilitas yang ada di wilayah provinsi ini.

Pengguna narkoba yang dibantu melepaskan diri dari pengaruh barang terlarang itu dalam dua tahun terakhir selain yang diamankan dalam operasi pemberantasan dan pencegahan narkoba oleh petugas kepolisian dan BNN, ada juga yang direhabilitasi atas keinginan sendiri, katanya. Dia menjelaskan, siapapun pencandu narkoba yang tergolong korban dan dengan keinginan sendiri melapor meminta direhabilitasi akan dibantu.

Bagi masyarakat yang ingin difasilitasi ke pusat rehabilitasi penyalahgunaan narkoba tidak perlu ragu dan takut untuk menghubungi petugas BNN Provinsi Sumsel.

Pencandu narkoba yang dengan kesadaran sendiri untuk melepaskan diri dari kecanduan dan pengaruh narkoba akan direhabilitasi hingga sembuh dan tidak akan diproses secara hukum, begitu pula sebaliknya jika terjaring petugas saat?operasi pemberantasan dan pencegahan narkoba? akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum, ujarnya.

Baca juga: BNN rehabilitasi 1.523 pengguna narkoba pada 2017
Baca juga: BNN Sulut rehabilitasi pengguna narkoba secara gratis
Baca juga: BNN Sumsel bantu rehabilitasi ratusan pencandu narkoba

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

MK: Memori kasasi syarat formal permohonan kasasi

Jakarta (ANTARA News) – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa memori kasasi merupakan syarat formal yang bersifat fundamental dari sebuah permohonan kasasi di Mahkamah Agung.

“Hal ini mengingat alasan-alasan permohonan kasasi merupakan substansi yang menjadi dasar bagi MA untuk memeriksa dan menilai apakah putusan suatu perkara terdapat salah penerapan hukum, adanya putusan yang melampaui kewenangan, dan kelalaian menerapkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang,” jelas Hakim Konstitusi Saldi Isra ketika membacakan pertimbangan Mahkamah di Gedung MK Jakarta, Rabu.

Dengan demikian syarat yang berkenaan dengan tenggang waktu untuk menyatakan mengajukan permohonan kasasi, menyerahkan memori kasasi, hingga mengajukan kontra memori kasasi, telah diatur secara limitatif sebagaimana yang telah ditentukan dalam UU MA. 

“Semangat adanya pengaturan yang sangat ketat tersebut salah satunya bertujuan untuk segera mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara,” tambah Saldi.

Sebab permohonan kasasi pada dasarnya tidak lagi menilai substansi hasil pembuktian fakta hukum akan tetapi lebih kepada persoalan syarat-syarat formal yang merupakan satu rangkaian sejak perkara yang bersangkutan mulai diperiksa pada peradilan tingkat pertama hingga perkara diperiksa pada tingkat kasasi. 

Lebih lanjut Mahkamah menjelaskan syarat-syarat formal dalam pemeriksaan sebuah perkara baik pada peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi pada hakikatnya adalah merupakan hal pokok yang mendasar.

Mengingat di dalam syarat-syarat formal terdapat hukum acara yang merupakan bentuk perlindungan hak-hak para pihak untuk mendapatkan akses perlakuan yang adil dalam berperkara, tambah Saldi. 

“Oleh sebab itu permohonan kasasi yang tidak memenuhi persyaratan formal berakibat permohonan kasasi tidak dapat diterima,” pungkas Saldi.

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 95/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh H. Husin Syahendra dan Nurhayati. Keduanya merupakan pemohon kasasi yang merasa dirugikan oleh ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU 14/1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA).

Adapun ketentuan tersebut mengatur bahwa dalam pengajuan permohonan kasasi, pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar.

Para pemohon dalam dalilnya menyebutkan bahwa ketentuan tersebut telah menjadi dasar Mahkamah Agung menolak perkara kasasi mereka, karena melewati syarat formal pengajuan kasasi.

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Demokrat nilai pelaporan Rocky Gerung dipaksakan

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menilai pelaporan Rocky Gerung ke kepolisian atas pernyataan kitab suci fiksi, terlihat terlalu dipaksakan dan sarat kepentingan dil uar aspek hukum. 

“Kasus ini jelas bagi kami dipaksakan, diadakan dan dibuat menjadi ada,” kata Ferdinand dihubungi di Jakarta, Rabu. 

Dia mengatakan jika berbicara aspek hukum, maka legal standing pelapor patut dipertanyakan. Sebab dalam pernyataannya Rocky tidak pernah menyebut kitab suci agama tertentu.

Dia menilai semestinya laporan terhadap Rocky itu tidak diterima polisi. 

“Bisa saja yang dibicarakan Rocky bukan kitab suci agama,” ujar Ferdinand. 

Menurut Ferdinand, penguasa yang merasa tidak nyaman merasa harus melakukan sesuatu untuk membungkam Rocky Gerung.

“Karena gerakan akal sehat yang terus didengungkan dan sekarang mendapat sambutan luar biasa di seluruh Indonesia akan berdampak pada elektabilitas penguasa,” kata dia. 

Menurut Ferdinand, sebaiknya kasus tersebut dihentikan saja dan tidak diproses. “Karena sarat kepentingan lain selain kepentingan penegakan hukum,” ujar dia. 

Laporan terhadap Rocky Gerung dilayangkan Ketua Cyber Indonesia, Permadi Arya alias Abu Janda beserta Sekjen Cyber Indonesia Jack Boyd Lapian kepada Bareskrim Polri pada April 2018 silam.

Pelaporan itu terkait ucapan Rocky Gerung yang menyatakan “kitab suci itu fiksi” dalam program “Indonesia Lawyers Club” di stasiun TV swasta, yang dianggap menistakan agama. 

Baca juga: Rocky Gerung penuhi panggilan Polda Metro

Baca juga: Rocky Gerung tegaskan tidak terlibat kasus Ratna Sarumpaet

Baca juga: Polda Metro jadwalkan periksa Rocky Gerung pada Kamis

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

19 narapidana Lapas Wamena belum berhasil ditangkap

Jayapura (ANTARA News) – Tercatat 19 narapidana lembaga pemasyarakatan Wamena hingga kini belum berhasil ditangkap, kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Kamal

Ia mengemukakan di Jayapura, Rabu, 19 narapidana yang belum ditangkap yaitu Pator Meklok, Heri Marian, Rudy Itlay, Kinas Wenda, Piter Murib, Hermet Asso, Sadok, Roby Asso, dan Badar.

Kemudian Leo Magayang,Noverius Uropnabin, Kalius K, Ondi Sibak, Dani Kogoya, Mia Elopere, Areki E, Yustinus Jigibalom, Menang Elopere dan Hazmur Hisage.

Sebanyak 19 narapidana yang belum berhasil ditangkap itu merupakan bagian dari 27 napi yang kabur sejak Selasa (22/1) melalui menara pengawas, kata Kamal seraya menambahkan, delapan yang sudah ditangkap kembali.

Delapan anpi yang telah ditangkap yaitu Wekiron, Yosafat W, Anis Hesegem, Lori, Elimas Matuan, Markus Asso, Rustam Ode Balla dan Abdullah Malawat.

Dari delapan yang berhasil ditangkap kembali tercatat tiga orang di antaranya harus dirawat di RSUD Wamena akibat luka tembak yang dideritanya.

Memang betul anggota terpaksa melumpuhkan para napi yang hendak ditangkap ditiga lokasi berbeda di sekitar kota Wamena, ucap Kamal.

Dikatakan, dari laporan yang diterima ketiga narapidana yang bersembunyi di lokasi berbeda saat ditangkap Rabu (30/1) mencoba melawan sehingga terpaksa dilumpuhkan dengan cara ditembak dibagian kaki.

Ketiga narapidana yang masih dirawat di RSUD Wamena yakni Rustam Ode Balla (37 th), Abdullah Malawat (25 th), dan Markus Asso (31 th).

Polres Jayawijaya masih melakukan pengejaran terhadap para napi yang belum ditangkap dan menghimbau agar masyarakat membantu dengan melaporkannya ke polisi bila ada warga yang mencurigakan, ujar Kamal.

Baca juga: 12 narapidana kabur dari LP Wamena dalam pengejaran
Baca juga: Dua narapidana Lapas Wamena kabur
Baca juga: Mantan polisi diduga aktor pelarian 27 napi Wamena

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Warga Kelua geger temukan mayat wanita hamil

Banjarmasin (ANTARA News) – Warga Desa Pudak Setegal, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Kalsel, geger menyusul penemuan mayat wanita dalam kondisi hamil di Sungai Tabalong.

Kapolres Tabalong AKBP Hardiono melalui Kasubag Humas Iptu Ibnu Subroto di Tanjung, Rabu, mengatakan mayat ditemukan pada Selasa (29/1) sore oleh satu warga yang sedang memancing di sungai.

“Mayat dalam kondisi hamil dan saat ini sudah dibawa ke RSUD H Badaruddin Kasim,” jelas Ibnu.

Terus dikatakannya, semula warga mengira itu hanya boneka namun saat dilihat dengan benar ternyata mayat yang mengambang bercampur dengan ranting kayu dan lumpur.

Setelah di cek ternyata mayat wanita dengan mengenakan baju kaos warna biru malam dan memakai celana panjang coklat malam.

Atas temuan itu, warga dengan inisial A (50) dan AM (52) langsung melaporkan penemuan mayat ke Polsek Kelua.

Selanjutnya mayat dibawa ke Puskesmas Kelua oleh polisi dan tim emergency untuk dilakukan visum et repertum.

Hasil pemeriksaan sementara ciri – ciri mayat berambut ikal, tinggi badan diperkirakan 150 cm, tubuh agak gemuk serta mayat perempuan tersebut dalam keadaan hamil.

Sementara itu Kapolsek Kelua Ipda Tri Susilo menyampaikan jika ada warga yang kehilangan anggota keluarganya agar bisa melaporkan segera ke polisi.

Baca juga: Pria berkebutuhan khusus ditemukan tewas di semak
Baca juga: Polda Metro catat 10 mayat ditemukan selama 24 jam
Baca juga: Seorang pelajar tewas ditemukan di sawah

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Fadli Zon buat petisi dukung Ahmad Dhani

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon akan membuat petisi sebagai upaya memberikan dukungan moril terhadap Ahmad Dhani yang divonis 1,5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan karena terbukti bersalah melakukan ujaran kebencian di media sosial. 

“Saya usulkan pertama membuat petisi yang intinya kita mendukung Ahmad Dhani, baik secara moril, politik maupun bantuan hukum,” kata Fadli Zon saat menghadiri “Aksi Solidaritas Ahmad Dhani”, di DPP Partai Gerindra, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu. 

Usulan itu, kata inisiator aksi itu, telah mendapatkan dukungan dari Fahri Hamzah, Neno Warisman, dan Mulan Jameela (istri Ahmad Dhani).

Fadli Zon berharap para relawan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk menandatangani petisi sebagai aksi solidaritas terhadap Ahmad Dhani. 

Wakil Ketua DPR ini pun melontarkan kritik terkait kasus Ahmad Dhani. Dia menyebut kasus Ahmad Dhani merupakan kematian bagi demokrasi di Indonesia.

“Saya kira yang memprihatinkan kita adalah kasus Ahmad Dhani ini merupakan sebuah lonceng bagi kematian demokrasi di Indonesia. Karena jelas sekali bahwa kita sudah memasuki era demokrasi 20 tahun. Bahkan media sosial menjadi kebutuhan primer dan apa yang dilakukan Ahmad Dhani itu ada dalam konteks tertentu yakni Pilkada DKI,” kata Fadli dalam sambutannya.

Menurut dia, apa yang dialami oleh Ahmad Dhani merupakan bentuk kriminalisasi oleh aparat penegak hukum.

“Kalau kita lihat cuitan Ahmad Dhani itu tidak ada alamatnya kepada siapa, apanya yang mau di kriminalisasi. Satu kasus yang aneh karena betul-betul hukum disini perlihatkan alat untuk manuver politik dan alat kekuasaan,” ucapnya.

Hadir dalam aksi itu, antara lain, Neno Warisman, Mulan Jameela, Buni Yani, Ust Deri Sulaiman dan para relawan.

Baca juga: Fadli Zon sebut penahan Dhani tak lazim

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemlu pulangkan 14 ABK Bintang Jasa dari Myanmar

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Luar Negeri membantu pemulangan 14 anak buah kapal (ABK) Bintang Jasa dari Myanmar usai menjalani penahanan setelah dituduh melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Myanmar.

Keempatbelas nelayan itu diterbangkan dari Yangon, Myanmar, melalui Kuala Lumpur ke Medan, dan tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, sekitar pukul 15.55 waktu Indonesia barat (WIB). 

Setibanya di Banda Aceh, 14 WNI diserahterimakan langsung oleh Duta Besar RI untuk Myanmar, Iza Fadri, serta Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Lalu Muhamad Iqbal, kepada Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

“Kami memiliki kerja sama yang sangat baik selama ini dengan Kemlu terkait warga Aceh di luar negeri. Karena itu, sejak awal menerima informasi penangkapan kapal Bintang Jasa, kami langsung berkoordinasi dengan Kemlu dan KBRI Yangon. Kami berkeyakinan penuh Pemerintah akan lakukan yang terbaik, karena perlindungan WNI di luar negeri adalah salah satu prioritas Pemerintah. Hari ini, komitmen itu terbukti,” ujar Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Para nelayan tiba dalam keadaan sehat setelah menjalani penahanan selama dua bulan 17 hari di Kawthaung, sekitar 38 jam perjalanan darat dari Yangon. Dari Banda Aceh, para nelayan akan dipulangkan ke daerah masing-masing oleh Pemda Aceh.

Dalam proses pemulangan nelayan yang dituduh melakukan pencurian ikan di wilayah Myanmar tersebut, KBRI Yangon menghadapi sejumlah kendala. Namun, melalui berbagai upaya diplomasi kepada otoritas setempat pada berbagai tingkatan, pada 24 Januari 2019 KBRI berhasil membebaskan para nelayan Indonesia itu dan melakukan proses pemulangan.

“Kita terus meyakinkan otoritas Myanmar bahwa pelanggaran tersebut bukan kesengajaan, melainkan karena minimnya sistem navigasi. Karena itu, akhirnya 14 WNI dibebaskan semata-mata karena mempertimbangkan hubungan baik kedua negara,” ungkap Dubes RI untuk Myanmar Iza Fadri.

“Ke depan kita imbau agar kapal-kapal penangkap ikan ukuran besar untuk melengkapi diri dengan peralatan navigasi yang memadai sehingga kejadian serupa tidak terjadi lagi,” lanjutnya.

Kapal penangkap ikan Bintang Jasa berangkat dari Aceh pada 31 Oktober 2018. Pada 6 November 2018, kapal beserta 16 ABK ditangkap oleh angkatan laut Myanmar karena memasuki wilayah perairan Myanmar secara ilegal dan diduga melakukan pencurian ikan.

Dalam proses penangkapan oleh Angkatan Laut Myanmar, seorang ABK terjun ke laut karena panik dan ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Atas izin keluarga, jenazah ABK tersebut telah dimakamkan di Kawthaung secara Islam. 

Sementara itu, hingga saat ini kapten kapal masih menjalani proses hukum di Myanmar. KBRI Yangon akan terus memberikan pendampingan kepada kapten kapal dalam menjalani persidangan yang direncanakan mulai bulan Februari mendatang.

Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

LPSK menawarkan perlindungan aktivis lingkungan NTB korban penyerangan

Jakarta (ANTARA News) – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) proaktif menawarkan perlindungan bagi aktivis lingkungan yang juga Direktur Walhi Nusa Tenggara Barat (NTB), M dan keluarganya yang menjadi korban penyerangan.

Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan setelah mendapatkan informasi mengenai adanya dugaan penyerangan dan pembakaran terhadap rumah pada Senin (28/1) aktivis lingkungan di NTB, LPSK segera mengambil langkah proaktif menawarkan perlindungan bagi yang bersangkutan dan keluarganya.

“Tawaran LPSK disambut baik dan korban bersedia dilindungi. LPSK juga sudah langsung mengirimkan tim ke lokasi untuk bertemu korban,” ungkap Hasto dalam siaran persnya yang di Jakarta, Rabu.  

Langkah proaktif ditempuh, kata Hasto, mengingat ancaman terhadap korban dinilai nyata dan membahayakan jiwa yang bersangkutan beserta keluarga.

Sebagai representasi negara untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana sesuai amanat UU Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK bergerak cepat menawarkan perlindungan untuk mencegah terjadinya serangan atau ancaman selanjutnya.

“Kami berharap pihak kepolisian memberikan atensi untuk mengusut tuntas kasus ini. Korban telah melaporkan kejadian yang menimpanya kepada pihak kepolisian. Sementara LPSK siap memberikan perlindungan bagi korban dan keluarga,” ujarnya.

Menurut Hasto, setiap warga negara yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan perlindungan negara melalui LPSK, termasuk bagi M yang merupakan aktivis lingkungan.

LPSK juga berpengalaman memberikan perlindungan terhadap para penggiat hak asasi manusia (HAM) yang lainnya.

Sebagai penggiat lingkungan, lanjut Hasto, seharusnya mendapatkan perlindungan terkait aktivitas yang dilakukan sehari-hari.

Pasal 66 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, katanya, setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup tidak dapat dituntut pidana maupun digugat perdata.

“Dituntut pidana maupun digugat perdata saja dilarang UU, apalagi sampai diserang dan dibakar rumahnya,” ungkapnya.

Hasto mengatakan dalam kasus yang menimpa aktivis lingkungan di NTB ini, LPSK memastikan negara hadir dengan memberikan perlindungan bagi korban dan keluarganya, karena kuat dugaan aksi penyerangan ke rumah korban disengaja bahkan ada indikasi mengarah kepada upaya pembunuhan.

“Sebelumnya, intimidasi dan ancaman juga pernah diterima korban sebelum kejadian ini,” katanya.

Pewarta: Joko Susilo
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

MK tidak dapat menerima uji UU MK

Jakarta (ANTARA News) – Mahkamah Konsitusi (MK) meyatakan dalam putusannya tidak dapat menerima permohonan uji materi Pasal 57 ayat (1) UU 24/2003 (UU MK) yang mengatur tentang amar putusan MK.

“Amar putusan mengadili, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman ketika membacakan amar putusan Mahkamah di Gedung MK Jakarta, Rabu.

Mahkamah menilai pemohon perkara ini yaitu Muhammad Hafidz, tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut.

Hafidz adalah pemohon dari perkara 30/PUU-XVI/2018 yang telah diputus oleh Mahkamah dengan putusan melarang seluruh pengurus partai politik untuk menjadi anggota DPD RI.

Namun aturan di bawah undang-undang tersebut kemudian diuji di Mahkamah Agung dan diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh calon anggota DPD lain, dan dikabulkan.

Pemohon menilai dua putusan tersebut seolah-olah mengingkari putusan MK yang terlebih dahulu diputus.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Mahkamah berpendapat tidak terdapat kemungkinan bagi hadirnya penafsiran berbeda apalagi hingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan terhadap Pasal 57 ayat (1) UU MK.

Hal itu disebabkan karena rumusan norma tersebut telah jelas dan tegas bahwa materi muatan suatu ayat, pasal, dan atau bagian tertentu dari suatu undang-undang yang oleh Mahkamah telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka materi muatan tersebut telah kehilangan kekuatan mengikatnya sebagai norma hukum.

“Hilangnya kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian suatu undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 adalah konsekuensi logis dari pertentangan materi muatan atau bagian dari undang-undang itu dengan UUD 1945,” ujar Palguna.

Sementara tindakan yang mengabaikan putusan MK dengan tetap menggunakan suatu aturan yang oleh Mahkamah telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, membawa konsekuensi bukan hanya ilegalnya tindakan itu, melainkan pada saat yang sama juga bertentangan dengan UUD 1945. 

“Dengan demikian, dalam hal suatu lembaga atau masyarakat tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, hal demikian merupakan bentuk nyata dari pembangkangan terhadap konstitusi,” pungkas Palguna.

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komisi II DPR dukung KPU umumkan caleg mantan koruptor

(Antara)-Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan mengumumkan caleg eks narapidana kasus korupsi mendapat dukungan dari Komisi II DPR. Karena menurut Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera, untuk menduduki jabatan publik, para caleg harus memiliki modal rekam jejak yang bersih dari kasus hukum.

Penggeledahan kantor PSSI

Satgas Anti Mafia Bola membawa barang bukti setelah melakukan penggeledahan terkait kasus pengaturan skor di depan Kantor PSSI lama, Kemang, Jakarta, Rabu (30/1/2019). Satgas Anti Mafia Bola melakukan penggeledahan selama tiga jam dengan membawa barang bukti 153 dokumen terkait liga 3, liga 2 dan liga 1 dan juga beberapa transaksi keuangan. ANTARA FOTO/Putra Haryo Kurniawan/ama.

MK tolak uji aturan remisi

Jakarta (ANTARA News) – Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya menyatakan menolak permohonan uji materi ketentuan UU No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) dan UU No.12/1995 (UU Permasyarakatan). 

“Amar putusan mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman ketika membacakan amar putusan Mahkamah di Gedung MK Jakarta, Rabu.

Sebelumnya pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 UU PSK dan Pasal 14 ayat 1 huruf i dan huruf k UU Permasyarakatan telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon, yang ingin mengajukan remisi namun merasa terhalang karena ketentuan tersebut. 

Dalam pertimbangannya Mahkamah menjelaskan bahwa pemohon sebagai warga binaan memiliki hak yang sama dengan warga binaan lain untuk mengajukan remisi dan juga pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam UU PSK dan peraturan perundang-undangan lainnya. 

Kendati demikian bila dalam proses pengajuan hak tersebut pemohon mengalami kendala dan juga penolakan untuk menjadi saksi pelaku (justice collaborator), sehingga pemohon tidak bisa mendapatkan remisi ataupun pembebasan bersyarat, hal tersebut bukanlah dikarenakan inkonstitusionalnya norma UU PSK yang dimohonkan pengujian.

“Hal itu merupakan persoalan konkrit yang dialami oleh pemohon, yaitu terkait dengan mekanisme dan pedoman mengajukan remisi atau pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam UU PSK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya,” ujar Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna. 

Lebih lanjut Mahkamah berpendapat pemohon lebih mengedepankan uraiannya terkait dengan aspek prosedural proses pengajuan sebagai saksi pelaku daripada menjelaskan aspek-aspek pertentangan konstitusionalitas norma tersebut terhadap pasal-pasal UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian oleh pemohon.

Mahkamah juga menilai secara substansi isu konstitusionalitas permohonan yang diajukan sama dengan isu dalam perkara Nomor 82/PUU-XV/2017 yang diajukan oleh Kamarudin Harahap, yaitu terkait dengan hak narapidana dalam upaya untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat.

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Buni Yani akan dieksekusi Jumat

Jakarta (ANTARA News) – Terdakwa kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Buni Yani mengaku dirinya akan dieksekusi pada Jumat (1/2) oleh Kejaksaan Negeri Depok, Jawa Barat. 
 
“Dua hari yang lalu saya sudah mendapatkan panggilan dari Kejaksaan Negeri Depok, akan dilakukan eksekusi. Saya masuk penjara tanggal 1 Februari, hari Jumat lusa,” kata Buni Yani saat hadir di acara Aksi Solidaritas Ahmad Dhani di DPP Gerindra, Jakarta Selatan, Rabu. 
 
Ia juga mengaku sudah menerima salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA).

“(Kasus saya) Sudah inkrah. Hari ini saya mendapatkan salinan dari Mahkamah Agung yang mengatakan ada dua keputusannya bahwa satu kasasi saya ditolak dan kasasi itu jaksa penuntut umum, karena dua-duanya mengajukan kasasi, itu ditolak. Jadi dua-duanya ditolak,” jelasnya.
 
Ia juga belum mengetahui akan dieksekusi ke lapas mana. Tetapi dirinya menilai eksekusi tersebut merupakan pelampauan wewenang dari Kejaksaan. “Kita anggap jaksa sudah melampaui wewenangnya jika mengeksekusi saya,” kata Buni Yani.
 
Ia menilai langkah Kejaksaan itu tak sesuai dengan putusan kasasi MA karena dalam putusan kasasi tersebut tidak ada perintah hakim kepada jaksa agar menahan dirinya.
 
“Sebetulnya sih kasasi dari MA itu sudah inkrah, berkekuatan hukum tetap. Cuma yang ditulis di putusan kasasi itu, itu tidak ada menyebutkan apapun. Apakah jaksa boleh menahan saya atau tidak. Kita akan melawan karena jaksa kita anggap melampaui wewenangnya,” katanya  
 
Kendati demikian, dia akan memenuhi  panggilan sebagai warga negara yang baik.
 
Buni Yani divonis 18 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung. Buni Yani dinyatakan bersalah melanggar Pasal 32 ayat Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
 
Kasus yang menjerat Buni Yani bermula saat dia mengunggah potongan video Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok ketika masih menjabat Gubernur DKI menjadi 30 detik pada 6 Oktober 2016. Padahal video asli pidato Ahok berdurasi 1 jam 48 menit 33 detik.    
 
Kemudian, MA menolak perbaikan kasasi dari Buni Yani dengan nomor berkas pengajuan perkara W11.U1/2226/HN.02.02/IV/2018 sejak 26 November 2018.  
Baca juga: Buni Yani divonis satu tahun enam bulan penjara
Baca juga: Pengacara minta majelis hakim bebaskan Buni Yani
Baca juga: Pengacara Buni Yani tolak segala tuntutan jaksa

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK limpahkan dua tersangka suap pajak ke penuntutan

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan melimpahkan proses penyidikan ke tahap penuntutan terhadap dua tersangka suap terkait kewajiban pajak orang pribadi pada Kantor Pajak KPP Ambon.

“Hari ini, dilakukan pelimpahan berkas barang bukti dan tersangka suap terkait kewajiban pajak orang pribadi pada Kantor Pajak KPP Ambon ke penuntutan atau tahap 2,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu.

Dua tersangka itu, yakni Kepala KPP Pratama Ambon La Masikamba (LMB) dan supervisor atau pemeriksa pajak KPP Pratama Ambon Sulimin Ratmin (SR).

Sidang terhadap dua tersangka itu direncanakan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ambon.

“Total 20 saksi telah diperiksa untuk dua tersangka. Sedangkan dua tersangka sekurangnya masing-masing telah dua diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka,” ucap Febri.

Unsur saksi, yaitu pejabat di lingkungan/instansi pajak seperti Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP, supervisor/pemeriksa pajak KPP Pratama Ambon, PNS pada Kantor Pajak di Bandar Lampung, wiraswasta, dan unsur swasta lainnya (wajib pajak).

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus tersebut.

Tiga orang tersangka itu, yakni diduga sebagai pemberi pemilik CV AT Anthony Liando (AL) serta dua orang diduga sebagai penerima masing-masing La Masikamba dan Sulimin Ratmin.

La Masikamba bersama-sama dengan tim pemeriksa pajak pada KPP Pratama Ambon menerima hadiah atau janji dari swasta/pengusaha terkait kewajiban pajak wajib pajak orang pribadi Tahun 2016 di KPP Pratama Ambon senilai total yang harus dibayar antara Rp1,7 sampai 2,4 miliar. 

La Masikamba selaku Kepala Kantor Pajak Pratama Ambon berdasarkan surat dari KPP Pusat agar melakukan pemeriksaan khusus terhadap 13 Wajib Pajak (WP) di wilayah Ambon karena indikasi mencurigakan. Salah satunya adalah WP perorangan atas nama Anthony Linado.

Atas dasar surat tersebut, La Masikamba memerintahkan Sulimin Ratmin untuk melakukan pemeriksaan terhadap Anthony Liando. 

Secara teknis pemeriksaan dilakukan oleh Sulimin dengan pengawasan langsung oleh La Masikamba. Rencana pemeriksaan kemudian dibuat oleh Sulimin dengan persetujuaan La Masikamba. Salah satu hasil “profiling”-nya adalah adanya peningkatan harta.

Dari perhitungan wajib pajak perorangan Anthony Liando sebesar antara Rp1,7 sampai 2,4 miliar, melalui komunikasi antara Sulimin Ratmin dan Anthony Liando serta tim pemeriksa lainnya dinegoisasikan hingga beberapa kali menjadi kewajiban pajak orang pribadi tahun 2016 atas nama Anthony Liando sebesar Rp1,037 miliar.

Atas kesepakatan tersebut terjadi komitmen pemberian uang sebesar Rp 320 juta yang diberikan bertahap, yaitu 4 September 2018 setoran bank dari rekening Anthony kepada Sulimin melalui rekening anak Sulimin sebesar Rp 20 juta. 

Tanggal 2 Oktober 2018 diberikan tunai sebesar Rp100 juta dari Anthony kepada Sulimin di kediaman Sulimin, dan sebesar Rp200 juta akan diberikan kepada La Masikamba pada akhir September setelah surat Ketetapan Pajak (SKP) diterima oleh Anthony.

Diduga selain pemberian tersebut, La Masikamba juga menerima pemberian lainnya dari Anthony Liando sebesar Rp550 juta pada 10 Agustus 2018.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden sebut hampir tak ada lagi “illegal fishing” di laut Indonesia

Jakarta (ANTARA News) – Presiden Joko Widodo menyebut sekarang ini sudah hampir tidak ada lagi praktik illegal fishing di laut Indonesia sehingga diharapkan produksi ikan nelayan dan industri perikanan tangkap semakin berkembang.

“Laut kita, ini penting saya sampaikan dimana-mana sekarang ini sudah tidak ada lagi atau hampir tidak ada lagi yang namanya iegal fishing,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Silaturahim Presiden Republik Indonesia dengan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap Penerima Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Tahun 2019 di Istana Negara Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan sebanyak 7.000 kapal asing ilegal yang bertahun-tahun lalu lalang di perairan Indonesia saat ini sudah ditertibkan.
Bahkan data dari Kementerian Kelautan Perikanan jumlahnya mencapai 13.000 kapal asing.

“Kalau 7.000 kapal itu sudah tidak ada mestinya ikannya kan melimpah. Dulu diambil 7.000-13.000 kapal ditangkap seingat saya 488 kapal yang sudah ditenggelamkan. Artinya apa? Mestinya produksi ikan dari hasil laut kita melimpah,” katanya.

Presiden pun mengkonfirmasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan perihal ada tidaknya kenaikan produksi ikan setelah kapal-kapal asing tersebut ditertibkan.

“Saya tanyakan ke Menteri hasilnya naik enggak? Ada nih angkanya kok naiknya sedikit. Apakah kapalnya sekarang sangat berkurang atau izin-izinnya yang sulit, bertele-tele, itu yang ingin saya lihat,” katanya.

Presiden menekankan dirinya tidak ingin pengurusan perizinan memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun.

“Entah di Kementerian Perhubungan atau di KKP, masa ngurus izin di zaman IT seperti ini, saya berminggu-minggu saja enggak mau apalagi ada yang berbulan-bulan, bertahun-tahun,” katanya.

Presiden juga menekankan keinginannya agar sumber daya laut di Tanah Air bisa semakin 
memberikan manfaat berkelanjutan.

Oleh karena itu, pengaturan penangkapan ikan harus benar-benar diperhatikan oleh negara.

“Kalau dua pertiga Indonesia adalah air, adalah laut ya mestinya laut segede itu kita kekurangan ikan, yang benar ikannya kurang kebangetan kalau kalah dengan negara tetangga,” katanya.

Pada kesempatan itu Presiden juga berdialog dengan pengusaha industri perikanan tangkap dan nelayan dari Morotai.

Hadir mendampingi Presiden Jokowi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Baca juga: Polda Kalsel tangkap pelaku “illegal fishing”

Baca juga: Susi: Jangan biarkan kapal ikan asing masuk perairan Indonesia

Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tim gabungan evakuasi korban ledakan “bondet” di Pamekasan

Pamekasan (ANTARA News) – Tim gabungan yang terdiri dari unsur TNI dan polisi mengevakuasi korban ledakan “bondet” (bom ikan) di sebuah penambangan batu di Desa Seddur, Pamekasan, Jawa Timur, Rabu.

“Warga yang menjadi korban ledakan `bondet` itu bernama Muhebbi (45) dan saat ini jenazah korban telah berada di rumah duka,” kata Kapolsek Pakong AKP Tarsun, Rabu sore.

Lokasi kejadian di atas bukit tambang batu di Dusun Kenek, Desa Seddur, Kecamatan Pakong, sekitar 15 kilometer kearah utara Kota Pamekasan.

“Kejadiannya tadi pagi sekitar pukul jam 10.00 WIB dan korban merupakan penambang batu,” katanya menjelaskan.

Kapolsek menuturkan, Muhebbi merupakan penambang batu di bukit Dusun Kenek, Desa Seddur dan ia menggunakan bahan peledak jenis bondet untuk menghancurkan batu.

“Entah mengapa secara tiba-tiba bondet itu meledak terlebih dahulu. Kemungkinan ada sambungan kabel yang rusak,” ucap kapolsek.

Ledakan itu, langsung mengenai tubuh korban dan sebagian wajahnya, dan ia langsung meninggal dunia di tempat kejadian perkara.

“Korban mengalami luka bakar di tangan, paha dan luka parah di wajah,” ujar Tarsun, menuturkan.

Kasus ledakan bondet di lokasi penambangan batu di Bukit Dusun Kenek, Desa Seddur, Kecamatan Pakong, Pamekasan, Madura, Jawa Timur itu, pertama kali diketahui warga setempat, karena mendengar suara ledakan keras dan teriakan dari balik bukit.

Warga selanjutnya menghampiri sumber suara ledakan itu, dan ditemukan korban sudah sudah tak bernyawa.

Kejadian itu selanjutnya dilaporkan warga ke aparat desa setempat dan aparat desa melaporkan kejadian itu Mapolsek Pakong dan Koramil Pakong.

Baca juga: Polres Sumenep periksa saksi ledakan barang bukti bom ikan di Giligenting

Baca juga: Polri: kasus di Pasuruan merupakan ledakan bom ikan

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda Metro jadwalkan periksa Rocky Gerung pada Kamis

Jakarta (ANTARA News) – Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap pengamat politik Rocky Gerung pada Kamis (31/1).

“Ya betul,” kata Brigjen Dedi di sela-sela acara Rapim TNI-Polri 2019, Jakarta, Rabu.

Rocky akan diperiksa di Polda Metro Jaya pada Kamis (31/1) sebagai saksi dalam kasus dugaan penistaan agama terkait pernyataan Rocky di program acara Indonesia Lawyer Club (ILC) di TVOne yang menyebut bahwa kitab suci adalah fiksi.

Pemeriksaan Rocky itu merupakan tindak lanjut atas kasus yang dilaporkan Jack Boyd Lapian, mantan pendukung Basuki Tjahaja Purnama ke Bareskrim Polri dengan nomor LP/512/IV/2018/Bareskrim tertanggal 16 April 2018.

Rocky dituduh telah melanggar Pasal 156a UU Nomor 1 Tahun 1946 KUHP tentang Penistaan Agama. Penanganan kasus tersebut kemudian dilimpahkan dari Bareskrim Polri ke Polda Metro Jaya.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Satgas Antimafia Bola sita data transaksi keuangan PSSI

Jakarta (ANTARA News) – Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan tim Satgas Antimafia Bola menyita data transaksi keuangan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) periode 2017-2018 usai menggeledah kantor PSSI yang beralamat di Jalan Kemang Timur V Kavling 5, Jakarta Selatan, Rabu.

“Disita dua dus besar dan tiga dus kecil berisi data transaksi keuangan PSSI periode 2017-2018 dan 53 jenis dokumen terkait kegiatan Liga 1, Liga 2 dan Liga 3,” kata Brigjen Dedi di Jakarta, Rabu.

Dalam penggeledahan yang berlangsung sekitar empat jam 20 menit itu, satgas juga menyita dokumen berisi data wasit serta asisten wasit di PSSI dan paspor.

Tidak hanya menggeledah kantor PSSI di Kemang Timur saja, tim satgas juga menggeledah kantor PSSI di FX Sudirman, Jakarta Selatan.

Baca juga: Satgas Antimafia Bola geledah dua kantor PSSI

Penyidik telah menetapkan sejumlah tersangka yang terindikasi terlibat pengaturan skor pertandingan Liga II musim 2018, yakni anggota Komisi Disiplin PSSI Dwi Riyanto alias Mbah Putih dan anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Johar Ling Eng.
 
Kemudian mantan wasit futsal Anik Yuni Artika dan ayahnya yang merupakan mantan anggota Komisi Wasit PSSI Priyanto. Selain itu pegiat sepak bola Indonesia Vigit Waluyo, wasit Nurul Safarid dan staf Direktur Penugasan Wasit PSSI berinisial Mansyur Lestaluhu.

Tim Satgas juga telah memeriksa Pelaksana Tugas Ketua Umum PSSI Joko Driyono, Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisha Destria dan Bendahara PSSI Berlinton Siahaan di Polda Metro Jaya pada beberapa waktu lalu.

Baca juga: Satgas Antimafia Bola memburu empat tersangka

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jajaran Kejaksaan Sangihe tandatangani pakta integritas

Kepulauan Sangihe (ANTARA News) – Jajaran Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara melaksanakan penandatanganan sekaligus pembacaan ikrar Pakta Integritas di aula Kejari setempat.

Penandatangan dokumen Pakta Integritas dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Sangihe Muhammad Irwan Datuiding, Selasa.

Ia mengatakan bahwa dengan penandatanganan dan pembacaan ikrar Pakta Integeritas tersebut diharapkan dapat dipatuhi semua karyawan kejaksaan.

“Semua jajaran Kejaksaan Negeri Sangihe harus mematuhi apa yang tertuang dalam naskah Pakta Integritas,” kata Datuiding.

Penandatanganan Pakta Integritas ini bertujuan untuk mewujudkan kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe yang masuk dalam Zona Integeritas dan Wilayah Bebas Korupsi.

Diharapkan kerja sama dan komitmen dari semua pegawai yang ada di lingkungan Kejaksaan tidak hanya dilaksanakan oleh pejabat struktural saja.

“Semua yang ada di lingkungan Kejaksaan Kepulauan Sangihe harus komitmen dalam melaksanakan Pakta Integritas bukan hanya pejabat,” kata dia.

Pola pikir dan budaya kerja serta kepribadian semua pegawai di lingkungan Kejaksaan harus diubah untuk mewujudkan pelayanan prima kepada semua masyarakat tanpa terkecuali, sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi semua lapisan masyarakat.

Penandatanganan Pakta Integritas dilakukan oleh semua karyawan Kejaksaan Sangihe di antaranya, Kasi, Kasubag, Jaksa Fungsional, pegawai tata usaha dan pegawai honorer setempat.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polres Kota Waringin Timur kembali tangkap residivis pencuri

Palangka Raya (ANTARA News) – Polres Kotawaringin Timur kembali menangkap seorang pria berinisial Abn (35) residivis diduga mencuri lagi pada delapan lokasi di Kota Sampit, Kalimantan Tengah, padahal pria itu belum lama bebas dari penjara akibat kasus sama.

“Sebelumnya dia terlibat pencurian di 17 lokasi dan divonis sembilan bulan. Jadi dia ini residivis. Sekarang, dia diduga kembali mencuri pada delapan lokasi. Kasus ini masih kami dalami lagi,” kata Kapolres Kotawaringin Timur AKBP Mohammad Rommel, di Sampit, Rabu.

Menurut pengakuan tersangka kepada penyidik, dia beroperasi seorang diri.

Umumnya dia menjalankan aksinya pada malam hari, namun tidak menutup kemungkinan juga beroperasi saat siang hari ketika ada kesempatan.

Sebelum beroperasi, tersangka memastikan rumah yang akan menjadi sasaran aksinya itu sedang dalam keadaan kosong.

Setelah itu, dia masuk ke dalam rumah dengan merusak jendela atau pintu menggunakan pahat.

Dalam dua bulan terakhir, tersangka beraksi pada delapan lokasi di Kota Sampit.

Barang bukti yang berhasil diamankan polisi, di antaranya berupa empat buah televisi, dua laptop, telepon seluler, dan satu sepeda motor besar.

Petualangan tersangka berakhir usai mencuri sepeda motor besar di Perumahan Sinar Fajar, Jalan Ir Soekarno, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang pada Senin (28/1) sekitar pukul 16.00 WIB.

Korban melaporkan kejadian itu kepada polisi dan langsung ditindaklanjuti.

Polisi akhirnya berhasil menangkap tersangka di kediamannya. Polisi juga menemukan barang bukti yang menurut tersangka belum sempat dijual karena keburu ditangkap polisi.

Tersangka pencurian dan pemberatan itu, kini ditahan di Markas Polres Kotawaringin Timur untuk menjalani proses hukum. Dia dijerat Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP.

“Kami masih mengembangkan penyelidikan kasus ini. Kalau ada indikasi pelaku lain, pasti akan kami kejar,” ujar Rommel didampingi Kepala Bagian Operasional AKP Boni Ariefianto dan Kepala Satuan Reserse Kriminal AKP Wiwin Junianto Supriyadi.

Rommel mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah terjadi pencurian, khususnya saat rumah dalam keadaan kosong. Jika akan meninggalkan rumah dalam waktu cukup lama, warga disarankan memberitahukannya kepada ketua RT dan polisi sehingga polisi bisa membantu mengawasinya.

Masyarakat diminta mengaktifkan pos siskamling untuk mencegah muncul aksi kejahatan.

Menurutnya, dengan kepedulian bersama, peluang pelaku kejahatan menjalankan aksinya bisa ditekan.

Baca juga: Residivis pencurian ditangkap saat ijab kabul

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK panggil dua saksi untuk tersangka Taufik Kurniawan

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua saksi dalam penyidikan kasus suap terkait perolehan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada perubahan APBN TA 2016 untuk alokasi APBD-P Kabupaten Kebumen TA 2016.

Dua saksi tersebut akan diperiksa untuk tersangka Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan (TK). 

“Penyidik hari ini dijadwalkan dua orang saksi untuk tersangka TK dalam kasus suap terkait perolehan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada perubahan APBN TA 2016 untuk alokasi APBD-P Kabupaten Kebumen TA 2016,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dua saksi itu, yakni Kasubdit Perumusan Kebijakan Pendapatan Asli Daerah Kementerian Keuangan Tahun 2016 Muhammad Nafi dan Rukijo yang merupakan seorang PNS. 

Untuk diketahui, KPK pada 30 Oktober 2018 resmi menetapkan Taufik sebagai tersangka.

Penerimaan hadiah atau janji oleh Taufik Kurniawan terkait perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016 untuk alokasi APBD Perubahan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016. 

Diduga Taufik Kurniwan menerima sekurang kurangnya sebesar Rp3,65 miliar.

Sebagian alokasi anggaran DAK untuk proyek ini diduga juga dipegang oleh PT TRADHA yang juga dijerat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai korporasi sebelumnya. 

PT TRADHA diduga perusahaan milik Bupati Kebumen nonaktif Muhammad Yahya Fuad yang meminjam bendera sejumlah perusahaan untuk mengerjakan proyek jalan di Kebumen.

Atas perbuatannya tersebut, Taufik Kurniawan disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Artis VA jalani pemeriksaan sebagai tersangka

Surabaya (ANTARA News) – Artis Vanessa Angel (VA) pagi hari ini memenuhi panggilan penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) di Jalan Ahmad Yani Surabaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus prostitusi “online” atau dalam jaringan (daring).

Perempuan berusia 27 tahun itu tiba di Polda Jatim sekitar pukul 11:00 WIB menggunakan mobil Vellfire warna putih, didampingi pengacaranya Aga Khan dan Milano Lubis.

“Mohon doanya ya,” katanya singkat kepada wartawan, Rabu, sembari bergegas memasuki ruang penyidik di Gedung Sub Direktorat V Cyber Crime Direktorat Kriminal Khusus Polda Jatim.

Pemeran Sandra dalam sinetron Cinta Intan itu dijerat Pasal 27 ayat 1 Undang-undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan ancaman hukuman pidana maksimal enam tahun penjara.

VA diduga terlibat jaringan prostitusi daring yang memberdayakan ratusan model dan puluhan artis sinetron Ibu Kota sebagai pekerja seks komersial.

Dalam perakra ini, Polda Jatim sebelumnya juga telah menetapkan empat orang tersangka yang bertindak sebagai muncikari, masing-masing berinisial ES, TN, F, dan W.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jatim Komisaris Besar Polisi Frans Barung Mangera menjelaskan artis VA menyusul ditetapkan sebagai tersangka karena menurut penyelidikan terbukti aktif mengeksploitasi dirinya secara daring di media sosial.

“Artis VA aktif secara daring melakukan percakapan atau `chatting? dan mengunggah foto yang tidak sesuai dengan etika kesusilaan,” katanya.

Baca juga: Nama perempuan Indonesia jatuh karena prostitusi daring
Baca juga: Polisi: VA terima Rp35 juta dari transaksi pelacuran daring
Baca juga: Polisi: Artis VA kemungkinan langsung ditahan

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK panggil Bupati Jepara terkait suap putusan praperadilan PN Semarang

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Jepara Ahmad Marzuqi dalam penyidikan kasus suap kepada hakim praperadilan terkait putusan atas praperadilan kasus korupsi yang ditangani PN Semarang.

Marzuqi akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka hakim Pengadilan Negeri Semarang Lasito (LAS). 

“Dalam penyidikan kasus suap kepada hakim praperadilan terkait putusan atas praperadilan kasus korupsi yang ditangani PN Semarang, hari ini dijadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Jepara Ahmad Marzuqi sebagai saksi untuk tersangka LAS,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Untuk diketahui, Marzuqi juga merupakan tersangka dalam kasus suap tersebut.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK menduga dugaan aliran dana terkait suap tersebut digunakan untuk keperluan kantor Pengadilan PN Semarang.

Lasito selaku hakim pada Pengadilan Negeri Semarang diduga menerima hadiah atau janji dari Ahmad Marzuqi.

Pada pertengahan 2017, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melakukan penyidikan dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik DPC PPP Kabupaten Jepara 2011-2014 dengan tersangka Ahmad Marzuqi.

Ahmad Marzuqi kemudian mengajukan permohonan praperadiIan ke Pengadilan Negeri Semarang yang kemudian diregister dalam perkara Nomor: 13/PId.Pra/2017/PN.Smg.

Ahmad Marzuqi mencoba mendekati Hakim Tunggal Lasito melalui panitera muda di PN Semarang. 

Hakim Tunggal memutuskan praperadilan yang diajukan Ahmad Marzuqi dikabulkan dan menyatakan penetapan tersangka Ahmad Marzuqi tidak sah dan batal demi hukum.

Diduga Ahmad Marzuqi selaku Bupati Jepara memberikan total dana sebasar Rp700 juta (dalam bentuk rupiah sebesar Rp500 juta dan sisanya dalam bentuk dolar AS setara dengan Rp200 juta) kepada hakim Lasito terkait putusan atas praperadilan tersebut. 

Diduga uang diserahkan ke rumah Lasito di Solo dalam bungkusan tas plastik bandeng presto dan uang ditutup dengan kotak bandeng presto agar tidak terlihat.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Lasito disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga pemberi, Ahmad Marzuqi disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pegawai LIPI laporkan kebijakan pimpinannya yang akan merumahkan pegawai

Jakarta (ANTARA News) – Sekitar 100 pegawai Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melaporkan kebijakan Kepala LIPI yang dinilai sangat merugikan pegawai di antaranya akan merumahkan sekitar 1.500 pegawai.

“Kami menolak kebijakan Kepala LIPI yang akan merumahkan sekitar 1.500 pegawai,” kata Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Syamsuddin Haris, yang menjadi pimpinan rombongan pegawai LIPI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.

Para pegawai LIPI itu mengadukan nasibnya ke Komisi VII DPR RI yang merupakan mitra kerja LIPI. Mereka diterima Anggota Komisi VII DPR RI, antara lain, Fadel Muhammad (FPG), Bara Hasibuan (FPAN), Ichwan Datu Adam (FPD), dan Anda (FGerindra).

Menurut Syamsuddin Haris, Kepala LIPI Laksana Tri Handoko yang baru membuat kebijakan reorganisasi di lembaga yang merupakan penelitian itu. Namun, kebijakan yang didasarkan pada Peraturan Kepala LIPI itu dinilai tanpa visi dan tujuan yang jelas dan tidak humanis.

Kebijakan kepala LIPI, menurut dia, antara lain akan merumahkan sekitar 1.500 pegawai, serta adanya efisiensi satuan kerja eseon III dan IV secara masif. “Kami bukan menolak kebijakan reorganisasi, tapi kebijakan itu sebaiknya dilakukan secara bertahap serta didahului sosialisasi. Kami minta bantuan kepada DPR RI agar pimpinan LIPI meninjau kembali kebijakannya,” katanya.

Syamsuddin menegaskan, Kepala LIPI tidak bisa hanya beralasan reorientasi dan efisiensi lembaga, tapi mengorbankan banyak pegawai yang sudah puluhan tahun bekerja di LIPI.

Anggota Komisi VII DPR RI, Bara Hasibuan dan Fadel Muhammad, menyatakan menampung aspirasi dari pegawai LIPI dan berjanji Komisi VII akan segera memanggil Menristek Dikti, Muhammad Nasir, untuk menjelaskan kebijakan Kepala LIPI tersebut.

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemeriksaan tersangka korupsi di KPK

Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bengkalis Muhammad Nasir berjalan keluar ruangan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (30/1/2019). Muhammad Nasir diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi dalam proyek peningkatan Jalan Batu Panjang, Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis, Riau, pada 2013-2015. ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww.

Palembang segera terapkan tilang elektronik

Palembang (ANTARA News) – Kepolisian Resor Kota Palembang, Sumatera Selatan segera menerapkan sistem tilang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) melalui pantauan kamera pengintai, CCTV seperti, yang sudah diberlakukan di kota-kota lain di Indonesia.

Kasat Lantas Polresta Palembang Kompol Arif Harsono, di Palembang, Rabu, mengatakan saat ini sedang dilakukan penyempurnaan sarana dan prasarana, termasuk titik-titik yang akan ditempatkan kamera pengintainya. 

“Nanti CCTV akan ditempatkan di Jalan Jenderal Sudirman seperti di Simpang Charitas, dan beberapa titik lainnya,” kata dia.

Ia mengatakan penerapan sistem tilang ETLE ini tak lain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas karena semua pelanggar yang terpantau CCTV akan ditindak tanpa adanya toleransi.

Jenis pelanggaran yang ditindak meliputi pelanggaran kasat mata seperti tidak menggunakan helm dan spion untuk pengendara sepeda motor, serta tak mengenakan sabuk pengaman saat berkendara mobil. Penerapan tilang secara elektronik itu dilakukan dengan cara petugas kepolisian akan memantau pelanggaran melalui kamera CCTV terkoneksi ke layar posko Mapolresta Palembang.

Saat melihat pelanggaran, petugas melakukan verifikasi data dan jenis pelanggaran. Petugas lantas mengirimkan surat konfirmasi melalui PT Pos Indonesia ke alamat sesuai data STNK dari nomor polisi kendaraan bermotor yang terekam kamera. 

Surat konfirmasi dilampiri bukti foto pelanggaran tersebut untuk memastikan penerima surat adalah pemilik kendaraan. Waktu konfirmasi melalui telepon, email atau datang ke Polresta Palembang. 

Terkait mekanisme pemberian tilang, Kasatlantas menjelaskan petugas sudah menyiapkan surat tilang dengan mekanisme pembayaran denda melalui transfer bank atau sidang.

Nilai denda tilang dipastikan tak berbeda dengan denda tilang yang berlaku selama ini.

Baca juga: Tiga daerah di Jateng terapkan tilang berbasis cctv

Baca juga: Penambahan 81 kamera CCTV e-tilang masih diproses

Baca juga: Pengadilan vonis 716 pelanggar tilang elektronik

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Satgas Antimafia Bola geledah dua kantor PSSI

Jakarta (ANTARA News) – Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa Satgas Antimafia Bola pada Rabu, menggeledah dua kantor PSSI untuk menemukan barang bukti terkait penyidikan kasus dugaan pengaturan skor pertandingan sepakbola nasional.

“Dilakukan penggeledahan kantor PSSI yang di FX, Sudirman dan di Kemang,” kata Brigjen Dedi di Jakarta, Rabu.

Penggeledahan dipimpin oleh Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Ade Ary.

Sejauh ini, penyidik telah menetapkan sejumlah tersangka yang terindikasi terlibat pengaturan skor pertandingan Liga II musim 2018. Para tersangka itu, yakni anggota Komisi Disiplin PSSI Dwi Riyanto alias Mbah Putih dan anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Johar Ling Eng.
   
Kemudian mantan wasit futsal Anik Yuni Artika dan ayahnya yang merupakan mantan anggota Komisi Wasit PSSI Priyanto. Selain itu pegiat sepak bola Indonesia Vigit Waluyo, wasit Nurul Safarid dan staf Direktur Penugasan Wasit PSSI berinisial Mansyur Lestaluhu.

Tim Satgas juga telah memeriksa Pelaksana Tugas Ketua Umum PSSI Joko Driyono, Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisha Destria dan Bendahara PSSI Berlinton Siahaan di Polda Metro Jaya pada beberapa waktu lalu. 

Baca juga: Joko Driyono jalani pemeriksaan 11 jam dengan 45 pertanyaan
Baca juga: Satgas diminta usut dugaan politik uang dalam pertemuan PSSI

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Indonesia perlu bentuk instrumen hukum penerapan Resolusi DK-PBB

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah Indonesia perlu membentuk instrumen hukum nasional untuk dasar penerapan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), kata Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Damos Dumoli Agusman.
    
“Indonesia perlu membentuk instrumen nasional sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan keputusan organisasi internasional yang dapat memperkuat peran Indonesia yang saat ini menjadi anggota tidak tetap DK PBB,” ujar Damos, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Rabu.

Pernyataan tersebut disampaikan pada pembukaan Expert Meeting Penyusunan Kerangka Dasar Konsep Peraturan Nasional tentang Implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB yang berlangsung di Surabaya, Selasa (29/1). 

Menurut Damos, pembentukan dasar hukum nasional tersebut bertujuan untuk menciptakan jalur bagi penerapan keputusan organisasi internasional di tingkat nasional.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu, Febrian A. Ruddyard menyambut baik rencana penyusunan kerangka dasar ketentuan nasional itu dan menegaskan bahwa Pemerintah RI perlu menentukan posisi terhadap pemberlakuan nasional Resolusi DK PBB yang sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Hukum dan Perjanjian Polkam Kemlu, Ricky Suhendar sebagai salah satu narasumber menjelaskan bahwa dengan terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB periode 2019-2020 telah menempatkan Indonesia dalam episentrum pembentukan keputusan di tingkat global.

“Kita berharap dengan adanya legislasi nasional yang komprehensif akan dapat meminimalisir persoalan yang muncul ketika Indonesia harus menyikapi penerapan sanksi Resolusi DK PBB yang bersinggungan dengan kepentingan nasional,” ungkap Ricky.

Sementara itu, Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata (KIPS) Kemlu Grata Endah Werdanyngtyas menyatakan bahwa ketiadaan perangkat hukum nasional untuk memberlakukan Resolusi DK PBB perlu mendapatkan perhatian. 

Untuk itu, keberadaan payung hukum nasional penting bagi pelaksanaan Resolusi DK PBB guna menjembatani gap hukum internasional dan hukum nasional.

Baca juga: Perhatian polugri Indonesia 2019 tercurah pada keanggotaan DK-PBB
Baca juga: Indonesia menjadi anggota DK PBB salah satu momen bahagia Menlu

 

Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi: Artis VA kemungkinan langsung ditahan

Surabaya (ANTARA News) – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) menyatakan artis Vanessa Angel (VA) yang, Rabu pagi menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus prostitusi daring kemungkinan langsung ditahan.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jatim Komisaris Besar Polisi Frans Barung Mangera kepada wartawan di Surabaya, Rabu, mengatakan. kemungkinan langsung ditahan mengacu pada pasal yang dibebankan kepada artis berusia 27 tahun itu.

Dalam perkara ini, pemeran Sandra dalam sinetron Cinta Intan itu dijerat pasal 27 ayat 1 Undang-undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan ancaman hukuman pidana maksimal enam tahun penjara.

Barung mengungkapkan aturan penahanan menurut Pasal 21, Ayat 4, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan syarat objektif tersangka bisa ditahan jika terancam hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih.

Hingga berita ini diturunkan, artis VA masih menjalai pemeriksaan di hadapan penyidik Sub Direktorat V Cyber Crime Direktorat Kriminal Khusus Polda Jatim sejak pukul 11.00 WIB tadi pagi. Menurut Barung, proses penyidikan diperkirakan berlangsung selama enam jam ke depan.

“Ditahan atau tidak ditahan merupakan kewenangan penyidik. Syarat objektif dari pelanggaran Pasal 27 Ayat 1, yang kita bebankan kepada tersangka VA ancaman hukumannya enam tahun itu. Syarat subjektifnya tergantung penyidik, kemungkinan besar akan kita lakukan penahanan,” katanya.

Artis VA diduga terlibat jaringan prostitusi daring yang memberdayakan ratusan model dan puluhan artis sinetron Ibu Kota sebagai pelacurnya.

Dalam perakra ini, Polda Jatim sebelumnya juga telah menetapkan empat orang tersangka yang bertindak sebagai muncikari, masing-masing berinisial ES, TN, F, dan W.

Barung menjelaskan, artis VA menyusul ditetapkan sebagai tersangka karena menurut penyelidikan terbukti aktif mengeksploitasi dirinya secara daring di media sosial.

“Artis VA aktif secara daring melakukan percakapan atau `chatting` dan mengunggah foto yang tidak sesuai dengan etika kesusilaan,” katanya.

Baca juga: Artis terduga terlibat pelacuran diperiksa pekan depan

Baca juga: Diskusi prostitusi daring, Jane Shalimar singgung artis “BPJS”

Baca juga: Polisi: VA terima Rp35 juta dari transaksi pelacuran daring

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

MK tunda sidang uji KUHAP

Jakarta (ANTARA News) – Mahkamah Konstitusi (MK) menunda sidang uji materi UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dimohonkan oleh Aliansi Anak Bangsa karena pemohon tidak hadir dalam persidangan.

“Pemohon tidak hadir, dan berdasarkan data yang ada pada Mahkamah surat panggilan sudah disampaikan,” ujar Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna yang memimpin jalannya persidangan di Gedung MK Jakarta, Rabu.

Palguna mengatakan Mahkamah telah melakukan pengecekan dan ternyata surat pemanggilan untuk hadir dalam sidang pendahuluan di MK belum diterima oleh para pemohon.

“Karena itu, maka untuk perkara ini, Mahkamah belum dapat mengatakan pemohon tidak serius sehingga akan dilakukan pemanggilan kembali,” kata Palguna.

Para pemohon dengan perkara nomor 9/PUU-XVII/2019 ini menguji ketentuan Pasal 77 huruf (a) KUHAP yang mengatur ketentuan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyidikan atau penghentian penuntutan.

Para pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya frasa penghentian penyidikan dalam ketentuan tersebut karena dinilai telah membatasi dan menghilangkan arti dari fungsi kontrol dalam proses penegakan hukum acara pidana.

Penerapan frasa tersebut dinilai pemohon telah menghilangkan kepastian dan perlindungan hukum pemohon sebagai pelapor tindak pidana.

Para pemohon merupakan pelapor terhadap dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Sukamawati Soekarnoputri pada 4 April 2018. 

Namun pada 9 Juli 2018 proses penyelidikan laporan para pemohon dihentikan dengan alasan bahwa perkara yang dilaporkan oleh para pemohon bukan merupakan tindak pidana.

Setelah penyelidikan dihentikan oleh Bareskrim Polri, para pemohon mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang kemudian ditolak oleh Majelis Hakim dengan alasan bahwa penghentian penyelidikan tidak termasuk objek praperadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 KUHAP. 

Pemohon kemudian berpendapat frasa penghentian penyidikan juga harus dimaknai penghentian penyelidikan guna melindungi hak para pemohon sehingga pemohon dapat mengajukan hak dalam melakukan perlindungan hukum melalui lembaga praperadilan.

Pemohon dalam petitumya meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum dan bertentangan dengan UUD 1945.
Baca juga: Pakar: penetapan tersangka bukan upaya paksa KUHAP
Baca juga: MK tolak uji aturan penahanan dalam KUHAP

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda Metro intensif sidik dugaan korupsi dana Kemah

Jakarta (ANTARA News) – Petugas Polda Metro Jaya tetap intensif menyidik dugaan tindak pidana korupsi dana Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia 2017 yang diinisiasi Kementeri Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI.

“Selama tiga pekan kita periksa sejumlah saksi di Jawa Tengah,” kata Kepala Subdirektorat Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Bhakti Suhendarwan di Jakarta, Selasa (29/1).

Bhakti menjelaskan para saksi yang diperiksa memahami perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan terealisasi.

Bhakti juga menuturkan penyidik akan memeriksa kembali mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai saksi.

Sebelumnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menggelar Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia yang melibatkan GP Ansor dan Pemuda Muhammadiyah di Pelataran Candi Prambanan, Jawa Tengah, 16-17 Desember 2017.

Berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan kepolisian dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), status kasus tersebut ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.

Penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa Dahnil Anzar Simajuntak, Ketua Pelaksana Ahmad Fanani, panitia dari Kemenpora Abdul Latif, dan panitia dari GP Ansor Safaruddin pada 19 November 2018.

Baca juga: PP Muhammadiyah minta pemeriksaan saksi kasus dana kemah merata
Baca juga: Polisi sebut ada kerugian negara dalam kasus dana kemah

Pewarta: Taufik Ridwan
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Penipuan pengajuan pinjaman dengan BPKB

Polisi memperlihatkan barang bukti kasus penipuan pengajuan pinjaman dana tunai dengan jaminan surat BPKB motor saat rilis di Mapolsek Bekasi Kota, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (29/1/2019). Dalam pengungkapan kasus tersebut polisi menangkap empat orang pelaku berinisial NF, IM, DC dan MRS yang merupakan pegawai salah satu perusahaan leasing kredit, serta menyita barang bukti 35 berkas aplikasi kontrak pembiayaan multiguna dana tunai nasabah perusahaan leasing yang datanya fiktif, 35 surat BPKB motor sebagai jaminan serta empat lembar surat keterangan kerja. ANTARA FOTO/Risky Andrianto/aww.

Polisi sodorkan 20 pertanyaan kepada Komisioner KPU soal kasus OSO

Jakarta (ANTARA News) – Pihak kepolisian menyodorkan 20 pertanyaan kepada komisioner Komisi Pemilihan Umum RI terkait polemik kasus pencalonan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang sebagai anggota DPD RI. 

“Tadi diberikan 20 pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tentu harus kami jawab dengan sebaik-baiknya sesuai apa yang kami lakukan dan argumen-argumen kami yang selama ini kami bangun,” ujar Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi seusai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (29/1) malam. 

Dia mengatakan pertanyaan yang diajukan seputar alasan KPU mengambil sikap yang telah dilakukan selama ini terkait pencalonan OSO, serta kronologis yang terjadi hingga keputusan itu diambil.

“Kita jelaskan sebagaimana argumen kita selama ini. KPU dalam menjalankan tahapan-tahapan pemilu itu berdasarkan pada sumber-sumber hukum yang selama ini kita yakini dan sumber hukum paling tinggi adalah konstitusi,” kata Pramono.

Pramono menekankan pihaknya menaati putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pengurus parpol tidak boleh menjadi calon anggota DPD RI. Di sisi lain, dia menekankan KPU RI juga tidak mengabaikan putusan PTUN dan MA, yakni dengan memberikan kesempatan sebanyak dua kali kepada OSO, untuk masuk DCT sepanjang bersedia mengundurkan diri. 

Hari ini Pramono diperiksa bersama dengan Ketua KPU RI Arief Budiman. Selanjutnya kepolisian akan memeriksa komisioner KPU RI lainnya. 

Sebelumnya, kuasa hukum OSO Herman Kadir melaporkan Ketua KPU RI Arief Budiman dan komisioner KPU RI lainnya ke Polda Metro Jaya, Rabu (16/1).

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: TBL/334/1/2019/PMJ/Dit.Reskrimum, tim kuasa hukum OSO menuduh para komisioner KPU melanggar Pasal 421 KUHP juncto Pasal 216 ayat (1) terkait tidak melaksanakan perintah undang-undang atau putusan PTUN.

Diketahui, KPU tidak meloloskan OSO dalam pencalonan anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD RI), padahal Wakil Ketua MPR RI itu telah memenangkan gugatan di PTUN dan Bawaslu.

KPU menolak pencalonan OSO karena Mahkamah Konstitusi (MK) melarang pengurus partai politik maju sebagai calon anggota DPD RI.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK dalami penerimaan lain tersangka kasus suap dana hibah Kemenpora

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan penerimaan lain oleh Mulyana (MUL) yang merupakan tersangka kasus suap penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI Tahun Anggaran 2018.

Untuk mendalaminya, KPK pada Selasa memeriksa dua tersangka yang diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, yakni Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy (EFH) dan staf Kementerian Pemuda dan Olahraga Eko Triyanto (ET).

“Penyidik masih terus mendalami dugaan penerimaan lain tersangka MUL,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa.

Mulyana merupakan Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga yang merupakan pihak penerima dalam kasus suap tersebut.

Selain itu terhadap keduanya, penyidik juga mengklarifikasi beberapa informasi dan bukti elektronik dari keduanya.

Untuk diketahui, KPK total telah menetapkan lima tersangka dalam kasus itu, yakni diduga sebagai pemberi, yaitu Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy (EFH) dan Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy (JEA). 

Sedangkan diduga sebagai penerima, yakni Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga Mulyana (MUL), Adhi Purnomo (AP) yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kemenpora dan kawan-kawan serta Eko Triyanto (ET) yang merupakan staf Kementerian Pemuda dan Olahraga dan kawan-kawan. 

Diduga Adhi Purnomo, Eko Triyanto dan kawan-kawan menerima pemberian sekurang-kurangnya Rp318 juta dari pejabat KONI terkait hibah pemerintah kapada KONI melalui Kemenpora. 

Diduga Mulyana menerima uang dalam ATM dengan saldo sekitar Rp100 juta terkait penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI Tahun Anggaran 2018.

Sebelumnya Mulyana telah menerima pemberian pemberian lainnya sebelumnya, yaitu pada April 2018 menerima satu unit mobil Toyota Fortuner, pada Juni 2018 menerima sebesar Rp300 juta dari Jhonny E Awuy, dan pada September 2018 menerima satu unit smartphone merk Samsung Galaxy Note 9. 

Dana hibah dari Kemenpora untuk KONI yang dialokasikan adalah sebesar Rp17,9 miliar. 

Pada tahap awal, diduga KONI mengajukan proposal kepada Kemenpora untuk mendapatkan dana hibah tersebut.

Diduga pengajuan dan penyaluran dana hibah sebagai “akal akalan” dan tidak didasari kondisi yang sebenarnya. 

Sebelum proposal diajukan, diduga telah ada kesepakatan antara pihak Kemenpora dan KONI untuk mengalokasikan “fee” sebesar 19,13 persen dari total dana hibah Rp17,9 miliar, yaitu sejumlah Rp3,4 miliar.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Amien sebut vonis Ahmad Dhani perlu ditinjau ulang

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menyebutkan, keputusan Majelis Hakim pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang memvonis musisi Ahmad Dhani 1,5 tahun penjara perlu ditinjau ulang. 

“Jadi Ahmad Dhani dikriminalisasi, sebaiknya dikaji ulang vonisnya. Jangan grusa-grusulah. Yang dianggap sebagai ujaran kebencian itu, dalam hal demokrasi, itu sebetulnya bukan penistaan,” kata Amien, di Seknas Prabowo-Sandi, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, setiap warga negara dijamin untuk menyatakan pendapat, begitu juga dengan Ahmad Dhani.

Mantan Ketua MPR ini juga menilai pernyataan Ahmad Dhani sama sekali tidak mengakibatkan kerugian nasional atau membuat perekonomian nasional menjadi mandek, sehingga tidak tepat untuk kemudian divonis bersalah.

“Tidak juga mengakibatkan keamanan jadi guncang, ini kan sama sekali tidak. Sebaiknya dikaji ulang,” kata anggota Dewan Pembina BPN Prabowo-Sandi ini.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN, Drajad Wibowo menilai, banyak kejanggalan pada kasus Ahmad Dhani. Salah satunya, hakim langsung menahan musisi itu tanpa ada pertimbangan terlebih dahulu.

“Banyak orang lain yang lebih parah, tapi tidak ditangkap, seperti kasus Gubernur NTT dan Abu Janda,” ujarnya. 

Ia menilai penahanan Ahmad Dhani tidak dalam proses terlebih dahulu. Seolah-olah jejak rekam Ahmad Dhani tidak bagus. 

“Padahal, pengajuan mekanisme banding bisa diajukan. Maka dari itu, hakim harus bertindak adil dan melakukan pertimbangan,” tegasnya. 

Baca juga: Hakim perintahkan jaksa tahan Ahmad Dhani
Baca juga: Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun penjara

 

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK: 1.151 PNS korup sudah dipecat

Jakarta, 20/1 (Antara) – Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyebutkan ada 1.151 pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah diberhentikan tidak dengan hormat dari total 2.357 orang PNS yang telah divonis bersalah karena melakukan korupsi.
   
“Hingga saat itu sudah ada 1.151 PNS yang dipecat karena melakukan korupsi, rinciannya ada 124 orang PNS pusat dan 1.027 orang PNS daerah yang sudah dipecat sesudah divonis,” kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di Jakarta, Selasa.
   
Mereka diberhentikan sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pada 13 September 2018 hingga perhitungan 29 Januari 2019
   
“Jadi sudah ada efeknya sejak diumumkan tahun lalu, sehingga saat ini sejak divonis, langsung dipecat,” tambah Pahala.Pahala mengakui selama ini ada masalah terkait waktu vonis hingga berkekuatan hukum tetap.
   
“Masalahnya kalau vonis berkekuatan hukum tetap adalah pada 2015, seharusnya dipecat langsung tapi kalau baru dipecat sekarang pada 2019, yang memecat takut karena khawatir diminta menagih kerugian gaji PNS tersebut selama 2015-2019 karena telat memecat,” kata Pahala.
   
Masalah lainnya, bila dipecat pada 2019, bagaimana nasib surat keputusan (SK) yang PNS itu sudah buat apakah dianggap sah atau tidak sah, apalagi bila PNS itu berstatus sebagai kepala dinas.
   
“Karena itu, hari ini saya menghadiri rapat bersama MA, BKN, Kemenpan RB, BKN, BPKP dan BPK. BPK diundang supaya paham, jangan nanti diaudit dan malah disebut temuan dan menjadi kerugian negara, wah ini gawat karena hal ini terjadi di seluruh Indonesia dan sudah lama terjadi,” ungkap Pahala.
   
Sedangkan MA juga diundang supaya paham karena banyak PNS yang menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bahkan ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materi ujian materi UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan d sehingga meminta agar kementerian dan pemerintah daerah tidak melakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dan mengembalikan hak-hak lain yang melekat pada ASN seperti gaji, tunjangan dan hak-hak lainnya pada kedudukan semula.
   
“Tetap nanti diberi panduan yang sedang dibuat oleh tim teknis 3 lembaga itu sehingga bila ada PNS yang sudah divonis korupsi tapi masih mengajukan uji materi tetap dipecat,” kata Pahala. Tapi Pahala mengakui bahwa perkembangannya sangat lambat.
   
Tim teknis yang terdiri dari Kemenpan-RB, BKN, Kemendagri segera bertemu dan mengeluarkan pedoman pemecatan PNS yang kena pidana dalam jabatan.

“Arahannya, kalau mereka pecat sekarang tidak perlu khawatir harus membayar ganti rugi gaji yang selama ini dibayar karena toh mereka juga bekerja dan keputusan yang sudah dibuat PNS korup tersebut tetap berlaku dan sah sampai tanggal pemecatan, semoga semua tidak ragu memecat,” ungkap Pahala.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK geledah lima lokasi terkait kasus suap infrastruktur di Kabupaten Mesuji

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah lima lokasi dalam penyidikan kasus suap terkait pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018.

“Penggeledahan dilakukan selama dua hari ini, Senin (28/1) dilakukan di tiga lokasi di Bandar Lampung, yaitu Rumah Bupati Mesuji di Bandar Lampung, kantor perusahaan salah satu tersangka pemberi suap, dan rumah salah satu tersangka pemberi suap,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa.

Selanjutnya, pada Selasa (29/1) dilakukan penggeledahan di dua lokasi di Kabupaten Mesuji, yaitu kantor Bupati Mesuji dan kantor Dinas PUPR Kabupaten Mesuji.

“Dari sejumlah lokasi tersebut, disita sejumlah dokumen-dokumen proyek yang diduga terkait dengan perkara suap yang ditangani KPK saat ini,” ucap Febri.

Dalam kasus itu, KPK total telah menetapkan lima tersangka, yaitu Bupati Mesuji 2017-2022 Khamami, Taufik Hidayat yang merupakan adik Bupati Mesuji, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Mesuji sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) Wawan Suhendra.
   
Selanjutnya, pemilik PT Jasa Promix Nusantara dan PT Secillia Putri Sibron Azis dan satu orang pihak swasta bernama Kardinal.
   
Dalam perkara ini, Bupati Mesuji Khamami diduga menerima suap senilai total Rp1,58 miliar selaku “fee” proyek sebesar 12 persen dari total nilai proyek yang diminta Sibron Azis melalui Wawan Suhendra.
   
Suap tersebut merupakan pembayaran “fee” atas 4 proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh 2 perusahaan milik Sibron yaitu pertama proyek yang bersumber dari APBD 2018 dikerjakan oleh PT Jasa Promix Nusantara (JPN)) berupa pengadaan base dengan nilai kontrak senilai sekitar Rp9,2 miliar.
   
Kedua, tiga proyek yang bersumber dari APBD-Perubahan 2018 yaitu satu proyek dikerjakan PT JPN yaitu pengadaan bahan material ruas Brabasan-Mekarsari sebesar Rp3,75 miliar dan dua proyek dikerjakan PT Secilia Putri (SP) yaitu pengadan base Labuhan Mulya-Labuhan Baru-Labuhan Batin sebesar Rp1,48 miliar dan pengadan bahan material penambangan kanan-kiri (segitiga emas-muara tenang) senilai Rp1,23 miliar.
   
Pemberian suap diserahkan secara bertahap yaitu pada 28 Mei 2018 sebagai tanda tangan kontrak diterima pemberian sebesar Rp200 juta dan 6 Agustus 2018 diterima sebesar Rp100 juta serta pada 23 Januari 2019 diserahkan Rp1,28 miliar.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BPN Prabowo-Sandi beri bantuan hukum ke Ahmad Dhani

Jakarta (ANTARA News) – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi akan memberikan bantuan hukum kepada musisi Ahmad Dhani Prasetyo yang divonis 1,5 tahun penjara karena kasus ujaran kebencian.

“Ketidakpercayaan publik terhadap aparat penegak hukum akan sangat berbahaya. Kami akan membantu dan mendampingi sepenuhnya Ahmad Dhani menghadapi ketidakadilan,” kata Juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa. 

Ia mempertanyakan independensi aparat penegak hukum dalam memvonis hukuman 1,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Ahmad Dhani

Andre mengatakan, vonis terhadap Ahmad Dhani dalam kasus ujaran kebencian dan pelanggaran Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik(ITE) adalah bukti bahwa hukum digunakan untuk ‘memukul’ para pengkritik.

“Kasus Ahmad Dhani merupakan contoh nyata betapa hukum sangat berpihak. Untuk oposisi, aparat hukum bertindak sangat responsif dan cepat bertindak, sebaliknya kasus yang menjerat pendukung pemerintah tidak diproses,” kata politisi Partai Gerindra ini. 

Ia menilai, proses hukum terhadap kicauan kritik yang dilontarkan Ahmad Dhani di Twitter tergolong cepat. 

Andre pun membandingkan laporan dugaan penghinaan yang dilakukan Bupati Boyolali terhadap capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang hingga kini tidak ditindaklanjuti oleh Kepolisian.

“Vonis Dhani ini semakin menguatkan dugaan bahwa aparat penegak hukum tidak netral. Betul apa kata Bang Sandi dalam debat capres kemarin, hukum ini sering digunakan untuk memukul lawan dan melindungi kawan,” tegas Andre.

Oleh karena itu, dirinya meminta agar para penegak hukum segera mengubah sikapnya dan bertindak imparsial, serta berlaku adil pada semua golongan.

Di temui terpisah, Ketua Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi, M Taufik mengaku prihatin terhadap vonis yang dijatuhkan kepada Ahmad Dhani, dalam kasus ujaran kebencian.

Ia pun mendoakan agar upaya banding yang diajukan Ahmad Dhani bisa dikabulkan.

“Hari ini kita mesti prihatin, ternyata bangsa ini hancurlah demokrasi kita. Saudara kita, saudara Dhani hari ini sudah masuk di Cipinang,” kata Taufik.

Ketua DPD DKI Jakarta Partai Gerindra berencana membuat diskusi khusus untuk membicarakan kasus hukum yang menjerat pentolan grup musik Dewa 19 itu.

Dalam diskusi itu, tambah dia, segala topik terkait hukum di Indonesia akan dibahas. “Apakah negara ini negara hukum atau kekuasaan?” katanya mempertanyakan. 

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini berharap tidak ada lagi yang dihukum akibat kesewenangan aparat penegak hukum. 

“Mari kita doakan saudara Dhani memenangkan di persidangan banding nanti,” ucapnya.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK ungkap rendah kepercayaan masyarakat pada aparat hukum

Jakarta (ANTARA News) – KPK menilai berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2018 Indonesia, masyarakat kurang percaya terhadap aparat penegak hukum.

“Salah satu unsur penilaian di IPK adalah ‘World Justice Project‘ yang saya harap dia naik dari skor 20 pada 2017 tapi hari ini ternyata tetap 20, berarti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum kita hanya 20 dari 100,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam peluncuran Corruption Perceptions Index 2018 di gedung KPK Jakarta, Selasa.

Pada acara itu, Transparency International Indonesia (TII) menunjukkan Corruption Perception Index (CPI) alias Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2018 naik tipis yaitu naik 1 poin dari 37 pada 2017 menjadi 38 pada 2018.

IPK Indonesia 2018 mengacu pada 9 survei dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik di 180 negara dan teritori. Skor 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih.

World Justice Project” mengukur ketaatan satu negara dalam penegakan hukum (rule of law) dan penyalahgunaan kewenangan publik pada eksekutif, yudisial, polisi/militer dan legislatif.

“Apakah ada yang dibuat pemerintah untuk menegakkan kesejahteran atau perbaikan sistem di lembaga pengadilan kita? Untuk lembaga pengadilan sendiri remunerasi sudah 100 persen sehingga hakim baru bisa menerima Rp9juta-10 juta per bulan tapi kepolisan dan kejaksaan belum penu remunerasinya,” katanya.

Karena itu, lanjut dia, selain memperbaki sistem rekrutmen, sarana prasarana yang mencukupi, maka gaji perlu juga diperhatikan karena kapten di Polri dan kapten di KPK gajinya beda, tapi bukan itu satu-satunya cara bebas korupsi namun lebih pada penggajian yang rasional lebih penting.

Pekerjaan pemerintah untuk meningkatkan IPK adalah juga terkait dengan PERC yaitu persepsi korupsi sektor publik yang meliputi pimpinan politik nasional dan lokal, PNS pusat dan daerah, persepsi korupsi pada instatnsi tertentu yaitu kepolisian, pengadilan, bea cukai, pajak, perizinan, pengawasan dan militer.

“Memang hal ini agak berat untuk diperbaiki sehingga pemimpin 2020-2025 nanti harusnya fokus pada peningkatan unsur-unsur yang nilainya masih rendah ini,” ungkap Laode.

Rendahnya IPK Indonesia lagi-lagi berasal dari IMD World Competitiveness Yearbook (turun dari 41 poin pada 2017 ke 38 poin pada 2017), dan Varieties of Democracy Project (turun dari 30 poin pada 2017 ke 28 poin pada 2018). 

IMD World Competitiveness Yearbook memuat kompenen faktor-faktor kompetitif untuk melakukan bisnis di suatu negara mencakup kinerja perekonomian, efisiensi, efisiensi bisnis dan infrastruktur. Sedangkan Varieties Democracy Project mencakup 7 prinsip demokrasi di suatu negara.

Sementara penilaian yang mengalami peningkatan adalah Global Insight Country Risk Ratings (dari 35 poin pada 2017 ke 47 poin pada transkrip 47), dan PERC Asia Risk Guide (dari 32 poin pada 2017 ke 33 poin pada 2018). 

Satu hal lain yang disoroti adalah World Justice Project – Rule of Law Index yang mengukur ketaatan satu negara dalam penegakan hukum tetap rendah yaitu pada 20 poin atau stagnan seperti pada 2017.

“Saya juga mohon maaf ke rakyat Indonesia karena saat saya, Pak Agus, Bu Basaria, Pak Alex, Pak Saut dilantik, saya yang mengatakan ke Presiden ‘mudah-mudahan karena periode saya dan bapak dilantik sama, IPK kita bisa ke angka 50’, tapi Presiden mengatakan apakah hal itu tidak ambisius? Pak Agus lalu mengatakan angka IPK 40-an tapi pengumuman tahun 2016 ternyata 36,” tambah Laode.

Laode mengakui KPK juga belum bekerja maksimal dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Polri dan Kejaksaan Agung.

“KPK bekerja tapi belum maksimum, kepolisian terbatas pelatihan bersama, koordinasi dan supervisi tapi untuk membuat sistem ke depan belum dikerjakan. Dengan pengadilan, KPK bekerja sama dengan Badan Pengawas Mahkamah Agung termasuk BPKP melakukan tata kelola di masing-masing pengadilan sementara dengan Kejaksaan Agung masih sebatas pelatihan bersama,” jelas Laode.

Baca juga: APPTHI: KPK perlu didukung terus agar naikkan IPK
Baca juga: KPK: korupsi politik jadi penyebab stagnasi IPK Indonesia

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi ungkap jaringan pencuri pemancar telekomunikasi

Bogor (ANTARA News) – Satuan Reskrim Polres Bogor, Jawa Barat berhasil mengungkap jaringan pencuri alat pemancar jaringan telekomunikasi di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

“Ada dua pelaku yang kami tangkap dengan modus pencurian menyamar sebagai pekerja perawatan menara,” kata Kapolres Bogor, AKBP Andi M Dicky di Cibinong, Selasa.

Dua tersangka pencurian berinisial YOP (39) dan FH (50) ditangkap dengan barang bukti ratusan item komponen bernilai miliaran rupiah.

Mereka (pelaku) kata Andi melakukan pencurian di enam titik di Kabupaten Bogor dengan mencuri kompenen yang merupakan barang spesifik khusus digunakan untuk jaringan telekomunikasi dan tidak bisa diperjualbelikan secara sembarang mengingat sebagian besar barang itu produk impor.

“Setelah melakukan penyelidikan, polisi berhasil menangkap pekan lalu. Pelaku YPO diamankan di Bogor dan FH diamankan di Bekasi,” katanya.

Sementara itu, Kepala Satuan Reskrim Polres Bogor, Ajun Komisaris Benny Cahayadi menjelaskan, kedua pelaku diketahui mempunyai seragam dan surat tugas saat melakukan pencurian.

Lebih rinci, Benny menjelaskan alat yang dicuri merupakan kompenen khusus transmitter beberapa provider diantaranya XL, Telkomsel, dan Indosat. Ditenggarai para pencuri melakukan aksinya berdasarkan pesanan.

“Pelaku mencuri barang tersebut berdasarkan pesanan, artinya mereka merupakan jaringan atau sindikat,” kata Benny.

Benny menegaskan akan terus mengembangkan guna mengungkap pemesan atau otak dari jaringan para pelaku pencurian komponen pemancar sejumlah provider.

Kedua tersangka akan dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan dengan Ancaman Hukuman Penjara Maksimal 7 Tahun dan Tindak Pidana pertolongan jahat (Tadah) dengan pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun.

Baca juga: Warga Tangkap Pencuri Komponen BTS

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi Bangka Tengah tertibkan tambang timah ilegal

Koba, Babel, (ANTARA News) – Kepolisian Resor Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menertibkan aktivitas penambangan bijih timah di kawasan Marbuk, Kinari dan Pungguk, Kecamatan Koba.

“Puluhan ponton apung yang dijadikan alat penyedot bijih timah di lubang tambang kami tertibkan dan para penambang kami berikan peringatan keras,” kata Wakapolres Bangka Tengah Kompol Effendi Sugianto di Koba, Selasa.

Ia menjelaskan, Marbuk, Kinari dan Pungguk merupakan kawasan timah cadangan negara yang tidak boleh ditambang secara ilegal.

“Mereka sudah jelas tidak mengantongi izin menambang, kemudian aktivitas tersebut berisiko terjadinya bencana alam banjir, kecelakaan tambang dan tercemarnya alur sungai,” ujarnya.

Ia mengatakan, pihak kepolisian dalam penertiban tersebut memberikan teguran dan peringatan kepada para penambang untuk ke luar dari lokasi tambang dan membongkar semua peralatan tambang mereka.

“Mereka baru mulai merakit ponton apung untuk menambang, makanya sebelum memulai menambang harus kami hentikan karena banyak dampak yang ditimbulkan dari aktivitas ilegal itu,” ujarnya.

Ia mengatakan, aktivitas penambangan bijih timah ilegal tidak hanya merusak alam tetapi juga bisa memicu konflik sosial antarsesama penambang.

“Para penambang itu berasal dari berbagai daerah, sangat rentan terjadi konflik sosial, maka ini harus dihentikan karena dapat mengancam kamtibmas,” ujarnya.

Baca juga: Satpol Babel tertibkan tambang timah di samping bandara

Baca juga: Pemulihan lingkungan tambang ilegal di Babel butuh Rp19 triliun

Baca juga: Pengamat: pemerintah harus bina penambang timah ilegal

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

76 koli tabloid indonesia Barokah ditahan di Palembang

Palembang (ANTARA News) – Sebanyak 76 koli tabloid Indonesia Barokah dengan total ribuan eksemplar ditahan di Kantor Pos Jalan Merdeka Palembang, Selasa, supaya tidak beredar di wilayah Sumatera Selatan. 

Kepala Kantor Pos Merdeka Risdayati mengatakan, paket ini diterima kantor pos dari pengirim asal Jakarta dengan tidak mencantumkan nama dan alamat si pengirim.

Paket ini akan ditujukan ke sejumlah masjid dan pesantren di 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Selain Sumatera Selatan, ada pula yang paket diteruskan ke provinsi lain seperti Bengkulu, Jambi dan Lampung.

“Kantor Pos Merdeka ini yang diminta mendistribusikannya. Tapi sesuai dengan informasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kami tahan penyebarannya,” kata Risdayati.

Ia mengatakan, paket ini sudah disegel tim dari Banwaslu Sumsel sehingga petugas dari Kantor Pos Merdeka tidak tahu persis berapa jumlah eksemplar dari tabloid yang dilarang beredar tersebut.

Berdasarkan pantauan Antara di Kantor Pos Merdeka, salah satu alamat tujuan dari paket ini ke Masjid Najmu` Salam di Lorong Berdikari, Seberang Ulu II Palembang.

Di dalam paket hanya ada tertulis “SIP: Redaksi Tabloid Indonesia Barokah, Pondok Malati, Bekasi”.

Sementara itu, Bawaslu Kota Palembang memastikan 76 koli dengan berat hampir ribuan kilogram itu berisikan Tabloid Indonesia Barokah. “Dugaan kami memang tabloid ini akan disebar ke seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Kita sudah minta itu diinventarisir oleh kantor pos supaya dapat dilaporkan ke Bawaslu provinsi,” kata Ketua Bawaslu Palembang Taufik.

Sebelumnya Bawaslu meminta penghentian penyebaran tabloid Indonesia Barokah agar tidak terjadi keresahan di masyarakat.

Baca juga: Ipang Wahid tegaskan bukan pembuat tabloid Indonesia Barokah

Baca juga: Bawaslu tunggu sikap resmi Dewan Pers terkait Tabloid Indonesia Barokah

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK sebut seribu lebih PNS korupsi sudah dipecat

Jakarta (ANTARA News) – Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyebutkan ada 1.151 pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah diberhentikan tidak dengan hormat dari total 2.357 orang PNS yang telah divonis bersalah karena melakukan korupsi.

“Hingga saat itu sudah ada 1.151 PNS yang dipecat karena melakukan korupsi, rinciannya ada 124 orang PNS pusat dan 1.027 orang PNS daerah yang sudah dipecat sesudah divonis,” kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di Jakarta, Selasa.

Mereka diberhentikan sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pada 13 September 2018 hingga perhitungan 29 Januari 2019.

“Jadi sudah ada efeknya sejak diumumkan tahun lalu, sehingga saat ini sejak divonis, langsung dipecat,” tambah Pahala.

Pahala mengakui selama ini ada masalah terkait waktu vonis hingga berkekuatan hukum tetap.

“Masalahnya kalau vonis berkekuatan hukum tetap adalah pada 2015, seharusnya dipecat langsung tapi kalau baru dipecat sekarang pada 2019, yang memecat takut karena khawatir diminta menagih kerugian gaji PNS tersebut selama 2015-2019 karena telat memecat,” kata Pahala.

Masalah lainnya, bila dipecat pada 2019, bagaimana nasib surat keputusan (SK) yang PNS itu sudah buat apakah dianggap sah atau tidak sah, apalagi bila PNS itu berstatus sebagai kepala dinas.

“Karena itu, hari ini saya menghadiri rapat bersama MA, BKN, Kemenpan RB, BKN, BPKP dan BPK. BPK diundang supaya paham, jangan nanti diaudit dan malah disebut temuan dan menjadi kerugian negara, wah ini gawat karena hal ini terjadi di seluruh Indonesia dan sudah lama terjadi,” ungkap Pahala.

Sedangkan MA juga diundang supaya paham karena banyak PNS yang menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bahkan ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materi ujian materi UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan d sehingga meminta agar kementerian dan pemerintah daerah tidak melakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dan mengembalikan hak-hak lain yang melekat pada ASN seperti gaji, tunjangan dan hak-hak lainnya pada kedudukan semula.

“Tetap nanti diberi panduan yang sedang dibuat oleh tim teknis 3 lembaga itu sehingga bila ada PNS yang sudah divonis korupsi tapi masih mengajukan uji materi tetap dipecat,” tambah Pahala.

Tapi Pahala mengakui bahwa perkembangannya sangat lambat.

“Tim teknis yang terdiri dari Kemenpan-RB, BKN, Kemdagri segera bertemu dan mengeluarkan pedoman pemecatan PNS yang kena pidana dalam jabatan. Arahannya, kalau mereka pecat sekarang tidak perlu khawatir harus membayar ganti rugi gaji yang selama ini dibayar karena toh mereka juga bekerja dan keputusan yang sudah dibuat PNS korup tersebut tetap berlaku dan sah sampai tanggal pemecatan, semoga semua tidak ragu memecat,” ungkap Pahala.

Baca juga: KPK: Pemberhentian PNS korupsi lambat
Baca juga: Tjahjo Kumolo ingatkan pemerintah daerah pecat PNS korupsi

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

TII: Arah pemberantasan korupsi tepat tapi lamban karena politis tak didukung

Jakarta (ANTARA News) – Transparency International Indonesia (TII) menyatakan Indonesia sudah memiliki arah yang tepat tapi berjalan lambat karena tidak dididukung secara politis.

“Arah sudah benar yaitu naik tapi sepertinya kita kehilangan kecepatan dan kehilangan tenaga karena ‘political environmentnya’ tidak mendukung,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) TII Dadang Trisasongko di gedung KPK Jakarta, Rabu.

Dalam acara itu, Transparency International Indonesia (TII) menunjukkan Corruption Perception Index (CPI) alias Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2018 naik tipis yaitu naik 1 poin dari 37 pada 2017 menjadi 38 pada 2018.

IPK Indonesia 2018 mengacu pada 9 survei dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik di 180 negara dan teritori. Skor 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih.

“Saya menilai, kalau suatu negara mau bersih dari korupsi, maka sehatkanlah demokrasinya. Dari tahun 1998, menurut pengamatan saya, sakitnya demokrasi Indonesia belum sembuh, memang kelihatan demokratis tapi dalam beberapa hal banyak praktik yang perlu dicermaati,” tambah Dadang.

Ia mencontohkan, pada usia reformasi Indonesia 20 tahun, tren IPK dari 1995 sampai sekarang mengalami pelambatan kenaikan. Dadang mencatat di masing-masing era presiden pasti mengalami stagnasi termasuk pada era Presiden Joko Widodo.

“Pola gerak pertumbuhan skor IPK, sejak reformasi kecenderungannya naik terus tapi stagnan, di zaman Gus Dur ada stagnasi selama 2 tahun, Megawati 3 tahun, SBY periode pertama ada 1 kali penuruan, SBY periode kedua mengalami stagnasi 2 kali, dan Jokowi juga stagnasi pada 2016-2017,” ungkap Dadan.

Persoalannya, meski pemerintah sudah memperkenalkan sistem elektronik seperti e-procurement (pengadaan elektroni), e-budgeting (penganggaran elektronik) tapi korupsi terus berjalan.

“Kita mungkin perlu pendekatan dan baru, kalau pemberdayaan SDA diambil alih oleh mereka yang korup, baik politisi maupun pebisnis maka yang terancam kesejahteraannya adalah publik dan keadilan,” tambah Dadang.

Belum lagi menurut data TII, ada 100 orang pengungkap korupsi mendapat serangan sepanjang 2004-2017 dan 46 caleg bekas napi korupsi juga ikut dalam pemilihan legislatif 2019.

“Karena itu, rekomendasi kami kubangan korupsi di situ-situ saja yaitu pengadaan, penganggaran dan perizinan, harus ada cara baru untuk mengatasi hal ini. Presiden harus memimpin agar lembaga-lembaga di bawah kewenangannya yaitu kepolisian, kejaksaan, lapas melakukan tindakan penegakan hukum termasuk mewaspadai aktor baru seperti advokat yang menjadi pelicin dalam peradilan yang korup,” jelas Dadang. 

Sementara Ketua Dewan Pengurus TII Felia Salim menjelaskan bahwa riset TII menunjukkan tren IPK global 2018  mengkhawatirkan karena kegagalan negara dalam pemberantasan korupsi telah berkontribusi terhadap buruknya demokrasi di penjuru dunia.

“Lebih dari 2/3 negara mencatat skor di bawah 50 dari IPK 2018 ini dengan rata-rata di angka 43,” kata Felia.

Walau ada kemajuan beberapa negara yaitu 20 negara seperti Argentina dan Senegal namun tidak sedikit yaitu 16 negara menunjukkan penurunan seperti Australia, Hongaria dan Turki.

“Hal ini menunjukkan hubungan yang erat antara peningkatan korupsi dengan penurunan kesehatan demorasi (democratic institutions and political rights) baik di negara berkembang maupun negara maju, ini tren yang mengkhwatirkan karena mengglobal,” ungkap Felia.

Korupsi di daerah terdiri atas korupsi anggaran, korupsi pengadaan, korupsi lisensi yang ditunjang oleh lemahnya penegakan hukum sehingga melanggengkan kolusi antara pemangku kepentingan bisnis dan penentu kebijakan (birorakrasi dan legislator)

“Ancaman terhadap pemberantasan korupsi dan demokrasi adalah terjadinya ‘market failure’ karena ada kolusi kepentingan bisnis dan penentu kebijakan yang menyebabkan gap antara masyarakat dan masih banyak ketimpangan antara penguasaha besar dan pengusaha kecil,” tambah Felia.

Temuan lainnya adalah meningkatkan populisme oleh para pemimpin negara seperti di Venezuela, Amerika Serikat dan Brazil, Ketiga negara itu mengalami penurunan IPK.

“Amerika Serikat bahkan turun 7 poin dan keluar dari peringkat 20 negara paling tidak korup untuk pertama kalinya,” ungkap Felia.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK: Tidak ada anggota DPRD DKI Jakarta yang laporkan LHKPN

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengungkapkan bahwa tidak ada anggota DPRD DKI Jakarta yang sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Bagaimana memberantas korupsi di sektor politik? Seharusnya yang memberi contoh adalah aktor-aktor politik tapi kepatuhan penyerahan LHKPN DPRD provinsi seperti di DKI Jakarta, tidak ada satu pun yang melapor LHKPN!” kata Laode dalam peluncuran Corruption Perceptions Index 2018 di gedung KPK Jakarta, Selasa.

Tidak hanya DPRD DKI Jakarta, tapi DPRD Lampung, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara juga sama sekali tidak melaporkan LHKPN ke KPK.

“Harap dicatat, anggota DPRD Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara tanpa satu orang pun menyerahkan LHKPN, jadi jangan pilih mereka lagi,” tegas Laode.

Selain empat DPRD provinsi teresbut, masih ada 6 DPRD lain yang tingkat ketaaan pelaporan LHKPN-nya di bawah 4 persen yaitu Banten (1,9 persen), Aceh (1,3 persen), Papua Barat, Papua, Kalimantan Tengah (3 persen) dan Jawa Timur (3,23 persen).

“Jadi bagaimana mau diperbaiki tapi aktor politiknya tidak memberi contoh? Orang yang ditangkap KPK sebesar 88 persen adalah aktor politik DPR, DPRD, bupati, gubernur sedangkan yang belum ditangkap juga tidak mau lapor LHKPN,” tambah Laode.

Ia mengaku penyerahan LHKPN  hanya soal moral saja karena tidak ada sanksi bagi mereka yang enggan melapor.

“Padahal di Armenia ‘asset declaration’ (pelaporan LHKPN) dapat langsung dikenakan ‘illicit enrichment’ (peningkatan kekayaan secara tidak sah), Kita minta DPR perbaiki regulasi antikorupsi tapi masalahnya kita harus percayakan hal ini kepada mereka yang tidak patuh,” kata Laode.

Saat ini, ada sejumlah peraturan yang mengatur mengenai pelaporan LHKPN yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi;  Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; dan Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Berdasarkan ketentuan tersebut, ada sejumlah kewajiban bagi para penyelenggara negara yaitu (1) Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat; (2) Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun; (3) Mengumumkan harta kekayaannya.

Penyelengara negara yang wajib menyerahkan LHKPN adalah: (1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; (2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; (3) Menteri; (4) Gubernur; (5) Hakim; (6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (7) Direksi, Komisaris dan pejabat structural lainnya sesuai pada BUMN dan BUMD; (8) Pimpinan Bank Indonesia; (9) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; (10) Pejabat Eselon I dan II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; (11) Jaksa; (12). Penyidik; (13) Panitera Pengadilan; dan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek; (14) Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan; (15) Pemeriksa Bea dan Cukai; (16) Pemeriksa Pajak; (17) Auditor; (18) Pejabat yang mengeluarkan perijinan; (19) Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan (20) Pejabat pembuat regulasi

Sanksi bagi mereka yang tidak menyerahkan LHKPN tertuang pada diatur pasal 20 UU Nomor 28 Tahun 1999 yaitu pengenaan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.*

Baca juga: TII: Arah pemberantasan korupsi tepat tapi lamban karena politis tak didukung

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019